Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Frita Sofia Haryana, author

Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Adanya Minuta Akta (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/PDT.G/2018/PN.SBY) = The Evidence Power of Copies of Sale and Purchase Deeds Made Without Minutes of Deed (Study Case: Surabaya District Court Decision Number 51/PDT.G/2018/PN.SBY)

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Kuasa menjual yang mengabaikan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pemindahan hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor: 549 PK/PDT/2016 = Sale power of attorney which waived article 1813 of Indonesian Civil Code as the based on transfer on land right: case study of Supreme Court decision number: 549 PK/PDT/2016

Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andre Ciputra, author

Tanggung jawab notaris atas legalisasi pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama (Studi putusan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1324 K/PDT/2017) = Notary responsibilities for the legalization of cancellatation act of a minute of condition about marriage assets (Study of supreme court's ruling of The Republic of Indonesia number 1324 K/PDT/2017).

Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Helen Fransisca, author

Tanggung Jawab Notaris Atas Uang Titipan Pembayaran Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1407 K/Pid/2021) = Responsibilities Notary for Money Entrusted with Payment for Objects Agreement Sale Purchase Binding (Decision Study Supreme Court Number 1407 K/Pid/2021)

Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amira Budi Athira, author

Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berkaitan Dengan Pelanggaran Aspek Formal Substansial Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/TUN/2019 Juncto. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/G/2018/PTUN-TPI) = The Role of the Regional Notary Honorary Council Related to Violations of Formal Substantial Aspects in State Administrative Courts (Study of Supreme Court Verdict No. 569 K/TUN/2019 Juncto. State Administrative Court Verdict No. 13/G/2018/PTUN-TPI)

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adara Skyla Sakinah, author

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Sebagai Suatu Penyelundupan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/K/Pdt/2022) = Conditional of Sales and Purchase Agreement of Land Rights with Buyback Rights as an Evasion of Law (Study of Supreme Court Decision Number 407/K/Pdt/2022)

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reinatta Amelia Utami, author

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Diikuti dengan Sewa Menyewa dengan Causa Pengakuan Utang yang Dikualifikasikan sebagai Delik Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2021) = The Legitimacy of the Sale and Purchase Binding Agreement Followed by Leasing with Causa Recognition of Debt Qualified as Fraud Offenses (Study of Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022)

Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Laulitha Mayangsari, author

Pembagian Waris Bagi Warga Negara Indonesia Muslim Dimana Terdapat Ahli Waris Non-Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia (Studi Putusan 359/Pdt.G/2019/PN Sby Juncto 744/Pdt/2020/PT Sby) = Division Of Inheritance For Indonesia Muslim Citizens Where There Is Non-Muslim Heirs In Inheritance Law In Indonesia (Study Case 359/Pdt.G/2019/PN Sby Juncto 744/Pdt/2020/PT Sby)

Tesis ini membahas hukum waris dimana berdasarkan kasus 359/Pdt.G/2019/PN Sby dan 744/Pdt/2020/PT Sby. Seorang muslim mewariskan kepada anaknya yang diantaranya non-muslim. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kewenangan Pengadilan Umum dalam perkara sengketa waris bagi warga negara yang beragama Islam/muslim dan penyelesaian masalah pembagian harta waris seorang muslim...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitompul, Homol Prima, author

PEMBATALAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI KARENA ADANYA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 371 K/Pdt/2017) = CANCELLATION OF CONDITIONAL SALE AND PURCHASE AGREEMENT DUE TO DEFAULT (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER: 371K/Pdt/2017)

Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gustian Pratiwi, author

Pencatatan Administrasi Anak Hasil Pembuahan dariIbu Pengganti (Surrogate Mother) Guna Mengetahui Status dan Hak Keperdataannya = REGISTRATION OF ADMINISTRATIVE CHILD RESULTING FROM SURROGATE MOTHER TO KNOW THE STATUS OF CIVIL RIGHTS

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendapat hukum Mahkamah Agung Nomor 1278/PAN.2/414/P/SK.Per yang memperluas makna anak hasil surogasi sebagai anak yang sah. Sehingga, dengan demikian pernyataan itu menggeser makna anak sah yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1971. Penelitian ini adalah penelitian normartif menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa teori...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian