Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan penelitian ini adalah, pertama bagaimana perkembangan penulisan buku pelajaran sejarah dari tahun 1964-1984 dalam kaitannya dengan kurikulum ?, kedua bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulisan buku-buku teks pelajaran sejarah dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1984 dilihat dari aspek pendekatan historiografi ? ketiga bagaimana historiografi dalam mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, secara metodologis penulis menempatkan perkembangan penulisan buku teks pelajaran sejarah di SMA serbagai bagian dari perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dan perkembangan kebijakan pemerintah mengenai kurikulum pendidikan nasional khususnya mata pelajaran sejarah, Buku teks pelajaran sejarah di SMU selain harus memenuhi kriteria penulisan sejarah yang bersifat ilmu, harus pula mengikuti kriteria yang bersifat politik, ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan kurikulum, karena buku teks merupakan alat pendidikan.Dalam penelitian ini, penulis menganalisis secara historiografis terhadap isi buku pelajaran sejarah SMU yang dipakai pada Kurikulum Tahun 1964, 1968, 1975, 1984 dan PSPB. Kerangka analisis yang digunakan dengan menempatkan isi buku-buku tersebut pada historiografi Indonesia yang Neerlandosentris, Indonesiasentris, Ideologis.Buku-buku pelajaran sejarah pada dasarnya merupakan buku sumber yang digunakan di sekolah untuk kepentingan pendidikan. Secara teoretis buku teks pelajaran merupakan pelaksanaan dari kurikulum yang berlaku. Kurikulum ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan kurikulum biasanya merupakan tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam konteks historiografi tujuan kurikulum dapat merupakan jiwa zaman yang mewarnai penulisan sejarah.Berdasarkan hasil analisis tersebut penulis temukan yaitu buku-buku yang terbit tahun 1950-an dan dipakai dalam Kurikulum 1964, unsur Neerlandosentris-nya masih nampak, walaupun menggunakan judul "Sejarah Indonesia". Hal ini disebabkan oleh buku-buku tersebut masih menggunakan rujukan terhadap buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang Belanda. Buku yang terbit tahun 1960-an yang digunakan dalam pelaksanaan Kurikulum Tahun 1968, penulisan yang Indonesiasentris sudah mulai ada. Menempatkan bangsa Indonesia sebagai aktor utama sejarah, bangsa Indonesia sudah ada sejak jaman Hindu-Budha.Konsepsi Indonesia secara geopolitik sudah ada pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Ideologis sudah nampak dalam buku yang diterbitkan oleh Pemerintah, atau dikenal dalam buku paket. Buku ini dipakai dalam pelaksanaan Kurikulum Tahun 1975, 1984 dan PSPB. Penulisan yang bersifat ideologis, sangat dominan dalam buku PSPB. Pendekatan ini melihat sejarah sebagai suatu lambang untuk masa kini. Ada standarisasi nilai atau kebenaran yang bersifat subjektif dalam menilai peristiwa sejarah, seperti penggunaan standar "Nilai-Nilai 45". Contoh pada zaman Demokrasi Liberal dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai 45."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Utara pada tahun 1958-1961. Keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan tersebut merupakan sebuah Manifestasi dari "Mudar Namangkuling". Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori collective action dari Charles Tilly. Teori ini kemudian ditempatkan dalam kerangka metodologi strukturis yaitu suatu metodologi yang berusaha mengungkapkan realitas peristiwa berdasarkan sumber sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan PRRI merupakan ledakan akumulasi dari ketidakpuasan Batak Toba terhadap pihak pemerintah pusat yang tidak menghiraukan kehidupan ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tampak dari tekanan dari orang-orang non Batak Toba dalam mematahkan dominasi orang-orang Batak Toba secara khusus di Sumatera Timur. Keinginan orang-orang Batak Toba supaya penyelesaian pergolakan daerah-daerah umumnya dan Sumatera Utara khususnya diselesaikan dengan jalan tidak melalui kekerasan tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Orang-orang Batak Toba yang mengetahui bahwa pemberontakan PRRI-Permesta bertujuan untuk mengadakan koreksi dan bukan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, telah menyebabkan munculnya dukungan terhadap PRRI yang diproklamasikan pada tanggal 15 Pebruari 1958 di Padang. Akan tetapi selain ketidakpuasan tersebut, keterlibatan orang-orang Batak Toba juga disebabkan adanya solidaritas di antara sesama orang Batak Toba yang disebut "mangkuling mudar" (darah yang berbunyi). Hal itu tampak, misalnya, dari adanya ucapan "kalau teman menarik bambu secara terbalik, maka terbalik pula kita tarik". Artinya, walaupun sudah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang lain itu merupakan pemberontakan, namun orang-orang lainnya yang sebelumnya tidak menghendakinya, dengan adanya "mangkuling mudar" menyebabkan ikut serta di dalamnya. Keterlibatan dari Komando Resimen Infantri-3 Tapanuli dan partisipasi masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara dalam pemberontakan telah membuktikan hal itu. Kembalinya Negara Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, perjuangan menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat, seruan KSAD Mayjen A.H. Nasution supaya "kembali ke pangkuan ibu pertiwi", kekhawatiran akan semakin kuatnya komunis di Indonesia, dan perpecahan di kalangan pemimpin pemberontak sehubungan dengan pembentukan PRRI, telah mendorong orang-orang Batak Toba untuk menghentikan pemberontakan. Untuk itu, orang-orang Batak Toba yang tidak terlibat dan menghendaki agar pemberontakan selesai, ikut berperan didalam penyelesaian itu. Dengan demikian, keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pembentukan PRRI merupakan sebuah Manifestasi dari "Mudar Namangkuling"."

"Pro-Kontra RI dalam percaturan politik di Ambon pada era 1946 - 1949 sesungguhnya merupakan puncak dari proses politik yang telah berlangsung sejak 1920-an. Kelompok Pro RI berintikan PIM, sedangkan kelompok kontra RI berintikan GSS dan PTB. Sementara itu terdapat kelompok Federalis yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara otonom. Kelompok ini berintikan para intelektual yang tergabung dalam Partai GDMS.Setidaknya ada dua masalah yang melahirkan politik Pro-Kontra RI di Ambon yakni masalah status konstitusional Maluku-Selatan dan masalah lambang-lambang Nasional. Menyangkut masalah pertama ternyata GSS dan PTB menolak Maluku Selatan menjadi bagian dari NIT, sebaliknya PIM yang Pro RI mendukung NIT bentukan Belanda itu. Hasil penelitian membuktikan, bahwa pilihan PIM mendukung eksistensi NIT, karena hanya dengan cara ini PIM dapat memperjuangkan kepentingan RI di Ambon. Sebaliknya GSS dan PTB menolak eksistensi NIT karena takut didominasi oleh daerah-daerah lain. Menyangkut masalah lambang-lambang nasional terbukti kedua kelompok belum mampu memisahkan masalah konstitusi dari lambang-lambang Nasional. Itulah sebabnya ada ancaman dari kelompok kontra RI bila lagu Indonesia Raya dan bendera merah-putih digunakan di Ambon.Secara politis dukungan PIM atas eksistensi NIT tidak berarti PIM mendukung Belanda. Sebab pada kenyataannya PIM hanya menjadikan NIT sebagai alat federal menuju cita-cita unitaris yakni Ambon menjadi bagian dari RI. Sebaliknya Belanda menciptakan NIT sebagai alat pemecah-belah RI. Sementara itu GSS yang pro Belanda maupun GDMS yang federalis harus menerima kekalahan politis atas PIM dalam dua kali pemilu (1946 - 1948) yang diselenggarakan oleh Belanda.Ketika pemerintah NIT tidak mampu mempertahankan prinsip federalisme dan siap bergabung dengan RI, maka tiga hari kemudian tepatnya pada 24 April 1950 kelompok GDMS dan GSS yang kalah dalam pemilu 1948 segera memproklamirkan berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Dengan proklamasi itu persoalan politik di Ambon berubah konteks dari pro-kontra RI menjadi pergolakan militer antara RMS dengan RIS.

---

Ambon in Revolution Period : Pro and Contra of Republic of Indonesia's Parties in Political Affairs 1946-1949Pro and contra political affairs in Ambon which is last since 1946 to 1949 actually as the climax of political problems since 1920's. Parties involved in this case are PIM (Pro Indonesia) and GSS and PTB (Pro Dutch). While federalist insist to make NIT as an autonomy country. This party called GDMS which consist of intellectual person.There are two problems caused Ambon's pro-contra, are: South Mollucass constitutional status and National symbols affairs. In connected with the first problem, GSS and PTB rejected if South Mollucass be a part of NIT while PIM (Pro RI) supported NIT's idea. Survey result proved that, PIM willing to support NIT Existence in Ambon is because that's PIM's only way to fight for RI's in Ambon. In the country as they feel afraid that another area will dominate NIT itself. All those two parties still can not separate the problems between constitutional status and national symbols. That's the reasons why there are threaten RI?s contra parties if pro RI's party wants to sing national song and raised national flag.Politically, PIM's support for the existence of NIT does not mean they also support the Dutch. They only use MT to make Ambon become a part of Republic of Indonesia. While Dutch create NIT as they political strategy which known as Devide et Impera. GSS (Pro Dutch) and GDMS (Federalist) has to accept that they are loose from PIM in two times campaign (1946 and 1948) which is held by the Dutch.There days after NIT government could not fight for federalism Principe and ready to join with Republic of Indonesia, in April 24, 1950 GDMS and GSS parties whose lost in 1948 campaign declare the established of RMS (Republic of South Mollucass). From that time the political of Indonesia's pro contra become military fight between RMS and RIS."

"Minahasa adalah salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara. Kultur masyarakat Minahasa telah membentuk sistem kehidupan masyarakatnya. Kata Mina'esa yang akhirnya menjadi Minahasa yang berarti "tanah yang dipersatukan", adalah sebutan lain dari "Musyawarah Para Ukung" (Vergadering der Doopshoofden) atau "Dewan Wali Pakasaan" (Raad der Doopshoofden). Dewan ini merupakan "lembaga" tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19.Dewan Wali Pakasaan dalam fungsinya, dapat menangani berbagai permasalahan yang muncul, utamanya seperti konflik dalam masyarakat Selain itu, lembaga ini berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi yang datangnya dari masyarakat serta yang terpenting lagi, lembaga ini dapat melawan apa yang disebut "musuh bersama" yaitu bajak laut Mindanao.Adat-istiadat/tradisi, selalu menjadi dasar bertindak lembaga ini, karena setiap musyawarah dan apa yang dihasilkan dalam musyawarah itu, selalu didasarkan atas prinsip kebersamaan, yaitu prinsip Mina'esa.Idealisme L Wenzel selaku Residen pertama di Keresidenan Manado sejak tahun 1824, yang mengedepankan adaptasi program pemerintahannya dengan tradisi Minahasa, tidak terwujud. Wenzel sebaliknya menerapkan sistem pemerintahannya itu dengan mengacu pada sistem hukum Barat, yang secara nyata bertentangan dengan kultur Minahasa.Kondisi yang diciptakan Wenzel tambat laun menjadi pemicu bagi masyarakat Minahasa, khususnya bagi mereka yang telah berpendidikan Barat, untuk menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda agar memberikan otonomi seluas-luasnya bagi Minahasa. Alasannya, pertama, telah ada undang-undang desentralisasi (decentralisatieweb) 1903 tentang otonomisasi di Hindia Belanda; kedua, kuatnya "dorongan" tradisi Mina'esa bagi masyarakat Minahasa; ketiga, walaupun ada beberapa orang anak Minahasa yang duduk sebagai anggota Volksmad, akan tetapi kepentingan Minahasa tidak terakomodasi dalam lembaga itu. Tiga hal inilah yang telah menjadi faktor penentu, sehingga pada tahun 1919, lahirlah apa yang disebut Minahasa Raad (Dewan Minahasa), yang menggantikan fungsi dari Dewan Wali Pakasaan yang telah diselewengkan oleh J.Wenzel dan para penggantinya sepanjang pemerintahannya di Hindia, khususnya di Minahasa.

---

From Mina'esa to Minahasa Raad (Minahasa Council) the end of Nineteenth Century to the Early of the Twentieth CenturyMinahasa is one the counties in North Sulawesi. The culture of Minahasan society has formed and built their systems and ways of lives. "Minahasa" another name for Vergadering der Doopshoofden (The Forum of the Llkungs) or Rued der Doopshoofden (The Council of Pakasaan). This council was the highest representative in Minahasan society which last until the end of the nineteenth century.

In its function, the council of Pakasaan could overcome kindsof problems such as conflicts which emerged from the people. Furthermore, this council was the place where the people could convey their voices and the most important thing it could fight against the pirates coming from Mindanao that was known as "the enemy of all the Minahasan people".

The customs and the traditions of the people were always the basic principle for the council in taking any decision for the sake of the people. Thus all the results taken this council always reflected their unity and togetherness. This basic principle known as the philosophy of Mina'esa.

Since 1824, J. Wenzel became the first resident in the residence of Manado. As the resident, Wenzel ran his government by applying the mixing of traditions in Minahasa with his own administration program, but unfortunately it did not work. On the other hand, Wenzel ran his government administration system by putting priority on the western law, which obviously contradicted to the culture of Minahasan people.

The condition created by Wenzel eventually became the major source for the Minahasan people especially for those who had received western education to sue their right for governing their own land, claiming the autonomy from the Dutch government. The Minahasan had three reasons for their claim; first, they had already got the law for decentralization (decentralisatieweb) in 1903 which was about the autonomy in Netherlands Indies; second the strong will to conservate the Mina'esa's tradition for the Monaha_san people; third the lack of ability of the Minahasan people who sat in the representative to fight for the sake of Minahasan people. These three reasons became the basic affect that in 1919 they gave birth to the founding of Minahasa Raad (Minahasan Council) which replaced the Pakasaan Council which had been misled by Wenzel and also those who took over his position during his government in Netherlands Indie especially in Minahasa."

"Judul tesis ini adalah Makna dan Kelerbatasan Sarekat Islam dalam Pergerakan Nasional. Oleh karena tesis ini bertujuan mencari makna dan keterbatasan Sarekat Islam. Dari dua faktor tersebut kita dapat mengetahui faktor yang harus dipelajari dan faktor yang harus diatasi.Tesis ini dimulai dengan dua pertanyaan yang sederhana sebagai berikut; Mengapa Sarekat Islam mendapat perhatian dan dukungan yang besar dari rakyat pada zaman itu? Kemudian, pada awalnya Sarekat Islam berkembang dengan pesat, tetapi mengapa semakin melemah?Sarekat Islam sebagai upaya perorangan secara jelas menampakkan kolektifitas tertentu. Maka, dalam thesis ini digunakan teori Collective Action. Organisasi tersebut dijadikan alat sebagai agency untuk mobilisasi dengan cara mengarahkan tenaga dan dana. Inilah yang disebut Mobilization Model. Oleh karena mobilisasi selalu berlangsung dalam struktur sosial tertentu, maka hubungan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat sangat penting, termasuk pihak pemerintah. Dalam kaitan ini digunakan Polity Model.Metoda penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, sebagai berikut; Heuristik, penulis menghimpun data, yakni sumber primer Mimbar dan berbagai buku-buku yang relevan. Kritik, yakni menilai sumber yang telah terkumpul, apakah dapat dibantu dalam tulisan saya, Interpretasi, menafsirkan sumber atau fakta dengan paradigma umum. Historiografi, yakni menyusun ke dalam penulisan ini secara logis, sistematis dan ilmiah.Sarekat Islam adalah contoh amat berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan menarik pelajaran dari Sarekat Islam dapat mengembangkan kemampuan bersatu dan melaksanakan cita-cita. Akan tetapi, dari kegagalan Sarekat Islam dapat dipelajari juga agar tidak terjadinya kesalahan masa lampau. Selain itu, jika dihubungkan dengan zaman sesudahnya organisasi Sarekat Islam mempunyai peranan penting dalam munculnya organisasi-organisasi ke-Islaman lainnya sampai saat ini. Kalau melihat dari sudut pandang positif, Sarekat Islam memperkuat kemampuan politik dalam Islam, tetapi terpusatnya kepemimpinan pada beberapa tokoh-tokoh organisasi masih cenderung terlihat dalam organisasi-organisasi Islam zaman kini juga."

"Sebelum terbentuknya majelis umat Hindu, di Bali sarat dengan pembaharuan. Pembaharuan dilaksanakan diberbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Organisasi-organisasi kecil baik yang berbau politik, agama maupun sosial pada bermunculan. Lebih - lebih pengakuan terhadap Agama Hindu terlambat datangnya. Agama Hindu baru diakui dan didudukkan sejajar dengan agama - agama lain di kementrian agama Republik Indonesia pada tahun 1958.Sebelumnya Agama Hindu Bali dinyatakan sebagai aliran kepercayaan. Pengakuan agama Hindu Bali oleh pemerintah memerlukan waktu yang cukup panjang. Para tokoh di Bali dengan segala upaya ditempuh untuk pengakuan tersebut. Beberapa kali pertemuan dilakukan untuk menyatukan pikiran dalam rangka mengajukan tuntutan kepada pemerintah.Bali adalah salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang berdiri pada tahun 1958. Di pulau inilah berdiri sebuah majelis agama Hindu yang bernama Parisada Dharma Hindu Bali. Parisada ini berdiri adalah karena hilangnya sistem kerajaan di Bali yang digantikan oleh para bupati pada tahun 1957, pada setiap kabupaten. Sebelum adanya bupati urusan agama serta pemerintahan adalah tanggung jawab raja. Urusan pemerintahan sudah mendapatkan porsi yang digantikan oleh para bupati tetapi untuk urusan agama yaitu agama Hindu tidak mendapat perhatian. Dengan tidak adanya penanggungjawab secara pasti maka umat Hindu di Bali melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya sesuai dengan tradisinya masing - masing. Ketidakteraturan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Bali juga mendorong untuk membentuk suatu lembaga yang mampu memberikan pembinaan, pengayoman dan pendidikan kepada umat Hindu di Bali. Dorongan dari generasi muda yang sudah mengenyam pendidikan baik di luar maupun di Bali sendiri untuk membentuk suatu lembaga, yang sangat diperlukan dalam rangka pembinaan, pendidikan dan pengayoman umat.Sosok putra Bali seperti Ida Bagus Mantra (almarhum), Tjokorde Rai Sudartha dan Ida Bagus Oka Puniatmaja, yang mempunyai pengalaman sekolah di India berusaha untuk menata kembali kehidupan keagamaan di Bali dengan membentuk satu majelis yang bernama Parisada. Mengenai Parisada ini memang sudah diatur didalam Kitab Suci Agama Hindu Manawa Dharma Sastra. Parisada tercetus pada tanggal 23 Februari 1959 di Fakultas Sastra Universitas Airlangga Denpasar. Dua produk Parisada yaitu Piagam Parisada yang lahir di Fakultas Sastra tanggal 23 Februai 1959 dan Piagam Campuhan lahir pada tanggal 23 Nopember 1961 di Pura Gunung Lebah Campuhan Ubud Gianyar.Parisada dalam perkembangannya sebagai majelis umat telah berhasil membuat lambang Parisada yang sangat sarat dengan makna yaitu menggambarkan kepengurusan Parisada baik Pesamuhan Sulinggih, Pesamuhan Welaka dan Pengurus harian. Semua tersirat dalam Lambang yang dibuat oleh Parisada itu. Pada tanggal 3 Oktober 1963 Parisada juga berhasil mendirikan Institut Hindu Dharma yaitu tempat mempelajari Dharma. Parisada ingin membuat kaderisasi sebagai pembina umat karena pembinaan sangat kurang kepada umat. Salah satu pola anutan bagi umat juga dibangun Parisada walaupun dalam renatang waktu yang cukup lama yaitu Pura Jagatnatha. Pura ini didirikan dari tahun 1964 dan selesai pada tahun 1975. Pura ini berdiri megah ditengah - tengah kota Denpasar. Pura ini dibangun selain untuk model Pura untuk umat di luar Bali, juga sebagai sarana untuk mempersatukan seluruh umat Hindu yang ada di kota Denpasar.Dengan berkembangnya umat Hindu di berbagai daerah , berkembang pula nama majelis ini. Parisada Dharma Hindu Bali berkembang menjadi Parisada Hindu Dharma dan selanjutnya berkembang menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Perubahan nama ini disebabkan karena umat Hindu tidak hanya ada di Bali dan tidak di peluk oleh suku Bali saja tetapi sudah tersebar secara sporadis di seluruh wilayah Indonesia. Begitupula dengan sekretariat dari majelis ini berpindah - pindah yang dimulai dari Fakultas Sastra Universitas Airlangga, kemudian pindah di areal Pura Jagatnatha dengan membuat bedeng dan selanjutnya di jalan Ratna Tatasan Denpasar Bali.Kepengurusan demi kepengurusan telah dilewati oleh majelis ini. Orang - orang yang duduk dalam kepengurusan Parisada sama sekali tidak mendapat gaji. Ini dilakukan semata - mata sebagai wujud bhakti yang dilandasi dengan ngayah(tUlus iklas). Sejak berdiri Parisada ini dipimpin oleh Ida Pedanda Gde Wayan Sideman dari tahun 1959 - 1968. Kemudian dipimpin oleh Ida Pedanda Putra Kemenuh dari tahun 1968 - 1980. Ida Pedanda Gde Made Pidada Keniten dari tahun 1980 - 1986. Tahun 1986 - 1991 dipimpin oleh Ida Pedanda Ngurah Bajing dan selanjutnya dipimpin oleh Ida Pedanda Putra Telaga dari tahun 1991 - 1996. Semua sosok pemimpin majelis yang disebut dengan ketua umum adalah sosok yang berkarisma. Umat Hindu sangat yakin dengan pemimpinnya Semua ahli dalam Weda dan sastra -- sastra agama yang lain. Selain mampu melaksanakan pembinaan kepada urnat Hindu secara umum beliau juga sangat diyakini mampu mengadakan hubungan dengan Tuhan, dalam rangka mengemban serta membina umat Hindu.Pembinaan yang dilakukan oleh majelis ini adalah dengan mendatangi umat ke daerah - daerah untuk diberikan penyuluhan agama. Buku buku agama sangat minim dikeluarkan dari majelis ini untuk disebarkan kepada umat karena masalah dana. Parisada tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Salah satu buku yang diterbitkan Parisada untuk pertama kalinya adalah "Dharma Prawerili Sastra". Pembinaan ini selalu dilaksanakan bersama - sama dengan Departemen Agama cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha baik di pusat maupun di daerah. Begitu pula dalam mengalasi permasalahan yang menyangkut keumatan di daerah - daerah Parisada selalu berjalan bersama-sama.Dengan melihat kondisi umat di lapangan, Parisada juga dapat mengeluarkan Bhisama ( fatwa } alas usul dari Pesamuhan Walaka. Salah satu Bhisama Parisada yang pernah dikeluarkan adalah "Kesucian Pura". Bhisama ini dibuat karena mengingat Bali sebagai daerah pariwisata, dan Pura adalah sebagai tempat yang sangat disucikan oleh umat Hindu. Ini supaya sama - sama dipikirkan baik dari kalangan wisatawan maupun dari kalangan umat sendiri. Disinilah peran dari majelis ini untuk selalu tanggap dengan kondisi dilapangan sebagai pengayom umat."

"Di dalam tesis ini dibahas sejarah terbentuknya identitas ganda Bekasi yang dimulai dari masa prakemerdekaan sampai kemerdekaan dengan batasan tahun 1983. Analisisnya didasarkan pada metodologi strukturis dari Charles Tilly dan teori collective action, juga hermeneutika. Dari analisis dengan penerapan teori tersebut ditemukan bahwa lahirnya identitas ganda Bekasi yang bercirikan kultur budaya tradisional dan modern dan budaya Bekasi yang mendua antara budaya Melayu dan Sunda, antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, disebabkan keputusan politik yang memasukkan wilayah administratif Kabupaten Bekasi ke wilayah Jawa Barat setelah adanya desakan dari masyarakat kewedanaan Bekasi serta usaha-usaha yang disengaja oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pembangunan industrialisasi, juga upaya dari kelompok Islam di daerah Bekasi sebingga lahirlah wajah hudaya Bekasi seperti dewasa ini.

---

Double Identity of Bekasi: a Tranformation of Traditional Society to Modern SocietyIn this thesis is studied by history forming of double identity of Bekasi started from a period of pre independence until independence with limited to 1983. Its analysis is relied on methodology of structural of Charles Tilly and collective action theory of hermeneutics too. Applied of analysis theory found that delivering birth of double identity of Bekasi which distinguishing cultural and modem and traditional cultural of twinning Bekasi among Malay and Sunda culture, among education of public and education of Islam, caused by decision of politics including Sub-Province administrative territory of Bekasi to West Java region after existence of pressure of society of Bekasi regency and also the effort intended by government in the effort execution of development of industrialization, also strive from Islam group in area of Bekasi so that born cultural face of Bekasi like these days."

"Tulisan ini mengungkapkan masalah kegagalan kebijaksanaan Sanering dalam menaham laju inflasi pada masa Ekonomi Terpimpin. Kebijaksanaan Sanering tersebut oleh pemerintah dilakukan pada awal dan menjelang berakhirnya pembangunan sistem ekonomi terpimpin dengan munculnya pemerintahan baru dibawah Presiden Soeharto. Kebijaksanaan sanering tersebut kemudian dikenal sebagai Tindakan Moneter I, tanggal 25 Agustus 1959 yang dituangkan dalam Lembaran Negara No. 89 dan dan Tindakan Sanering II pada tanggal 13 I7esember 1965 dalam Lembaran Negara No. 102 tahun 1965.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan Moneter 1, secara kuantitatif berhasil mencapai target kebi/aksanaan, yaitu:a. Pengurangan secara drastis jumlah uang yang beredar, yang menurut pemerintah sebagai sumber yang paling mendasar terjadinya inflasi.b. Sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup hutang pemerintah kepada Bank Indonesia Unit I yang telah mencetak uang baru untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut.Dengan tindakan Sanering 1, pemerintah berhasil menghimpun dana melalui penurunan nilai uang Rp 500 dan Rp 1000 masing-masing menjadi Rp 50 dan Rp 100 dan pembekuan sebagian tabungan masyarakat sebesar Rp 8264 juta. Sebagian dari jumlah tersebut dapat menutup hutang pemerintah kepada Bank Indonesia Unit I, sehingga hutang pemerintah pada Bank Indonesia, khususnya dalam Triwulan 111/1959 menjadi minus sebesar Rp 4154, (Lampiran II Sub A) sedangkan jumlah uang yang beredar menjadi minus sebesar Rp 7622 juta (Lampiran II Sub E).Tindakan Moneter I tersebut juga berhasil mengurangi prosentasi kenaikan inflasi yang termasuk dalam golongan inflasi berat inflasi diatas 30%). Pada tahun 1958 inflasi telah mencapai kenaikan 45,76% dan pada tahun 1959 dengan kebijakan Sanering I intensitas inflasi hanya mengalami kenaikan 22,22%. Namun harga tetap menunjukkan kenaikan.Tetapi sejak tahun 1960 inflasi kembali mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 1962 inflasi telah meningkat menjadi hyperinflasi. Sejak saat itu harga barangbarang pada umumnya dan tahun ke tahun semakin tidak terkendali.Pada bulan November tahun 1965 telah terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sebesar 600%. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 160 M/Migas/1965, pemerintah telah menaikan harga bensin dari Rp 4 per liter menjadi Rp 250 per liter, sedangkan harga minyak tanah naik menjadi Rp 100. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut mendorong kenaikan harga barang-barang pada umumnya.Kenaikan tersebut mendorong pemerintah untuk kembali melaksanakan tindakan Sanering yang dikenal sebagai Tindakan Moneter II, pada tanggai 13 Desember 1965 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan harapan pemerintah berhasil mengendalikan lajunya hyperinflasi tersebut. Namun dengan Tindakan Moneter II, pemerintah secara kuantitatif tidak berhasil mencapai target kebijaksanaan yaitu menutup hutang pemerintah pada Bank Indonesia dan mengurangi jumlah uang yang beredar.Karena dana yang berhasil dihimpun oleh pemerintah melalui penurunan nilai rupiah (Rp 1000 uang lama) menjadi (Rp 1 uang baru) dengan pajak penukaran 10% tidak berhasil menutup hutang pemerintah pada Bank Indonesia pada Triwulan I tahun 1966 telah bertambah sebesar Rp 3.180 juta. (Lampiran XIV Sub E).Beberapa hari setelah pemerintah melakukan Tindakan Moneter II, pada tanggal 13 Desember 1959 beberapa hari kemudian pada tanggal 3 Januari 1966 pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak sebesar 400%. Dengan Surat Keputusan Minyak dan Gas Bumi No. 216/M/Migas11965, pemerintah menaikkan harga bensin dari Rp 250 per liter menjadi Rp 1000 per liter, minyak tanah dari Rp 100 per liter menjadi Rp 400 per liter.Dengan adanya desakan dari masyarakat untuk segera menurunkan harga BBM tersebut, maka pada tanggal 21 Ianuari 1966 pemerintah segera menurunkan harga bensin sebesar 50%. Dengan Surat Keputusan Minyak dan Gas Bumi No. 34/M/Migas/1966 harga bensin yang semula Rp 1000 turun menjadi Rp 500 per liter dan harga minyak tanah dari Rp 400 per liter turun menjadi Rp 200 per liter.Dengan kenaikan harga bahan bakar tersebut dengan sendirinya diikuti dengan kenaikan harga-harga baru lainnya yang mendorong inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1966 naik sebesar 635,26%.Untuk menganalisis causal faktor perkembangan intensitas inflasi yang semakin tidak terkendali sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan sebagaimana tersebut diatas, selain menggunakan beberapa temuan teori inflasi sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis bertitik tolak dari Teori Transformasi struktur oleh Hollis Chinery, yang menekankan bahwa sebagai modal utama Pembangunan Ekonomi adalah suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (sub sistem) ke sektor industri.Karena tulisan ini penulis tempatkan dalam kerangka metodologi struktural, maka masalah meningkatnya inflasi yang semakin tidak terkendali pada masa Ekonomi Terpimpin, sangat berkaitan dengan beberapa kelemahan kebijakan sistem ekonomi yang dirumuskan oleh kelompok radikal khususnya PKI, militer yang mulai masuk dalam perekonomian, maupun Presiden Soekarno dan pendukungnya khusus PNI yang berhaluan kiri yang bertindak sebagai agent of change telah gagal mentransformasi struktur ekonomi kolonial ke nasional (sektor ekonomi yang bersifat esensial dikuasai/ dikelola penguasa pribumi).Dengan gagalnya kelompok radikal mentransformasi struktur ekonomi kita yang terletak pada sektor tradisional (pertanian) menuju sektor industri telah mengakibatkan terjadinya penurunan Produksi Nasional Bruto yaitu rata-rata pertahun hanya mencapai 2%. Pada masa ekonomi liberal, pemerintah telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2%, perkembangan penduduk Indonesia rata-rata pertahun pada masa Ekonomi Terpimpin mencapai 2,3% maka pertumbuhan ekonomi perkapita menjadi minus.Terjadinya penurunan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi perkapita yang telah mengalami stagnasi secara langsung berdampak pada menurunnya penerimaan Negara. Dengan semakin menurunnya penerimaan Negara secara maka untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah terus menerus menggunakan anggaran defisit dengan jumlah semakin meningkat. Bahkan sejak tahun 1962 defisit APBN telah melampaui penerimaannya yang mengakibatkan intensitas hyperinflasi semakin tidak terkendali, dengan semakin menurunnya produk nasional kita dan menurunnya penerimaan Negara kita secara bersama.Dalam tulisan ini dibahas bagaimana proses transformasi sosial mengalami kemunduran yang berdampak pada menurunnya Produk Nasional Bruto yang berakibat menurunnya pendapatan pemerintah yang pada gilirannya mendorong terjadinya defisit anggaran sebagai dasar untuk menganalisa masalah mengapa kebijakan Sanering pada masa ekonomi terpimpin gagal mengendalikan inflasi."

"Tahun 1948, tahun ketiga perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan tahun yang paling berat bagi Republik Indonesia. Diterimanya persetujuan Renville oleh Republik Indonesia menimbulkan banyak kerugian baginya. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit, pasukan-pasukan gerilya Indonesia yang belum dapat dikalahkan oleh Belanda harus dipindahkan dari "kantong-kantong" gerilyanya ke daerah Republik yang semakin sempit. Pengunduran pasukan bukan disebabkan karena telah dikalahkan secara militer di dalam medan pertempuran, tetapi disebabkan keputusan yang disepakati bersama di dalam meja perundingan. , suatu "negotiated retreat". Tetapi Belanda melakukan pelanggaran demi pelanggaran persetujuan Renville, menolak diadakannya pebliscite, menunda-menunda diadakannya perundingan lanjutan pasca Renville dan lain-lain. Renville menimbulkan hubungan Indonesia dan Belanda suatu suasana perdamaian yang semu, suatu "state of uneasy peace". Belanda tetap memelihara kekuatan militernya, tidak menguranginya setelah Renville. Jumlah kekuatan 120.000, tetap dipertahankannya, suatu kekuatan militer yang terbesar yang ditugaskan ke Indonesia di dalam sejarah Belanda. Kenyataan ini bagi Republik Indonesia merupakan indikasi bahwa Belanda sewaktu-waktu akan menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan agresi militer, memaksakan kehendaknya apabila perundingan-perundingan pasca Renville tidak menghasilkan keputusan politik yang memuaskan baginya.Mengalirnya para pengungsi di dalam jumlah besar dan pasukan Republik yang ber"hijrah"dari daerah-daerah yang diduduki Belanda kewilayah Republik, menimbulkan problema ekonomi dan sosial yang besar, kesulitan diperbesar dengan adanya blokade ekonomi yang ketat fihak Belanda.Akibat diterimanya persetujuan Renville juga menimbulkan krisis parlementer. Perdana Menteri Amir Syarifudin meletakkan jabatannya, setelah kabinet "Sayap Kirinya" tidak mendapat dukungan dari Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.Presiden Soekarno menunjuk Wakil Perdana Menteri Mohamad Hatta sebagai formatur kabinet , dan berhasil membentuk kabinet baru pada tanggal 30 Januari 1948. Namun ketidak berhasilan Hatta untuk mengangkat seorang Menteri dari Sayap Kiri menimbulkan mala petaka yang cukup besar. Sayap Kiri menjadi kekuatan oposisi, kekuatan kanan dan tengah revolusi Indonesia di dalam kabinet Hatta melakukan konsolidasi kekuatannya. Sayap Kiri yang telah mengkonsolidasikan dirinya menjadi Front Demokrasi Rakyat, suatu kekuatan politik dan mempunyai sayap militer , melakukan oposisi yang semakin radikal. Pertentangan antara kekuatan kanan dan kiri semakin meningkat dibulan-bulan setelah perjanjian Renville dan berakhir dengan konflik bersenjata di Madiun."

"Visi "kota di atas bukit" merupakan visi yang dicetuskan oleh John Winthrop - seorang pemimpin rombongan "migrasi besar" kaum Puritan Inggris - untuk menjadi fondasi pembentukan sebuah koloni di benua Amerika Utara pada tahun 1630 yang dinamakan Massachusetts Bay Colony. Pada awalnya, visi "kota di atas bukit" berkaitan dengan upaya eksperimen yang coba dilakukan oleh para pemimpin Massachusetts Bay Colony untuk mewujudkan sebuah persemakmuran Protestan di benua Amerika, yang diharapkan akan menjadi contoh teladan bagi kaum Puritan lainnya yang sedang berupaya memperjuangkan reformasi kehidupan gereja di Inggris pada masa itu.Salah satu upaya para pemimpin Calvinis New England di dalam melakukan institusionalisasi terhadap visi "kota di atas bukit" ini sehingga menjadi nilai-nilai normatif yang rasional bagi penduduk Amerika di zaman kolonial adalah dengan membangun 3 perguruan tinggi bernama Harvard, Yale dan Princeton, yang di dalam teori Max Weber disebut sebagai proses rasionalitas substansif. Upaya institusionalisasi terhadap visi "kota di atas bukit" melalui proses pendidikan dan kurikulum di Harvard, Yale dan Princeton pada zaman kolonial dapat disimpulkan cukup efektif dan berhasil. Hal ini dapat dilihat melalui bukti-bukti dari peranan para alumni dari ketiga perguruan tinggi tersebut yang secara efektif turut melestarikan bahkan mengembangkan visi ini selama zaman kolonial, yakni dari visi yang awalnya bersifat spiritual menjadi visi yang sifatnya sekuler, khususnya menjelang masa revolusi kemerdekaan Amerika.Kongkritnya, visi agama ini berkembang menjadi sebuah idealisme bangsa yang didasari oleh interpretasi warga kolonial Amerika di dalam memahami eksistensi dirinya di tengah aruh sejarah dunia, yakni sebagai bangsa khusus yang diberikan peran dan misi khusus oleh Tuhan untuk kepentingan peradaban manusia di dunia. Dari visi "kota di atas bukit" awalnya murni hanya untuk misi pengembangan agama semata, menjadi sebuah idealisme bangsa yang bukan hanya mencakup misi agama saja, tetapi juga misi di dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan republik dan demokratis yang harus disebarkan luaskan ke seluruh bangsa di dunia.Keberhasilan di dalam melakukan re-interpretasi, pengembangan dan pelestarian visi "kota di atas bukit" selama zaman kolonial cukup banyak berkat peranan yang dimainkan oleh para alumnus maupun tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Harvard, Yale dan Princeton melalui beberapa kegiatan utama yang mereka pelopori, yang kemudian memberikan dampak terhadap proses re-pengembangan dan pelestarian visi tersebut. Peran dari konsep pendidikan dan kurikulum yang diterapkan oleh ketiga perguruan tinggi tersebut pada zaman kolonial, banyak mempengaruhi efektivitas dari tindakan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari tiga perguruan tinggi tersebut di dalam proses pengembangan dan pelestarian visi "kota di atas bukit"."