Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, diantaranya adalah arus globalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967. Seiring dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi di beberapa kawasan dunia sebagai dampak dari era globalisasi, negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah antisipatif dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang dibentuk pada KTT ASEAN IV tahun 1992 di Singapura. Tujuan dari dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai mekanisme utamanya dipergunakan Skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang berisi daftar komoditas produk-produk pertanian dan non-pertanian, manufaktur dan produk lainnya yang akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% pada jangka waktu yang telah ditetapkan.Pelaksanaan AFTA dapat menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang akan meningkatkan daya tarik ASEAN bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negara-negara ASEAN semakin menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk segera merealisasikan AFTA. Dalam konteks liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, dalam Skema CEPT beberapa komoditi pertanian yang belum diolah (Unprocessed Agricultural Product -UAP) seperti gula tidak dimasukkan ke dalam prioritas utama penurunan tarif dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan sektor pertanian tersebut menghadapi era persaingan bebas ASEAN tahun 2010.Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Strategi Peningkatan Kinerja Industri Gula Nasional Menghadapi Era Perdagangan Babas di Kawasan ASEAN (AFTA) Tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor kesiapan sektor industri gula nasional menghadapi era pasar babas ASEAN Tahun 2010 yang akan datang dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri gula nasional yang mengalami keterpurukan akibat hantaman badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN yang juga berpengaruh terhadap industri gula di Indonesia.Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan e-ASEAN terutama dalam kerangka e-ASEAN Framework Agreement serta perluasan ke Bidang Keamanan Kawasan ASEAN. e-ASEAN merupakan suatu bentuk prakarsa yang semakin dibutuhkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat.Permasalahan yang hendak diteliti adalah pelaksanaan prakarsa e-ASEAN seperti yang tertuang dalam ASEAN Vision 2020 untuk mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan ASEAN dalam rangka menunjang peningkatan kerjasama ekonomi. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2000-2002. Dalam masa ini terjadi perubahan ketika pada tanggal 22 - 25 November 2000 dalam Fourth ASEAN Informal Summit di Singapura disepakati prakarsa e-ASEAN dimana didalamnya juga disepakati bahwa e-ASEAN ini akan siap -diimplementasikan pada tahun 2002. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam mengenai kemungkinan perluasan prakarsa e-ASEAN ke bidang keamanan.Penelitian ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang terus berkembang sedangkan pemanfaatan pengembangan tesebut dirasakan belum optimal khususnya di ASEAN juga keprihatinan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi kejahatan teknologi informasi dan komunikasi yang sebenamya dapat dicegah dan diwaspadai sebelum semakin memburuk. Sekalipun e-ASEAN memberikan peluang yang strategis untuk pembangunan ekonomi, namun mekanisme bentuk komunikasi bersama serta antisipasi penggunaannya sangat minimal. Mekanisme e-ASEAN sebenarnya dapat dipakai untuk mendukung terciptanya keamanan di wilayah ASEAN.Kesimpulan yang diperoleh pada akhimya adalah bahwa pelaksanaan e-ASEAN pada tahun 2000 -2002 masih belum siap untuk diimplementasikan. a-ASEAN Framework Agreement menunjukan bahwa sebagian besar fokus dan perhatian pengembangan lebih menekankan pada bidang ekonomi terutama e-commerce yang masih berada pada tahap awal sebaikriya juga mencakup bidang keamanan. Sementara itu, khusus kejahatan terhadap ICT semakin meningkat dimana antisipasi untuk menekan laju pertumbuhannya terhambat .oleh perangkat hukum dan aturan lintas batas negara yang masih belum jelas. Dengan demikian bentuk kerjasama untuk mengatasi hal ini perlu diimplementasikan menjadi kerangka bentuk kerjasama yang lebih nyata, dibidang ICT tentunya melalui mekanisme e-ASEAN Framework Agreement."

"Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara langsung. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Mengingat langkah untuk menyelesaikan konflik ini perlu waktu panjang karena rumitnya permasalahan, maka diperlukan upaya yang bisa tetap menjaga kawasan tetap aman hingga terselesaikannya permasalahan klaim wilayah ini.Salah satu upaya untuk mengelola konflik tersebut adalah dengan peningkatan saling percaya (CBMs). Konsep CBMs yang dikembangkan di Asia Pasifik, adalah konsep CBMs yang unik dimana keamanan dimengerti secara konprehensif meliputi aspek militer dan non-militer. CBMs umumnya dimengerti secara longgar yang meliputi segala upaya formal dan informal pada tingkat unilateral, bilateral atau pun multilateral yang ditujukan untuk mencegah eskalasi konflik atau menyelesaikan ketidak pastian. CBMs yang dikembangkan di LCS tidak hanya terbatas pada CBMs standard yaltu melalui komunikasi, transparansi, constraint measures dan declaratory measures yang umumnya menyangkut bidang politik dan militer, tetapi mencakupkan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan lain-lainnya.Perundingan untuk pengelolaan dan upaya pencarian penyelesaian damai konflik Laut China Selatan, sejauh ini baru pada tahap disepakatinya suatu non-legally binding code of conduct antara ASEAN dengan China dengan ditandatanganinya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada KTT ASEAN China, 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.ASEAN sejak awal menginginkan dikeluarkannya suatu legally-binding code of conduct for the South China Sea, namun karena adanya berbagai kepentingan yang saling tarik menarik, untuk sementara baru dihasilkan suatu 'perjanjian sementara' berupa deklarasi yang akan dijadikan sebagai 'aturan main' dalam senketa di LCS.Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan suatu penelitian untuk mengetahui faktor apakah yang meyebabkan ketidakberhasilan ASEAN untuk menghasilkan suatu legally-binding code of conduct in south china sea, dan akan dikaji lebih jauh bagaimana mekanisme CBMs yang telah dibentuk melalui Declaration on the conduct to parties in the South China Sea ini dapat mengelola konflik Laut China Selatan dengan cara mengubah potensi konflik menjadi potensi kerjasama yang efektif. Untuk membahas pokok permasalahan dalam penulisan ini digunakan pendekatan CBMs yang akan dijabarkan sebagai definisi konseptual dan definisi operasional menjadi asumsi-asumsi dalam kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penlitian dari data-data yang telah diperoleh dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berhasilnya ASEAN merumuskan suatu legally-binding code of conduct disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :1. Keberadaan ASEAN yang lebih banyak 'dikendalikan' oleh kekerasan pendirian China yang selalu menegaskan bahwa kedaulatannya di LCS adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat.2. Penegasan China yang hanya akan menyepakati suatu non legally-binding code of conduct dan membatasi pada isu Spratly serta memfokuskan pada dialog untuk memelihara stabilitas dikawasan dengan pengembangan kerjasama dan tidak membahas masalah yurisdiksi kedaulatan.3. China menunjukkan kemampuannya untuk mengkontrol negosiasi seputar konflik territorial tersebut dengan menjalin jaiur bilateral yang telah menghasilkan bilateral code of conduct.4. Posisi tawar ASEAN yang lemah karena adanya perbedaan pandangan dikalangan ASEAN sendiri.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penandatanganan dokumen tersebut merupakan kemajuan dari upaya CBMs antara ASEAN dan China yang tengah dibangun selama ini, mengingat selama ini China hanya menginginkan pembahasan sengketa secara bilateral dan menolak segala bentuk internasionalisasi sengketa. Sebagai langkah awal deklarasi tersebut telah membawa negara-negara yang terlibat khususnya untuk memberikan komitmen dan pernyataan sikap bersama untuk menyelesaikan masalah sengketa di LCS secara damai. Deklarasi ini juga dapat dijadikan pendukung bagi pelaksanaan kerjasama yang telah dirintis melalui Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea dan starting point untuk pembentukan suatu legally-binding code of conduct.Daftar Pustaka : 24 Dokumen + 16 Buku + 23 Artikel + 3 Paper Diskusi/Seminar + 2 Disertasi + Internet"

"Penelitian bertujuan untuk membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian yaitu kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN.Pendekatan konsep penelitian menggunakan teori Human Security untuk membahas dampak lalu lintas perdagangan narkoba dan pentingnya penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba bagi human security, serta teori Hubungan internasional untuk membahas kebijakan, strategi dan program kerjasama ASEAN dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : adanya penguatan komitmen untuk lebih memperjelas arah kebijakan kerjasama, pada dasarnya merupakan penjabaran dari deklarasi bersama pada The first ASEAN Conference on Transnational Crime pada 20 Desember 1997 di Manila Philippina. Arah kebijakan ini antara lain untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di tingkat regional; untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah Transnational Crime seperti ASCD dan ASENAPOL. Untuk memberikan dukungan teknis Panitia ad-hoc Expert Group menyelesaikan tugas Sekretariat ASEAN dalam menyusun ASEAN Plan of Action on Transnational Crime. Untuk melakukan law emporcement terhadap pelaku kejahatan transnasional, maka visi dan misi kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba yang mengancam human security di masing-masing negara anggota menjadi lebih jelas, terpola dan terpadu.Kendala dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah penerapan prinsip non intervensi oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun pada Pertemuan AMM ke-31 kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan peninjauan kembali terhadap prinsip non-intervensi dan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Hal terpenting dalam kesepakatan TAC adalah bahwa suatu negara dapat membuat kebijakan "enhanced interaction", yakni kebijakan yang memungkinkan masing-masing negara yang mengadakan interaksi yang saling mendukung.Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN lainnya fokus implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba dilakukan dengan Cara mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, Pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Di masing-masing Negara anggota ASEAN terdapat suatu badan atau lembaga nasional yang secara fungsional bertugas merumuskan kebijakan nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan, strategi dan program penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba serta penanganan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba."

"Penelitian ini mengamati permasalahan people smuggling menuju Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai transit point. People smuggling merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal Asia selatan dan Timur Tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materil.Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 1998 - 2003. Dalam masa ini terjadi perubahan jalur penyelundupan yang awalnya melalui jalur udara berubah menjadi pemanfaatan jalur laut. Hal ini dilakukan untuk menghindari penjagaan di bandara-bandara yang semakin ketat. Dengan berubahnya jalur lintas tersebut, maka posisi Indonesia yang dikelilingi oleh perairan menjadi pilihan utama. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, Indonesia menjadi sangat potensial manjadi lahan operasi kelompok TOC ini. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam permasalahan seputar people smuggling menuju Australia dan keberadaan Indonesia sebagai negara transit utama di Asia Tenggara.Alasan penulis meneliti permasalahan ini beranjak dari keprihatinan terhadap permasalahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap keamanan individu (yaitu imigran gelap dan pengungsi), terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada khususnya dan keamanan regional dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kejahatan people smuggling ini cenderung semakin berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh sindikasi kejahatan ini dibandingkan dengan penyelundupan obat terlarang dan senjata. Selain keuntungan yang besar, resiko yang ditimbulkan juga relatif lebih kecil. Karenanya diperlukan pemahaman yang dalam mengenai fenomena ini agar supaya perkembangan dari kejahatan lintas negara ini dapat dihambat sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dapat direduksi.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: keberadaan Indonesia sebagai transit point sebelum sampai ke Australia adalah penting. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kapal kapal yang berhasil ditangkap bertolak dari Indonesia. Penelitian ini berusaha mencari sebab-sebab mengapa Indonesia dimanfaatkan sebagai transit point utama. Dilihat dari perspektif hukum, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus terkait dengan kejahatan people smuggling. Seorang penyelundup people smuggling hanya dikenakan hukuman enam bulan penjara oleh pengadilan Indonesia. Dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang keimigrasian berkaitan dengan pelanggaran izin tinggal. Padahal people smuggling adalah kejahatan yang terkait dengan sindikasi kejahatan lintas negara (transnational organised crime), dan bukan sama sekali pelanggaran keimigrasian. Sebab yang kedua adalah lemahnya penjagaan perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka. Lemahnya penjagaan di wilayah perairan Indonesia telah memberikan kemudahan bagi berkembangnya operasi penyelundupan ini. Hal ini terkait juga dengan kondisi dalam negeri Indonesia yang sedang mengalami krisis di segala bidang. Krisis ekonomi, instabilitas kemanan dalam negeri karena konflik etnis, agama dan gerakan separates serta transisi politik telah menyita perhatian pemerintah Indonesia. Akibatnya adalah permasalahan-permasalahan berdimensi intemasional hanya mendapat prioritas kedua."

"Europe's attempts to be able to be more independent on security and defense areas have been started since it tried to create EDC 1950's as the first security cooperation. Though EDC was never formally conceived, Europe has continued its efforts to develop cooperations in security and defense areas. Fouchet Plan, EPC, SEA and CFSP are several examples of its efforts attempted to be independent in these areas. CFSP is one of Europe's greatest innovations in strengtening these efforts. Specific articles in Treaty of Maastricht and Treaty of Amsterdam state that CFSP is the guidelines of mapping Europe's common security policy that will lead to common defense. What is stated by the articles is ambiguous as Europe up to now is still dependent on NATO/the US and will continously do so, in contrary Europe has EU/WEU which has been determined as an organization that will implement EU's defense policies.

This thesis tries to find out which security organization Europe will later use as its main security instrument and whether Europe actually aims at common defense or merely at common defense policy. This thesis concludes that EU will combine the usage of EU/WEU and NATO. NATO will remain to be Europe's military defense organization and EU/WEU will develop to be the organization that will ensure the security of Europe. This is a fact of the attainment of common defense policy in regard that the formation of European Army, as a form of common defense, is not viable. The establishment of a common defense requires radical adaptations and changes, for instance, EU has to construct the Europe's Ministry of Defense, European Minister of Defense and European Army. CFSP/ESDP will continue to develop and to determine resolutions on Europe's security cooperations. As long as the three EU core states (England, Germany and France) maintains diverse perpectives on common security and defense concepts, Europe will remain dependent on those two organizations (EU/WEU and NATO)."

"Merupakan suatu hal yang sangat menarik dari sejarah Jerman, bahwa bangsa Jerman sebagai bangsa yang telah hancur sama sekali, baik dari sudut politik, sosial maupun ekonomi akibat kalah perang, namun dalam waktu yang cukup singkat menjadi bangsa yang terkaya di daratan Eropa, bahkan termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Sebelumnya Jerman tidak memperoleh kepercayaan dari seluruh bangsa di dunia, terutama dari pihak Sekutu dan merupakan obyek bulan-bulanan dari negara-negara pemenang serta harus mulai membangun negaranya kembali dart titik permulaan. Salah satu unsur yang memegang peran penting da_lam semua ini adalah Kanslir RFJ, Konrad Adenauer, yang riwayat hidupnya akan dibahas secara singkat dalam bab I dari skripsi ini. Pengalamannya dalam bidang politik. merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi karier_nya dalam masa-masa mendatang. Jabatan sebagai Ober_burgermeister Koln, merupakan titik tolak perkembangan kariernya sebagai negarawan Republik Federasi Jerman..."

"Tesis ini akan memfokuskan pada e-diplomasi sebagai bagian dari diplomasi publik sebagai suatu cara bagi negara dalam menjalankan diplomasinya dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan luar negerinya kepada masyarakat domestik negara itu sendiri. E-diplomasi sendiri merupakan salah satu kesempatan yang diberikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi global yaitu internet. Dalam diplomasi internet telah berhasil mendemokratisasikan diplomasi dalam bentuknya yang unik. Diplomasi dengan menggunakan internet sendiri merupakan salah satu cara dalam melakukan diplomasi yang pada gilirannya akan memberikan akses yang sangat luas kepada aktor-aktor lain selain negara yang sangat banyak untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dikenal. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana Australia melaksanakan e-diplomasinya yang proaktif melalui internet. Negara-negara juga berusaha memanfatkan akses-akses tersebut dalam melakukan diplomasi sebagai cara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya melalui kemudahan-kenudahan yang ada pada internet, tidak terkecuali Australia dalam Asean Regional Forum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Image Theory M. Tehranian bahwa setengah dari politik kekuatan adalah berkisar pada masalah kesan yang ditimbulkan negara. Setiap aktor berusaha untuk menciptakan kesan yang menguntungkan bagi semua pihak termasuk lawan, kawan, atau pihak-pihak yang netral. Keaktifan diplomasi Australia sangat terasa ketika berbicara mengenai ARF tersebut. Dalam dunia Cyber, Australia berusaha menunjukan komitmennya kepada ARF melalui informasi-informasi yang tidak didapatkan dari home page negara Asean. Sebagaimana tujuan aktor-aktor non negara dalam melakukan diplomasinya melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang diiakukan Australia melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang dilakukan Australia melalui internet ini sebenarnya lebih ditujukan kepada pemirsa di dalam negeri Australia selain juga ditujukan kepada pemrisa di luar Australia. Keaktifan Australia dalam ARF melalui intemet hanyalah salah satu tindakan yang dapat menunjukan pentingnya kawasan Asia bagi negara itu. Letak geografis Australia yang sedemikian menjadikannya Asia sebagai tetangga abadi terdekat yang sangat strategis dan mau tidak mau harus menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya. Peran e-diplomasi Australia sangatah penting untuk menunjukan citra/kesan yang baik dan simpatik mengenai Asia. Citra yang baik akan menguntungkan Australia dalam mencapai kebijakan luar negerinya. Untuk publik domestik Australia sendiri, sosialisasi ARF penting untuk menunjukan bahwa pemerintah Australua benar-benar serius dalam menjaga keamanan dalam negerinya melalui ARF ini dari segala ancaman multidimensional sebagai realitas yang harus dihadapi oleh negara seperti Australia sebagai kecenderungan pasca perang dingin. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah mengingat publik domestik Australia yang kritis dan selalu mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan keamanan yang semakin kompleks melalui kerjasama strategis dengan salah satu forum yang dapat menjembatani dengan kawasan yang sangat berpengaruh bagi keamanan dalam negeri Australia yaitu kawasan Asia. E-diplomasi Australia adalah pedang bermata dua yang bermuara pada satu tujuan yaitu pembentukan kesan yang positif yang akan menunjang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Australia. Untuk pemirsa global, e-diplomasi Australia akan membentuk citra yang positif dan simpatik di mata Asia yang diharapkan berguna dalam perannya untuk mempengaruhi sasaran dan substansi ARF."

"Tesis ini menganalisa penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India. Waktu yang panjang dan lama dibutuhkan oleh ASEAN dan India untuk menyusun perjanjian itu, yaitu selama enam tahun dari tahun 2003 hingga 2008.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data-data diperoleh melalui litterature review dan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam perundingan maupun tidak. Berdasarkan data statistik, kebijakan ekonomi dan hubungan yang terjalin di antara keduanya menunjukkan bahwa mereka sangat layak untuk melakukan integrasi ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perjanjian yang lama dipengaruhi oleh lamban dan alotnya proses negosiasi terutama dalam pembahasan modalities perdagangan barang akibat penggunaan strategi mix (dari integrative- ke distributive) serta dipengaruhi pula oleh faktor domestik yang tidak kondusif dari salah satu pihak.

---

This thesis analyses the formulation of ASEAN-India Agreement on Free Trade in Goods. ASEAN and India agreed on 2002 to establish India-ASEAN Regional Trade and Investment Area (RTIA), which includes Free Trade Area (Agreement) in goods, services and investment. It took six years for both parties to finalize the Agreement in Goods, from 2003 - 2009.This research was conducted using a case study method, the data was collected thorough literature review and interviews with various sources who was directly or indirectly involved in drafting the Agreement. Based on ASEAN and India economic statistics, the economic policy of both parties, and also their long standing relationship, the idea of economic integration among them is very feasible.The result of the research has shown that the formulation of the Agreement in which ASEAN and India took six years to finalize it was the result of the tough negotiation process on the modalities due to Indian gradual strategy changes (from integrative to distributive). Besides that, the unconducive domestic situations in India also have an significant effect on the formulation process of the Agreement."

"Pengamanan energi telah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan Uni Eropa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Bertambahnya permintaan energi mengakibatkan peningkatan harga energi di pasar energi Uni Eropa sebesar dua kali lipat dari tingkat harga di pasar energi global. Oleh knrena itu, demi mencakupi kebutuhan energinya, Uni Eropa harus melakukan impor energi dari pesar global sehingga mengakibatkan semakin tingginya tingkat ketergantungan Uni Eropa akan energi impor. Pada saat ini, Uni Eropa mengimpor energi sekitar 50 persen dari total kebutuhan energinya. Komisi Eropa memperkirakan bahwa jumlah tersebut akan meningkat menjadi 65 persen pada tahnn 2030, jika pemerintah Uni Eropa tidak melakukan sesuatu untuk menengah hal tersebut. Impor energi Uni Eropa didominasi oleb komoditas gas, yaitu sebesar 50 persen dari total impor energinya; dan komoditas minyak, yaitu sebesar 30 persen. Dari beberapa negara pemasok energi ke Uni Eropa, Rusia tetap mendominasi energi impor dari Uni Eropa Pengiriman energi dari Rusia ke negara-negara anggota Uni Eropa dilakukan melalui jalur-jalur pipa yang melalui kawasan 3 negara transit, yaitu Ukraina, Belarusia dan Moldova. Diantara ketiga negara transit tersebut, Ukraina merupakan satu-satunya negara dengan posisi yang sangat straregis mengingat sekitar 80 persen dari jalur transportasi energi Rusia ke Uni Eropa terlelak di kawasan Ukraina. Rusia dan Ukraina sering terlibat dalam konflik energi yang telah berlangsung sejak tahun 1962. Konflik terbesar antara keduanya terjadi pada tahun 2006 mengenai perselisihan harga gas transit untuk Rusia dan perihal pembayaran hutang Ukraina kepada Rusia. Pada akhirnya, Ukraina menghentikan penyaluran gas Rusia ke Uni Eropa sehingga negara-negara anggota Uni Eropa mengalami krisis energi selama kurang lebih dua minggu. Konsumen Uni Eropa tidak mendapatkan akses energi untuk mesin pemanas ruangan, sehingga seluruh kantor, sekolah, pabrik dan lainnya harus ditutup. Perekonomian Uni Eropa juga terhenti untuk beberapa waktu. Selain itu, krisis energi yang ketika itu terjadi juga merugikan Rusia dan Ukraina. Keduanya mengalami penurunan keuntungan dari hasil perdagangan energi dengan negara-negara Uni Eropa. Tesis ini menjelaskan proses penyusunan dan perumusan strategi energi Uni Eropa dalam rangka mengatasi konflik energi antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kebijakan energi yang merupakan strategi energi Uni Eropa harus bertujuan untuk menciptakan energi yang berkesinambungan, kompetitif dan aman agar mampu mengurangi ketergantungan impor energi dari Rusia."