Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta, dimana angka kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara konvensional tidak lagi efektif dan efisien karena berbagai persoalan seperti menimbulkan kemacetan, potensi pungli dan lain sebagainya. Selain itu, pada awal November 2022, Kapolri mengeluarkan diskresi Kepolisian dimana melarang penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam perspektif kesisteman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum, teori sistem informasi, konsep optimalisasi serta konsep e-policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ETLE adalah tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, alternative keputusan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta adanya berbagai keterbatasan dari aturan, dukungan anggaran, integrasi data, sumber daya manusia serta kerjasama antar Criminal Justice System (CJS). Selanjutnya, pelaksanaan ETLE dalam perspektif kesisteman ada kelemahan pada safware yang dikerjakan vendor, database yang belum terintegrasi dengan bid data Korlantas Polri, integrasi sistem dalam Criminal Justice System (CJS) yang masih parsial, personel ETLE yang terbatas pada kualitas dan kuantitas serta tidak adanya SOP manajemen risiko

---

This research is motivated by the complexity of traffic problems in DKI Jakarta, where the number of congestion, traffic violations and traffic accidents is very high. In addition, the conventional application of traffic violation law enforcement is no longer effective and efficient due to various problems such as causing congestion, potential levies and so on. In addition, in early November 2022, the Chief of Police issued a Police discretion prohibiting conventional enforcement of traffic violations. Based on these conditions, this study is intended to analyze the optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the perspective of systematization in the jurisdiction of polda Metro Jaya. This research uses the analysis of law enforcement theory, information systems theory, optimization concepts and the concept of e-policing. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the factors that influence the optimization of ETLE are the goal of maximizing the enforcement of traffic violation laws electronically, alternative decisions in carrying out traffic violation enforcement and the existence of various limitations of rules, budget support, data integration, human resources and cooperation between Criminal Justice Systems (CJS). Furthermore, the implementation of ETLE in a system perspective there are weaknesses in the software carried out by vendors, databases that have not been integrated with the Police Corps bid data, system integration in the Criminal Justice System (CJS) which is still partial, ETLE personnel who are limited to quality and quantity and the absence of risk management SOP."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan besar terkait inovasi Binmas Online System. Dalam pengembangan tahap pertama tahun 2016, Binmas Online System sebagai salah satu sarana Korbinmas Baharkam Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat mengalami banyak permasalahan atau kendala. Akan tetapi, inovasi ini kembali dirilis oleh Polri pada tahun 2021 lalu bertajuk Binmas Online System Versi 2, dimana kini telah digunakan oleh hampir 97% Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 serta kontribusinya dalam penguatan kinerja Bhabinkamtibmas. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori kinerja, teori kebijakan, teori teknologi informasi dan Uses and gratification teory. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisiasi dilakukan melalui proses berpikir kreatif, menawarkan konsep atau rancangan inovasi, kemudian tahap pengambilan keputusan. Kedua, proses implementasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni tahapan awal berupa pembentukan pokja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, dan pengaturan sumber daya manusia. Adapun pada tahap lanjutan melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, proses kontuniasi dilakukan karena Korbinmas Baharkam Polri selalu terobsesi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta semangat yang besar untuk mengevaluasi demi mendapatkan perbaikan dan kesempurnaan. Selanjutnya, Binmas Online System Versi 2 memberikan kontribusi nyata bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, Menghimpun informasi, melayani kepentingan warga masyarakat, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

---

This research is motivated by major changes related to the innovation of the Binmas Online System. In the first phase of development in 2016, Binmas Online System as one of the means of Korbinmas Baharkam Polri in conducting community development experienced many problems or obstacles. However, this innovation was again released by the National Police in 2021 entitled Binmas Online System Version 2, which has now been used by almost 97% of Bhabinkamtibmas throughout Indonesia. Based on these conditions, this research is intended to determine the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development and its contribution in strengthening the performance of Bhabinkamtibmas. The analysis knives in this study are innovation theory, performance theory, policy theory, information technology theory and uses and gratification teory. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development was carried out through three stages. First, the initiation process is carried out through a creative thinking process, offering an innovation concept or design, then the decision-making stage. Second, the implementation process is carried out through two stages, namely the initial stages in the form of the formation of competency-based working groups, the preparation of supporting instruments, and the regulation of human resources. As for the advanced stage, it carries out supervision and evaluation. Third, the contuniation process is carried out because the Korbinmas Baharkam Polri is always obsessed with improving performance and improving services to the community as well as a great enthusiasm for evaluation in order to get improvement and perfection. Furthermore, Binmas Online System Version 2 makes a real contribution to Bhabinkamtibmas in carrying out its duties of conducting community development, collecting information, serving the interests of community residents, fostering and training environmental security unit officers, conveying Kamtibmas messages, and conducting early detection of potential Kamtibmas disturbances."

"Penelitian ini dilatar belakangi dengan pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Namun fakta yang didapatkan di lapangan, masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan dari kondisi Bhabinkamtibmas itu sendiri, baik dalam hal kapasitas maupun kualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan, baik di level aksiologi, epistemologi, maupun ontologi, agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan gap tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sayangnya, pada level ontologi tidak ditemukan adanya sebuah teori yang menjadi acuan, arah pembangunan dan pengelolaan Bhabinkamtibmas, serta sekaligus dapat menjadi slogan dan kebanggaan (pride) Bhabinkamtibmas. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan teori dari postur ideal Bhabinkamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa teori Law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound dan konsep postur menurut tesaurus Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menciptakan teorisasi postur ideal Bhabinkamtibmas.

---

This research is motivated by the important role of Bhabinkamtibmas in creating a safe, peaceful, just and prosperous society. However, the facts obtained in the field, there is still a gap between expectations and the reality of the Bhabinkamtibmas condition itself, both in terms of capacity and quality. Therefore, efforts are needed to improve, both at the level of axiology, epistemology, and ontology, in order to reduce or even eliminate these gaps, so as to achieve the goals that have been set. Unfortunately, at the ontology level, there is no theory that serves as a reference, direction of development and management of Bhabinkamtibmas, and at the same time can become the slogan and pride of Bhabinkamtibmas. Based on these problems, this study aims to formulate a theory of the ideal posture of Bhabinkamtibmas. This study uses a qualitative approach, descriptive analytical research methods, and data collection techniques by interviewing, observing and documenting studies. The results of the study found that the theory of Law as a tool of social engineering from Roscoe Pound and the concept of posture according to the Indonesian thesaurus can be used to create the theorization of the ideal posture of Bhabinkamtibmas."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan pengamanan kawasan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol dengan mengacu pada prinsip dan teori manajemen sekuriti serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu diamati pula peran pengelola dan petugas keamanan kawasan dalam penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid 19 dan timbulnya klaster baru. Hal ini dilakukan guna menganalisis model ideal manajemen sekuriti destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol di masa pandemi Covid 19. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, FGD, dan telaah dokumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap uji validitas data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola kawasan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen sekuriti dalam proses pengamanan di objek penelitian. Desain lingkungan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga telah menerapkan konsep CPTED guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Mengenai model ideal manajemen sekuriti yang dapat diterapkan pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol menurut penulis adalah dengan menerapkan proses manajemen sekuriti berbasis pencegahan kejahatan situasional dengan didukung desain lingkungan. Terkait masa pandemi Covid-19 proses manajemen sekuriti pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga harus menyesuaikan diri menjadi tidak hanya berorientasi pada pencegahan kejahatan, harkamtibmas, dan pengaturan lalu lintas orang serta barang, namun juga menjadikan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 sebagai sasaran pelaksanaan tugas. Dengan diterapkannya hal di atas disertai inovasi-inovasi oleh pengelola diharapkan pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman, sehingga mendongkrak gairah pariwisata dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

---

This research is conducted to examine the implementation of the security system of tourism destination in Taman Impian Jaya Ancol, referring to the principles, theories of the security management and prevailing law and regulations. Furthermore, this research also examines the role of the Taman Impian Jaya Ancol Manager and Security Officers to enforce the health protocols, in order to prevent the spread of Covid 19 virus and the emergence of Covid 19 clusters. The purpose of those examinations is to analyse an ideal model of security management within the scope of tourism destinations for Taman Impian Jaya Ancol during the pandemic Covid 19. This research is using the qualitative approach method with case study design, whereas the data collecting techniques are carried out through observations, interviews, FGDs and document reviews. The data analysis technique is using the stages of data validity, data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that the company management along with the security service partner and security sector stake holders have implemented the principle and the theories of the security management within their works in Taman Impian Jaya Ancol. The environmental design of the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination has also applied the CPTED concept to minimize the occurrence of crime. Regarding the ideal model of security management that can be applied to the Taman Impian Jaya Ancol, according to the author, is to apply a management security theory based on situational crime prevention supported by environmental design. Regarding the Covid-19 pandemic, the security management process at the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination must also adjust to being not only oriented towards preventing crime, maintain physical security, and regulating the traffic of people and goods, but also making the prevention of transmission and spread of Covid-19 as daily task. With the implementation of the advice above accompanied by innovations by the manager, it is hoped that visitors can travel safely and comfortably, thereby boosting tourism passion and supporting the acceleration of national economic recovery"

"Penyidikan ialah tindakan penyidik guna mencari beserta menghimpun bukti, menerangkan terkait tindak.pidana yang terjadi serta untuk.menemukan tersangkanya. Seperti.yang diterangkan pada pasal 1 butir (1) serta pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang mampu dianggap sebagai.penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima kewenangan khusus dari Undang-Undang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana mekanisme.penyidikan tindak pidana.judi online yang penyidik.unit cyber crime Subdit.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lakukan, hambatan apa yang penyidik unit cyber crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hadapi pada pelaksanaan.penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana.judi online di wilayah.hukum Polda Metro Jaya, serta bagaimana strategi.penyidik cyber crime Polda Metro Jaya mengatasi hambatan ketika.menangani tindak pidana.perjudian online di Wilayah.Hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif eksploratif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Informan pada penelitian ini ialah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Humas Polda Metro Jaya, serta anggota Ditreskrimum Polda Metro. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen perkara tindak pidana perjudian online yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mekanisme penyidikan.tindak pidana judi.online yang Penyidik Unit. Cyber crime Subdit DitreskrimsusaPolda Metro Jaya lakukan. Mekanisme ini melibatkan aparat kepolisian dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa. Penyidik menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya ketegasan aturan hukum terkait perjudian online, perbedaan pandangan hukum antara Indonesia dan negara penyedia server judi online, serta keterbatasan peraturan dan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana siber. Polda Metro Jaya telah mengadopsi serangkaian strategi efektif dalam menangani tindak pidana perjudian online. Strategi tersebut meliputi pendekatan yang terstruktur dalam perencanaan penyidikan, penggunaan bukti permulaan yang cukup, dan fokus pada penggunaan alat bukti elektronik. Dengan menerapkan pendekatan ini, Polda Metro Jaya berharap dapat mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan kegiatan perjudian ilegal dan melindungi masyarakat.

---

The act of searching for and gathering evidence, shedding light on illegal activity, and locating the suspect is known as investigation. According to KUHAP's article 1 point (1) and article 6 paragraph (1), an official of the Indonesian National Police with specific legal authority is what can be considered an investigator. The problems raised in this study are how the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by investigators of the cyber crime unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, what obstacles are faced by investigators of the Ditreskrimsus Polda Metro Jaya cyber crime unit in the implementation of criminal investigations related to online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction, and how the strategy of cyber crime investigators of Polda Metro Jaya overcomes obstacles in handling online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction. This research uses qualitative research. This type of research is exploratory descriptive research with quantitative and qualitative approaches. The informants in this research are the Directorate of Special Criminal Investigation of Polda Metro Jaya, Public Relations of Polda Metro Jaya, and members of Ditreskrimum Polda Metro. Secondary data used in this research includes legislation, research results, case documents of online gambling crimes that have been handled by Polda Metro Jaya. The results of the research and discussion elaborate the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by Investigators of the Cyber crime Unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This mechanism involves police officers in receiving reports, conducting investigations, and reporting the results of investigations to prosecutors. Investigators faced several obstacles, including the lack of firmness of legal rules related to online gambling, differences in legal views between Indonesia and the countries providing online gambling servers, as well as limited regulations and coordination in cyber crime investigations. Polda Metro Jaya has adopted a series of effective strategies in dealing with online gambling offenses. These include a structured approach to investigation planning, the use of sufficient preliminary evidence, and a focus on the use of electronic evidence. By applying this approach, Polda Metro Jaya hopes to address the complex challenges associated with illegal gambling activities and protect the public."

"COVID-19 adalah varian pneumonia baru yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Dampak yang dihasilkan akibat penyebaran virus ini dihadapi di seluruh bagian di dunia. Salah satunya adalah perubahan perilaku dimana kegiatan tatap muka diadakan secara daring, yang berimbas pada peningkatan penggunaan internet dan ruang siber yang disertai dengan peningkatan ancaman kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ancaman kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic COVID-19, serta peran pemerintah dalam mengidentifikasi dan memitigasinya. Data mengenai kejahatan siber dan peristiwa penting yang digunakan merupakan data pada bulan Februari hingga April 2020 dan didapatkan dari berbagai sumber terbuka. Analisa linimasa digunakan terhadap data kejahatan siber dan peristiwa penting sebelum dilakukan analisa terhadap tingkat ancamannya. Kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) agen ancaman yaitu malware, penipuan online, Zoombombing, dan Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware menjadi mayoritas agen ancaman dengan tingkat ancaman ‘kritis’, sementara penipuan online dan DDoS termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘tinggi’ dan zoombombing termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘dapat diabaikan’. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dan mitigasi ancaman kejahatan siber adalah Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian Repiblik Indonesia.

---

COVID-19, a new variant of pneumonia had the ability to spread rapidly. The resulting impact of the rapid spread of the virus can be seen in all parts of the world. One of them is the change of behavior where face-to-face activities are now held online, which has an impact on the increase of internet usage, also the increase of cybercrime threats. This research aims to determine the level of threat of cybercrime that occurred during the COVID-19 pandemic, as well as the role of the Indonesian government in identifying and mitigating it. Data on cybercrime and key events used is data from February through April of 2020, obtained from various open sources. Timeline analysis is used on cybercrime and key events data to help make identifying cybercrime easier before a threat analysis is performed. Cybercrimes that occur during time of research can be categorized into 4 (four) threat agents; malware, online fraud, Zoombombing, and Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware becomes the majority of threat agent, and after the threat analysis is performed, belongs to ‘critical’ level, while online fraud and DDoS fall into the ‘high’ level and zoombombing falls into ‘negligible’ level. Government agencies responsible for detecting and mitigating cyber crime threats are the National Cyber and Crypto Agency, State Intelligence Agency, and Indonesian National Police."

"Penelitian ini membahas implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi masyarakat. Dalam rangka pengaturan serta pengawasan lalulintas di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, Korlantas Polri mempunyai inovasi yang dinamakan Media Center National Traffic Management Center (selanjutnya disebut NTMC). Media Center NTMC merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan sistem informasi di ke lima pemangku kepentingan bidang lalu lintas (Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, dan Riset Teknologi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri di DKI Jakarta sebagai media informasi dan media edukasi, direalisasikan melalui;Implementasi Fungsi Media Center melalui TV dan Radio; Implementasi Fungsi Media Center di Media Sosial;Implementasi Fungsi Media Center Melalui Website. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi tertib berlalu lintas masyarakat di DKI Jakarta yaitu Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Sarana Prasana atau Fasilitas Pendukung yang kurang.

---

This research discusses the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for public information and education (case study in DKI Jakarta). In the context of regulating and supervising traffic in Indonesia, including in DKI Jakarta, Korlantas Polri has an innovation called the Media Center National Traffic Management Center (hereinafter referred to as NTMC). The NTMC Media Center is an information and communication control center that integrates information systems for the five stakeholders in the traffic sector (Polri, Ministry of Public Works, Transportation, Industry and Technology Research). This research uses qualitative methods with case study research. The results of this research explain that First, the Implementation of the National Police Traffic Corps' NTMC Media Center in DKI Jakarta as an information media and educational media, is realized through; Implementation of Media Center Functions via TV and Radio; Implementation of Media Center Functions on Social Media; Implementation of Media Center Functions via Website. Second, the factors that hinder the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for information and education on orderly traffic for the community in DKI Jakarta are the Human Resources Factor and the Insufficient Infrastructure or Supporting Facilities Factor."