Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berkaitan dengan organisasi pemantauan keamanan Cyber nasional untuk publik, Indonesia memiliki tim insiden respon terhadap gangguan dan ancaman keamanan internet ID-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure coordination centre) yang bertugas melakukan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia dimana menurut Peraturan Menteri nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 yang memiliki peran mendukung terlaksananya proses penegakan hukum, menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunkasi berbasis protokol internet yang aman dari berbagai macam potensi ancaman dan gangguan, Mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak pihak terkait di dalam maupun luar negeri dalam upaya pencegahan, pendeteksian, peringatan dini dan mitigasi insiden pada infrastruktur strategis. ID-SIRTII/CC dalam kegiatan operasionalnya mengandalkan TI untuk menunjang fungsi dan tugasnya dalam pelayanan publik. Tingginya tingkat ketergantungan organisasi terhadap TIK diperlukan manajemen risiko TI untuk mengurangi atau memperkecil risiko risiko yang terjadi. Sesuai dengan permen kominfo no.41 tahun 2007 bahwa dalam melakukan tata kelola TI oleh institusi pemerintahan diperlukan manajemen risiko atas keberlangsungan layanan. Pada Karya akhir ini disusun evaluasi terhadap manajemen risiko sistem monitoring ID-SIRTII/CC dengan menggunakan kerangka kerja NIST sp800-30. Perancangannya dimulai dari identifikasi Risiko,Mitigasi Risiko dan Evaluasi terhadap risiko yang ada untuk kemudian mendapatkan rekomendasi kontrol yang diperlukan untuk sistem monitoring ID-SIRTII/CC.

---

ABSTRACT
In connection with the organization of national cyber security monitoring to the public, Indonesia has incident response team to interference and internet security threats named ID-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure coordination centers). which aims to safeguard the use of internet protocol based telecommunications network in Indonesia where, according to Regulation No. 16 / PER / M.KOMINFO / 10/2010 which has the role of support the implementation of the law enforcement process, creating environmental and utilization of telecommunication networks based on Internet protocols that are safe from various kinds of potential threats and disturbances, Supports implementation in coordination with the relevant parties at home and abroad in the prevention, detection, early warning and mitigation of incidents in strategic infrastructure. ID-SIRTII/CC in its operations rely on IT to support the functions and duties in the publik service. The high level of dependence on ICT organizations IT risk management is needed to reduce or minimize the risk of the risk. In accordance with Kominfo regulation no.41 of 2007 that in performing IT governance by government institutions necessary risk management on the sustainability of the service. At the end of the work is structured evaluation of risk management monitoring system with the ID-SIRTII/CC using sp800-30 NIST framework. Its design starting from risk identification, Risk Mitigation and evaluation of the risks that exist to then get recommendations necessary controls for monitoring systems Of ID-SIRTII/CC.

Abstrak :
Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu. Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy. This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs.

Abstrak :
Melalui Unit Bisnis Strategis e-Health, PT. XYZ memberikan pelayanan terhadap proses administrasi jaminan kesehatan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan proses bisnis dengan menggunakan TI, Unit Bisnis Strategis e-Health mengelola data yang bersifat rahasia seperti data klaim, data finance, data provider, dan data lainnya. Data tersebut dilindungi oleh regulasi UU ITE No, 11 tahun 2008 pasal 16 ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1. Oleh itu, risiko-risiko yang terkait keamanan informasi perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar tidak menjadi ancaman yang berdampak kerugian terhadap aset dan keberlangsungan bisnis akibat keamanan informasi yang tidak dapat dijaga dengan baik. Namun, saat ini Unit Bisnis Strategis e-Health PT. XYZ belum memiliki manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun rencana manajemen risiko keamanan informasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah ISO/IEC 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO/IEC 27002. Hasil penelitian ini adalah rencana manajemen risiko keamanan informasi yang berisi profil dari risiko yang diidentifikasi berdasarkan jenis aset yang dapat berupa primary asset atau secondary asset. Selain itu, kontrol untuk setiap risiko juga dirancang untuk mengurangi dampak suatu risiko. Dengan adanya manajemen risiko keamanan informasi ini, diharapkan Unit Bisnis Strategis e-Health dapat memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga dapat menjadi nilai jual lebih. ......Through a strategic business unit e-health, PT. XYZ provides health insurance administration process services by utilizing information technology. In running business processes using IT, a strategic business unit e-health managing confidential data such as claims, provider, and other data. The data is protected by the regulation of the ITE Law No. 11 of 2008 clause 16, verse 1 and No. 36 of 2009 on Health clause 57, verse 1. Information security risks need to be identified and mitigated so they do not become threats affecting losses on assets and business continuity as a result of information security risks that can not be maintained properly. However, today a strategic business unit e-health at PT. XYZ do not have an information security risk management. This study aims to build an information security risk management plan. The framework used is ISO / IEC 27005 with four main stages, namely the establishment of context, risk assestment, risk management and risk acceptance. To design a control in order to reduce the risk, researcher refers to ISO / IEC 27002. Results of this research is the information security risk management plan containing risk profiles were identified based on the type of assets that can be either primary or secondary assets. In addition, the controls for each risk is also designed to reduce the impact of a risk. Given this information security risk management, strategic business unit e-health is expected to meet the applicable regulations in Indonesia and obtain the trust of the customers so that it becomes the added value.

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi. Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi. Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACT
National Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility. Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself. This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi IPv6 mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dengan semakin dekatnya era Internet of Things atau biasa disebut IOT. Seiring dengan proses peralihan dari versi 4 ke versi 6, terdapat celah keamanan yang rawan khususnya terhadap serangan maya yang memberi ancaman kepada perusahaan yang melakukan implementasi topologi jaringan IPv6. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model penerimaan terhadap faktor yang berpengaruh pada perilaku individu dalam melakukan pengamanan pada topologi jaringan IPv6 dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu dalam melakukan antisipasi keamanan pada topologi jaringan IPv6. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif menitikberatkan pada pengolahan statistik dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) terhadap hasil pengisian kuisioner oleh responden serta metode kualitatif dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara narasumber yang berlatar belakang praktisi, akademisi maupun perwakilan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kelebihan-kelebihan IPv6 kepada pengguna maupun pengelola jaringan adalah prioritas pertama yang harus dilakukan dalam mendorong tindakan antisipasi keamanan pada topologi jaringan IPv6.

---

ABSTRACT
The evolution of IPv6 technology has become a worldwide trend and showed a significant increase, particularly with the near-coming era named Internet of Things or so-called IOT. Concomitant with the transition process from version 4 to version 6, there are open security hole that considered to be vulnerable, mainly against cyber attacks that poses a threat to companies implements IPv6 network topology. The purpose of this research is to create a model of acceptance of the factors that influenced the behavior of individuals in providing security within IPv6 network topology and analysis of factors that affects the acceptance of individuals in anticipating security with regards to IPv6 network topology. This study was conducted using both, quantitative method focuses on statistical processing on the result of questionnaire filled by respondents using Structural Equation Modeling (SEM), as well as qualitative method to conduct Focus Group Discussion (FGD) and interviews with various background such as: practitioners, academics and government representatives. The results showed that the understanding of the advantages of IPv6 to the users or the network administrator is the first priority should be done in regards to encourage behavior of security anticipation on IPv6 network topology

Abstrak :
Peraturan Presiden Perpres Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 ndash;2025 menurunkan roadmap reformasi birokrasi dimana terdapat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK . Hal tersebut menyebabkan ketergantungan proses bisnis fungsi layanan pemerintah kepada masyarakat, melalui penggunaan TIK.Peningkatan penggunaan TIK mengakibatkan tingginya tingkat kerawanan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Sumber terbesar pelanggaran keamanan informasi adalah karena kurangnya kesadaran dari aspek manusia. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memiliki permasalahan strategis terkait kesadaran pegawainya. Penelitian ini mengukur kesadaran keamanan informasi yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Teknik Analytic Hierarchy Process AHP digunakan untuk menilai kepentingan setiap dimensi tersebut melalui pairwise comparison. Namun terdapat gap dimana sampai saat ini, penelitian yang ada belum mengintegrasikan hasil pengukuran dengan program kesadaran keamanan informasi. Teknik Quality Function Deployment QFD dapat menjadi solusi gap tersebut.Pengukuran dilakukan dengan metode survei berupa kuesioner kepada seluruh pegawai Kemlu RI. Fokus area yang diukur antara lain: keamanan komputer kerja, manajemen password, penggunaan email dan instant messaging, penggunaan internet, penggunaan media sosial, penanganan dokumen, pelaporan insiden, dan kebijakan keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran keamanan informasi pegawai di Kemlu RI berada pada tingkat rata-rata, atau membutuhkan perhatian dan pengawasan. Pelaporan insiden menjadi fokus area yang memerlukan penanganan segera. Dengan QFD, metode komunikasi yang paling sesuai untuk program kesadaran adalah yang dipimpin instruktur. ......Presidential Decree No. 81 Year 2010 regarding the Grand Design of Bureaucratic Reforms 2010 2025, had inspired bureaucratic reform roadmap where there is a commitment to realize electronic government based on Information and Communication Technology ICT . This causes the dependency of business process functions of government services to the public, through the use of ICTs.Increased use of ICTs lead to high levels of vulnerability that can be exploited by a threat. The largest source of the information security breaches are due to a lack of awareness of the human aspect. Ministry of Foreign Affairs MOFA RI has a strategic problem concerning the awareness of employees. This study measured awareness of information security that includes dimensions of knowledge, attitudes, and behavior. Analytic Hierarchy Process AHP was used to assess the importance of each of those dimensions through pairwise comparison. But there is a gap in which up to this time, the existing research has not integrated the results of measurements with information security awareness programs. Quality Function Deployment QFD can be a solution to this gap.Measurements conducted by survey on questionnaire to all employees of the MOFA. Focus areas measured include workstation security, password management, the use of email and instant messaging, internet usage, the use of social media, document handling, incident reporting, and security policies. The analysis showed that the security awareness of employees at the MOFA is at the average level, or in need of attention and supervision. Incident reporting became the focus areas that require immediate action. With QFD, communication methods that most suitable for an awareness program is led by an instructor.

Abstrak :
ABSTRAK
Knowledge sharing adalah interaksi antarindividu untuk berbagi pengetahuan untuk berbagi pengalaman terkait pekerjaan, prosedur melakukan pekerjaan, dan informasi kontekstual secara formal maupun informal di dalam organisasi maupun antar organisasi. Aktivitas berbagi informasi dan pengetahuan sangat penting untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan tugas di organisasi. BICC PT XL Axiata telah memiliki suatu web portal sebagai sarana berbagi informasi dan pengetahuan untuk masing-masing departemen yang dapat dikustomisasi dan dikelola secara internal di setiap departemen sejak tahun 2011. Namun hingga saat ini pengguna yang aktif di web portal departemen BICC PT XL Axiata hanya berkisar empat sampai lima pengguna aktif tiap bulannya, dan hanya tiga karyawan yang aktif berkontribusi mengisi artikel dan mengunggah dokumen penting ke web portal. Hal ini tentu berisiko terhadap keberlangsungan penyebaran pengetahuan di departemen BICC. Ditambah lagi dengan keadaan seringnya pergantian pegawai dikarenakan pegawai pindah ke tim atau perusahaan lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbagi pengetahuan pegawai di BICC PT XL Axiata. Penulis melakukan studi teoritis mengenai kemampuan individu untuk berbagi pengetahuan untuk membangun kerangka penelitian yang terdiri dari dua belas faktor yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu individu, struktur organisasi, budaya organisasi, dan penggunaan IT. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif dan dilakukan pengujian menggunakan Partial Least Squares. Hasil dari penelitian ini, faktor-faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kemampuan pegawai untuk berbagi pengetahuan yaitu Performance-based Reward, Personality, Knowledge Self-efficacy, dan Perceived of Usefulness.

---

ABSTRACT
Knowledge sharing is both formal and informal interaction between individuals to share knowledge, work related experiences, work procedures, and contextual information within organization and between organizations. Information sharing and knowledge sharing behavior are essential to support the activities and tasks in organization. BICC department in PT XL Axiata has had a web portal as a tools of sharing information and knowledge since 2011. However, active users in the web portal of BICC PT XL Axiata only range from four to five active users per month, and only three employees actively contribute articles and upload important documents to the web portal. This poses a risk to the continuous knowledge dissemination and knowledge management in the BICC department. Furthermore, BICC has a high turnover of employees. Based on these problems, this study aims to find out the factors that affect the ability to share knowledge of employees at BICC PT XL Axiata. A theoretical study was conducted to build a research framework consisting of twelve factors divided into four categories, namely individual, organizational structure, organizational culture, and IT usage. The data was collected using quantitative method and tested using Partial Least Squares. The results of this study, the factors that affect the ability of employees to share knowledge that is Performance based Reward, Personality, Knowledge Self efficacy, and Perceived of Usefulness.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam destinasi wisata yang telah dikenal dimancanegara. Taman Nasional Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu destinasi wisata yang masuk sebagai 10 destinasi wisata prioritas yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan, informasi yang ada pada situs www.wakatobitourism.com belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Tantangan terbesar sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas ialah Taman Nasional Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ditargetkan mencapai 100.000 kunjungan. Hal ini untuk menunjang target kunjungan wisata Nasional yaitu 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan nusantara. Dengan peningkatan kunjungan yang hanya 1000 ndash; 4000 pertahunnya, untuk mencapai 100.000 kunjungan menjadi hal yang sulit jika tidak ditunjang dengan upaya ndash; upaya strategis dengan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi yang ada saat ini. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut peneliti telah melakukan studi literatur terhadap beberapa jurnal terkait kualitas informasi destinasi wisata. Menurut Sung-Eun Kima, Kyung Young Leeb, Soo Il Shinc, Sung-Byung Yang 2017 , informasi yang berkualitas tentunya akan membantu wisatawan dalam hal pengambilan keputusan untuk berkunjung, dengan kata lain kualitas informasi yang baik akan memberikan dampak terhadap minat berkunjung wisatawan. Penjelasan terkait kualitas informasi destinasi wisata dijelaskan pula oleh Selira Kotoua dan Mustafa Ilkan 2017 , pada penelitiannya dijelaskan bahwa, wisatawan umumnya akan mencari informasi terkait produk maupun jasa yang ditawarkan oleh destinasi wisata yang akan ia kunjungi melalui internet, sehingga kualitas informasi yang disajikan akan sangat membantu wisatawan dalam mencari produk-produk pariwisata. Berdasarkan masalah dan penjelasan pada studi literatur yang diperoleh, maka perlu untuk melakukan analisis terkait pengaruh kualitas informasi destinasi wisata di situs www.wakatobitourism.com terhadap minat berkunjung wisatawan. Merujuk pada pembahasan paragraf sebelumnya, hasil penelitian ini telah membuktikan keterkaitan antara komponen kualitas informasi yang secara langsung berdampak terhadap minat berkunjung wisatawan yang dijelaskan dalam bentuk destination image model. Komponen tersebut antara lain contextual quality yang secara signifikan mempengaruhi affective image, representational quality berpengaruh secara signifikan terhadap cognative image, cognative image berpengaruh signifikan terhadap affective image, dan affective image berpengaruh secara signifikan terhadap conative image.

---

ABSTRACT
As an archipelagic country, Indonesia has various tourist destinations that have been known abroad. Wakatobi District National Park is one of the tourist destinations that enter as 10 priority tourist destinations in Indonesia.Based on data and interview results conducted, the information available on the site www.wakatobitourism.com has not had a significant impact on the increase in tourist visits. The biggest challenge as one of 10 priority tourist destinations is Wakatobi District National Park in 2019 the number of tourist visits is targeted to reach 100,000 visits. This is to support the target of national tourist visit is 20 million foreign tourists visit and 260 million domestic tourists. With an increase in traffic of only 1000 4000 per year, to reach 100,000 visits becomes difficult if not supported by strategic efforts by utilizing existing information technology resources. To explain the problem, researchers have conducted literature studies on several journals related to the quality of tourist destination information. According to Sung Eun Kima, Kyung Young Leeb, Soo Il Shinc, Sung Byung Yang 2017 , quality information will certainly help tourists in terms of decision making to visit, in other words the quality of good information will have an impact on visiting tourists. Explanation related to the quality of tourist destination information is also explained by Selira Kotoua and Mustafa Ilkan 2017 , explained that, tourists will generally find information related products or services offered by tourist destinations that he will visit via the internet, so the quality of information presented will very helpful for tourists in looking for tourism products. Based on the problems and explanations in the literature study obtained, it is necessary to conduct an analysis related to the influence of the quality of tourist destination information on the site www.wakatobitourism.com to the interests of tourists visiting. Referring to the discussion of the previous paragraph, the results of this study have proved the interrelationship between the components of information quality that directly impact on tourist visiting interests are described in the form of destination image model. These components include contextual quality that significantly affects the image, representational quality significantly influence the cognative image, cognative image has significant effect on the affective image, and affective image significantly influence the conative image.

Abstrak :
ABSTRAK
Kementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACT
The Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH.

Abstrak :
Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.

---

User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services. Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability.