Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penegakan hukum di laut memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan Negara di laut. Tindak Pidana illegal fishing sampai saat ini belum masuk dalam golongan kejahatan transnasional sebaimana tertuang dalam UNTOC. Namun, pelaku dari tindak pidana illegal fishing tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi yang berada di luar Indonesia, dan selama ini belum pernah bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Adanya perbedaan pandangan dari setiap penegak hukum untuk memidanakan korporasi menjadi isu penting, karena penegak hukum hanya berpegang pada KUHAP dimana pemidanaannya ditujukan kepada pelaku perorangan/pengurus dari korporasi tersebut.

---

ABSTRACT

Law enforcement at the sea plays a very important role and function as part in realizing the authority and Sovereignty of the State at sea. Illegal act of illegal fishing has not been included in transnational crime as stated in UNTOC. But the perpetrators of illegal fishing crime is not possible to be done by corporations outside Indonesia, and so far has never been snared with Indonesian law. The existence of different views of every law enforcer to criminalize the corporation becomes an important issue, because law enforcement only holds KUHAP where its punishment is addressed to individual perpetrators/administrators of the corporation.

"

"ABSTRAKManusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahliwarisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukandari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yangdapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yangbukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli warisapabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulismenggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalahmenurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata HukumEkstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.

---

Abstract Death is inevitable. People will die and leaving their heir inheritance.Ways to divide inheritance is varied, it can be determined from religion, tribe, theclass population, or the nationality of the deceased. A heir is not always a part ofthe deceased?s family, a heir could be a person from outside the family, if thedeceased wanted that person to be according to the deceased?s will if he or shemade one. In this thesis, the writer uses juridical normative research metode. Theconclusion is, in inheritance cases involving Law Between Law, we uses theinheritance law of the deceased."

"ABSTRAKKegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakanjenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkaitpesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesiacenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalamruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapatdalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan danpelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihanforum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi inijuga membahas perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuanUNIDROIT Model Law on Leasing dan bagaimana leasing internasional diterapkandi Indonesia.

---

AbstractLeasing transactions are common commercial practice and is one of the mainmethods of aircraft financing in Indonesia and around the world. Aircraft leasingagreements in Indonesia commonly have an international or cross-bordercharacteristic, making it a scope of study in Private International Law (PIL). PILaspects analysed in the thesis includes personal status of legal entities, recognitionand enforcement of court judgments, choices of law and forum in a cross-bordercommercial agreement. This thesis adopts a normative method for research. Thisthesis also includes a comparison of Indonesian Law and the UNIDROIT Model Lawon Leasing and its? implementation in international leasing contracts in Indonesia."

"ABSTRAKPada masa belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yangdiamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga belum dapatditerapkannya ketentuan tersebut, skripsi ini melihat penerapan Pasal 16 ayat (3)Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek danpertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs.Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan metodedeskriptif. Hasil penelitian adalah hakim telah menerapkan Pasal 16 ayat (3)Persetujuan TRIPs dengan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum terhadapunsur-unsur dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, kecuali unsur adanya potensikerugian yang diderita pemilik merek terkenal.

---

ABSTRACTAt the time when Government Regulation as mandated by Article 6 Paragraph (2)

Law Number 15 Year 2001 hasn't been being issued so that it couldn't be applied,

this thesis sees the implementation of Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement and

judges' consideration which implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs

Agreement. Research is done qualitatively based on descriptive method. The result is

judges has been implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement which

followed by giving consideration in matter of substances of Article 16 Paragraph (3)

TRIPs Agreement, except substance of potential lost suffered by well-known mark's owner."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan konsep persamaan padapokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan Undang-Undang No. 15Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu skripsi ini membahas pula mengenaibagaimana penerapan konsep persamaan pada pokoknya pada kasus-kasuspembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturankonsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, danUU Merek 2001 dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya sudah sesuaidengan Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on how the regulation of likelihood of confusion concept in

Paris Convention, TRIPs Agreement, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Furthermore, this thesis also focuses on the application of the likelihood of

confusion in the cancellation of trademark registration cases. This research is

qualitative descriptive interpretive. The result of the research shows that

likelihood of confusion concept is regulated in Paris Convention, TRIPs

Agreement, and UU Merek 2001 and the application of likelihood of confusion

concept has been in accordance with Paris Convention and TRIPs agreement."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."

"Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran adalah fenomena yang marak terjadi di masyarakat dunia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini menjelaskan peranan HPI dalam pengaturan dan keberlakuan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran oleh karena adanya interaksi antara dua atau lebih stelsel hukum. Berdasarkan pembahasan perjanjian-perjanjian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang berbeda dan para pihak diharapkan memperhatikan hal tersebut sebelum menyusun perjanjian.

---

Prenuptial agreement in mixed marriage is a worldwide phenomenon. With the research methodology of normative law, this writing explains the role of Private International Law/PIL in regulation and enforcement of prenuptial agreement because of the interaction between two or more laws. Based on the discussion of the prenuptial agreements, it can be concluded that each country has different regulation on prenuptial agreement in mixed marriage and it is best for the parties to pay attention on this matter before getting into agreement."

"ABSTRAKPengembangan ekonomi di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan investasi asing yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu bentuk investasi asing tersebut adalah berupa jual beli saham dalam proses pengambilalihan. Akusisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham suatu perseroan berikut kendalinya. Pengambilalihan yang dilakukan tentunya disetujui oleh para pihak lewat pembuatan sebuah perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan tersebut yang dilakukan di Indonesia tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah jika pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perusahaan asing, maka aturan apa saja yang harus berlaku bagi transaksi tersebut. Kemudian jika para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang akan berlaku dalam perjanjian jual beli saham tersebut, maka sejauh manakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam tulisan ini, akan dianalisis mengenai proses pengambilalihan atas dua perusahaan Indonesia dengan membahas perjanjian jual beli sahamnya memiliki pilihan hukum yang berbeda. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai aspek-aspek hukum perdata Internasional yang ada dalam kedua perjanjian jual beli saham tersebut.

---

ABSTRACT

Economic development in Indonesia has made major contribution to the increase of foreign investments made to companies in Indonesia. One of the form that is done as foreign investments is a purchase of shares in an acquisition process. An acquisition is a legal action carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company as well as its control. The acquisition was agreed to by the parties through the creation of a sale and purchase agreement of shares. The acquisition which was carried out in Indonesia and must be done in accordance with Indonesian law. The problem that arises is if the acquisition is made by a foreign company, then which law that must apply for the transaction. Also, if the parties chose a foreign law to be enforced in the sale and purchase of shares agreement, then to what extent of the choice of law can be applied. In this paper, the acquisition process of two Indonesian companies will be analyzed from its sale and purchase agreements of shares which has different choice of law. Furthermore, the sale and purchase of shares agreements will be analyzed from international civil law aspects."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia, skripsi ini menganalisis sengketa-sengketa merek di Indonesia yang menggunakan passing off dalam dalil pihaknya. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum dengan menganalisis passing off yang terdapat dalam sengketa-sengketa merek yang terjadi di Indonesia ialah bahwa elemen-elemen passing off dapat dikualifikasikan ke dalam hukum merek Indonesia sebagai kriteria merek terkenal, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, dan kerugian.

---

This thesis discusses how passing off is regulated in Indonesian law. To find out how passing off is regulated in Indonesian law, this thesis analyzed trademark disputes in Indonesia that use passing off in their arguments. This legal research is a normative juridical research, carried out with a qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The result of legal research by analyzing the passing off contained in trademark disputes that occurred in Indonesia is that the elements of passing off can be qualified into Indonesian trademark law as the criteria of well-known mark, similarity in its essential part or its entirely, and damages."

"Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara."