Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi

---

Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing."

"ABSTRACTImplementasi sistem e-Office merupakan bagian dari penerapan e-Government dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai administrasi internal. Sebagai salah satu institusi fundamental yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang keamanan dan ketertiban, saat ini POLRI juga memiliki sistem e-Office yang telah diterapkan kepada satker SDM. Implementasi sistem e-Office pada satker SDM saat ini berjalan tanpa ada dasar hukum di internal POLRI yang mengatur penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem e-Office yang ada di satker SDM MABES POLRI perlu dilakukan, karena sistem ini akan menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya yang terdapat di MABES POLRI. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), Efektivitas Sistem, BPR, dan COBIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Office di satker SDM saat ini masih tidak efektif karena 4 dari 5 indikator yang ada menunjukan hasil tidak efektif. Indikator yang menunjukkan hasil efektif hanya indikator kepuasan pengguna, sedangkan indikator lainnya seperti indikator penggunaan, kualitas sistem, integrasi aplikasi kedalam proses bisnis, dan ketepatan penggunaan dan performa aplikasi.

---

ABSTRACTThe implementation of e-Office system is part of the e-Government programme, which has the purpose to improve the performance of internal staff in administration matters. As one of the fundamental institutions with responsibility to provide public service in the security and law enforcement field, the Indonesian National Police (POLRI) also has implement the e-Office system in its Human Resource division. The e-Office implementation in Human Resource division currently running without any internal regulation that manage the usage of system in daily operations. Therefore, it is required to perform evaluation of the e-Office system implementation in the Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI), because this implementation is the pilot for implementation on other divisions in Indonesian National Police (POLRI). This research is using Management Information System theory, System Effectivity, BPR, and COBIT. This research is using qualitative method with observation, literature study, and deep interview for data gathering. The result of this research shows that the implementation of e-Office system in Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI) is ineffective, because 4 out of 5 indicators showing result as ineffective. The only effective one is user satisfaction, while the other ineffective indicators are use, system quality, application integration into business process, and proper use of application and system performance."

"ABSTRACTAspek kesehatan adalah faktor penting yang akan berkaitan dengan kemajuan Negara Indonesia. Tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah pada saat ini. Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini peran Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup terutama kesehatan dalam kehidupan. Pemerintah lewat Kementrian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk melayani kesehatan untuk seluruh masyarakat untuk Negara yang sejahtera. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai unsur pelaksana memiliki tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemimpinan dari Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai visi dan misi dalam Direktorat Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi seorang pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam memberikan arahan, menggerakan bawahan, dan menjadi seorang contoh dalam suatu kepemimpinan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Direktur Jenderal di Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan teori gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan konsep dari thoha yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan bebas, gaya kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif. Bila melihat manfaat penelitian ini murni, segi waktunya cross sectional dan pengambilan datanya melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan Direktur Jendral memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Saran Direktur Jendral dapat mengatur manajemen waktu lebih baik lagi untuk dapat mengikuti acara bersama di dalam organisasi.

---

ABSTRACTHealth aspects are important factors that will be related to the progress of the State of Indonesia. The level of health in Indonesia is still low at this time. Health is the basic right of every human being. In this case the role of the Government is responsible for improving the quality of life, especially health in life. The government through the Ministry of Health plays a role in improving public health in Indonesia. The government strives to serve in the health aspect for the entire community to become a prosperous country. The Directorate General of Health Services as an executing element that is under and responsible to the Minister of Health who has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of health services in accordance with the provisions of legislation. The leadership of the Director General of Health Services plays an important role in the successful implementation of duties and responsibilities in achieving the vision and mission in the Directorate of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. However, a leader in implementing the right leadership style in giving direction, mobilizing subordinates, and becoming an example in leadership is not an easy job. Therefore this study aims to analyze the leadership style of the Director General at the Directorate of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia based on leadership style theory. The leadership style theory is authoritarian leadership style, free leadership style, democratic leadership style. This study uses a quantitative approach and is included in descriptive research. When looking at the benefits of this study purely, the time aspect is cross sectional and the data collection is through questionnaires and in-depth interviews with related sources, as well as literature. The results of this study indicate that the Director General`s leadership style has a democratic leadership style. The advice of the Director General is to be able to better manage the time to be able to participate in events within the organization."

"Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan KRL commuter line rute Bogor-Jakarta Kota. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan pengguna jasa dan juga petugas KRL commuter line rute Bogor-Jakarta Kota.Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh pengguna. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata-rata terendah berada pada dimensi empati, yaitu sebesar -1.25, maka dimensi empati ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata-rata tertinggi berada pada dimensi bukti fisik, yaitu sebesar -1.41, maka dimensi bukti fisik dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 65.47%. Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan KRL commuter line rute Bogor-Jakarta Kota secara keseluruhan sudah cukup memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pelayanan KRL commuter line perlu ditingkatkan dari segi ketersediaan kursi tunggu, kemampuan petugas, serta keamanan dan kenyamanan saat berada di dalam stasiun maupun dalam gerbong kereta guna memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna.

---

This research discussed the level of customer satisfaction with the service of the commuter line at Bogor-Jakarta Kota route. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques such as surveys and in-depth interviews with service users and also commuter line KRL officers at Bogor-Jakarta Kota route.

The results of this research that there is a gap between the quality of services provided and those expected by the customer. This gap shows that the expectations of the customer will be to five dimensions higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better the service can be said. The lowest average gap value is in the empathy dimension, which is equal to -1.25, so this empathy dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the tangibles dimension, which is equal to -1.41, the dimensions of tangibles can be said to be poor and need to be corrected.

The result of the analysis between passenger expectation and overall reality was 65.47%. Based on this assessment, it can be said that the customer satisfaction with the service of the commuter line KRL Bogor-Jakarta Kota route as a whole is quite satisfactory. The result suggest that services of the commuter line should be improve in many ways, such us availability of waiting seats, ability of the officer, security and also comfortness while at the station or in the train to provide maximum services for the passenger."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap tindak lanjut temuan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.Teori yang digunakan Pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah teori efektivitas organisasi melalui pendekatan sasaran atau output. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan di Inspektorat Jenderal terhadap hasil tindak lanjut penilaian maturitas SPIP di lingkungan kementerian dalam negeri. Metode Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist menggunakan desain deskriptif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan belum sepenuhnya efektif melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan penilaian maturitas SPIP, dikarenakan untuk kelengkapan dokumen masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diperbaiki. Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan disarankan untuk memperbaiki kelengkapan dokumen melalui rekap dalam bentuk softcopy dan meringkas penilian risiko dari setiap komponen kementerian dalam negeri untuk mempermudah analisis penilaian risiko.

---

This thesis discusses the effectiveness analysis of the Ministry of Home Affairs Inspectorate Generals Analysis and Evaluation Section on the follow-up of SPIP maturity findings within the Ministry of Internal Affairs. The theory used Measurement of effectiveness in this study is the theory of organizational effectiveness through the target or output approach. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Monitoring Results Evaluation and Analysis Section at the Inspectorate General on the results of follow-up assessments of SPIP maturity within the Ministry of Home Affairs. The research method in this paper uses a post-positivist approach using descriptive design, data collection techniques are interviews and literature.

The results of this study show that the Section of Analysis and Evaluation of Supervision Results has not been fully effective in carrying out the follow-up recommendations on the SPIP maturity assessment findings, because the documents are still lacking, so it needs to be corrected. The Supervision Analysis and Evaluation Section is recommended to improve the completeness of documents through recap in the form of softcopy and summarize risk assessment from each component of the Ministry of Home Affairs to facilitate the risk assessment analysis."

"Permasalahan korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sudah menjadi musuh besar bagi negara ini. Telah 73 tahun berdiri namun belum juga dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang telah mengakar sejak lama di Indonesia. Melihat banyaknya pilihan perumusan kebijakan yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lembaga KPK dalam merumuskan kebijakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan instrumen wawancara mendalam dengan masyarakat, akademisi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun sumber data-data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder dari buku-buku, naskah ringkas dan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor perumusan kebiajakan di KPK telah sesuai dengan teori yang ada dan faktor pengaruh dari luar merupakan salah satu faktor yang cukup kuat atau cukup besar pengaruhnya terhadap proses perumusan kebijakan di KPK.

---

Corruption is a problem that has become a major enemy to this country. The Corruption Eradication Commission (KPK) has been founded for 73 years but has not been able to completely resolve this problem that have been rooted for a long time in Indonesia. Considering the many policy formulation choices that can be made in eradicating corruption, this study discusses factors tha influence the KPK in formulating policies towards eradicating corruption. This study used a post positivist approach using in-depth interviews with the community, academics, and the Corruption Eradication Commission (KPK). The source of the data obtained from primary and secondary data from books, concise texts, and the results of in-depth interviews. It is found that the factors of the policy formulation in the Corruption Eradication Commission were in accordance with existing theories, and the external influencing factors are one of the most influential factors on the policy formulation process in the KPK."