Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Rafi, author

Penghitungan pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak membayar penuh pidana uang pengganti dalam perkara korupsi = calculation of substitute for criminal prison convicts do not pay full money penalty in lieu of corruption case

Pidana Uang Pengganti merupakan pidana tambahan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dimana mensyaratkan adanya pidana alternatif berupa pidana badan yakni pidana penjara pengganti. Dalam praktek yang terjadi di lapangan uang pengganti di bayarkan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana penjara pengganti yang jelas jelas merupakan alternatif dari pidana uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58116

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Namira Anindya, author

Penerapan Pasal 42 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I = Implementation of Article 42 paragraph (4) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration at the Land Office of the Administrative City of North Jakarta and Bogor Regency Area I

Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y., author

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arif Darmawan Wiratama, author

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi pasca putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Budi Gunawan dan putusan praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Hadi Purnomo = Investigation against the authority owned by kpk after pre trial decisions No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Budi Gunawan and pre trial decisions No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Hadi Purnomo

ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit...

2015

S61094

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arindo, author

Syarat novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia = The requirements of novum as a basis to submit case review in Indonesian civil procedural law

Skripsi ini membahas tentang syarat Novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui syarat novum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S66239

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Niken Ayu Darmastuti, author

Analisis Tanggung Jawab Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen yang Berbelanja di Marketplace dengan Metode Pembayaran Split Payment = Analysis of the Responsibilities of Providing Compensation for Consumers Who Shop at Marketplace with Split Payment Method

Kemajuan teknologi dalam era globalisasi memicu perkembangan di sektor perdagangan. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah transaksi elektronik sebagai salah satu transaksi jual beli di era globalisasi. Dalam melakukan transaksi elektronik, penjual dan pembeli menggunakan marketplace sebagai platform transaksi jual beli. Selain transaksi elektronik, muncul juga metode pembayaran yang beragam....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sigit Martono, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik sehubungan dengan penyitaan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang studi kasus putusan pengadilan tindak pidana korupsi no 39 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Legal protection for third party with good intention regarding asset seizure and confiscation in case of corruption and money laundering case study corruption court decision no 39 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57281

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian