Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perang informasi baik sebagai metode komunikasi maupun sebagai suatu bentuk perang merupakan strategi dan taktik yang diambil untuk mencapai superioritas informasi. Keberhasilan dan perang informasi apabila dapat mempengaruhi atau merubah pikiran komandan pihak lawan dan mampu merebut pikiran dan hati rakyat sesuai dengan keinginan yang melancarkan perang informasi. Dalam kepentingan militer untuk menghadapi perang informasi diperlukan jalinan hubungan dengan media. Di Amerika Serikat pola hubungan militer dengan media yang terjadi, militer melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media pada saat krisis/perang, kepentingan nasional terancam dan Negara dalam keadaan bahaya. Hal serupa juga terjadi di Thailand, militer mengambil sikap mengontrol dan intervensi terhadap media demi stabilitas nasional dan kepentingan nasionalnya. Militer Thailand juga berusaha memiliki saham perusahaan telekomunikasi dan media sebagai bentuk lain dari kontrolnya. Pada periode masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), sebenarnya telah terjalin hubungan yang baik antara militer dengan media, meskipun tidak dalam bentuk yang formal. Setidaknya ada titik temu idealisme, satu tujuan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Periode Masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Pola hubungan yang tejadi pada saat itu, walaupun ada kerjasama antara militer dengan beberapa media. Namun media melakukan kontrol yang bersifat subjektif demi kepentingan kelompoknya. Menjelang berakhirnya periode demokrasi liberal ini, pola hubungan yang terjadi adalah adanya kerjasama antara militer dengan media, namun militer melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media karena negara dalam keadaan bahaya. Periode masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), ada hubungan yang baik antara militer dengan media yang anti PM untuk menghadapi musuh bersama yaitu PKI, melakukan perang informasi dalam rangka membangun opini publik. Pada masa Orde Baru (1966-1998). Di awal pemerintahan Orde Baru, pola hubungan militer dengan media yang terjadi adalah adanya kerjasama antara militer dengan media. Kontrol mediapun dilakukan secara obyektif dengan mengedepankan supremasi hukum. Pasca peristiwa Malari tahun 1974, pola hubungan militer dengan media berubah yaitu masih ada kerjasama, namun apabila ada hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan nasional, militer mengambil sikap mengontrol dan intervensi terhadap pemberitaan media. Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yaitu munculnya Internet, menjadikan pemerintah tidak berdaya untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Melalui media internet ini kontrol mediapun mulai bersifat subjektif. Pola hubungan militer dan media di era reformasi berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada awal refonmasi, ada kerjasama pihak militer dengan media, namun beberapa media seolah ingin melakukan politik balas dendam atas kejadian di masa lalu. Kontrol yang dilakukan mediapun sangat subjektif. Kondisi demikian bergengaruh terhadap ketahanan nasional, Ada beberapa media nasional dan bahkan internasional menyampaikan informasi ikut merugikan kepentingan nasional melalui pembentukan opini yang mendiskreditkan pemerintah RI dan TNI di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Hal tersebut juga mengancam terhadap integrasi bangsa dan ketahanan nasional. Dengan tolok ukur kesejahteraan dan keamanan, kondisi tersebut berakibat terhadap kondisi ketahanan nasional saat ini yang relatif rawan. Information warfare, either in communication method or in the kind of war, is as strategy and tactics that should be taken to reach superiority in information. The successful of information warfare can influence or change the though of opponent commander and can influence people heart and thought based on the thought of one, who begin information warfare. In military interest, to hold information war is needed relation with media. In USA, military relation pattern with media happens, military give limitation to media in crisis/war, national interest will be threaten, and the state in danger situation. The same case happens in Thailand; military control and intervene to media for national stability and interest. Thailand military try to have share in telecommunication and Media Company as another kind of control. In Independence Warfare period (1945-1949), actually there is a good relation between military and media, even though not in formal kind. At leas, there is the same point of idealism, and one objective to attain and keep the independence of the Republic of Indonesia. Liberal Democratic Period (1950-1959), the relation pattern, which happen at that time, although there is relation between military and any media. However, media do subjective control for their group interest. When the liberal democratic period will end, relation pattern, which happen, is a relation between military and media, yet military do limitation to media because the country in danger situation. In Leaded Democratic period (1959-1966), there is good relationship between military and anti-communist media to hold the same enemy. It is PKI. They do information warfare in order to develop public opinion. In the New Order period (1966-1998), military relation pattern with media, which happens, is cooperation between military and media. Media control is done objectively with law supreme minded. The event post of Malari in 1974, military relation pattern with media change. There is cooperation, but if there is national stability and interest's disturbance, military will take control and intervenes to media news. At the end of New Order government, and information technology develop fast with appearing of Internet, government fell unused to do limitations. Control media can be done subjectively through Internet media. Military and media relation pattern in reformation era develop dynamically along with the progress of situation and condition, which happen. At beginning of reformation, there is cooperation between military and media, but several media as if want to do revenge politic about the last event. Media control is done subjectively. That condition influences the national resilience. There are several national and international media involve in giving harm information through making opinion, which discredit Indonesian Government and TNI in domestic or international. It threatens the integration of national resilience. With prosperity and security approach, that condition has impact to unstable national resilience condition.

Abstrak :
Kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan memiliki aneka ragam latar belakang kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional.. Hal ini bisa dimengerti karena mengatur dan mengurus sejumlah orang yang semuanya memiliki ciri, kehendak dan adat-istiadat sama, tentunya jauh lebih mudah dari pada sejumlah orang yang berbeda-beda. Kiasan di atas dapat diilustrasikan secara kongkrit dengan mengambil contoh pada negara-negara yang penduduknya mayoritas memiliki unsur-unsur kebudayaan homogin. Jepang misalnya, adalah suatu negara yang telah sukses dalam mencapai kemakmuran, karena kemajuan ekonominya cukup pesat jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Diantara berbagai hal yang merupakan pendorong bagi kemakmuran Jepang adalah keseragaman kebudayaan dan bahasanya, sehingga memudahkan bangsa tersebut untuk berkomunikasi dan menyusun perencanaan pembangunannya. Indonesia memiliki heteroginitas kebudayaan sangat kompleks, sebab keanekaragaman di Indonesia sangat khas, dimana masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, selain terdiri dari nilai-nilai dan aturanaturan tertentu juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu serta pengetahuan tertentu yang merupakan warisan dari nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan. Masing-masing suku bangsa juga mempunyai bahasa sendiri,dan, ini, yang amat penting, mempunyai wilayah tempat pemukiman (tanah air) sendiri. Masalah keanekaragaman di atas pada umumnya mudah sekali menimbulkan salah faham antar suku bangsa, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertentangan sosial yang mengacu pada rasialisme, sukuisme dan keagamaan. Untuk itu permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, adalah bagaimana memantapkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa.

Abstrak :
Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :
A. Kependudukannya.
1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.
2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.
3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.
4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.
5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan. B. Pertahanan Keamanan Negaranya.
Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:
1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,
2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.
3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.
4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.
5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan. C. Ketahanan Nasionalnya.
Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban).

Abstrak :
Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Cara-Cara ABRI dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: (a) keberadaan DI/TII di Sulawesi Tenggara dalam struktur DI/TII Kahar Muzakkar, (b) dampak pemberontakan DI/Tll. terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara, (c) bentuk strategi yang digunakan ABRI dalam menumpas pemberontakan DI/TIl tersebut, serta (d) digunakan, atau tidak digunakannya strategi non-militer dalam penumpasan DI/TlI, dan apa implikasinya terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (a) sumber primer sebagai sumber data lisan diperolah melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara besar dan mendalam dengan informan penelitian, dan (b) sumber sekunder sebagai sumber data tertulis melalui studi arsip atau dokumen, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data berupa arsip atau dokumen yang dipilih memiliki obyektivitas serta memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data penelitian. Berdasarkan prosedur metodologis di atas, maka diperoleh temuan-temuan penelitian, bahwa pemberontakan DI/TI1 di Sulawesi Tenggara merupakan bahagian dari stuktur DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kuat, punya jaringan dan mereka menteror rakyat. Basisnya juga ada dan kuat yaitu KGSS serta ada dukungan basis dari kelompok Islam seperti Bahar Mattalioe dan Usman Balo, juga banyak mendapat dukungan dari ahli agama. Karena itu DI/T11 di Sulawesi Selatan bisa kuat dan bertahan lama. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, DI/TII tidak punya jaringan dan tidak punya basis, medannya susah sehingga jaringan antara rakyat dengan DI/TII gampang dipotong oleh ABRI. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara membawa dampak buruk berupa gangguan terhadap ketahanan nasional yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan itu sendiri yang telah mendorong Iahirnya goncangan stabilitas di daerah Sulawesi Tenggara, stabilitas nasional atau disintegrasi bangsa. Di Sulawesi Selatan, penumpasan pemberontakan DI/TII lebih banyak digunakan strategi militer (full militer), bahkan dengan menggunakan pesawat terbang. Itulah sebabnya sehingga operasi penumpasan DI/ TII di Sulawesi Selatan didatangkan pasukan bantuan dari Jawa. Strategi penumpasan DI/TIl di Sulawesi Tenggara mempunyai kekhususan lain dengan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni lebih banyak menggunakan strategi non-militer. Ini disebabkan karena di Sulawesi Tenggara tidak ada basis kekuatan DI/TII seperti KGSS di Sulawesi Selatan, medannya susah, dan tentara dari putra daerah juga sedikit sekali. Itulah sebabnya jaringan basis DI/TII di Sulawesi Tenggara gampang dipotong oleh ABRI. Dalam hubungan ini ABRI lebih banyak memotong hubungan rakyat dengan DI/TlI. Bahkan strategi penumpasan DI/TII di Sulawesi Tenggara juga menggunakan strategi gabungan antara strategi militer dengan strategi non-militer. Karena itu implikasi strategi penumpasan DI/ TII terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara pada saat itu ialah pemerintah, ABRI yang mendapat dukungan rakyat berhasil meniadakan atau meminimalkan gangguan terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Baik itu gangguan yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Dengan demikian dapat dihindari hal-hal yang dapat mendorong lahirnya goncangan stabilitas nasional di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Abstrak :
Setiap bangsa dan negara selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk maksud tersebut diselenggarakan sistem pertahanan keamanan negara. Agar pelaksanakan sistem pertahanan keamanan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap warga negara harus memiliki kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap warga negara, yang paling efektif ialah melalui jalur pendidikan, yang disebut sebagai "Pendidikan Pendahuluan Bela Negara". Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, diberikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sedangkan tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewiraan. Proses penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dikalangan mahasiswa akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila mereka bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan. Guna mengetahui apakah mahasiswa bersikap "favorable" atau tidak terhadap Pendidikan Kewiraan, maka diperlukan pengukuran sikap mereka terhadap Pendidikan Kewiraan. Penelitian dilakukan pada awal Maret hingga akhir Mei 1997 di wilayah DKI Jakarta. Responden utama dalam penelitian ini ialah mahasiswa Jakarta, dengan sampel 100 mahasiswa, yang berasal dari 1 Perguruan Tinggi Negeri, 1 Sekolah Tinggi Kedinasan, dan 3 Perguruan Tinggi Swasta; yang dilakukan secara "non-probability sampling". Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan skala Likert, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik "Chi-Square" dan "Contingency coefficient", dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 %. Hasil penelitian menunjukkan secara kuantitatif 74 % mahasiswa Jakarta bersikap "favorable" dan yang bersikap "unfavorable" hanya 26% saja. Secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan tergolong "favorable" dengan "intensitas lemah", dengan nilai sikap rata-rata 85,49 ± 25,39, sedangkan estimasi terhadap populasi jangka panjang 80,02 < µ < 90,47. Tes hipotesis menunjukkan; motivasi dan perasaan sebagai faktor internal--mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan. Sedangkan faktor eksternal yang mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan ialah . Pertama, dosen, mencakup : Penampilan dosen, kemampuan dosen, dan keterbukaan dosen.Kadua, pemahaman (pengetahuan) anggota keluarga tentang Pendidikan Kewiraan. Mengingat jumlah mahasiswa Jakarta yang bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan lebih banyak dari pada yang bersikap "unfavorable", maka Pendidikan Kewiraan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan nasional. Sekalipun demikian--secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan intensitasnya masih tergolong lemah, sehingga perlu ditingkatkan. Karena sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan sangat berkaitan dengan faktor dosen Kewiraan dan materi Pendidikan Kewiraan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas dosen Kewiraan serta perlu adanya kaji ulang terhadap materi Pendidikan Kewiraan secara terus menerus.

Abstrak :
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, dan perumahan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan dan permukiman selalu diarahkan untuk meningkatkan serta menciptakan kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman tersebut sangat erat kaitannya dengan ketahanan daerah/ wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ketahanan nasional. Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 'Sangat Sederhana (RSS), sudah berjalan dan berkembang sedemikian pesat di Jambi dan seluruh propinsi di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana sunibangannya terhadap Ketahanan Daerah yang bersangkutan. Hal inilah yang penulis uraikan bagaimana sumbangannya terhadap Ketahanan Daerah, apakah bersifat positif atau sebaliknya yang dapat diketahui melalui pendekatan berbagai aspek astra gatra.

Abstrak :
ABSTRAKSI
Dari hasil penelitian dapat digambarkan, bahwa masyarakat pada umumnya belum rnemahami hukum syariah ( Hukum Islam ), khususnya hukum perkawinan, perwarisan, dan harta perkawinan. Salah seorang figur yang diyakini mampu memberikan penyelesaian antarpihak yang bersengketa adalah ulama. Karena ulama memberikan fatwa penyelesaian sengketa perdata dengan aturan hukum syariah beserta adat setempat. Tanpa adanya suatu birokrasi dan proses berbelit-belit, ulama memberikan alternatif penyelesaian dengan dasar keridhaan dan keikhlasan para pihak. Sikap tersebut merupakan unsur terpenting dalam suatu penyelesaian sengketa perdata. Sebab tanpa keridhaan dan kikhlasan suatu sengketa perdata akan berlanjut terus hingga berlarut-larut di berbagai tingkat peradilan, dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Proses seperti itu tidak menguntungkan, sebaliknya malah merugikan segalanya baik kerugian finansial, material, waktu, tenaga, pikiran, dan lainnya.

Posisi ulama sebagai saksi ahli, pemutus, dan penasihat dalam membantu menyelesaikan sengketa perdata di kalangan masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi Ketahanan Keluarga. Pada gilirannya Ketahanan Keluarga berpengaruh positif secara berjenjang terhadap Ketahanan Masyarakat, Ketahanan Daerah, Ketahanan Wilayah, dan Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela serta mempertahankan dan menegakan kemerdekaannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengalami gelombang pasang surut dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk Tanah Air Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah dengan mengikut sertakan rakyat secara keseluruhan. Rakyat Indonesia adalah pejuang, sedangkan Angkatan Bersenjata yang tumbuh dan berkembang terdiri atas segenap lapisan dan golongan rakyat pejuang. ABRI merupakan prajurit pejuang yang selalu berjuang bahu membahu dengan rakyat, oleh karma itu semangat perjuangan yang telah dimiiiki tersebut harus selalu di pupuk dan dikembangkan baik di kalangan ABRI sendiri maupun di kalangan rakyat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung pada hasil upaya pertahanan keamanan negara yang terwujud dalam stabilitas nasional. Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulukan pembangunan nasional, maka tidak boleh diabaikan upaya untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman dan tenteram. Pentingnya stabilitas ini, terlihat dari Krida Pertama dari Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, yakni : "Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan tekad kemandirian? Trilogi Pembangunan itu sendiri berisikan :1) Pemerataan 2) Pertumbuhan 3) Stabilitas. Dalam konteks pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan nasional, maka pembangunan dibidang politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. dibidang-bidang lainnya, seperti bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan.

Abstrak :
Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2). Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota. Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa.