Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengupas konsep monopoli serta perwujudan monopoli oleh perusahaan negara di Indonesia. Dengan memperhatikan pemikiran-pemikiran mengenai monopoli yang berkembang di negara-negara barat, terlihat bahwa prinsip-prinsip monopoli yang dianut di Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip monopoli negara sosialis. Suatu pemikiran tentang penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak menuju kesejahteraan rakyat banyak yang telah dicetuskan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan didukung oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda.Objek penelitian ini adalah monopoli oleh perusahaan negara, khususnya bidang pengusahaan minyak dan gas bumi (migas), yang ditekankan pada perwujudan kesejahteraan rakyat banyak melalui peninjauan amanat konstitusi untuk menentukan arah yang tepat dan benar. Melalui metode analisis normatif dengan didukung oleh pemikiran pendiri negara tentang kesejahteraan rakyat banyak dapat dikemukakan wujud monopoli perusahaan negara di Indonesia dalam konteks asas kekeluargaan. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat penguasaan negara atas sektor-sektor usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta prinsip-prinsip penguasaan oleh negara. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan monopoli oleh perusahaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia."

"Keinginan untuk menjadikan BUMN sebagai sebuah badan usaha yang mandiri, tidak membebani Anggaran Keuangan Negara, dikelola secara efisien dan produktif sehingga dapat bersaing di pasar global, serta dapat sebagai salah satu pendukung perekonomian Negara, menjadi latar belakang dilakukannya kebijakan privatisasi yang diputuskan oleh Pemerintah. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia menjadi pemicu agar program privatisasi ini ditangani secara lebih serius oleh Pemerintah, karena dana dari hasil perolehan privatisasi ini, diharapkan dapat menambah kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) adalah anak perusahaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) yang memenuhi persyaratan untuk di privatisasi. Metode yang digunakan dalam privatisasi im adalah penjualan saham secara langsung (direct placement) dengan mengundang mitra strategis. Oleh karma itu penelitian-ini bertujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan privatisasi ini. Sehubungan yang menjadi mitra strategis adalah mitra asing, maka perlu dikctahal bagaimana mengelola modal asing dalam pelaksanaan privatisasi sehingga tidak memgikan hajat hidup orang banyak dan bagaimana implikasi privatisasi pada perusahaan dan atau stakeholders.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek-aspek hukum yang mendasari pelaksanaan privatisasi dan penerapannya secara in-concreto. Oleh karena itu spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini yang menjadi data utama adalah data sekunder, sedangkan data primer yang diperoleh bersifat sebagai penunjang data sekunder. Selanjutnya data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan, bahwa dalam pelaksanaannya privatisasi didukung oleh beberapa peraturan antara lain adalah Undang-Undang Dasar kita (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) yang menjadi landasan utamanya, juga Undang-undang Nomor I Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tabun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero).Kemudian dengan masuknya mitra asing, maka harus benar-benar diperlukan keahlian dalam membuat perjanjiannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan proses privatisasi harus dilakukan secara transparan, begitu pula pengelolaan perusahaan pasta privatisasi transparansi harus dilakukan. Selanjutnya ternyata privatisasi ini membawa pengaruh yang positif bagi perusahaan, baik peningkatan sumber daya manusia, disiplin dan keselamatan kerja, kepedulian pada lingkungan maupun peningkatan keuntungan perusahaan."

"Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan obligasi tersebut, tidak mungkin bagi Emiten (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu"Perjanjian Perwaliamanatan" atau sering disebut dengan "Perjanjian Trust" dengan Wali Amanat atau Trustee. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Perdata serta sesuai dengan maksud dan aturan hukum perdata adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan di antara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak seeara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak."

"Program pensiun telah menemukan wadahnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (LN Tahun 1992 Nomor 37, TLN Nomor 3477). Melalui Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah menetapkan kelembagaan Dana Pensiun sebagai wadah penyelenggaraan program pensiun dan mengatur praktik penyelenggaraan program pensiun serta hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Praktik penyelenggaraan program pensiun tersebut berlandaskan asas-asas pokok yang terdiri atas (1) asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, (2) asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, (3) asas pembinaan dan pengawasan, (4) asas penundaan manfaat, dan (5) asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Namun kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Penerapan asas-asas pokok Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri. Sekalipun sudah ada kemudahan bagi perusahaan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun, namun perusahaan belum diwajibkan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun. Akibatnya, tujuan utama dana pensiun untuk memberikan kesinambungan penghasilan pada hari tua sulit diwujudkan. Sementara itu, klausul-klausul yang terdapat di dalam Undang-Undang Dana Pensiun belum mengatur secara spesifik hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Akibatnya, banyak persoalan yang berkaitan dengan hak peserta menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum. Diperlukan campur tangan Pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta, misalnya dalam penetapan hak ahli waris atas manfaat pensiun, dan perlindungan bagi janda-janda dalam pembagian manfaat pensiun."

"Negara merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan serta kedaulatan yang besar terutama berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan dalam daerah yg tunduk pada yurisdiksinya. Kondisi tersebut telah menempatkan adanya superioritas negara dalam hubungan yang timbul baik antara negara sebagai pihak dalam transaksi bisnis internasional ("TBI") maupun terhadap hubungan yang timbul antara negara sebagai negara tuan rumah (host country) dengan investorasing. Negara dalam TBI mempunyai kedudukan yang mau tidak mau harus diakui "lebih tinggi" dari individu maupun badan hukum. Oleh karena itu kedudukan negara sebagai salah satu pihak dalam TBI menyebabkan timbulnya kompleksitas tertentu dibandingkan dengan kontrak komersial biasa. Dalam tesis ini penulis mencoba mengangkat suatu topik yang terkait dengan hubungan yang timbul antara negara sebagai negara tuan rumah dengan pihak asing, yaitu pengambilalihan hak milik asing oleh negara (property taking). Sebelumnya harus dibedakan antara bentuk pengambilalihan yang diakui oleh hukum internasional yaitu nasionalisasi dengan intervensi yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam hukum internasional dikenal dua istilah intervensi yaitu intervensi menurut hukum internasional publik dan intervensi dalam transaksi bisnis internasional. Intervensi yang dimaksud dalam tesis ini yaitu sebagai bentuk campur tangan negara dalam transaksi bisnis internasional yang dapat berupa sebagai creeping expropriation berwujud breach of contract maupun pencabutan izin bahkan juga dapat berupa illegal confiscation seperti pendudukan tanpa hak. Bentuk-bentuk intervensi negara dalam TBI di Indonesia dapat dilihat dalam kasus-kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu kasus Karaha Bodas v. PERTAMINA & PLN serta kasus AMCO ASIA v. Republik Indonesia. Sebagai tambahan juga dibahas mengenai kasus penerbitan Promissory Notes DepHanKam dalam kasus Curtis A. Phaneuf vs Republik Indonesia, et. al yang menjadi gambaran pembatasan negara sebagai jure imperil dan negara sebagai jure gestiones.

---

A state is a public authority which has a sovereignty over within territories under its jurisdiction". This sovereignity grants the state a superiority in international relations whether as a party in an international business transactions ("IBT") or as a host country for foreign investors. In the IBT, even though the state acts in its private capacity, it is still considered that the state posseses a "higher" position than an individual or legal entity. Therefore its position as a counter party in the IBT causes a significant complexity as compared to ordinary commercial transactions. In this thesis, the writer distinguishes two kinds of property taking acknowledged by international law, namely nationalization and intervention. This thesis will focus on intervention, which consists of intervention based on public international law and intervention on the IBT. In this thesis, the intervention on the IBT is defined as a state involvement in the IBT. The writer also discusses creeping expropriation which essentially leads to a breach of contract, license revocation or even illegal confiscation such as unlawful possession. The state intervention in the IBT in Indonesia can be seen in cases discussed, i.e. Karaha Bodas v. Pertamina & PLN and AMCO ASIA v. Republic of Indonesia, et. al. In addition, this thesis will also discuss about the issuance of Promissory Notes by The National Department of Defense and Security Council which describes acts of the state as juri imperil and jure gestiones."

"Dalam perdagangan GMO produk bioteknologi antar negara, pengaturan serta regulasi mengenai GMO sering berbenturan dengan pengaturan serta regulasi mengenai perdagangan internasional, karena masalah klasik yang telah ada sejak dahulu kala, yaitu kepentingan ekonomi negara pengekspor dan kepentingan kelestarian lingkungan serta kesehatan konsumen negara pengimpor. Convention on Biological Diversity (CBD) dibuat sebagai panduan bagi negara-nagara di dunia untuk menjaga kelestarian serta keanekaragaman hayati, karena sekarang ini umumnya negara-negara di dunia sering merusak lingkungan serta ekosistem demi kepentingan industri, ekonomi dan perdagangan. Artikel 22 CBD mengatur mengenai hubungan antar CBD dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dalam artikel ini disebutkan bahwa penerapan CBD dan perjanjian-perjanjian lain yang bernaung di bawahnya, termasuk di antaranya Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Cartagena Protocol) tidak boleh bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya. Kasus-kasus yang diajukan ke World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) menyebutkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh negara-negara dalam hal persetujuan dan pemasaran produk-produk bioteknologi telah menyalahi dan melanggar kewajiban-kewajiban negara tersebut. berdasarkan ketentuan serta regulasi perdagangan internasional. Hal itu sangatlah tidak tepat sebab produk-produk GMO hasil bioteknologi masih sangat tidak stabil dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah keamanannya. Oleh sebab itu, adalah kewajiban dari negara-negara untuk memberlakukan regulasi yang ketat atas produk-produk GMO hasil bioteknologi, untuk menjamin keamanan makanan, kesehatan manusia, Serta kelestarian lingkungan. Konsumen berhak untuk mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk GMO, karena itulah para produsen GMO harus diwajibkan untuk melabel produk-produknya."

"Dalam pasar modal prinsip keterbukaan berlaku secara universal. Prinsip keterbukaan ini amat diperlukan oleh investor untuk menyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Suatu pasar modal dikatakan fair dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai kualitas informasi yang sama. Dari segi yuridis adanya keterbukaan ini merupakan jaminan bagi investor untuk terus mendapatkan informasi. Salah satu teori yang berkaitan dengan informasi yang mempengaruhi harga saham adalah hipotesis pasar modal yang efisien (efficient capital market hypothesis/ECMH). Suatu harga saham harus didasarkan pada pernyataan yang akurat dari manajemen perusahaan. Penyampaian informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan pasar yang tidak efisien. Salah satu kasus mengenai keterbukaan informasi adalah penghentian sementara (suspend) perdagangan saham PT. Suryainti Permata Tbk oleh PT. Bursa Efek Jakarta dikarenakan SlIP belum menyampaikan prosedur administratif etas rencana pembagian dividen saham sesuai dengan Peraturan IX.D.5. Akibat lain adanya pelanggaran keterbukaan informasi, SIIP juga dikenakan sanksi administratif berupa membayar denda kepada Bapepam--LK dan nilai sahamnya menjadi turun."