Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan antara digitalisasi dengan produktivitas tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Kami menggunakan data 33.577 perusahaan industri berskala besar dan sedang di Indonesia Tahun 2017 yang diperoleh dari hasil Survei Industri Besar Sedang, Badan Pusat Statistik RI. Kami menggunakan metode regresi linier berganda terhadap data cross-section dengan variabel dependen yaitu produktivitas tenaga kerja dan variabel independen utama yaitu proporsi nilai aset ICT terhadap total aset barang modal sebagai variabel digitalisasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa digitalisasi berasosiasi positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja industri besar dan sedang di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to estimate the relationship between digitalization and labor productivity in manufacturing sector. We used data of 33.577 large and medium industrial firms in Indonesia in 2017 obtained from Annual Manufacturing Survey 2017 database, Statistics Indonesia. We used multiple linear regression on cross-sectional data with labor productivity as dependent variable and ICT asset proportion as our main independent variable, represented the digitalization variable. Our estimation results show that digitalization is positively and significantly associated with labor productivity in large and medium industries in Indonesia."

"Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum melalui UU No.8 Tahun 2016. Melalui kebijakan tersebut, institusi pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan pemerintan layaknya BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kebijakan Kuota Minimum terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berkorelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal. Namun, tren proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal periode 2017 – 2022 justru mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan secara komprehensif agar dapat meningkatkan proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal.

---

In order to increase the participation of person with disabilities as workers in the formal sector, the Indonesian government has established a minimum quota policy through Law No. 8 of 2016. Under this policy, the government, state-owned enterprises (BUMN), and regional government-owned enterprises (BUMD) are required to employ 2% disabled individuals out of the total workforce. Meanwhile, private companies are required to employ 1% disabled individuals out of the total workforce. This study analyses the impact of the Minimum Quota Policy on the proportion of disabled workers in the formal sector at the regency/city level in Java Island. Using a fixed effect model, the results of the study indicate that the quota policy is positively correlated and statistically significant to the proportion of disabled workers in the formal sector. However, the trend of the proportion of workers with disabilities in the formal sector during the period 2017 – 2022 actually experienced a decline. This finding indicates the need for further efforts in the comprehensive implementation of policies to increase the proportion of workers with disabilities in the formal sector."