Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk memahami praktek dalam pemutusan hubungan kerja atas keinginan pekerja atau dalam kata lain dapat dikenal dengan sebutan Constructive Dismissal claim, selanjutnya skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktek Constructive Dismissal di Indonesia dibawah UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Sebagai tambahan, ada juga diskusi mengenai kasus tuntutan pemutusan hubungan kerja yang berupa kasus No. 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. dimana dalam tuntutan pemutusan hubungan kerja tersebut dianggap sebagai tuntutan Constructive Dismissal dengan dasar dari tuntutan tersebut menggunakan Pasal 169 paragraf (1) dari UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dimana kasus ini akan digunakan sebagai gambaran implementasi prinsip Constructive Dismissal di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif dengan memeriksa dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan juga hukum dan ketentuan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Penulis juga melakukan beberapa interview untuk digunakan sebagai data pendukung. Hasil dari riset ini menyimpulkan bahwa praktek dan implementasi tuntutan Constructive Dismissal juga ada di Indonesia dan UU No. 13 Tahun 2003 dianggap tidak memadai untuk penggunaan pemutusan dalam kasus tuntutan Constructive Dismissal seperti yang dapat dilihat dari kasus Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. dimana kasus ini dianggap sebagai kasus tuntutan Constructive Dismissal. Penulis mengusulkan kepada pemerintah untuk mencantumkan prinsip Constructive Dismissal dan juga prinsip- prinsip Dismissal yang lain kedalam UU No. 13 Tahun 2003 untuk memberikan kepastian hukum dan juga aplikasi yang seragam mengenai kasus yang menyangkut tuntutan Dismissal di Indonesia.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis aims to understand the practice termination of employment by employee?s willingness or in another word is knows by the term of Constructive Dismissal claim, furthermore this thesis is used to provide a picture of the practice in Indonesia under the Law No. 13 Year 2003. In addition, there is also the discussion concerning a termination of employment claim which the Case No. 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. in which this claim of termination of employment were regarded as a Constructive Dismissal claim with the basis of such claim using Article 169 paragraph (1) of Law No. 13 Year 2003 regarding Employment where this will be used to give a picture of the implementation of the Constructive Dismissal principle in Indonesia. This undergraduate thesis is using juridical- normative research method by examining and researching literature materials that is related to the topic as well as the current laws and regulations concerning employment in Indonesia. The writer also had conducted a series of interviews to be used as a supporting data. The result of this research concluded that the practice and implementation of the Constructive Dismissal claim also existed in Indonesia and that the Law No. 13 Year 2003 is considered to be insufficient for usage in deciding cases of Constructive Dismissal claims as can be seen in the case of Central Jakarta Industrial Relations Court No. 144/PHI/6/2013/PN.JKT.PST. in which it is considered as a Constructive Dismissal claim. The author proposes to the government to include the Constructive Dismissal principle and other Dismissal principles to be included to the current Law No. 13 Year 2003 to give a certainty of law as well as a universal application concerning cases of Dismissal claims in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana skripsi ini menganalisa sebuah kasus PHK yang juga memiliki unsur PKWT, yang diajukan pada awalnya kepada Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya oleh seorang supir bernama Petrus Yulianto Wibowo terhadap perusahaan ia bekerja yaitu PT. Sumber Surya Gemilang. Kasus tersebut mengangkat isu terhadap penggunaan PKWT menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penggunaan peraturan tersebut dalam kasus ini yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan yang diangkat oleh Majelis Hakim di PHI Palangkaraya dan perbandingan dengan pertimbanganpertimbangan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada tahap kasasi. Majelis Hakim pada PHI Palangkaraya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan Majelis Hakim MA, dimana dalam pertimbangan terhadap PKWT antara penggugat dan tergugat berbeda. Majelis Hakim PHI Palangkaraya menyalahkan pembaharuan dan perpanjangan PKWT yang diajukan oleh tergugat, sementara Majelis Hakim MA menyalahkan hanya perpanjangan PKWT yang diajukan oleh tergugat. Isu ini mengangkat masalah yaitu mengenai efektifitas dan juga penyalahgunaan perjanjian kerja waktu tertentu, dimana menurut penulis ini peraturan mengenai PKWT masih kurang jelas dan lugas dan juga banyaknya penerapan yang belum dilaksanakan secara benar, beserta dengan perbedaan putusan pengadilan MA yang adalah sebuah putusan kasasi dari putusan PHI sebelumnya.

---

ABSTRACT
This thesis is aimed to analyze the effectiveness of the use of work agreements with a specified time (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT), where this thesis will analyze a termination of employment case which has an issue regarding the PKWT, where the case was initially brought before the Palangkaraya Industrial Relations Court by a driver named Petrus Yulianto Wibowo against a company, PT. Sumber Surya Gemilang as his employer. This case brings up the issue of the use of PKWT according to Law No. 13 of 2003 on Ketenagakerjaan and the use of the Ketenagakerjaan Law in which the use of such law was not in accordance with the regulations stated in the law itself, as well as the considerations brought by the Panel of Judges from the Palangkaraya Industrual Relations Court with a comparison of the considerations brought by the Panel of Judges at the Supreme Court of Indonesia at the kasasi stage. The Panel of Judges at the Palangkaraya Industrial Relations Court has different considerations to the case compared to the Panel of Judges at the Supreme Court, where the considerations on the use of PKWT between the plaintiff and the defendant were different among the different courts. The Palangkaraya Industrial Relations Court has ruled out the renewal and extension of the PKWT by the defendant as unlawful, whereas the Supreme Court only ruled the extension of the PKWT as unlawful. This issue brings up the problem of the effectiveness and the misapplication of PKWT agreements, where according to this writer the regulations regarding PKWT does not provide enough clarity with the lack of proper application, along with the difference in the Supreme Court Decision which was a kasasi of a previously decided Industrual Relations Court Decision

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri percetakan khususnya di Gramedia Printing Group melalui yuridis normatif di dukung data empiris. Tipologi penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengolahan data. Industri percetakan beberapa tahun terakhir ini menarik di samping terus berkembang juga masih banyak menyerap tenaga kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi industri percetakan yang berkembang dengan tingkat relatif menegah dalam menerapkan K3. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Gramedia Printing Group telah menerapkan peraturan dari umum sampai khusus di bidang percetakan. Namun belum sepenuhnya lengkap karena audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum dilakukan. Untuk menerapkan peraturan secara sempurna relatif rumit, namun pihak perusahaan tetap akan memenuhi.

---

This thesis analyzes Occupational Safety and Health in printing industry, which in this case is Gramedia Printing Group. Normative juridical research is used, supported by empirical data literature. Typology of this research is a descriptive analytic research, using qualitative approach of data processing. During the last few years, printing industry is growing quite significantly and employs significant number of employees. The objective of this research is to observe the implementation of K3 in printing industry. Based on the research, it is clear that Gramedia Printing Group has put into practice general to specific regulations in the organization. However, the implementation has not been fully completed yet due to the audit of SMK3 has not been conducted. Implementing all the regulations is not an easy task, however Gramedia Printing Group will and is still working on applying all the regulations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang fenomena yang terjadi terkait soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana pembahasan dilakukan mengenai proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pengusaha terhadap Buruh/Pekerja yang terikat oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah marak digunakan perusahaan-perusahaan sebagai cara alternatif mempekerjakan Buruh/Pekerja, pengaplikasian perjanjian kerja ini menjadi pertanyaan apakah Buruh/Pekerja mendapatkan haknya setelah Pemutusan Hubungan Kerja. Skripsi ini menganalisa kasus yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, hasil penelitian ini membahas mengenai status Pekerja yang di PHK setelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hak Pekerja pun juga akan dibahas diakhir penelitian ini dimana penghitungan uang pesangon Pekerja yang sudah dijatuhkan Pengadilan Hubungan Industri tidak mengikuti dasar hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses the phenomena to the related matter of Specified Time Working Agreement where the discussion is done on the Termination of Employment Employers committed to the Labors/Workers who are bound by the Specified Time Working Agreement. Specified Time Work Agreement has been rapidly adopted by Companies as an alternative way of employing Labor/Worker, the application of these agreements is put into question whether the Labor/Workers get their rights after the termination of their employment. This thesis analyzes a case that occurred between a Worker and Employer, the results of this study is to discuss the status of the Worker which were laid off after signing the Specified Time Work Agreement, the Workers' rights will also be discussed at the end of the research where the calculation of the Workers severance package that has been imposed by the Industrial Relations Court did not follow the legal basis, which is based on the Manpower Law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penetapan upah minimum melalui studi banding antara Indonesia, Australia dan Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan upah minimum diatur di Indonesia, Australia dan Filipina melalui berbagai peraturan perundang-undangan upah minimum dan membandingkannya berdasarkan beberapa aspek. Penelitian ini adalah yuridis-normatif dimana data sekunder akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum di Indonesia cukup komprehensif, meskipun melalui perbandingan dengan Australia dan Filipina menunjukkan peraturan upah minimum di Indonesia dapat ditingkatkan berdasarkan aspek subjek, jenis, prosedur, dasar hukum, pengecualian dan pihak yang terlibat.

---

The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding minimum wage fixing through a comparative study between Indonesia, Australia and Philippines. The objective of this research is to identify how minimum wage fixing is regulated in Indonesia, Australia and Philippines through various minimum wage legislations and compare it based on several aspects. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. The result of this research shows that minimum wage in Indonesia is quite comprehensively regulated, although through the comparison with Australia and Philippines it shows minimum wage regulations can be improved based on the aspects of subjects, types, procedure, legal basis, exceptions and parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peraturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dari berbagai aspek yang meliputi tipe PHK, prosedur, dan akibat hukum. Mengingat besarnya efek dari sebuah PHK, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja, terutama jika salah satu dasar PHK yang diperbolehkan memberikan jumlah kontrol yang besar kepada satu pihak. Penelitian ini berjenis yuridisnormatif dengan analisis data secara kualitatif yang membuat hasil skripsi bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai topik ini dalam ketiga negara terkait guna membandingkan dan menganalisa keuntungan dan kerugian dari masing-masing negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa terkait dengan tipe dan akibat hukum, ketiga negara relatif baik dan mirip dalam mengatur hal tersebut, namun terkait dengan prosedur, Inggris memiliki peraturan yang relatif paling baik dengan kewajiban adanya investigatory hearing dan disciplinary hearing sebelum pihak pengusaha dapat mengeluarkan surat peringatan ataupun memutuskan hubungan dengan pekerja.

---

ABSTRACT
This research focuses on the regulation on termination of employment under the grounds of violations of company regulation from various aspects, including, the type, procedure, and legal impact. Given the magnitude of the effects of a termination of employment, it is important to ensure that the authorities have done all that can be done to protect workers, especially if one of the acceptable grounds for termination gives an immense amount of flexibility and control to one party. This research is a juridical normative research and the data will be analyzed with a qualitative approach making the result descriptive analytical. The objective of the research is to identify the regulation on this topic in all three countries in order to further compare and analyze the advantages and disadvantages of the regulations. Based on the result, it can be seen that in relation to the type and the legal impact, all three countries are relatively protective and similar in regulating the matter, however, in relation to the procedure, the United Kingdom?s regulation is relatively best due to the fact that there companies are obliged to conduct an investigatory hearing followed by a disciplinary hearing prior to any kind of formal action taken upon the employee (warning letter, or termination).

Abstrak :
Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, PHK sendiri banyak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pekerja outsourcing (alih daya) yang memiliki ketidakjelasan hubungan kerja. Terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang Jo. PP No. 35 Tahun 2021 yang mengandung banyak perubahan dan kontroversi terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Skripsi ini menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan outsourcing pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. yang berfokus pada permasalahan bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing serta penerapan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah karena terjadi penyimpangan dalam PKWT, sehingga menyebabkan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT serta penerapan PHK yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing terhadap pekerja dalam analisis putusan ini terjadi sejak tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian Untuk menghindari kesalahan dan ketidakpastian hukum maka diperlukan diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terkait PKWT, PHK, dan hubungan kerja kepada berbagai perusahaan outsourcing dan pekerja atau buruh outsourcing. ......Termination of the legal relationship between workers and companies can occur at any time due to termination of employment (PHK). Termination of employment is the termination of an employment relationship caused by a particular matter. It impacts the end of the rights and obligations between workers and companies. However, layoffs cause many injustices, especially for outsourced workers with unclear work relations. Moreover, the enactment of UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and PP No. 35 of 2021 contains many changes and controversies related to outsourcing and specific time work agreements (PKWT). This thesis analyzes the termination of employment by an outsourcing company in the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Which focuses on the problem of working relations between workers and outsourcing companies and the application of termination of employment. The research method used is juridical-normative research with a law and case approach, then the data collection tool uses a document study. Whereas the results of this study are due to irregularities in the PKWT, causing the employment relationship to change to PKWTT, and the application of layoffs carried out by outsourcing companies against workers in the analysis of this decision has occurred since July 31, 2020. Thus, to avoid mistakes and legal uncertainty, socialization activities are necessary regarding implementing laws and regulations related to PKWT, layoffs, and employment relations to various outsourcing companies and outsourced workers or workers.

Abstrak :
Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang kemudian menjadikan wanita memiliki kondisi-kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pembatasan-pembatasan dalam aktivitasnya. Bagi wanita yang bekerja, kondisi-kondisi khusus ini merupakan suatu hambatan yang mendasar dalam menjalani aktivitas pekerjaannya secara optimal. Selain itu, pemenuhan atas hak maternitas bagi pekerja wanita terkait berkelindan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasakan aman dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus tersebut memiliki sejumlah dampak psikis serta fisiknya yang membutuhkan penangananpenanganan tertentu agar mampu tetap beraktivitas secara normal. Menyadari hal ini, masyarakat internasional mengakui eksistensi atas urgensi pemenuhan pelindungan hak maternitas, khususnya bagi wanita yang bekerja. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan kesehatan, peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait juga mengatur mengenai urgensi pelindungan hak maternitas. Dalam pembahasan menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan penelitian, pemenuhan atas pelindungan hak maternitas menjadi hal yang esensial dan fundamental bagi pemberi kerja terhadap pekerja wanitanya. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja wanita, pelindungan hak maternitas yang optimal dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja wanita selama menjalani aktivitas pekerjaannya. Atas dasar hal tersebut, penerapan atas pemenuhan pelindungan hak maternitas pekerja wanita merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. ......Maternity rights are one of the human essential rights for women that arise as a form of implementation of human rights. This right arises as a condition of women who are creatures of God Almighty who have several differences in physical and psychological condition to men. This fundamental difference then makes women have special conditions that have the potential to cause the possibility of discrimination or restrictions in their activities. For working women, these special conditions are a fundamental obstacle to optimal performance of their work activities. In addition, the fulfilment of maternity rights for women workers is intertwined with occupational safety and health, which is closely correlated with the basic human need to feel safe and comfortable. This is because these special conditions have several psychological and physical impacts that require certain treatments to be able to continue their normal activities. Recognizing this, the international community recognizes the urgency of fulfilling maternity rights protection, especially for working women. The government through labour legislation, health legislation, human rights legislation, and related legislation also regulates the urgency of protecting maternity rights. In this discussion, the author uses a juridicalnormative method with a descriptive-analytical research type. Furthermore, the type of data used is secondary data supported by field data through interviews with sources. Based on the research, the fulfilment of maternity rights protection is essential and fundamental for employers toward their female workers. In addition to fulfilling the basic needs of women workers, optimal protection of maternity rights can create a sense of security and comfort for women workers while carrying out their work activities. Based on this, the implementation of the fulfilment of maternity rights protection for female workers is one of the keys to creating harmonious working relationships.

Abstrak :
Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta implementasi dan dampak atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Skripsi ini akan menganalisis mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan akan melihat data statistik atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut secara keseluruhan di Indonesia dan pada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi berkat populasinya, namun penggunaan tenaga kerja asing dapat menimbulkan masalah bagi para calon pekerja Indonesia, terutama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu dilihat secara hukum ketentuan yang mengatur serta implementasinya. ......The use of foreign labor is one of the many tools that various companies or legal entities in Indonesia can use to conduct their businesses, particularly those that operate in upstream petroleum and natural gas activities, which play an important role in the Indonesian economy. The government provides these facilities in the aim that they would help accelerate national growth and corporate operations. As a result, it is critical to grasp the numerous statutory regulations governing the use of foreign workers in upstream petroleum and natural gas operations, as well as the execution and consequences of such usage. This thesis will examine the various laws and regulations that govern the employment of foreign workers, particularly in upstream oil and gas business operations, as well as statistical data on the utilization of foreign workers in Indonesia as a whole and in several specific oil and gas firms. As a result, this study will employ normative juridical methodologies. The research was carried out because Indonesia has a large human resource potential due to its population, but the use of foreign workers can cause problems for prospective Indonesian workers, particularly in upstream petroleum and natural gas business activities, so it is necessary to examine the legal provisions and their implementation.

Abstrak :
Anak yang terlibat dalam aktivitas periklanan sering tidak diakui sebagai pekerja anak, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti diabaikannya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai model iklan ini oleh orangtua, pengusaha dan bahkan pemerintah, yang akhirnya berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak tersebut serta berpotensi merugikan masa depan mereka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan perlindungan hukum pekerja anak yang bekerja sebagai model iklan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bentuk skripsi problem identification dan problem solution. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang didukung data lapangan berupa wawancara kepada informan yaitu model iklan. Simpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh orang tua, pengusaha, dan pemerintah terkait pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini dapat diberikan saran bahwa diperlukannya kompilasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai pekerja anak sebagai model iklan agar terdapat kepastian hukum terhadap lanak yang bekerja sebagai model iklan dan perlu adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan hukum pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia yang dapat berfokus untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai model iklan di Indonesia. ......Children involved in advertising activities are often not recognized as child laborers, even though their work is actually part of the development of their interests and talents. This leads to issues such as the lack of legal protection for children working as advertising models by parents, employers, and even the government, which ultimately negatively impacts their rights and obligations and potentially harms their future. The problem discussed in this thesis is the legal regulation regarding child labor in Indonesia and the legal protection of child workers who work as advertising models from the perspective of labor law in Indonesia. The method used in this thesis is in the form of problem identification and problem solution. This thesis is a normative legal research and utilizes secondary data supported by field data in the form of interviews with informants who are advertising models. The conclusion of this thesis is that the legal regulation regarding child labor in Indonesia is scattered across several other government regulations. Furthermore, the legal protection provided by parents, employers, and the government regarding child workers as advertising models in Indonesia is not yet optimal. Therefore, this thesis suggests the need for a compilation of laws on the legal regulations regarding child workers as advertising models to ensure legal certainty for children working as advertising models. Additionally, there is a need for a specialized institution that provides legal protection for child workers as advertising models in Indonesia, which can focus on protecting children working as advertising models in Indonesia.