Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang sumber daya manusia humas Polri dari sudut pandangilmu komunikasi, hubungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia.Humas Polri merupakan fungsi pendukung yang memiliki peran sangat strategisdalam mewujudkan kepercayaan masyarakat dan membangun citra positif Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatanpersonel humas Polri belum mampu memenuhi kebutuhan personel yang memilikikemampuan kehumasan baik konseptual maupun operasional. Program pelatihandan pengembangan secara kualitas dan kuantitas juga belum mampumeningkatkan kemampuan personel humas Polri. Untuk itu disarankan untukmeningkatkan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan serta pelatihan danpengembangan guna membangun sumber daya manusia humas Polri yangprofesional.

---

ABSTRACTThis thesis studied about the human resources of the police public relations fromthe perspective of communication, public relations, and human resourcemanagement. Police Public Relations as a supporting function has a strategic rolein creating public trust and build a positive image of the police. This research is adescriptive qualitative analysis. The results concluded that the recruitment,selection, and placement of public relations personnel have not been able to fullfilthe needs of personnel who have public relations skills both conceptual andoperational. Training and development programs as well as the quality andquantity have not been able to improve their competence. It is recommended tomanage the recruitment, selection, placement, training and development resourcesin order to build a professional police public relations."

"ABSTRAKTesis ini berangkat dari sebuah penelitian kualitatif tentang Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif di Ciputat. Keadilan restoratif merupakan praktik atau program yang telah berjalan di banyak negara. Tanpa kita sadari pun sebenarnya praktek ini sudah lama berjalan di masyarakat kita baik dengan atau tanpa pelibatan aparat kepolisian. Selaku aparat yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepolisian, maka mau tidak mau Bhabinkamtibmas harus menguasai prinsip-prinsip Pembinaan Kamtibmas yang diadopsi dari konsep Pemolisian Komunitas dengan pilar utama yakni kemitraan dan pemecahan masalah.Penyelesaian masalah-masalah sosial yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ciputat memiliki corak yang sama dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang bercorak keadilan restoratif mensyaratkan adanya pelibatan semua pihak, mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, adanya pengakuan bersalah serta meminta maaf dari pelaku kepada korban. Peran Bhabinkamtibmas sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses praktik keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Polsek Ciputat dilakukan dalam beberapa bentuk yang mengacu kepada asas legalitas, asas opportunitas, dan asas plighmatigheid. Penyelesaian secara restoratif sendiri belum diatur atau dituangkan secara eksplisit ke dalam suatu substansi hukum atau peraturan. Kapasitas petugas kepolisian untuk memilih diantara sejumlah tindakan dalam menunaikan tugas diwadahi oleh diskresi kepolisian.

---

ABSTRACTThis thesis departs from a qualitative study on the Role of the Police Bhabinkamtibmas In Applying Restorative Justice in Ciputat. Restorative justice is a practice or program that has been running in many countries. Without us knowing it was actually a long-running practice in our society either with or without the involvement of the police. Apparatus as a leader in providing police services, then inevitably Bhabinkamtibmas must master the principles adopted Kamtibmas Development of the concept of community policing with the main pillars of the partnership and problem solving.Settlement of social problems by Ciputat Sector Police Bhabinkamtibmas has a style similar to the restorative justice approach. Problem resolution patterned restorative justice requires the involvement of all parties, to restore social damage, eliminate stigmatization, the admission of guilt and apology from the perpetrator to the victim. Applied Bhabinkamtibmas own role as a mediator or facilitator in the process of restorative justice practices. Problem solving is done by Ciputat Sector Police carried out in some form, which refers to the principle of legality, opportunitas principle, and the principle plighmatigheid. Restorative settlement itself has not been explicitly set or poured into a substance laws or regulations. Capacity of police officers to choose among a number of measures contained in the discharge of duties by the police discretion "

"Permasalahan tenaga sekuriti CSI yang dikeluhkan oleh pengguna/pelanggan karena lemahnya kompetensi, sikap dan perilaku di dalam kinerja di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis pola pelatihan tenaga sekuriti CSI di tinjau dari perspektif pola rekrutmen dan seleksi calon sekuriti CSI, gambaran kurikulum pelatihan CSI, gambaran metode pelatihan, gambaran tentang instruktur CSI, gambaran sertifikasi tenaga sekuriti CSI, dan gambaran kompetensi tenaga sekuriti CSI, mengkaji persepsi pengguna/pelanggan terhadap tenaga sekuriti CSI serta mekanisme kerja antara Polri dan perusahaan jasa sekuriti CSI. Lokasi penelitian pada penyusunan tesis ini adalah perusahaan jasa pengamanan PT. Cakra Satya Internusa (CSI) yang beralamat di Kompleks City Square Jl. Peta Selatan Blok A No. 20-21 Kalideres, Tangerang, lokasi pelanggan/perusahaan yang menggunakan jasa CSI, lokasi pelatihan sekuriti CSI yaitu di Komplek Mahkota Mas Blok E No.24 Cikokol Tangerang, Direktorat Binmas Polda Metro Jaya, dan Subdit Binmas Baharkam Polri. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Informasi diperoleh melalui observasi secara berpartisipasi, wawancara mendalam dan metoda lain yang menghasilkan data deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadinya peristiwa yang diteliti, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa singkatnya masa pelatihan (New Comer Class/NCC); dan masih rendahnya muatan pelajaran kompetensi, sikap dan perilaku yang diberikan, menimbulkan kompetensi/kemampuan Satpam yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi/harapan. Hal ini yang menyebabkan tidak terbentuknya kompetensi tenaga sekuriti CSI terutama pembentukan kompetensi keras (hard competency) sekuriti di lapangan dan akan berefek menimbulkan keluhan-keluhan pelanggan/customer yang berkelanjutan.

---

Several problems related to security personnel recruited by P.T. Cakra Satya Internusa (CSI) complained by its users or customers are, in fact, caused by the lack of competence, attitudes and behaviors of their performance on the field. The thesis aims at assessing, identifying and analyzing the patterns of trainings given to CSI security personnel observed from the perspective of the CSI patterns of recruitment and selection of candidates for security personnel, the CSI training curriculum overview, the description of methods of training, the overview of CSI instructors, the overview of certification of CSI security personnel, the overview of the competence of CSI security personnel, the perceptions of CSI users or customers on CSI security personnel and the working mechanisms between the Indonesian National Police (Polri) and CSI.

The research of the thesis is held in some places, such as at the office of P.T. CSI at Jalan Peta Selatan Blok A No. 20-21, Kalideres, Tangerang, West Jakarta. The research is also held in the locations of housing or office which use the security services of CSI, for example the Kompleks Mahkota Emas Blok E No,24, Cikokol, Tangerang, Partnership Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region and Sub-directorate of Partnership of the Board of Security Maintenance (Baharkam) of Indonesian National Police.

The thesis employs the methode of qualitative research aiming at developing the concept of sensitivity to the problems encountered, explaining the realities associated with the the search of a theory from the bottom (grounded theory), and developing an understanding of one or more of the phenomena encountered. Information is obtained through participating observation, in-depth interviews and other methods that produce descriptive data in order to reveal the causes and processes of the incidents studied. The researcher also conducts indepth exploration on programs, incidents, processes, and activity of one person or more. The researcher continuously gathers detailed data by using various procedures of data collection.

The results of the research reveal that the training period given is still short, especially for the New Comer Class/ NCC. The training materials given are still lack of the components of competence, attitudes and behavior resulting in security personnel with unexpected competencies or outcome. Such conditions lead to the failure of the formation of hard competency of CSI security personnel in the field. Moreover, such failures cause the emerge of complaints from its sustainable customers or users."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya tindak pidana pencurian yang berulangkali di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar bagi pegawai Departemen Hukum dan HAM. Bahkan telah terjadi percobaan perkosaan terhadap salah seorang peserta pendidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki manajemen sekuriti yang masih buruk dan rentan terhadap tindak kejahatan. Kondisi tersebut didukung dengan kondisi dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan sekuriti (pengamanan). Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen sekuriti saat ini, serta yang tepat untuk diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan manajemen sekuriti saat ini serta mengetahui faktor yang menghambat dan manajemen sekuriti yang tepat untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditinjau dari aspek kebijakan sekuriti, personil, dan pengukuran sekuriti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajerial, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 (lima) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sekuriti yang efektif (Effective Security) dari Butterworths dan 16 (enam belas) teknik pengurangan kesempatan milik Ronald V. Clarke. Serta dikombinasikan dengan analisa SWOT (Strenght, Weekness, Opporlunfry, Threath) untuk menemukan manajemen sekuriti ideal bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah manajemen sekuriti yang diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mandiri dan cenderung bersifat kuratif, belum memiliki kebijakan sekuriti, dengan personil di luar organisasi, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sekuriti yang belum maksimal. Manajemen sekuriti yang sesuai untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah manajemen sekuriti mandiri dan mendayagunakan peran komunitas melalui tanggung jawab bersama terhadap keamanan lingkungan (mengarah pada corporate social responsibility atau CSR). Untuk menjalankan manajemen sekuriti mandiri dan optimalisasi peran komunitas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM perlu memiliki kebijakan pengamanan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kewenangan yang mandiri, serta melakukan peningkatan pengawasan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan dan peningkatan kedisiplinan seluruh komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

---

This research is conducted because Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, a place where the employees of the Department of Law and Human Rights get through the teaching-leaming process, has many times faced crimes, especially stealing. Even a rape also almost happened in this agency. These problems show that Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has a lack of security management that easily leads to crimes. The cause of such condition is Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has not had a certain policy related to security. Therefore, the researcher is interested in figuring out the method of the security management applied today and finding the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights. The aim of this research is to describe the application of security management today, to know factors that block the application, and to find the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, on the basis of several aspects, namely a security policy, personnel, and security assessment. This research is qualitative with a managerial approach. Data is collected through interviews with five informants and from a field observation and related documents. Theories used in this research are a theory of effective security management by Butterworths and 16 techniques of opportunity elimination by Ronald V. Clarke, combined with an analysis of SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) in order to find the ideal security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights. This research ends with a conclusion that the security management applied in Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is not independent and tends to be curative. Moreover, the agency does not have a security policy, with personnel outside the organization. In addition, the use and the management of security resource is not maximum. Then, the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is the one which is independent and enable to empower a society’s role by giving responsibility for an environment security (directs to Corporate Social Responsibility or CSR). In order to obtain the independent security management and to maximize the society’s role, Human Resources Development Agency of Law and Human Rights needs to have the security policy in line with the organization’s goals and an independent authority, also to improve supervision through betterment of quality and quantity of security officers and discipline improvement of the whole community Human Resources Development Agency of Law and Human Rights."

"Tesis ini tentang asimilasi berdasarkan sistem pemasyarakatan. Fokus utama tesis ini adalah pelaksanaan asimilasi yang memerlukan komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan. Dalam kajian tesis ini pelaksanaan asimilasi sebagai bentuk pembinaan merupakan tahapan dalam proses pemasyarakatan. Tahapan pembinaan narapidana seharusnya dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan studi dokumen untuk mengungkapkan pelaksanaan asimilasi yang dilakukan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petugas dan pembuat kebijakan belum peduli dan belum memiliki komitmen dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada ketakutan akan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sehingga lebih mengedepankan pengamanan dari pada pembinaan. Para pembuat kebijakan belum membuat prosedur tetap pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka. Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi yang berasal dari lapas tertutup sebagai pengirim narapidana dan lapas terbuka yang menerima. Yang berasal dari lapas tertutup, yaitu proses asimilasi belum sesuai tahapan pembinaan, para petugas takut narapidana akan kabur, ada biaya yang dibebankan kepada narapidana bila pindah ke Lapas Terbuka Jakarta, narapidana enggan dipindah, kualitas petugas sebagai pembina masih minim dan fasilitas latihan ketrampilan belum sesuai dengan narapidana yang ada. Sedangkan yang berasal dari lapas terbuka, yaitu keterbatasan petugas pembina narapidana, sarana pembinaan, struktur organisasi lapas terbuka, proesedur tetap pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.Implikasi dari tesis ini adalah perlu komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, agar semua narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya dapat dibina di lembaga pemasyarakatan terbuka. Komitmen dan kepedulian para petugas ditunjukkan dengan pembuatan protap, sarana dan prasarana pembinaan narapidana di lapas terbuka, perekrutan petugas sebagai pembina narapidana sebelum kembali ke masyarakat serta diperlukan pengawasan pelaksanaan asimilasi agar tidak terjadi pungutan yang membebani narapidana.Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam membina narapidana. Dalam pelaksanaan asimilasi, keterlibatan masyarakat sangat berarti bagi narapidana terutama untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kepercayaan terhadap diri sendiri karena dapat diterima kembali di masyarakat, dapat menghilangkan stigma penjahat bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi bangsanya.

---

This study is about the assimilation process based on Sistem Pemasyarakatan. The main focus of this study is the implementation of assimilation which needs commitment and careness of the officiais and policy makers. In this study, the implementation of assimilation as the fonn of character building is a step in the process of socialization. The character building of inmates should be done continually based on Sistem Pemasyarakatan. This study used qualitative approach with observation, guided interview, and document review as the data collection technique in order to describe the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

The result of this study shows that the officiais and policy makers do not care yet and do not have the commitment in assimilation implementation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. This is showed by the anxiety a fail in implementing the system, so that the officiais and policy makers prefer to use the security system instead of character building of inmates. Policy makers of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta have not constructed the Standard operating procedures for the implementation of assimilation. Besides, there are factors which influenced the implementation of assimilation, which is from the close correctional institution as the sender of inmates and Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta as the receiver of inmates. The factors that comes from the close correctional institution of Jakarta are the inappropriate assimilation process which is based on character building, the anxiety of officiais that inmates will escape, the charge that inmates are required to pay if they want to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that inmates are unwilling to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, the lack of official’s quality and facility that are not in line with the number of inmates. The factors that come from Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta are lack of officiais, facility, structure organization of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, and Standard operating procedure of the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

The conclusion of this study is that commitment and careness of the officiais and policy makers are needed in doing the assimilation system in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that the inmates who have carried out hal f of their punishmaent can move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta to follow the assimilation process. Commitment and careness of officiais and policy makers should be shown by constructing a Standard operating procedure, establishing facilities in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, recruiting of officials as the mentor of inmate before they go back to the society, and also the supervision of the implementation of assimilation so that inmates are not required to pay for the transfer.

The role of society is needed in building the charaeter of the inmates, establishing the confidence of inmates that they can be accepted in society, leaving out the stigma that inmates are criminals so that they can also becomc good citizens and can give good contribution to the nation.

"

"lsi tesis ini adalah tentang penyelenggaraan kemanan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian mencakup sistem pengamanan yang diterapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta efektifitas dari sistem keamanan yang diterapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kegiatan pengamanan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terletak di Jl Veteran No. 11 Jakarta Pusat yang kemudian memberikan koreksi dan masukan terhadap sistem pengamanan yang dipakai selama ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuatitatif dan pengumpulan data dilakukan melalaui pengamatan, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian dianalisa menggunakan fungsi-fungsi manajerial yakni planning, organising, actuating dan controlling, Pertaman, Planning. Hasil penelitian memperlihatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki perencanaan untuk divisi pengamanan, karena petugas pengamanan diambil dari pegawai rumah tangga. Kedua, Organising. Bagian pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan berada di bawah subbagian rumah tangga, namun tidak ada pembagian tugas dan kewajiban satuan pengamanan, dimana hanya didasarkan pada pola kebiasaan. Ketiga, Actuating. Ditjen Pemasyarakatan belum memakai Sistem Manajemen Pengamanan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen maupun Protap Strategi Pencegahan Gangguan dan keamanan Departemen Hukum dan HAM. Keempat, Controlling. Pengawasan kinerja satuan pengamanan belum terlaksana dengan baik, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam mengontrol keamanan kantor, serta belum adanya pengawasaan dengan melakukan pengecekan laporan buku jurnal kegiatan pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Dari empat aspek yang dilakukan penilaian yaitu masalah penjagaan. pengawalan dan penanganan perkara ternyata pelaksanaan keamanan yang dilakukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih jauh dari efeketif untuk melakukan sebuah sistem keamanan yang mampu memberikan jaminan keamanan yang layak."

"Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal tidak dilarang. Walaupun hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang lntinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi "sumber masalah" terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh kerena itulah peredaran yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rutan, dilarang. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bebas peradaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dangan wawancara menggunakan pedoman wawancara. lnforman penelitian adalah petugas dan narapidana, dengan lokasi penelitian di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan dengan menggunakan Buku Tabungan, dan Kupon BPU sebagai alat transaksi pengganti uang tunai. Penelitian ini juga menemukan bahwa Program Bebas Peredaran Uang (BPU) mampu menjadi salah satu manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya ancaman dan gangguan keamanan yang bersumber dari beredarnya uang tunai. Dalam pelaksanaannya program Bebas Peredaran Uang (BPU) terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia petugas, sarana prasarana dan kendala struktur birokrasi."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konflik kekerasan kolektifdan anarkisme sosial dengan menganalisis kasus penyerangan Polres OganKomering Ulu (OKU) Baturaja Sumatera Selatan oleh sekelompok oknumanggota TNI-AD dari Batalyon Arteleri Medan (Yon Armed) 15/76 TarikMartapura, yang terjadi pada awal tahun 2013 tepatnya 7 Maret 2013 lalu. Secarakualitatif penelitian ini akan menggambarkan konflik kekerasan kolektif yangterjadi dan anarkisme sosial, yang ada dalam masyarakat dengan mengambilkasus penyerangan Polres OKU Baturaja Sumatera Selatan, oleh sekelompokoknum anggota TNI-AD dari Bataliyon Armed 15/76 Tarik Martapura. Konflikyang saling berhadapan satu dengan lainnya yang berdampak dengan kehancuranitu, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) komunikasi yang tidak efektifdiantara kedua lembaga negara tersebut, (2) faktor psikologis, adanya jiwa massa,emosi dan kekerasan kolektif yang dilakukan massa; (3) adanya arogansi oknumanggota Polri, sikap arogan oknum anggota Yon Armed 15/76 Tarik Martapurayang tidak menerima penjelasan dari Danyon Armed mengenai penyelesaiankasus penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus oleh oknum anggota PolresOKU Baturaja, dan stereotip yang menganggap kelompok satu lain lebih baikdari kelompok yang lain, yakni anggapan bahwa lepas dari ABRI, Polisi lebihenak dari TNI, (4) dan faktor pengaruh media massa dalam memberitakan konflikyang terjadi terhadap masyarakat.

---

ABSTRACT This research is aimed collective violence conflicts and social anarchism by toanalyse exploring cases on attacks at Ogan Komering Ulu (OKU) Baturaja,Sumatera Selatan by a group of Indonesian Army Ground Forces (TNI AD) fromBattalion Arteleri Medan (Yon Armed) 15/76 Tarik Martapura which happenedearlier this year, on March 7th 2013. Qualitatively, this research will examinethe conflicts of collective violences that happened and social anarchism that isembodied within the Indonesian society. This will be done by using a case onPolres OKU Baturaja Sumatera Selatan attack by a group of the Indonesian ArmyGround Forces (TNI AD) from Battalion Armed 15/76 Tarik Martapura. Conflicts that come towards each other, resulting in disintegration, are caused by several factors. First of all, the ineffective communication strategies between the two stateagencies. Second of all, the psychological factor of the mass, such as emotion andcollective violence. Next, polices arrogance, especially which comes from themember of Yon Armed 15/76 Tarik Martapura who rejected an explanation fromDanyon Armed. The explanation focuses on the solution of Pratu HeruOktavianus's shooting by the member of OKU Baturaja from Danyon Armed; andin considering one was better than the other. The thought of the polices beingmore comfortable than TNI, when seperated from ABRI. Lastly, the influence ofmass media in reporting social violence. "

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perilaku menyimpanganggota Polri dan permasalahannya dengan menganalisis pelanggaran kode etikprofesi Polri pada Polres Aceh Utara dari tahun 2010 hingga 2012. Secarakualitatif penelitian ini akan menerangkan penyebab terjadinya perilakumenyimpang, proses pembinaan personil, dan peran pimpinan dalammenanggulangi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan olehanggota polisi pada Polres Aceh Utara disebabkan oleh lemahnya innercontainment dan outer containment. Lemahnya Inner containment disebabkanoleh kurangnya pemahaman mengenai kepolisian, menurunnya kesadaran moraldan etika, adanya gaya hidup hedonisme, berasosiasi dengan orang yang lebihdulu menyimpang. Sedangkan lemahnya outer containment disebabkan olehkurangnya peran organisasi Polres Aceh Utara dalam hal kurang efektifnyamanajemen pembinaan personil, dan kurang efektifnya peran pemimpin, dandisebabkan juga karena adanya pengaruh lingkungan komunitas.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the deviant behaviour of members of the nationalpolice and the problem with analyzing the violation of code of ethics of thenational police in northern Aceh police from 2010 to 2012. This qualitative studywill explain the causes of deviant behaviour, process guidance to police officersdeviating behaviour, and the role of leadership in dealing with deviant behaviour.Deviant behaviour committed by members of the police at the police station northAceh caused by weak inner and outer containment. Weak Inner containment iscaused by a lack of understanding of the police, declining moral and ethicalawareness, their hedonistic lifestyle, associated with the person who first deviated.While the outer containment weakness caused by lack organizational rolesnorthern Aceh Police in terms of the lack of effective management of personneldevelopment, and the lack of effective leadership role, and due also because of theinfluence of the community environment, This study aims to explain the deviant behaviour of members of the nationalpolice and the problem with analyzing the violation of code of ethics of thenational police in northern Aceh police from 2010 to 2012. This qualitative studywill explain the causes of deviant behaviour, process guidance to police officersdeviating behaviour, and the role of leadership in dealing with deviant behaviour.Deviant behaviour committed by members of the police at the police station northAceh caused by weak inner and outer containment. Weak Inner containment iscaused by a lack of understanding of the police, declining moral and ethicalawareness, their hedonistic lifestyle, associated with the person who first deviated.While the outer containment weakness caused by lack organizational rolesnorthern Aceh Police in terms of the lack of effective management of personneldevelopment, and the lack of effective leadership role, and due also because of theinfluence of the community environment]"

"Tesis ini membahas tentang pola pengamanan pemilu Presiden 2014 khususnya dalam proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Panwaslu DKI menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang mengakibatkan KPU DKI memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di wilayah Jakarta Pusat. Pemungutan suara ulang ini terjadi karena tidak bekerjanya sistem pelaksana pemilu pada tingkat TPS yaitu adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS, saksi sebagai sub sistem penyelenggara pemilu lainnya menilai petugas Polisi di TPS tidak mampu mengontrol KPPS yang melakukan kelalaian dan pelanggaran tersebut.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kegiatan pelayanan keamanan dari obyek yaitu Polres Metro Jakarta Pusat terkait proses pengamanan Pemilu melalui studi kasus pemungutan suara ulang. Hasil penelitian ini menyimpulkan persiapan anggota polri dalam operasi MANTAP BRATA JAYA -2014 lebih bersifat hard skill dan minim soft skill, sinergi antara Polri, KPU dan Panwaslu khususnya tingkat TPS belum maksimal.

---

This thesis discusses the security pattern of the Presidential elections in 2014, especially in the voting process that has been implemented by the Central Jakarta Metro Police which has not run as it should. The Jakarta Election Supervisory Committee found a number of violations of the election which resulted KPU decided to conduct re voting in some polling stations in Central Jakarta. This re voting occurs because no operation of election management system at the polling station level, namely the existence of electoral violations committed by KPPS, witness as a sub system of election organizers would review police officers in polling stations are not able to control KPPS negligence and violations.

This type of research is a qualitative research method of ethnography. For exampel, like observing the symptoms that manifest in the activities of the security services of the object that is associated Central Jakarta Metro Police securing election process through case studies re voting. Results of this study concluded the preparation of the national police members in the operation MANTAP BRATA JAYA 2014 is more hard skills and soft skills minimal, the synergy between the police, the KPU and Panwaslu particular polling station level is not maximized."