Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD. Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ? Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas. Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal.

Abstrak :
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan publik di Indonesia yang selama kurun waktu dua orde pemerintahan (orde lama dan orde baru} bahkan sampai saat ini terkesan demikian birokratisnya, sehingga persepsi terhadap birokrasi yang semestinya mengatur tata hubungan secara hirarkhi dan patron-klien, rasional, impersonal dan legalistik telah tampil justeru sebaliknya; yakni irasional, semena-mena, otokratis, inefisien, tidak produktif bahkan muncul sebuah aksioma di kalangan birokrat, 'kalau masih bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah!' Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai kebijakan pelayanan sektor publik, proses learning organization, pemahaman pegawai terhadap performance management dan kualitas layanan yang diberikan. Pada kesempatan ini kajian mengambil kasus pada Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Dengan demikian diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikian bagi perkembangan wacana administrasi publik, khususnya dalam pemberdayaan organisasi pelayanan sektor publik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis baik(melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Variabel yang diteliti meliputi kebijakan pelayanan, performance management, proses learning organization dan kualitas pelayanan. Secara empirik data diperoleh melalui berbagai cara, yakni studi lapangan, wawancara, analisis kebijakan dan kajian pustaka. Populasi sasaran (target population) dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen dan masyarakat sebagai pelanggan yang ditetapkan berdasarkan simple random sampling atau acak sederhana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diwakili oleh unit pelayanan Rumah Sakit, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bagian Tata Pemerintahan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang mana masing-masing berperan dalam pelayanan di bidang kesehatan, kebersihan, layanan KIP, dan layanan IMB. Sampling frame dalam penelitian ini meliputi pelayanan kesehatan (pegawai 40 orang dan masyarakat 40 orang), pelayanan kebersihan (pegawai 30 orang dan masyarakat 40 orang), pelayanan KTP (pegawai 8 orang dan masyarakat 30), dan pelayanan IMB (pegawai 12 orang dan masyarakat 20 orang). Setelah dilakukan penelitian diperoleh gambaran bahwa kebijakan pelayanan publik dirumuskan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan transaksi pelayanan publik. Pelayannan publik dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis atau macam layanan dan dilakukan oleh unit pelayanan publik yang berbeda. Kebijakan pelayanan belum berorientasi pada visi dan misi organisasi, sehingga kebijakan pelayanan yang ada merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang sifatnya bisa saja operasional, petunjuk pelaksana dan teknis. Kebijakan pelayanan publik kurang adaptable terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan pelayanan publik belum tersosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, namun hanya sebagian masyarakat saja yang memahaminya. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak dilakukan secara tegas, bahkan setengah-setengah sehingga dalam masyarakat muncul anggapan ketidakseriusan dan ketidakpercayaan terhadap kualitas layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Organisasi pelayanan publik belum melakukan proses pembelajaran oragnisasi sebagai salah satu strategi mengantisipasi perubahan. Dengan demikian, kecil sekali kemungkinan adanya perubahan sikap dan perilaku pada jajaran aparatur pemerintahan daerah. Tidak adanya dukungan kebijakan terhadap proses pembelajaran, tidak adanya motivasi dan penghargaan terhadap kegiatan pembelajaran merupakan akibat yang muncul dari budaya birokrasi dimana pegawai menganggap dirinya (balk individu maupun organisasi) merupakan instrumen dari organisasi yang lebih besar sehingga tidak perlu mengedepankan proses pembelajaran. Pemahaman pegawai terhadap manajemen kinerja maish belum sepenuhnya dimengerti. Berdasarkan berbagai pemyataan yang terkait dengan manajemen kinerja kebanyakan responden menjawab atau menanggapi pemyataan antara setuju dan tidak setuju, yang berarti belum sepenuhnya mengetahui konsep manajemen kinerja yang sebenarnya. Hal ini dapat dimakiumi karena ternyata manajemen kinerja belum diberlakukan sebagai suatu strategi pemberdayaan organisasi pelayanan sektor publik, tetapi baru pada tingkat pemahaman kognitif yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dasar yang ada. Kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat masih menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat dengan kenyataan layanan yang diterima. Kesenjangan yang terjadi menunjukkan kecenderungan negatif, yang artinya pelayanan masih belum dapat memuaskan masyarakat. Manajemen pelayanan publik masih tertinggal dari pelayanan organisasi bisnis yang menekankan pada orientasi profit dan kepuasan pelanggan. Bahkan secara operasional, teori mengenai kebijakan, manajemen kinerja, organisasi pembelajaran dan kualitas pelayanan mengalami kesulitan diterapkan pada organisasi pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan pegawai belum sepenuhnya mau berubah dan slap berkompetisi. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa sesuai dengan perubahan yang demikian cepat, tingkat persaingan yang tinggi, serta kompleksitas masalah yang berkembang di masyarakat, sudah seharusnya Pemerintah Daerah sebagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik secara langsung, dapat meningkatkan kinerjanya melalui berbagai strategi pemberdayaan organisasi.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan penelitian untuk : 1) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengoperasian pelayanan; 2) Mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan peternakan melalui penilaian masyarakat dan tingkat kepentingan masyarakat serta persepsi manajemen; 3) Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peraturan pelayanan peternakan; 4) Mengidentifisi jenis-jenis pelayanan yang dapat dikembangkan oleh Dinas Peternakan DKI Jakarta. Penelitian dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta, yang melipuii Kantor Dinas Peternakan, 5 Kantor Suku Dinas Kotamadya, masyarakat yang bergerak di bidang produksi dan pasca produksi peternakan di wilayah Jakarta selama tiga bulan (Juli 1998 sampai dengan September 1998). Metode yang digunakan adalah survey dengan jumlah sampel seluruhnya 114 responden terdiri dari 54 orang pegawai dan 60 orang pengusaha yang bergerak di bidang peternakan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner dan wawancara untuk mengetahui pelayanan peternakan. Hasil penelitian mengenai pelayanan yang diberikan Dinas kepada masyarakat telah sesuai dengan peraturan, dan pasal 30 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tidak dilaksanakan. Pelayanan menurut penilaian masyarakat tidak memuaskan ditunjukan oleh rata-rata (2,52), menurut harapan masyarakat yang diukur dan tingkat kepentingan masyarakat adalah tinggi (4,21) dan menurut persepsi manajemen adalah cukuup (3,20). Secara statistik terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penilaian masyarakat, kepentingan dan persepsi manajemen. Tingkat kesesuaian antara penilaian dan kepentingan mayarakat pada dimensi tangibles = 72,3%; dimensi reliability = 50,7%; dimensi responsiveness = 69,4%; dimensi assurance = 53,9%; dan dimensi empathy = 53,5%. Tingkat kesesuaianya rendah, itu berarti pelayanan peternakan secara keseluruhan tidak memuaskan. Berdasarkan analisis penilaian dan kepentingan masyarakat perbaikan dapat diusahakan :a) pelayanan yang penanganannya diprioritaskan (pemeriksaan laboratorium); b) pelayanan yang penanganannya dipertahankan (fasilitas RPH); c) pelayanan yang dinilai kurang penting tapi pelaksanaannya cukup (pemeriksaan ante mortem); dan d) pelayanan yang dinilai mayarakat tidak terlalu penting tapi pelaksanaannya berlebihan (kondisi fisik kantor).

---

ABSTRACT Animal Husbandry Services In DKI JakartaObjective of the research: I) To assess legal and regulatory frameworks in which operation of the services should be based upon; 2) to identify the satisfaction level of the public on the animal husbandry services through public value level of need of the public and management perceptions; 3) To gather information from the public on the implementation the service regulations of the animal husbandry; 4) to identify type of services which could be improved and expanded by the Dinas Peternakan (Animal Husbandry Division) of the DKI Jakarta. Research were conducted in the Wilayah DKI Jakarta, which consist of Office of the Dinas Peternakan, 5 (five) offices of Dinas Peternakan Kotamadya, and general public which involved in the production and post production of animal husbandry in the DKI Jakarta area for three months (July 1998 through September 1998). The method utilized is by surveying a sample of 114 respondent consisted of 54 civil servants and 60 business persons working in animal husbandry. The survey utilized questioners and interviews to collect data. The result of the assessment shows that the services provided by Dinas Peternakan is generally in accordance with the regulations, except that Paragraph 30.2 of the Regional Regulation Number 811989, which has not been implemented. According to the public, the service they received is not satisfactory, as shows by the average (2.52), while public expectation measured by public need is high (4.21) and the perceptions of the management is medium (3.20). Statistically, there is a very significant different between the public values public need and management perceptions. Level of conformity between value and public's need at the tangible dimension is 72.3%; at reliability dimension is 50.7%; responsiveness is 69.4%; assurance is 53.9% and emphaty is 53.5%. These conformity levels are low and its mean in general the animal husbandry service is not satisfactory. Based on the analysis of value, and the need of the public improvement could made on the following areas: a) service which should be priorities (laboratory examination); b) service which the implementation should be maintained (slaughtering house facilities); c) service which is not important but the the implementation is adequate (monitoring of meat outside the slaughtering house); and d) service which in the view of public is not too important but the implementation is too much (physical condition of the office).

Abstrak :
Pupuk merupakan input penting bagi usahatani tanaman pangan dan perkebunan, serta sebagian industri. Pupuk ditataniagakan dengan kebijakan subsidi silang dan konsumen non tanaman pangan kepada petani tanaman pangan. Masalah yang terjadi adalah harga pupuk di tingkat petani berada di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terjadi kelangkaan pupuk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor dan besarnya biaya transaksi pendistribusian pupuk dari PT Pusri pada Lini III ke KUD pada Lini IV untuk jenis penggunaan pertanian tanaman pangan, yang mempengaruhi efisiensi penyaluran pupuk, Kerangka teori yang digunakan adalah teori biaya transaksi. Metoda penelitian menggunakan survei dan wawancara mendalam. Pengolahan dan analisis data menggunakan metoda regresi berganda dan analisis deskriptif sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui, biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk musim tanam 1997/1998 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 16,00 juta (Rp 8 juta per kontrak) dan di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 18,45 juta (Rp 6,15 juta per kontrak). Faktor-faktor -biaya transaksi yang menonjol adalah biaya kontrak pengadaan (Rp 9,03 sampai 10,56 juta) dan biaya adaptasi penyimpangan (Rp 5,43 sampai 6,19 juta). Biaya kontrak pengadaan yang menonjol adalah fee kontrak pengadaan (Rp 5,62 sampai 7,02 juta) dan biaya bunga la-edit pupuk (Rp 2,56 sampai 2,67 juta). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel independen opportunisme (Xl) dan kekhususan assets (X4) signifikan pada alfa 0,01, variabel independen frekuensi kontrak (X2) signifikan pada alfa 0,10, sedangkan variabel independen ketidakpastian atau penolakan DO (X3) dan kompleksitas nilai DO (X5) tidak signifikan. Setiap terjadi kenaikan (penurunan) satu satuan opportunisme, biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk akan meningkat (menurun) sebesar 41.336,5405 satuan. Setiap peningkatan (penurunan) kekhususan assets sebesar satu satuan, biaya transaksi akan meningkat (menurun) sebanyak 0,4774 satuan. Setiap frekuensi kontrak meningkat (menurun) sebanyak satu satuan, biaya transaksi akan berkurang (bertambah) sebanyak 387.706,3368 satuan. Untuk meminimalkan biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk :pertama, meningkatkan efisiensi transaksi distribusi pupuk Kedua, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat banyak dan pers. Ketiga, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti kebijakan subsidi pupuk dengan insentif lain.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau persepsi karyawan Perusahaan terhadap kompetensi perusahaannya dalam aspek peningkatan mutu dan pembelajaran yang diperlukan dalam meraih dan mempertahankan posisi persaingan di era kompetisi yang ketat. Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan mengambil studi kasus pada Perusahaan GUF yang bergerak di bidang engineering, procurement, dan construction anjungan lepas pantai (offshore platform). Sampel diambil secara random sebanyak 110 orang dari 150 orang karyawan. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Learning Organization Profile (LOP) untuk mengukur variabel tingkat penerapan pembelajaran, serta Kriteria Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) untuk mengukur variabel peningkatan mutu. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut digunakan skala model Likert. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa karyawan yang menyatakan pembelajaran telah diterapkan pada sebagian kecil perusahaan sebanyak 30,18%, belum diterapkan sebanyak 28,98%, dan diterapkan pada bagianbagian tertentu sebanyak 22,11%. Selebihnya, sebesar 18,73% menyatakan bahwa pembelajaran telah diterapkan pada sebagian besar dan diterapkan sepenuhnya. Selain itu, karyawan yang menyatakan setuju terhadap peningkatan mutu di Perusahaan GUF sebanyak 48,41% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 39,77%, serta sisanya (11,82%) menyatakan tidak ada pendapat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan rendahnya tingkat penerapan pembelajaran (learning), usaha-usaha yang mengarah pada peningkatan/perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) di Perusahaan GUF masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai perekonomian negara sedang berkembang di Indonesia sektor jasa masih sangat tertinggal. Anggapan yang melatar belakangi penelitian dan penulisan tesis ini ialah ketertinggalan sektor jasa itu. termasuk jasa profesional ( Professional Servicess ) tidak saja dikarenakan belum maju dan berkembangnya keahlian dan keterampilan profesional. Tetapi juga karena kelembagaan organisasi yang mendukung pelayanan jasa profesional belum cukup dapat dihandalkan. lni karena belum meluasnya kesadaran keunggulan bersaing sangat ditentukan oleh "organization capability", sehingga organisasi dipandang sebagai alat saja.

Karena itu tesis ini, usaha melakukan deskripsi permasalahan kelembagaan organisasi kemitraan profesional secara medasar, yaitu berkenaan dengan " Professional Turnover " dari perspektif organisasi. Dengan tujuan agar melalui perspektif itu dapat diungkap berapa besar tingkat "turnover" organisasi kemitraan profesional, apa yang mendorong terjadinya, bagaimana kondisi internal organisasi yang mengalami "turnover" itu, apa yang dilakukan atau dapat dilakukan agar tingkat "turnover" itu dapat ditekan. Sehingga tidak menjadi "emergent system" bagi organisasi kemitraan profesional. Ternyata "turnover" organisasi kemitraan profesional dapat dikatakan sangat tinggi. Dengan Cara perhitungan menggunakan total anggota tahun terakhir penelitian saja munculnya angka 48,0-persen mitra ( Partners ) keluar dan angka 71,0-persen mitra baru. Kalau perhitungan dilakukan menggunakan persentase keluar tiap tahun angka-angka itu akan jauh lebih besar, yaitu 52,0-persen mitra keluar. Sehingga dalam 10-tahun dapat dikatakan tiap organisasi keritraan sudah merupakan organisasi baru sama sekali, karena semua orang baru.

Tingkat "turnover" seperti itu tidak tampak ganjil jika dikaitkan dengan keadaan pasar tenaga kerja profesional di Jakakarta sebagai Iingkungan mikro dari organisasi kemitraan profesional itu di mana surplus penawaran tenaga kerja profesional muncul bersamaan dengan tidak tecisinya sejumlah kesempatan kerja, atau ada jurang kualitas tenaga kerja tersedia dengan kualifrkasi kerja yang tersedia. Di pihak lain pendidikan mitra yang tinggi mendorong tenaga kerja profesional cenderung oportunistik

Internal organisasi kemitraan profesional ternyata masih Iemah terutama pada aspek kapasitas pelayanan dan keseuaian internalnya ( servicess capacity and internal compatibility ). Tetapi dari aspek struktur, komunikasi atau relasi sudah cukup memadai.

Sementara itu pada faktor strategik, ternyata organisasi kemitraan profesional belum sepenuhnya memberikan otonomi yang dibutuhkan kegiatan profesional, masih terdapat tekanan yang mengganggu penyelenggaraan kegitan profesional para mitra. Belum ada sistim imbalan yang berdekatan di antara organisasi sehingga cenderung mendorong tenaga kerja berprilaku kutu loncat, ini terbukti dari jarak penggajian yang begitu besar antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Dan dari segi loyalitas, pada dasarnya di dalam organisasi kemitraan profesional sudah demikian baik.

Abstrak :
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Direktorat Jenderal Cipta Karya dihadapkan pada tantangan tugas-tugas yang semakin berat dan komplek, serta dipacu oleh cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan teknologi, sedangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya masih belum memadai dibandingkan dengan prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu sudah selayaknya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan berlandaskan kepada teori harapan Victor Vroom dan yang pernah diteliti oleh HJ. Bernandin dan Joyce EA. Russell (1993), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah keahlian, kemampuan, sikap dan perilaku. Dan untuk menguji keberartian hubungan keempat faktor tersebut terhadap prestasi kerja digunakan analisis kuantitatif model regresi linier, yang dihitung dari temuan 83 sampel pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan tersebut dapat diterima dengan sangat nyata. Dimana secara parsial telah dibuktikan pula bahwa semakin tinggi tingkat keahlian, kemampuan, sikap yang positif dan perilaku positif, maka semakin tinggi pula tingkat prestasi pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disarankan pentingnya prioritas utama kepada kebijaksanaan pengembangan kemampuan dan sikap, baik kemampuan teknis, kemampuan manajerial, konseptual maupun kebijaksanaan pengembangan sikap pejabat eselon IV yang tercermin dalam budaya kerja yang berorientasi pada prestasi kerja.. Prioritas kedua perlu adanya kebijaksanaan pengembangan pada perilaku dan keahlian para pejabat eselon IV agar terdapat kesesuaian antara perilaku dan keahlian terhadap beban tugasnya sehingga secara bersama-sama dengan program prioritas utama di atas dapat diharapkan meningkatkan prestasi kerjanya.

Abstrak :
Perkembangan penduduk kota Jakarta meningkat sebesar 3,08 %. Berdasarkan analisis bahwa perldraan pertumbuhan jaringan utilitas di bawah tanah meningkat sebesar 72,75 % pada Repelita VII berarti beban BKJS sebagai satu-satunya badan yang mempunyai tanggung jawab koordinasi dan pengeluaran perijinan untuk penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta semakin bertambah berat. Tujuan penelitian ini adalah menelaah kebijaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ditinjau dari aspek kelembagaan dan manajemen termasuk pemilaran mengenai keterlibatan peran serta swasta untuk program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta. Untuk melihat kinerja (performance) BKJS selama ini pelaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah, telah dilakukan survey di wilayah kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan jumlah responden sebanyak 428 orang yang tersebar di 9 Kecamatan. Target populasi lainnya yang diwawancara adalah instansi terkait yang mempunyai program penanaman jaringan utilitas dan aparat Pemda DKI lainnya termasuk aparat BKJS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah harus dilakukan secara profesional, tidak merugikan wasyarakat dan pemborong yang melaksanakan penanaman harus mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh BKJS. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi BKJS didalam mengeluarkan ijin penanaman (IPJS) masih diragukan oleh instansi lainnya terbukti masih diperlukan survey ulang oleh instansi lainnya walaupun Surat ijin sudah dikeluarkan oleh BKJS. Kesimpulan dari studi ini adalah perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BKJS termasuk pola manajemennya sehingga operasional BKJS lebih efisien. Untuk itu peran serta swasta memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan Daerah Manfaat Jalan (DMJ) sebagai tempat terkumpulnya semua jaringan utilitas di bawah tanah.

Abstrak :
Pengembangan kembali pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia dimulai pada tahun 1981 dengan didirikannya PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan, disamping PN Tambang Batubara yang ditunjuk sebagai principal bagi perusahaan kontraktor kerjasama dengan beberapa perusahaan acing untuk Kalimantan. Sampai dengan tahun 1987 baru sepuluh kontraktor yang menandatangani kontrak kerjasama bagi hasil dengan pembagian 13,5 % untuk Pemerintah dan 86,5% untuk kontraktor dengan menanggung semua biaya penambangan.

Kemajuan masing-masing perusahaan tersebut sangat berbeda satu dengan lainnya yang disebabkan oleh perbedaan tuntutan kebutuhan investasi dan biaya-biaya penambangan, pengangkutan, dan pelabuhan yang merupakan faktor-faktor penentu utama dalam menyusun Strategi Pembiayaan dalam investasi dan Pengembangan.

Strategi pembiayaan dalam investasi dan pengembangan pada perusahaan pertambangan batubara akan sangat menentukan kemampuan daya saing dengan terbentuknya suatu Harga Pokok Penjualan yang lebih rendah dari pada pesaingnya.

Secara umum batubara Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan batubara dari negara-negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Afrika Selatan, India, yaitu kandungan belerangnya dibawah 1%. Keunggulan lainnya adalah jarak angkut dari Indonesia ke negara-negara konsumen batubara di wilayah Asia Pasifik seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Philipina, lebih dekat dibanding Australia yang merupakan negara pengekspor batubara terbesar di dunia.

Akan tetapi, sampai dengan tahun 1995 ekspor batubara Indonesia baru 11% dari total kebutuhan batubara yang harus diimpor oleh negara-negara Asia Pasifik atau sebanyak 27,1 juta ton dari 242,6 juta ton, dan hanya 0,8 % dari total kebutuhan impor batubara negara-negara Eropa Barat.

Untuk mengetahui penyebab dan kelambatan tersebut, peneliti mengkaji strategi pembiayaan dalam investasi dan pengembangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dengan mengambil empat sebagai sampel yang kesemuanya memulai usahanya pada tahun 1982 dan merupakan empat besar dari sepuluh perusahaan tersebut.

Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda desktiptif-eksplanasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu : (1) Apa saja jenis investasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh setiap perusahaan dan berapa besar untuk masing-masing jenis yang sama pada setiap perusahaan ?, (2) Apa pengaruhnya terhadap pembentukan harga pokok penjualan serta terhadap laba/rugi operasi ?, (3) Bagaimana perusahaan memperlakukan sentra-sentra biaya yang ada sehubungan dengan keperluan analisis biaya ?.

Dengan menggunakan analisis Strategic Cost Management yang mempunyai tiga tema pokok yaitu : (1) Value Chain Analysis, (2) Strategic Positioning Analysis, dan (3) Cost Drivers Analysis, peneliti niendapatkan pembiayaan dalam investasi dan pengembangan yang tidak efisien.

Peneliti berkesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan batubara di Indonesia masih kurang efektif dalam investasi pengembangan dan tidak efisien dalam pembiayaan, sehingga harga pokok penjualannya masih tinggi dan mengakibatkan kesulitan meningkatkan pasokannya ke pasar dunia. Kondisi itu nampaknya tidak segera diketahui oleh manajemen karena perusahaan masih menerapkan manajemn biaya tradisional yang dikenal dengan manajemen akuntansi biaya.

Untuk memperbaiki keadaan seperti itu, mereka perlu menyesuaikan strategi pembiayaan dalam investasi dan pengembangan baik secara struktural maupun eksekusional agar menjadi lebih efisien dan dapat menekan harga pokok penjualan dalam rangka meraih keunggulan bersaing yang berkesinambungan.

Abstrak :
ABSTRAK industri pemasok produksi pertanian dan perkebunan merupakan industri yang berkembang seiring dengan perkembangan industri pertanian dan perkebunan di Indonesia. Persaingan di antara "produsen cukup tinggi", upersaingan bisa terjadi pada tingkat produsen sarana produksi pertanian dan perkebunan", dan "jaringan distribusi". Kantor Pemasaran Bersama Perusahaan Terbatas Pekebunan Negara (KPB PTPN) perusahaan Badan Usaha Milik Negara merupakan pemain tunggal memasarkan industri minyak sawit komoditi perkebunan, berperan unggul pada kelompok minyak nabati. Memasuki pasar global transparan dengan beragam masalah pemasaran serta pencapaian sasaran pengembangan strategi pemasaran kompetitif dengan negara lain yaitu Malaysia, selain itu jugs komparatif kompetitif dengan kelompok minyak nabati lainnya seperti minyak kedele, matahari, lobak dan kelapa tinggi (kelapa biasa). Pemerintah memberikan kemudahan pengaturan sistem tata niaga minyak sawit dalam dan luar negeri, dikeluarkan Deregulasi Paket Juni 1991 tanggal 3 Juni 1991 tujuan memberi keleluasaan pada, kelompok produsen terutama swasta memasarkan produk domestik maupun ekspor, ternyata deregulasi ini dianggap kurang efektif, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan lagi Paket deregulasi 21 Juni 1996 untuk antisipasi peningkatan daya saing ekonomi Indonesia pada globalisasi dunia, paket tersebut berdasarkan kesepakatan World Trade Organization ONTO), Asean Free Trade Agreement (AFTA), North America Free Trade Agreement (NAFTA), Asean Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk mempermudah tata niaga ekspor minyak sawit. Penelitian ini menganalisis kondisi internal dan eksternal komoditi minyak sawit dan memformulasikan ke strategi pemasaran yang sesuai, melalui metoda analisis strategi pertumbuhan matriks daya tarik industri dan kekuatan bisnis, alternatif strategi pengembangan produk dan pasar, analisis matriks Strength, Weakness, Opportunities dan Threaths (SWOT). Prioritas pasar sasaran jangka pendek dan jangka panjang adalah perkebunan swasta dan asing. Sedangkan pasar sasaran perusahaan perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) proyek pemerintah bidang perkebunan dan proyek tersebut merupakan pasar sasaran potensial untuk dikembangkan masa datang.