Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, namun dalam kenyataannya sering terjadi penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-undang misalnya dengan pemalsuan sertipikat, sehingga terjadi sertipikat ganda sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Pdt/1987. Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Untuk mengetahui keabsahan masing-masing pemilik sertipikat, perlu dilakukan pembuktian dalam hal ini lembaga peradilan dan dalam tesis ini Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 556/K/Pdt/1987.

---

One evidence of land rights is the certificate itself, but in reality often conflict with the land tenure laws, such as by falsifying a certificate, resulting in dual certification as a case who stated in the Supreme court verdict number 556/K/Pdt/1987. Cause of the certificate could be double is because of any intention, by accident and due to administrative error. To determine the validity of their respective owners evidentiary certificate needs to be done in this case, the judiciary and the Supreme court in this thesis with a decision by a number 556/K/Pdt/1987."

"Ventilator mekanik merupakan alat terapi suportif utama untuk pasien kritis dengan kondisi gagal napas yang tidak dapat diperbaiki dengan oksigenasi biasa. Penggunaannya pada pasien dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu invasif dan noninvasif. Kajian terhadap operasional ventilator mekanik baik invasif maupun noninvasif di tiga rumah sakit berbeda yang menjadi lahan penelitian, dapat dikatakann bahwa ventilator mekanik secara invasif merupakan pilihan yang selalu digunakan disarana pelayanan, sebaliknya secara non invasif jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Untuk itu peneliti membuat formula penilaian resiko operasional ventilator mekanik invasif yang masih menjadi pilihan dalam pelayanan pasien kritis di intensive care unit (ICU) rumah sakit.

---

Mechanical ventilator is a main tool for the supportive treatment of critical patients with respiratory failure condition that cannot be repaired with normal oxygenation. Its use on patients can bem performing in two ways: invasive and noninvasive. The study on mechanical ventilator operation both invasive and noninvasively at three different hospitals which became research field, can be said that the invasive mechanical ventilator is a choice that is always used in the service facility; otherwise a non-invasive is rarely even never performed. For that reason researcher create a formula of invasive mechanical ventilator operational risk evaluation which is still an option in the service of critical patients in intensive care units (ICU) of hospital."

"Pendahuluan. Kajian Infrastruktur Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan ini mengacu kepada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib bertujuan untuk mendapatkan persepsi kesiapan stakeholder dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional, Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk, Regulator/Kementerian Kesehatan, Pabrik Alat Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebelum draft pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dihasilkan suatu usulan berupa pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan. Metode. Menggunakan kerangka konsep yang dijabarkan dalam rancangan penelitian berupa post test onlym tanpa control dengan jenis penelitian secara kualitatif dengan definisi operasional yang berisi pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada stakeholder sebagai subjek penelitaan untuk pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam menggunakan formulir sebagai instrumen penelitian kemudiaan data diolah, dikelompokkan, dianalisis dengan interprestasi, triangulasi dan flow chart kemudian dibahas dengan bembandingkan hasil penelitian dengan kepustakaan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis tentang Pemberlakuan SNI alat Kesehatan segera dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dimulai dari peralatan yang berteknologi sederhana sampai sedang dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan manfaat (safety, quality, efficacy) alat kesehatan impor dan ekspor yang beredar di Indonesia. Usulan Pedoman Teknis tentang Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan dengan memperhatikan ketersedian Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti Laboratorium Uji Produk Lingkup Alat Kesehatan yang terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alat Kesehatan yang terakreditasi.

---

The Infrastructure Study of Medical Device Indonesia National Standardization (SNI) Application referred to National Standardization Guidance (PSN) No.301 on Indonesia National Standardization application mandatory in order to get perception of stakeholder preparation such as National Standardization Agency of Indonesia, Testing Laboratory of medical device product, Product Certification Institution, Regulator/Ministry of Health, Domestic Manufacture of Medical Device, Government Hospital, Private Hospital before Technical Guidance draft of Medical Device SNI application is formulated by Ministry of Health. Draft proposal of technical guidance of medical device SNI application is produced.

Method. Using concept frame which is described in research design such as post test only without control with research kind qualitatively by operational definition contain research questions which directed to stakeholder as research subject for collecting data through documentation study and interview using form as study instrument and than the data is grouped, analyzed by interpretations, triangulation and flow chart after that discussed by comparative the result of research by library.

Result. The research showing that technical guidance of medical device SNI application must be formulated directly by Ministry of Health be began from simple to middle technology in order to make sure the safety, quality and efficacy import and export medical device that distributed in Indonesia. The proposal of technical guidance of medical device SNI application by paying attention about the supply of the available compatibility assessment institution such as accredited medical device scope product test laboratory and accredited medical device scope product certification institution."

"Pendahuluan: Program Pendidikan Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK) rnerupakan Salah satu program Kementrian Kesehatan dalam rangka akselerasi peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesiaiis di Indonesia. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti keterbatasan waktu, besar dan bervariasinya data yang harus diolah untuk dapat memutuskan calon penerima bantuan biaya pendidikan. Sistem Bantu Keputusan dibutuhkan untuk menunjang, pelaksanaan program. Dengan sistem ini pihak pengambil keputusan dapat lebih mudah menentukan calon peserta penerima biaya bantuan pendidikan, sehingga persoalan pemerataan dan pelayananaspesialis di daerah dapat teratasi, setidaknya dalam hal penempatan atau penugasan. Metode: penelitian ini mencari dan membandingkan tentang kebijakan tentang standar peraiatan medis yang ada dengan Modul Perididikan Spesialis Berbasis Kompetensi dalm rangka penetapan variabcl sarana. Dikembangkan sebuah sistem bantu keputusan Program ,Pemberian Bantuan Pendidikan, dengan cara mernbandingkan variabel ketenagaan rumah sakit dan. sarana yang ada di dalamnya dengan kebijakan dan standar yang berlaku. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa sistem beljalan dengan baik, memberikan kemudahan dan sangat membantu dalam penerapan proses seleksi calon peserta penerima bantuan pendidikan. Sistem secara logika memberikan hasil lebih baik bila djbandingkan dengan pekerjaaa manual. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan menambah variabel status peserta sebagai pembanding tambahan, dikarenakan adanya kebijakan otonomi daerah.

---

Introduction: Competency-Based Specialist Education Program (PDSBK) is one of the Ministry of Health program in order to accelerate improvement of access and quality of specialist medical services in Indonesia. During implementation of the program, there are several obstacles that must be faced, limited time, a large and varied data that must be processed in order to decide the candidate receiving tuition assistance. Decision support system is needed to support program implementation. With this system, the decision maker can easily determine the cost of potential participants receiving educational assistance, so the issue of equalization and specialist services in the remote area can be resolved, at least in terms of placement.

Method: this research explores and compares the policies of the existing standards of medical equipment specialist with the Competency Based Education Modules in order to achieve facility standard variables Developed a Decision support System. Program, by comparing the hospitals resource, manpower and facilities- variable -with current policies and standards.

Result: the results showed that the system is running well, provide simplicty and very helpful in the selection process. The logical system gives better results compared to manual work. Completion can be done by adding an assessment on the status of participants and participant status variables, due to the regional autonomy policy."

"Permasalahan: Tesis ini merupakan dokumentasi ilmiah kegiatan perancangan dan pembuatan, serta implementasi manual instruksi prosedur pengujian keselamatan kelistrikan rumah sakit yang didasarkan riset terhadap sistem kelistrikan terinstalasinya. Tujuan: Penelitian bertujuan memperoleh pengujian yang lengkap yang merekornendasi nilai ambang-keselamatan kelistrikan untuk tegangan, arus, dan tahanan berdasarkan standar intemasional National Electrical Code (NEC) dan beberapa standar negara maju, Seperti: publikasi National Fire Protection Association (NFPA), dan standar Association For Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) yang diadaptasi dengan kondisi kelistrikan Indonesia. Metode Penelitian: Menggunakan penelitian kuantitatif yang didukmmg studi litcratur dan pengujian laboratorium, kemudian dilakukan penelitian kualitatif untuk menguji implementasinya. Hasil penelitian ini berupa langkah-langkah pengujian, disain rangkaian-bantu uji, saran tentang instrurnen-bantu uji yang dibutuhkan, pedoman nilai-nilai ambang kwelamatan kelisuikan untuk sebuah penyelenggaraan pengujian keselamatan kelistrikan di RS, tersusun dalam sebuah manual instruksi yang kompak.Kesimpulan/Saran: Prosedur pengujian keselamatan kelistrikan yang didasarkan pada elaborasi standar internasional dengan kondisi kelistrikan di Indonesia hasil penelitian ini memiliki kriteria: handal, lengkap, luas cakuparmya, mampu-terap di unit yankes di Indonesia. Penelitian lebih lanjutnya, penulis berencana mcmbuat prosedur dan hasil pengujian dalam bentuk virtual dengan menggunakan perangkat lunak LabView® agar dapat bcrintegrasi dengan sistem informatika rnedis rumah sakit.

---

Problem statement: This thesis is intended as a scientific documentation of activity in designing, realizing and implementing of the instruction manual of the Electrical Safety Test Procedures for Hospitals which based on conditionality research of electrical system installed.

Purpose: this study is to invent the comprehensive testing that recommended safety limits of voltage, current, and resistance which based on intemational standard: National Electrical Code (NEC) and several standard that used by developed countries, such: National Fire Protection Association (NFPA) publications, and Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) which adapted with condition of electrical system in Indonesia.

Researh Methodology: is quantitative, supported by litatature study and laboratory test, afterward qualitative methodology being conducted to test their implementation.

Results: The results of thc study are: testing steps, design of circuit-tests, sugestion of instrumentations for testing-aid and recomendation of safety-limit for conducting electrical safety test in hospitals. Their arranged bein the form of compaq instruction manual.

Conclusion/Recommendations: The electrical safety test procedures for hospitals wich based on elaborated intemational standard with Indonesian electrical system conditions that be produced by this research become established having criteria: reliable, comprehensive and aplicable on healthcare units all around Indonesia. The extensive research, author have plan to make test procedures and results in virtual form by using LabView® software with purpose to integration with hospital medical infonnatics system."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta per meter, namun mereka meminta dengan harga Rp 60 juta per meter Kendala utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan mass Rapid Transit ini yaitu sering kali tidak berhasilnya menggunakan pembebasan atau pelepasan hak yang disertai dengan penentuan ganti rugi yang sesuai atau disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode ekspalnatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai dasar penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017 ini hakim mendasarkan putusan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, apabila terdapat keberatan dari masyarakat diajukan paling lama 14 empat belas hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, hal tersebut tidak tepat dikarenakan Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT ini telah dimulai sebelum adanya Undang-Undang Pengadaan Tanah tersebut, ketentuan yang harusnya dipergunakan adalah dipergunakan adalah ketentuan Perarturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the determination of compensation in land procurement for building the Mass Rapid Transit in South Jakarta Administration City. landowners asked for a price above what is proposed by the independent appraisal team for the land procurement. The market price is based on the Tax Object Selling Value which is IDR 30 million per metre, but they asked for IDR 60 million per metre. The main obstacle in land procurement for building the Mass Rapid Transit is a failure in the disposal of rights with determination of compensation which is suitable or agreed by the holders of land rights and the party who needs land. The method used in this research is an explanatory method which is intended to provide the data as accurate as possible. In Supreme Court Decision No. 2544 K Pdt 2017, the judge bases the verdict with Law No. 2 Year 2012 concerning Land Procurement for the development for public interest. When there is an objection from people, it is submitted no later than 14 fourteen days after the result of deliberation for determining compensation. It is not proper since the land procurement process for development of MRT has been started before the entry into force of the Law of Land Procurement. The used provision should be Presidential Regulation No. 36 Year 2005 concerning land procurement for the implementation of development for public interest."

"Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini menemukan sengketa tumpang tindih overlapping bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah KINAG. Sengketa semacam ini sering terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 327/B/2017/PT.TUN.JKT dalam memutus kasus tumpang tindih overlapping belum sepenuhnya konsisten. Selain itu terhadap pihak yang memiliki sertipikat yang telah dibatalkan dalam putusan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena perolehan tanahnya tidak dengan itikad baik. Sedangkan dipihak pemilik tanah bekas tanah KINAG yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik, memperoleh perlindungan hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah mereka setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Land reform that begins with the enactment of Law No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles should be implemented consistently in accordance with the goals and interests of the people and the state. Such reforms include the implementation of land registration, which aims to obtain a land title certificate. In practice, ownership of a land titling certificate that is valid as a strong evidentiary instrument is not always free from claims from other parties who reject the ownership of the certificate. The author in this study has found the case of overlapping Freehold Title with ex KINAG land. Such disputes often occur in the community, raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data.

Based on this study, the author has concluded that the Decision of Bandung State Administrative Court Number 13 G 2017 PTUN.BDG jo Decision of the State Administrative High Court of Jakarta Number 327 B 2017 PT.TUN.JKT in deciding overlapping cases has not been fully consistent. Furthermore, the party who has the certificate that has been canceled in the decision does not get the legal protection as it should because the acquisition of the land is not in good faith. In the case of former landowners of KINAG land acquiring and controlling the land in good faith, obtaining legal protection by the issuance of a certificate of title to their land after fulfilling the provisions set out in law."

"ABSTRAKAnalisis Pengalihan Hak Garap Berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017Pembimbing : Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. Pengalihan hak garap seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada prakteknya dapat beralih tanpa melalui prosedur hukum yang jelas karena ketentuannya tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tanah yang berlaku sehingga sering menimbulkan sengketa-sengketa tanah di pengadilan. Pengalihan hak garap dilakukan dengan cara oper alih garapan yaitu si penggarap awal akan menerima ganti rugi terhadap tanah garapan yang dialihkan tersebut kepada penggarap lain. Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 menerangkan tentang pengalihan hak garap diatas tanah negara yang dikelola oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Desa Pamijahan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor yang mana bersifat tertulis, memiliki dasar hukum, serta berkaitan dengan legalitas status tanah dan perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia dalam rangka untuk menemukan landasan teoritis mengenai konsepsi hak garap untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah yang dilekati dengan hak garap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Pengalihan hak garap berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 adalah sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang dituangkan dalam akta di bawah tangan tanpa ada pengalihan kepemilikan tanah karena berupa tanah negara yang mana tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan.

---

ABSTRACT The Analysis of Transferring Rights of Arable Land Based on Deed of Arable Land transferring Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017Counsellor Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. The transfer of arable rights should be done in accordance by provision of applicable regulations. However, in practice it can be transferred without going through proper legal procedures because the provisions are not contained in the prevailing land legislation so that often cause land disputes in a court. The transfer of arable rights is done by a way of an expropriated which the early owner will receive compensation for the transferred land to another owner. The Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 explains about the transfer of arable rights on a state land that is managed by the Ministry of Environment and Forestry of The Republic of Indonesia in Pamijahan Village, Gunung Sari Sub district, Bogor Regency which is characterized written, has a legal basis, and relate to the legality of the status of a land and the agreements set forth in Indonesian law in order to find the theoretical foundation on the conception of arable rights for the achievement of the public welfare, legal certainty, and legal protection of the land which is attached by the arable right. This research uses normative juridical method with the research typology using explanatory. The transfer of arable rights based on Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 is legal under article 1320 of Indonesian civil code based on a written agreement by the parties set forth in a private deed without any transfer of land ownership due to in the form of state land that cannot be transferred or traded. "

"ABSTRAKDalam era kompetitif di masa kini, institusi pelayanan kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya, perlu menerapkan sistem akuntansi yang baik dengan menciptakan efisiensi biaya. Salah satu metode dalam penghitungan analisis biaya satuan yang dapat digunakan adalah Activity-based costing (ABC).Penelitian ini merupakan studi kasus evaluative yang dikaji secara deskriptif. Metode analisis biaya yang dipakai adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Rujukan metodologi yang dipakai adalah Activity Based Costing.Hasil perhitungan unit cost pemeriksaan CT Scan pada RSUD Pasar Rebo menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tarif standar layanan CT Scan sebagaimana ditetapkan melalui Pergub DKI Jakarta No. 117 Tahun 2012. Namun, pada RSUD Cengkareng, sebagian pemeriksaan menunjukkan angka yang lebih tinggi.

---

ABSTRACTIn the present competitive era, health care institutions in general and hospitals in particularly, need to implement a good accounting system. One method in calculating the unit cost analysis that can be used is Activity-Based Costing (ABC).This study is an evaluative case study that assessed descriptively. The method used is the cost analysis of qualitative and quantitative methods. Reference methodology used is Activity Based Costing.The results of the calculation of unit cost by activity based costing method for a CT Scan examination at Pasar Rebo Hospital showed a lower rate than the standard rate of CT Scan service as determined by regulation of Jakarta’s Governor No. 117 Year 2012. However, Cengkareng Hospital showed a higher rate in part of the CT Scan examination. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan variasi nilai kuat arus tabung terhadap kejelasan anatomi tulang wajah dan dosis radiasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Data diambil dari empat variasi penggunaan nilai arus tabung (mA) 200 mA, 150 mA, 100 mA dan 50 mA dengan parameter yang lain konstan. Dosis radiasi diukur dengan CTDI. Gambar dinilai oleh responden yang terdiri dari 20 (duapuluh) Dokter Spesialis Radiologi yang tidak menyadari tentang pengaturan kuat arus tabung pada gambar yang dihasilkan. Kualitas gambar dianalisis dengan metode skoring pada 8 (delapan) kriteria anatomi. Palatum, struktur trabekula tulang dan kortex, sinus paranasal, dinding orbita lateral dan medial, orbital roof dan orbital floor, zygomatic, nasal cavity dan ethmoid dinilai dengan skor 1 jika tidak jelas, skor 2 jika jelas dan skor 3 jika sangat jelas. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada keempat kelompok dalam menentukan kejelasan anatomi tulang wajah berdasarkan sistem skoring yang digunakan dalam penelitian ini. Dosis radiasi dari penilaian CTDI menunjukkan bahwa dosis dapat dikurangi sebesar 75% pada penggunaan kuat arus tabung 50 mA atau 11,40 mGy dari arus protokol standar 200 mA atau 45,61 mGy. Hal ini sangat penting untuk mengurangi resiko kebutaan pada lensa mata.

---

The purpose of this study was to analyze the differences in the variation of tube current of the clarity of the facial bones anatomy and radiation dose. This research is an experimental study. Data were taken from four variations use the value of tube current (mA) 200 mA, 150 mA, 100 mA and 50 mA with the other parameters constant. CTDI measured radiation dose. Images assessed by respondents consisted of 20 (twenty) Radiology Specialists who are unaware of the settings on the tube current of the resulting image. The image quality was analyzed by the method of scoring in 8 (eight) anatomical criteria. Palate, structure of trabecular bone and cortex, paranasal sinuses, lateral and medial orbital wall, orbital roof and orbital floor, zygomatic, nasal cavity and ethmoid assessed with a score of 1 if it is not obvious, a score of 2 if it is clear and score 3 if very clear. There is no significant difference in the four groups in determining the clarity of the facial bones anatomy based on the scoring system used in this study. Radiation dose from CTDI assessment showed that the dose can be reduced by 75% in the use of tube current of 50 mA or 11.40 mGy of 200 mA current standard protocol or 45.61 mGy. It is very important to reduce the risk of blindness in the eye lens."