Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengaturan sector pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai (studi pada perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga). Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan public, teori formulasi kebijakan public dan teori retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif, dan metode pengumpulan data studi literature/dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini mencakup tahapan formulasi kebijakan yang dijabarkan oleh Budi Winarno, yakin tahap pemahaman permasalahan, tahap penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan berdasarkan kriteria yang dikemukakan Joko Widodo dan tahap penetapan kebijakan, model formulasi kebijakan pengaturan sector pariwisata di Mentawai merupakan model proses dan berdasarkan dinamika perumusannya merupakan model elit.

---

ABSTRAK
This research discusses the policy formulation of recreation and sport fees in Mentawai Regency. Researcher used publicpolicy theory, publicpolicy formulation theory and local user fees and charge theory. This research used post-positivist approaches with qualitative method, which are in-depth interviews and documentary studies. This research covers the stage of policy formulation proposed by Budi Winarno, defining problem stage, agenda setting, the selection criteria for the determination of policy alternatives and policy determination stage. Based on Policy Formulation Model, this regulation is part of policy by a process and if we related to the dynamics of the formulation this regulation is an elite models.

Abstrak :
Sistem kerja yang baik seperti pengaturan proses kerja yang memperhatikan keserasian antara pekerja, bahan/ material dan peralatan menentukan berjalannya suatu perusahaan. Antara pekerja, bahan/ material dan peralatan yang digunakan mempunyai suatu tingkat risiko tinggi keselamatan kerja yang berasal dari bahaya yang tidak dikendalikan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. CITIC Seram Energy Limited sebagai operator minyak dan gas bumi pada area Seram Blok Non Bula mempunyai bahaya dan risiko keselamatan kerja dalam menjalankan operasinya. Usaha untuk mengatasinya adalah melalui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dikembangkan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penelitian dilakukan untuk menganalisis SMK3 CITIC Seram Energy Limited dan menemukan faktor-faktor berpengaruh terhadap sistem manajemen CITIC Seram Energy Limited. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana fokus dari penelitian adalah pelaksanaan SMK3 CITIC Seram Energy Limited dan wilayah penelitian adalah lapangan CITIC Seram Energy Limited. Disimpulkan bahwa CITIC Seram Energy Limited belum berjalan dengan optimal dan berdasarkan faktor-faktor berpengaruh maka faktor komitmen belum berjalan dengan baik berupa masih adanya perilaku kerja tidak aman oleh operator, belum adanya tenaga ahli HSE seperti Safety Spesialist yang dapat memberikan masukan ke HSE Manager, koordinasi pelaporan yang belum berjalan dengan baik dan belum adanya bentuk awareness dalam pelatihan behavior demikian juga faktor inspeksi tempat kerja belum berjalan dengan baik berupa kurang optimalnya peran tenaga HSE CITIC Seram di lapangan yang mampu menangani seluruh area kerja CITIC Seram yang luas. Sedangkan faktor berpengaruh lainnya seperti faktor komunikasi dan komite K3 serta pengawasan keselamatan kerja telah berjalan dengan baik. Berdasarkan keadaan tersebut maka pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus dioptimalkan melalui perbaikan komitmen seperti pemberian sangsi yang tegas bagi pekerja yang melanggar ketentuan keselamatan kerja dan award bagi yang mematuhi, penambahan peran safety spesialist berfungsi konsultatif, pembuatan suatu prosedur pelaporan data HSE yang sistematis dan pemberian pelatihan behavior bagi pekerja, peningkatan komunikasi, peningkatan komite K3 dan perbaikan inspeksi tempat kerja seperti penambahan personil HSE di lapangan serta peningkatan pengawasan tenaga kerja.

---

Good working systems such as setting work processes noticed harmony between labor, materials / material and equipment to determine the passage of an enterprise. Between labor, materials / materials and equipment used have a high level of risk from safety hazards. CITIC Seram Energy Limited as operator of oil and gas in the area Seram Non-Bula Block has hazards and safety risks in the course of operation. Attempts to overcome this is through the Occupational Health and Safety developed by Health and Safety Management System. The study was conducted to analyze Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited and found these factors affect the Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited. The research uses descriptive qualitative approach where the focus of the research is the implementation of Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited and the study area is the field of CITIC Seram Energy Limited. It was concluded that CITIC Seram Energy Limited has not run optimally and based on these factors influence the commitment factor has not been going well in the form of the persistence of unsafe work behavior by the operator, not have the expert?s role such as Safety Specialist to provide input to the HSE Manager, the coordination reporting that has not been going well and there is no awareness in the form of training as well as behavior, workplace inspections factors not run well in the form of less optimal role CITIC Seram HSE personnel in the field are capable of handling the entire work area CITIC Seram wide. While other influential factors such as communication and committees factors K3 and safety oversight has been going well. Under these circumstances it is in the implementation of safety management systems and health should be optimized through improved commitment as giving strict sanctions for employees who violate safety rules and the award for comply with, the addition of specialist safety function consultative role, creating a procedure of systematic data reporting HSE behavior and providing training for workers, improved communication, increased committees K3 inspection and repair work such as the addition of HSE personnel in the field as well as increased labor inspection.

Abstrak :
ABSTRAK
Kecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaan pertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkan dapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudian menjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauh tertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampu mewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkan bahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong.

Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian dan Sabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan di Entikong,.

Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjal pada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataan program-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunan yang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasi anggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu ada pembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan, hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.

---

ABSTRACT
Sub district of Entikong is a region which had been decided as Center for National Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border area and security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia, neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to be development pilot projec of area, subsequently, it may become reference for other PKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area, in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) in Indonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that development having been implemented there it had not be able to manifest growth and equality spirit, and even there are some isolated villages.

To find out problem resulting in the delay growth at Entikong and surrounding, it had been conducted research with qualitative and interview approach by identifying variable influencing policy implementation process by both Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables, wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of development policy implementation at Entikong, as well as solution of them.

Study results had indicated that process of policy implementation is hampered with cross collision policy, no standard guidance for arranging developmental program in site, partial developmental program implementation, less integration and inconsistency as result of spread budged allocation and varied-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines, from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at border area through both inter institution interaction model and budgeting technique.

Abstrak :
Dalam dunia manajemen proyek, selain mengelola satu proyek besar, terdapat juga proyek-proyek kecil yang berjalan secara simultan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, masalah utamanya adalah bagaimana mengelola sumber daya terbatas dan memperbaharui prioritisasi proyek berkelanjutan. Sehingga perlu bagi perusahaan untuk dapat membangun kebijakan dalam mengelola multi proyek. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan multi proyek khususnya dalam mengelola produktivitas penyelesaian tugas-tugas perekayasaan. Untuk membuat keputusan yang tepat, membangun kebijakan harus berbasis pada resultan dari proses sebab dan akibat, sehingga memerlukan model sistem dinamis untuk memahami perilaku yang kompeks. Hasil dari model sistem dinamis adalah memberikan rekomendasi untuk pengelolaan manajemen multi proyek. ...... In the world of project management, there are single large projects to manage as well as those with small projects running simultaneously thus introducing higher levels complexity. The main problem is how to manage lack of resources and continuously update the prioritization of project. Therefore a company will need to be able to develop policies for managing multiple projects. This paper aims to identify factors that enhance multi project management especialy in managing productivity to complete engineering tasks. In order to make the right decisions, policy development should be based on resultant desired cause and effect processes requiring dynamic system modelling for understanding complex behaviour. The outcome of dynamic modelling is to provide policy recomendations for managing complex multi project operations.

Abstrak :
Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan. ......A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects.

Abstrak :
Komunikasi tim proyek yang efektif merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan proyek. Kesuksesan sebuah proyek, salah satunya ditunjukkan dari pengendalian kinerja waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh faktor-faktor efektivitas komunikasi dan cara pengelolaannya terhadap kinerja waktu proyek. Penelitian ini dikhususkan pada proyek-proyek yang dikerjakan di PT X. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode descriptive exploration, yaitu hasil survey berupa wawancara dan kuesioner kepada pakar dan responden. Analisa data deskriptif dan analisa korelasi didapat untuk melihat prioritas factor ranking dengan program SPSS. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat faktor-faktor komunikasi yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek dan cara pengelolaan faktor-faktor tersebut sehingga menjadi efektif. ......Project team communication is a vital process to effectively achieve project success. One of project success criteria is good time performance. This research established specific objectives based on the hypothesis that the good time performance of a project is positively correlated with the effectiveness of the project team's communication. The methodology in this research consisted of questionnaire development, data collection and analysis. The ensuing statistical analysis of questionnaire responses identified critical communications and time performance used in validating the research hypothesis. The benefits gained from this research are significant. The understanding of the identified communication factors provides a framework for project participants to develop strategies for improving communication effectiveness. Therefore, effectively managing these factors of communication in practice can improve the project performance.

Abstrak :
Pada pembangunan jalan raya di kota Kupang Nusa Tenggara Timur, sering terjadi kenaikan biaya yang disebabkan oleh lemahnya sistem persediaan bahan, oleh karena itu perlu untuk meneliti faktor-faktor risiko dalam sistem persediaan bahan yang mempengaruhi kinerja biaya proyek. Penelitian yang dihasilkan menggunakan metode AHP menunjukkan bahwa ada 11 faktor risiko tinggi, 16 faktor risiko menengah, dan 26 faktor risiko rendah, yang kemudian di lakukan pencegahan dan tindakan korektif yang direkomendasikan oleh para ahli. ......On highway construction in the city of East Nusa Tenggara Kupang, often occurs cost overruns that caused by weak of material inventory system, therefore it is necessary to research the risk factors in material inventory system that influences project cost performance. The research resulting using AHP method show that are 11 high risk factors, 16 medium risk factors, and 26 low risk factors, which then in the doing preventive and corrective actions that are recommended by experts.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang merupakan lembaga kesekretariatan dari Dewan Ketahanan Nasional. Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dihadapkan pada kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi status kelembagaan Setjen Wantannas tidak relevan dan belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan kelembagaan pemerintah kekinian. Sementaran di sisi lain, unsur-unsur organisasi Setjen Wantannas juga masih mengalami beberapa permasalahan pada tataran dimensi struktural.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis: a. dimensi struktural Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berlaku saat ini; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku saat ini; dan c. kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke depan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Setjen Wantannas saat ini masih diliputi permasalahan kelembagaan yang mendasar yaitu kebijakan kelembagaan yang tidak harmonis hingga berdampak kepada fragmentasi dan overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi internal maupun dengan kementerian/lembaga terkait. Ditinjau dari sisi pendekatan tujuan, efektivitas organisasi Setjen Wantannas sudah cukup baik. Namun, dari sisi pendekatan sistem, efektivitas organisasi Setjen Wantannas masih tergolong rendah. Selain itu, kebijakan restrukturisasi organisasi Setjen Wantannas pada prinsipnya terbagi dua yaitu restrukturisasi skala besar (perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional) dan restrukturisasi skala kecil (penataan organisasi Biro di lingkungan Setjen Wantannas). Restrukturisasi skala besar memerlukan upaya yang cukup berat dan waktu yang panjang mengingat restrukturisasi tersebut terkait dengan pembahasan RUU Keamanan Nasional. Untuk itu, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, maka pada jangka pendek restrukturisasi difokuskan pada penataan kembali unit organisasi Biro. Penataan organisasi Biro masih cukup relevan mengingat perubahannya hanya membutuhkan penyesuaian kebijakan kelembagaan di tingkat Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Presiden.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the organizational restructuring of the Secretariat General of the National Security Council which is an agency secretariat of the National Security Council. Organization of the Secretariat General of the National Security Council faced with a dilemma condition. On the one hand the institutional the Secretariat General of the National Security Council is irrelevant and not yet fully adopted the policy of the present government institutions. While on the other hand, the elements of the organization Secretariat Wantannas also still having some problems at the level of structural dimensions.

This study aimed to analyze: a. structural dimensions of the Secretariat General of the National Security Council that apply today; b. the effectiveness of the implementation of the tasks and functions of the Secretariat General of the National Security Council with the organizational structure and working procedures that apply today; and c. organizational restructuring policy of the Secretariat General of the National Security Council in the future.

This study used a qualitative approach to data collection methods such as literature studies, interviews, and focus group discussion. Based on the results of the research, organizational structure of the Secretariat General of the National Security Council is still covered fundamental institutional problems. The institutional policies that are not in harmony impact the fragmentation and overlapping of tasks and functions between internal organizational units and with the ministry / agency. Viewed from the side of the goal approaches, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council has been quite good. However, in terms of system approach, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council is still relatively low. In addition, the policy of restructuring the organization of the Secretariat General of the National Security Council was divided in two types. Large-scale restructuring (changes into the National Security Council) and small-scale restructuring (Bureau organizational management within the Secretariat General of the National Security Council). Large-scale restructuring require long time efforts considering the restructuring related to the discussion of the National Security Bill. Therefore, in order to be effective governance, then in the short term restructuring is focused on the realignment of the Bureau organizational unit. Organizing Bureau still quite relevant given the changes only require adjustments in the level of institutional policies Secretary General with the approval of the President.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN (studi kasus tahun 2013). Tujuannya adalah untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan berdasarkan prinsip dan komponen anggaran berbasis kinerja. Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akan dilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran di LAPAN tahun 2013, karena prakteknya baru sebatas berpedoman pada peraturan dan pedoman yang ada, dan masih mengindikasikan adanya praktek anggaran tradisional.

---

ABSTRACT
This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (case study, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance based budgeting which has been applied based on principle and component performance-based budgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementation of performance based budgeting. The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative data collection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literature study. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration and analysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting in LAPAN. The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting has not been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPAN in 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, and still indicating a traditional budget practices.;This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (case study, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance based budgeting which has been applied based on principle and component performance-based budgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementation of performance based budgeting. The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative data collection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literature study. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration and analysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting in LAPAN. The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting has not been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPAN in 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, and still indicating a traditional budget practices.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACT
Artisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.

This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation