Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungan risiko terkait dengan bentuk pertanggungan risiko yang diberikan kepada notaris oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung pada suatu produk asuransi berupa asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini berupa terdapat berbagai risiko yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang profesional terutama berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada notaris atas kesalahan serta kelalaian yang dilakukannya. Kemudian atas risiko tersebut yang dimiilki oleh notaris terdapat suatu produk asuransi berupa asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi yang dapat mengalihkan risiko-risiko tersebut kepada penanggung. Dengan adanya pengalihan risiko yang dilakukan, terdapat suatu hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai bentuk pertanggungan atas risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pertanggungan tersebut melingkupi jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi pada asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan teori hukum positif yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa terhadap risiko yang dimiliki oleh notaris yang sebagaimana terdapat pada beberapa putusan pengadilan dapat ditanggung oleh perusahaan asruansi sebagai penanggung pada asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Lebih lanjut bahwa penanggung memberikan suatu perlindungan hukum berupa dapat dipertanggungkannya risiko-risiko yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Risiko tersebut berkaitan dengan adanya tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris terhadap klien atau pihak ketiga lainnya. Oleh karenanya saran yang dapat penulis berikan adalah dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris khususnya penggunaan serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris serta meningkatkan kesadaran notaris mengenai pentingnya penggunaan asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. ......This tesis discusses about the risk coverage related to a form of risk coverage which given to a notary by an insurance company an a gurantor for an insurance product in the form of professional liability insurance for notary. The problem in this thesis formulated from various risks that notary has in carrying out on his profession as a professional, especially related to claims for compensation submitted to a notary for the mistakes or negligence that he has commited. Then for these risks owned by a notary there is an insurance product in the form of professional liability insurance that can transfer those risks to the insurer. With the transfer of risk carried out, there is one thing that must be considered, regarding the form of risk coverage provided by the insurance company as the insurer. The legal protection covers the types of several risks that insured by the insurance company in professional liability insurance for notary. The research method that used in this thesis is normative juridical by examining various phenomena and existing legal facts. This research is a descriptive analysis where research is carried out using various statutory regulations by relating them to positive law theory which will be examined based on the problems studied. The results of the research in this thesis are in the form of the risks that are owned by a notary which found in several court decisions, can be borne by insurance companies as guarantors for professional liability insurance for notary. Furthermore, the insurer provides legal protection in the form of being able to insure against the risks borne by a notary in carrying out his professional position. This risk is related to the legal responsibility of a notary against a client or other third party. Therefore, the advice that the author can give is the formation of a law and regulation relating to legal protection for notaries, especially the use and application of professional liability insurance for the notary profession and increasing awareness of notaries regarding the importance of using professional liability insurance for notary for the notary profession.

Abstrak :
Sebagai ujung tombak dari pemasaran produk asuransi, agen sebagai tenaga pemasar kerap kali melakukan tindakan misrepresentasi berupa membuat perubahan terhadap ilustrasi produk asuransi, memaparkan pernyataan yang menyesatkan kepada nasabah, dan memberikan perbandingan yang tidak benar terkait dengan dengan polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi lain. Skripsi ini membahas mengenai sebab dan wujud tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh agen dalam memasarkan produk asuransi dengan manfaat proteksi dan investasi yang memiliki kompleksitas tinggi atau asuransi jiwa unit link. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengimplementasikan pendekatan pada ketentuan normatif berupa undang-undang dan peraturan terkait lainnya dengan menggabungkan unsur empiris berupa fakta-fakta yang dihimpun melalui melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan asuransi, ex-agen asuransi, dan nasabah pengguna produk asuransi jiwa unit link. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Key Performance Indicator yang tidak menekankan unsur etik dan hanya mementingkan target penjualan yang berpengaruh pada besaran nilai komisi yang disebabkan oleh ketimpangan persentase penerimaan komisi, merupakan faktor utama tindakan misrepresentasi dilakukan. Dengan demikian, walaupun terdapat larangan dan ancaman penjatuhan pidana terhadap agen melalui Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya, tindakan misrepresentasi berpotensi untuk tetap dilakukan apabila perusahaan tidak meninjau kembali kebijakan dan mekanisme kinerja agen dalam memasarkan produk asuransi. ......As the spearhead of insurance product marketing, agents as marketers often commit acts of misrepresentation in the form of making changes to insurance product illustrations, presenting misleading statements to customers, and providing untrue comparisons related to life insurance policies with other insurance companies. The purpose of this thesis is to discuss the causes and forms of misrepresentation committed by agents when they market insurance products with protection and investment benefits that are complex like unit-linked life insurance products. The research method used in this thesis is a normative-empirical legal research method that implements an approach to normative provisions in the form of laws and other related regulations by combining empirical elements in the form of facts collected through interviews conducted with insurance company management, ex-agent, and a customer who use unit-linked life insurance products. The results obtained from this research are that Key Performance Indicators that do not emphasize ethical elements and are only concerned with sales targets that affect the amount of commission value caused by inequality in the percentage of commission receipts is the main factor in misrepresentation actions carried out by agents. Thus, although there are prohibitions and threats of criminal sanctions against agents through the Insurance Law, Financial Services Authority Regulations, and other related regulations, acts of misrepresentation have the potential to continue if the company does not review the policies and mechanisms of agent performance in marketing the insurance products.

Abstrak :
Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung. ......The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured.

Abstrak :
Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis.  ......Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method.

Abstrak :
Pada tahun 2017, Menteri Perdagangan mengeluarkan aturan yang mewajibkan penggunaan asuransi nasional untuk eksportir batubara dalam mengasuransikan batubaranya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2020 yang telah diamandemen dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2020. Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan industri angkutan laut nasional dan industri asuransi nasional. Namun, terms of delivery yang digunakan di Indonesia untuk ekspor batubara adalah FOB, dimana eksportir tidak memiliki kewajiban untuk mengasuransikan barang dalam pengiriman karena pihak yang mengasuransikan barang dalam terms of delivery FOB adalah pembeli (importir) sebagaimana diatur dalam Incoterms 2020. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membahas dua isu, pertama, terkait pengaturan ketentuan kewajiban asuransi nasional dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2022. Kedua, penelitian ini menganalisis implementasi dari ketentuan wajib asuransi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yang dilakukan melalui analisis hukum positif dan implementasi dari hukum positif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari ketentuan wajib asuransi nasional masih belum efektif karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan ini dan implementasinya. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini dapat berlaku secara efektif apabila terms of delivery yang digunakan dalam ekspor batubara adalah CIF yang mewajibkan eksportir untuk mengasuransikan barang. ......In 2017, the Minister of Trade issued a regulation requiring the use of national insurance for coal exporters in insuring their coal as regulated in Regulation of the Ministry of Trade No. 82 Year 2017 concerning Provisions for the Use of Sea Transportation and National Insurance for the Export and Import of Certain Goods. This regulation was later revoked and replaced with Regulation of the Ministry of Trade No. 40 Year 2020 which has been amended by Regulation of the Ministry of Trade No. 65 Year 2020. This regulation was established to improve the national sea transportation industry and the national insurance industry. However, the terms of delivery used in Indonesia for coal exports are FOB, where exporters have no obligation to insure the goods in shipment because the party that insures the goods under FOB terms of delivery is the buyer (importer) as stipulated in the Incoterms 2020. Thus, this research aims to discuss two issues, first, related to the regulation of mandatory national insurance provisions in the Regulation of the Ministry of Trade No. 40 of 2020 jo. Regulation of the Ministry of Trade No. 65 of 2020. Second, this research analyzes the implementation of mandatory national insurance provisions. The research method used is the normative-empirical method, which is carried out through analyzing positive law and the implementation of the positive law. This research discovered that the implementation of mandatory national insurance provisions was still ineffective due to a discrepancy between this provision and the implementation. Furthermore, it can be concluded that this provision can apply effectively if the terms of delivery used in coal exports are CIF which requires exporters to insure the goods.

Abstrak :
Sebagai penanganan Pandemi COVID-19 dalam industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan kebijakan countercyclical. Melalui kebijakan countercyclical diharapkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian tetap dapat stabil menghadapi perekonomian yang sedang dalam kondisi resesi. Namun, kebijakan ini dianggap masih kurang memberikan kepastian hukum bagi konsumen industri asuransi. Kebijakan ini juga dikenal di negara Singapura dan Uni Eropa, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan menganalisis perbandingan pengaturannya yang diatur di Singapura dan Uni Eropa, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan pembahasan bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan perbandingan dengan Singapura dan Uni Eropa, dapat disimpulkan bahwa pengaturan membantu industri asuransi dalam menstabilkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian namun belum melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini konsumen asuransi. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan kebijakan countercyclical dalam industri asuransi yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh untuk segala pihak baik bagi perusahaan perasuransian juga untuk konsumen dan masyarakat. ......The Financial Services Authority issued a countercyclical policy as a response to the COVID-19 pandemic in the insurance industry, in order to mitigate the unstable financial system including in economic recession. However, the policy has insufficient legal protection for consumers compared to other countries, such as Singapore and the European Union. The purpose of this thesis is to discuss the countercyclical policies and to compare regulations in Singapore and the European Union in order to provide recommendations for regulatory improvement in Indonesia. This thesis uses juridical-normative with a descriptive research typology supported by the study of library materials and interviews as a data collection tool. This study finds that Indonesian regulation helps the insurance industry in stabilizing the financial system of insurance companies but does not protect and provide legal certainty for consumers because it is only the legal of existing policies. Accordingly, it is recommended to improve and change the regulation of countercyclical policies that is more comprehensive, accurate and transparent for all parties, both for insurance companies as well as for consumers and the public.

Abstrak :
Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasi ketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik. ......Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific.

Abstrak :
Adanya permasalahan terkait mutasi pembayaran premi BPJS Kesehatan oleh PT Freeport Indonesia kepada para karyawannya, menyebabkan terjadinya penonaktifan sepihak terhadap polis asuransi BPJS Kesehatan di mana seharusnya karyawan tersebut bisa mendapat manfaat atas polis asuransinya dan karena adanya kasus penonaktifan tersebut para karyawan PT Freeport Indonesia tidak dapat mengklaim polisnya, sehingga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan bahkan hingga kehilangan nyawa. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak oleh pihak BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjabarkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak ditinjau dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di mana hasil dari tinjauan tersebut BPJS Kesehatan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan mutasi pembayaran premi yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, serta penonaktifan polis secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan pada UU SJSN, UU BPJS, dan POJK Perlindungan Konsumen. PMH yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dapat dijadikan dasar utama tertanggung/peserta BPJS Kesehatan mencari keadilan atas dasar kerugian yang diterima dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ataupun upaya litigasi di mana pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab dengan cara membuat unit pelayanan pengaduan serta ikut melakukan mediasi pada saat dilakukannya non-litigasi, dan/atau harus bertanggungjawab sesuai dengan apa yang diputus oleh pengadilan apabila sengketa diselesaikan melalui upaya litigasi. ......The existence of problems related to the mutation of BPJS Kesehatan premium payments by PT Freeport Indonesia to its employees, causing unilateral deactivation of the BPJS Kesehatan insurance policy where the employee should be able to benefit from the insurance policy and because of the deactivation case the employees of PT Freeport Indonesia cannot claim the policy, so they cannot get health services and even lose their lives. This thesis discusses the form of legal protection for the insured BPJS Kesehatan whose insurance policy is unilaterally deactivated by the BPJS Kesehatan. The research method used is juridical-normative research by analyzing laws and regulations. The results of this study describe the legal protection of BPJS Kesehatan policyholders whose insurance policies are unilaterally deactivated from the perspective of the Labor Law, the National Social Security System Law, the Social Security Organizing Agency Law, and the Financial Services Authority Regulation where the results of the review are that BPJS Kesehatan is proven to have committed Unlawful Acts due to premium payment mutations that are not in accordance with the Labor Law, as well as unilateral policy deactivation that is not in accordance with the provisions in the Social Security Law, the BPJS Law, and the POJK Consumer Protection. Unlawful Acts committed by BPJS Kesehatan can be used as the main basis for the insured/BPJS Kesehatan participants to seek justice on the basis of the losses received by means of Alternative Dispute Resolution or litigation efforts where BPJS Kesehatan must be responsible by creating a complaint service unit and participating in mediation when non-litigation is carried out, and/or must be responsible in accordance with what is decided by the court if the dispute is resolved through litigation efforts.

Abstrak :
Prinsip iktikad paling baik menjadi salah satu dasar utama yang membangun kepercayaan Penanggung dan Tertanggung dalam menutup suatu perjanjian asuransi. Para pihak wajib secara seimbang mengungkapkan segala fakta material dengan benar dan jujur agar terhindar pelanggaran Pasal 251 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai, Pertama, bagaimana pelaksanaan prinsip iktikad paling baik pada Putusan Nomor 454/Pdt.G.2019/PN JKT.SEL akan memengaruhi penilaian Penanggung dalam memberikan klaim kepada Tertanggung; dan Kedua, terkait bagaimana Penanggung menelusuri prinsip iktikad paling baik yang telah dilaksanakan Tertanggung yang sudah meninggal. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Tertanggung telah melaksanakan prinsip iktikad paling baik saat proses pengisian SPA sehingga tidak memengaruhi keseluruhan proses setelah proses yakni dari proses penghitungan tarif premi hingga penilaian penerimaan/penolakan klaim; (2) Penanggung, investigator atau loss adjuster, melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan prinsip iktikad paling baik oleh Tertanggung melalui metode pemeriksaan/investigasi pada kebenaran dan keselarasan antara fakta material saat proses underwriting dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penanggung melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan UU Perasuransian, POJK 28/2022 dan POJK 73/2016, namun hasil penelusuran tidak mencerminkan kehati-hatian atas tidak terpenuhinya unsur kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada para pihak untuk melaksanakan prinsip iktikad paling baik sejak sebelum penutupan perjanjian asuransi untuk terhindar dari konsekuensi pelanggaran Pasal 251 KUHD; dan perlunya pembuatan peraturan secara terpadu bagi jasa loss adjustor atau investigator dalam menelusuri kebenaran fakta material atas klaim asuransi. ......The principle of utmost good faith is the main basis which builds the trust of the Insurer and the Insured in closing an insurance agreement. The parties must equally disclose all material facts correctly and honestly in order to avoid violating Article 251 KUHD. This thesis discusses about, First, how is the implementation of the principle of utmost good faith in Verdict No. 454/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL that will affect the Insurer’s evaluation in providing claim to the Insured; Second, regarding on how the Insurer traces the principle of utmost good faith has been implemented by the deceased Insured. This research method is normative juridical through literature study and related laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the Insured has implemented the principle of utmost good faith during the SPA filling process, therefore it not affect the entire process after underwriting process, from calculating premium rates until assessing acceptance or rejection of claim; (2) the Insurer, investigator or loss adjuster, traces the implementation of the principle of utmost good faith by the Insured through the process of examination/investigation the truth and alignment between material facts during the underwriting process and actual facts found. The Insurer carries out duties and obligations based on Insurance Law, POJK 28/2022 and POJK 73/2016, however the results of the investigation do not reflect the caution because of unfulfillment the truth that can be accounted for. Based on these conclusions, the author advises the parties to implement the principle of utmost good faith since before closing an insurance agreement to avoid the consequences of violating Article 251 KUHD; and the need to make an integrated regulation for loss adjuster or investigator services in tracing the truth of material facts on insurance claim.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama ini telah memicu terjadinya aksi demo di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pada skripsi ini, penulis membahas berkenaan dengan kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi berdasarkan hasil tinjauan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengertian perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, target tingkat solvabilitas internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 pengertian risiko, peril, hazard, asuransi jiwa. Kedua, penulis membahas berkenaan dengan asuransi jiwa hingga klaim asuransi. Ketiga, penulis mengenai tanggung jawab pemegang polis ketika terjadi likuidasi, alasan penanggung mengundurkan waktu pelaksanaan pembayaran klaim asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL antara Alexander Phuk Tjilen melawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasar pada bahan hukum utama dengan cara mempelajari hal-hal yang mempunyai sifat teoretis yang berkenaan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum di mana hal-hal tersebut memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana dalam hal ini penulis mencapai suatu simpulan bahwa dalam perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, para pemegang polis harus turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. ...... This thesis discusses the failure to pay claims due to liquidation by mutual insurance. Failure to pay claims by mutual insurance has triggered a demonstration at the Head Office of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. In this thesis, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the definition of insurance based on the results of a review of the Commercial Code and Law Number 40 of 2014, the definition of mutual insurance in Government Regulation Number 87 of 2019, the target level of internal solvency based on Financial Services Authority Regulation Number 1 /POJK.05/2018 definition of risk, peril, hazard, life insurance. Second, the author discusses life insurance and insurance claims. Third, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance, the reasons for the insurer delaying the implementation of insurance claim payments. In this case, it is discussed based on research on Decision Number 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL between Alexander Phuk Tjilen against Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. The method used in this study is normative juridical, namely legal research based on the main legal material by studying things that have the nature of theoretical relating to legal principles, legal doctrines where these things have to do with the problem under study. The data used in this study are secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Where in this case the authors reach a conclusion that in mutual insurance, the insured must also be responsible for the losses suffered by the mutual insurance Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.