Hasil Pencarian

Ditemukan 124 dokumen yang sesuai dengan query

Rasuna Ayu Ananda, author

Tinjauan yuridis atas surat keputusan majelis pengawas notaris sebagai objek peradilan tata usaha negara : studi kasus : Putusan Majelis Pusat nomor: 05/B/MJ.PPN/XI/2010 = Judicial review on the letter of the supervisory board as an object of national administrative court of law : case study the verdict of the National Supervisory Board number 05/B/MJ.PPN/XI/2010

ABSTRAK Dengan hadirnya institusi Notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35831

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yulianti Sundari, author

Tinjauan terhadap akta pelepasan dan penyerahan hak atas jaminan kredit macet yang masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir = Overview of deed release and right submission of bad credits guarantee that applicability of the land has ended

Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal kredit mengalami kemacetan yang diikuti dengan masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir, sehingga hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35673

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Intan Dahlia, author

Penolakan pengalihan hak atas saham PT X oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : analisa obyek gugatan perkara no. 410K/TUN/2006 = The rejection of the rights of shares transfer of PT X by the Ministry of Law and Human Rights RI : analysis on the lawsuit object of the case no. 410K/TUN/2006

ABSTRAK
Proses pengalihan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau dikenal dengan pre-emptive rights. Persyaratan terakhir ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Setiap proses...

2013

T35967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ticoalu, Riny Junita, author

Tinjauan yuridis tanggung jawab notaris terkait dengan pembuatan akta berdasarkan surat pemindahan hak atas saham di bawah tangan yang diduga telah dipalsukan oleh penerima hak : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor : 88/PDT/2011/PT.BTN = Judicial review on notary's liability in connection with deed making based on the letter of transfer of shares in underhand which allegedly forgery by beneficiary : study case on the Verdict of High Court of Banten number 88/PDT/2011/PT.BTN

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35974

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Helen Stefani, author

Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam kasus pemberian fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris nomor 05/PTS/MPW.JKT/I/2011 = Notary violations in the case of the provision working capital facility provided by Bank Rakyat Indonesia by the Regulations no. 30 year 3004 of the notary occupation : case study Decision of Region Council Notary number 05/PTS/MPW.JKT/I/2011 / Helen Stefani

ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitu membuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehingga Notaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun...

Universitas Indonesia, 2013

T34818

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ade Wening Sahati, author

Peran Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Pencucian Uang Pengadaan Pesawat Di Perusahaan Penerbangan) = The Role of Notary and Officials of Land Titles Registrar in Prevention of Money Laundering (Case Study of Money Laundering in The Process Procurement of Aircraft in Aviation Company)

Tindak pidana pencucian tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukum apabila pengguna jasanya terlibat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Niken Palmadica Esthinia, author

Perseroan Terbatas Yang Sahamnya Dimiliki Oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus PT YZ) = Limited Liability Company Whose Shares are Owned by Spouse Without a Marriage Agreement (Case Study of PT YZ)

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (PT) YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan serta tanggung jawab notaris terhadap tindakannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ellyzabeth Tanaya, author

Akibat hukum pembuatan kesepakatan pembagian harta bersama yang isinya merugikan salah satu pihak: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1553 K/PDT/2017 = Legal consequences of joint assets distribution agreement whose contents adverse one of the parties: study on decision number 1553 K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Oloando Kristi, author

Keberlakukan pembagian harta bersama berdasarkan akta perjanjian perdamaian nomor 344 dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 666/PDT.G/2016/PN.BKS juncto putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/PDT.G/2013/PN.BKS = Application of shared assets based on deed of peace agreement number 344 and district court Bekasi decision number 666/PDT.G/2016/PN.BKS juncto district court Bekasi decision number 460/PDT.G/2013/PN.BKS

Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52116

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jesslyn Joevy, author

Dinamika Permasalahan Hukum Akta Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.G/2019/PN Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/Pdt/2020/PT Mdn) = The Dynamics of Legal Issues regarding Credit Agreement and Mortgage Deeds (Study of Medan District Court Decision Number 663/Pdt.G/2019/PN Mdn in conjunction with Medan High Court Decision Number 395/Pdt/2020/PT Mdn)

Suatu akta yang dibuat secara notariil seharusnya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal ini supaya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta autentik sehingga memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta kepastian hukum bagi pihak terkait. Namun pada praktiknya, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian