Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. Propinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang ± 500 km dan memiliki potensi perikanan laut yang besar yaitu 46.145 ton/tahun (territorial 12 mil) dan yang dimanfaatkan baru 24.186, 6 ton (52,41%). Kondisi ini belum termasuk potensi lestari diperairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil) sebesar 80.072 ton/tahun, oleh karena itu tingkat kesejahteraan nelayannya relatif miskin karena belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada. Perhatian pemerintah terhadap kehidupan nelayan selama ini sudah ada, namun kondisi nelayan masih belum mengalami peningkatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui faktor-faktor struktural apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kedua untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi langsung di mana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang yaitu tiga nelayan tradisional, tiga orang nelayan buruh, dua orang pemilik kapal dan satu orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu relatif miskin. Adapun faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat nelayan tersebut yaitu rendahnya tingkat penghasilan nelayan, rendahnya tingkat pendidikan nelayan, rendahnya pemanfaatan teknologi, rendahnya pemilikan modal, rendahnya akses nelayan kecil dalam memasarkan hasil tangkapan, adanya sistem bagi hasil yang kurang seimbang antara pemilik kapal dengan nelayan buruh, adanya ketimpangan pendapatan antara nelayan besar dengan nelayan kecil, tidak adanya akses nelayan kepada lembaga perbankan. Adapun saran yang disampaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang yaitu nelayan hendaknya dapat mengelola dan mengembangkan bantuan dari pemerintah dengan baik, sehingga usaha yang dilakukan pemerintah tidak mubazir begitu saja dan bantuan tersebut dapat bergulir kepada nelayan miskin lainnya. Pemerintah hendaknya dapat memberikan jaminan kepastian harga ikan dan membuka akses nelayan kecil terhadap pasar. Pemerintah hendaknya dapat membuat aturan hukum tentang sistem bagi hasil yang lebih adil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh. Pemerintah hendaknya membuka akses nelayan miskin terhadap lembaga perbankan, agar nelayan mudah mencari pinjaman ke lembaga perbankan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah terhadap nelayan hendaknya dilaksanakan dengan cara memberikan kesadaran atau penjelasan kepada nelayan bahwa mereka sendirilah yang dapat membantu dirinya keluar dari kemiskinan sehingga diperlukan motivasi dari nelayan untuk bangkit mengatasi kesulitan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada anak-anak balita, para orang tua dan pembina balita di Sasana Bina Balita Mitra Bulog Jakarta. Penelitian memfokuskan pada permasalahan bahwa anak balita yang dititipkan di TPA karena kedua orang tuanya bekerja akan mengalami pola pengasuhan di dua institusi yang berbeda, yaitu TPA dan keluarga. Karena itu, penting untuk diketahui bagaimana pola pengasuhan yang diberikan di dalam Taman Penitipan Anak, di dalam keluarga, persamaan dan perbedaannya serta pelayanan profesional yang diberikan kepada anak balita di dalam Taman Penitipan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (penarikan sampling secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola pengasuhan yang diberikan di dalam TPA, di dalam keluarga, persamaan dan perbedaannya serta pelayanan profesional yang diberikan di dalam Taman Penitipan Anak. Informan dalam penelitian ini adalah para pembina balita dan beberapa orang tua dari: anak balita. Pembina balita, dengan pertimbangan karena selama anak dititipkan di TPA, pembina balita-lah yang bertuga mengasuh, merawat, mendidik dan menjaga anak-anak balita sampai orang tua menjemputnya. Orang tua dengan pertimbangan, bahwa orang tua sebagai agen sosialisasi yang utama memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang diberikan pada anak balita di dalam Taman Penitipan Anak dan keluarga, tidaklah selalu seragam. Di dalam TPA, pola pengasuhan yang diberikan adalah cenderung lebih autoritatif. Sedangkan di dalam keluarga, pola pengasuhan yang diberikan sangat bervariasi, ada yang otoriter, permisif, autoritatif dan gabungan. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan pola pengasuhan yang diberikan pada anak-anak balita dan menyelaraskan pola pengasuhan di dalam TPA dan di dalam keluarga, hendaknya perlu ditingkatkan pengetahuan para orang tua tentang pola pengasuhan anak balita, peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pembina balita, peningkatan kerjasama antara orang tua dengan para pembina balita, dan tim ahli di TPA. Dengan pembenahan ini, diharapkan bahwa pola pengasuhan yang diberikan di dalam TPA akan selaras dengan yang diberikan di dalam keluarga sehingga tumbuh kembang anak balita akan menjadi optimal.

Abstrak :
Permasalahan Penyebaran Virus HIV/AIDS telah berkembang menjadi permasalahan yang krusial dan mengkhawatirkan baik secara prevalensi pengidap HIV/AIDS maupun penyebarannya. Upaya penanganannya antara lain dilakukan melalui pencegahan. Selama ini Pemerintah dan LSM dalam hal ini instansi terkait maupun organisasi pelayanan masyarakat banyak melakukan penyuluhan sebagai kegiatan pencegahan tentang HNIAIDS dan penyakit menular seksual (PMS) di masyarakat. Padahal, pencegahan HIV/AIDS tidak auk-up hanya dengan penyuluhan kesehatan. Diperlukan upaya lain yang relatif komprehensif yang memfokuskan pada perubahart perilaku sehat. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan promosi kesehatan. Salah satu yang mempraktekan penanganan sosial tersebut adalah (PHMC PT FI). Rumusan masalah penelitian diajukan dalam bentuk pertanyaan yaitu : 1. "Bagaimanakah penerapan promosi kesehatan dan upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh PHMC PT Fl dalam rangka pelaksanaan program promosi kesehatan tentang HIV/AIDS?" 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Promosi Kesehatan tentang HIV/AIDS oleh PHMC PTFI? Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara lebih rind dan mendalam tentang pelaksanaan program promosi kesehatan tentang HIV/AIDS yang dilakukan oleh PHMC PT FI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penjabaran laporan penelitian secara deskriptif. Milani kaitan itulah data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumentasi, wawancara mendalam dan pengamatan (observasi) tidak berstruktur. Lokasi penelitian ini di PHMC PT FI. Inform= dalam penelitian ini sebanyak 7 orang terdiri dari 4 orang informan berasal dari PHIVIC PT FI, 2 orang informan berasal dari tokoh adat dan tokoh agama dan 1 orang informan berasal dari unsur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh PHMC PTFI mengalami perubahan perilaku sosial masyarakat meningkat, masyarakat dibina dari dididik melalui program Klinik Reproduksi, Pos Informasi AIDS(PIAR/PIA) dan program pelajaran anak sekolah.(PPAS), untuk menjadi peer educator, dan tenaga promosi, Dalam penelitian ini juga ditemukan penerapan 9 tahap strategi promosi kesehatan serta berbagai kegiatan promosi yang dilakukan secara terus menerus merupakan kegiatan promosi yang berkesinambungan dan komprehensif. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS tersebut, selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), yang dalam hal ini adalah sebagai tenaga promosi dilapangan, juga hambatan dari luar yaitu kendala bahasa, konflik antar masyarakat clan suku, serta hambatan tempat pelaksanaan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS yang jauh. Pada akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa PHMC PTFI merupakan organisasi pelayanan masyarakat yang bergerak dalam pencegaban primer prevalensi HIV/AIDS, yaitu merupakan agent perubah, yang telah menerapkan praktek-praktek promosi kesehatan Hal ini setidaknya tercermin dengan adanya jumlah pesienlpengunjung di beberapa pos informasi AIDS meningkat dan Program Pelajaran Anak Sekolah (PPAS) menjadi salah sate kurikulum untuk mempersiapkan anak menjadi penyuluh dan peer educator dari sejak dini. Sementara itu, kurang jumlah penyuluh clan perlengkapan togas tenaga promosi maim saran yang diberikan adalah promosi tenaga pelaksana, dan pembagian tugas dart fungsi yang lebih dan tidak sating tumpah tindih. Schingga spesialisasi dan profesionalisasi tenaga terwujud.

Abstrak :
Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara luas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka akan terpenuhi pula kesejahteraannya. Namun pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta masih belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Akibatnya masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan yang mereka rasakan ditambah belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara pelayanan yang benar-benar memihak golongan masyarakat miskin. Kondisi itulah yang menggugah masyarakat di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Pasar Minggu untuk mencoba merencanakan suatu kegiatan pelayanan kesehatan primer secara partisipatif dengan menghimpun aspirasi masyarakat kelas menengah kebawah khususnya masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Forum Lingkar Inti Koperasi Warga (Kopaga) dengan dampingan dari YPM Kesuma Multiguna. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Klinik Mitra Lintas di Kelurahan Kemanggisan dan Klinik Mitra Warga di Kelurahan Pasar Minggu melalui Forum Lingkar Inti Kopaga di kelurahan tersebut , dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dari proses perencanaan dan pelaksanaan partisipatif tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan adalah purposive sesuai dengan tujuan penelitian dengan penyelidikan suatu kasus. Informan-informan puling yang menjadi sampel penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam perencanaan Forum Lingkar Inti yaitu pengurus kopaga, pengurus klinik, anggota kopaga, dan community organizer. Informasi-informasi diperoleh melalui wawancara yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah proses perencanaan yang mengacu pada teori pelayanan kesehatan primer (PHC) yang dikembangkan WHO yang dikutip oleh Mann. Proses perencanaan dan pelaksanaan mengacu pada gabungan konsep Blum, Mahon dan Robert Chambers yang dikutip oleh Djohani dalam kaitannya dengan perencanaan partisipatif. Dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tidak terlepas dan faktor pendorong dan penghambat yang mengacu pada teori Ife, Oakley, yang didukung oleh Sjaifudin dan Abe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses/tahapan yang dilalui dalam Forum Lingkar Inti yaitu assessment/pengenalan kebutuhan yang dilakukan kepada masyarakat dan anggota Forum Lingkar Inti, penyepakatan kegiatan, perencanaan lanjutan, pengorganisasian kegiatan, implementasi yang terdiri dari tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi. Analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Klinik Mitra Lintas dan Klinik Mitra Warga telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan primer. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan partisipatif dalam Forum Lingkar Inti belum berjalan secara maksimal karena tidak semua tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan tersebut dilakukan bersama-sama oleh semua anggota Forum Lingkar Inti sehingga perencanaan partisipatif tersebut masih bersifat pasif yaitu hanya menyetujui apa yang ditawarkan oleh pengurus kopaga yang disebabkan oleh faktor penghambat, yaitu anggota yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang memadai, kurang adanya kesadaran dari anggota yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada pengembangkan organisasinya sehingga terjadi hambatan social (social obstacle) yang mengakibatkan ketergantungan anggota kepada pengurus. Sementara kegiatan ini dapat berjalan karena dirasa sebagai suatu kebutuhan dan adanya dukungan dana dari luar dan dari anggota Forum Lingkar Inti. Untuk itu disarankan dalam perencanaan menggunakan metode partisipatori secara lebih nyata, melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat adanya kegiatan studi banding dan penempatan lokasi praktek yang mudah dijangkau. Disamping itu kepada anggota disarankan aktif mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya dan lebih memprioritaskan kepentingan organisasi.

Abstrak :
Tulisan ini memusatkan perhatian pada perubahan mata pencaharian penduduk Bumi Agung di kawasan objek wisata Way Belerang. Hal ini dilihat dari strategi-strategi yang diciptakan dan dikembangkan oleh warga masyarakat dengan adanya pembangunan pariwisata. Mata pencaharian hidup masyarakat Bumi Agung sejak masuknya pembangunan pariwisata memperlihatkan perubahan dominan, dimana beralihnya masyarakat dari yang semua berkebun menjadi pedagang dan wiraswasta ( Data statistik Kelurahan Bumi Agung, 2004). Pembangunan pariwisata yang dimaksud di sini adalah pembangunan pariwisata di kawasan objek wisata Way Belerang yang berada di kelurahan Bumi Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pariwisata dalam hal ini merupakan salah satu unsur pembangunan. Masuknya suatu unsur baru ke dalam masyarakat, akan membawa keadaan tidak seimbang dalam masyarakat tersebut, dalam keadaan ini Para warga masyarakat akan melakukan koreksi dengan cara memodifikasi pola-pola tradisional, atau pola yang baru diterima atau memodifikasi kedua-duanya. Penyesuaian unsur baru dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung harmonis, adaptif dan pergeseran-pergeseran bahkan konflik (Bee, 1973). Pembangunan pariwisata merupakan sektor penting yang terus dikembangkan pemerintah dan menjadi sektor andalan dalam menunjang pembangunan. Terbukanya objek wisata di kelurahan Bumi Agung, telah membuka pintu bagi terbukanya akses daerah ini dengan dunia luar, antara lain dengan akses pariwisata, yakni dengan kunjungan pendatang atau pengunjung wisata yang semakin bertambah jumlahnya. Disamping itu juga dengan terbukanya jalan lintas sumatera, dan berkembangnya berbagai sarana transportasi, membuat hubungan mereka dengan dunia luar semakin intensif. Penelitian ini dipengaruhi oleh pendekatan prosessual. Manusia dilihat sebagai makhluk yang aktif, kreatif dan manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Pendekatan ini tidak melihat perubahan secara linear melainkan melihat apa yang berubah dan yang tidak berubah, serta mekanisme dan proses yang berlangsung hingga ada hal yang berubah, ada yang tidak. Untuk melihat proses adalah pada peristiwaperistiwa yang saling berkaitan satu sama lain secara berkesinambungan (Moore dalam Winarto, 1999). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ( Denzin& Lincoln, 2000). T'eknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, informan terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah perubahan total, ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi adalah bervariasi. Ini diperlihatkan bahwa masyarakat tidak meninggalkan sepenuhnya pekerjaan lama mereka yakni berkebun, dan menyebutnya sebagai tabungan lama, disamping mereka tetap mengembangkan jenis pekerjaan baru lainnya di kawasan wisata, ini dilihat sebagai sebuah strategi atas pilihan-pilihan yang diambil. Perubahan yang bervariasi ditunjukkan juga oleh adanya kelompok masyarakat cepat menanggapi perubahan, yang lambat dan bahkan ada yang menolak perubahan itu sendiri, meski penelitian ini tidak menfokuskan kepada penolakan terhadap perubahan tersebut, namun tidak menafikan bahwa hal itu terjadi. Kelompok masyarakat yang cepat menanggapi perubahan adalah masyarakat yang hubungannya dengan dunia luar cukup intensif dan ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Kelompok masyarakat yang lambat menanggapi perubahan adalah kelompok masyarakat yang perlu belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain terlebih dahulu dengan waktu yang lama. Masyarakat yang menolak adanya perubahan adalah generasi tua, yang menolak pembangunan pariwisata yang berakibat negatif bagi kelangsungan kehidupan keagamaan dan adat setempat. Ditunjukkan bahwa masyarakat mengadopsi pengetahuan baru dan mengkreasikannya dengan pengetahuan lokal mereka. Ini dilihat dari bagaimana mereka ietap mempertahankan pekerjaan mereka sebagai pekebun dan sementara itu mengembangkan mata pencaharian baru. Proses ini terjadi dengan cara dimana masyarakat menginterpretasi, memodifikasi, melakukan pengamatan, memperbandingkan dan belajar dari pengalaman.

Abstrak :
Epidemi HIV/AIDS di Indonesia pada saat sekarang sudah merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial , khususnya berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat. Semakin banyaknya jumlah penderita HIV/AIDS salah satunya disebabkan oleh hubungan seks bebas tanpa menggunakan kondom sebagai alat pengaman. Hubungan seks bebas secara heteroseksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan kondom tercatat sebagai faktor tertinggi penambahan jumlah penderita HIV/AIDS yaitu sebesar 635 kasus. Jumlah ini dicatat dalam laporan Komisi Penangguiangan HIV/AIDS Nasional (KPAN) triwulan Juli-September 2005. Kondom sejauh ini diyakini sebagai alat yang paling tepat untuk mencegah penularan HIV/AIDS, khususnya di lingkungan seperil Iokalisasi. Semakin banyak pekerja seks komersial dan pelanggan yang menyadari tujuan dan manfaat pemakaian kondom. maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap menurunnya angka penularan serta membatasi ruang Iingkup penularan virus HIV/AIDS tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih ditemui adanya keengganan dan keinginan untuk memakai kondom diantara para pelaku seks bebas untuk memakai kondom pada saat berhubungan seks. Keinginan untuk mengutamakan kesehatan, kekhwatiran ditinggal oleh pelanggan. keyakinan terhadap antibiotik, kurangnya informasi tentang HIV/AIDS, ketidaksukaan laki-laki terhadap kondom, subordinasi perempuan terhadap dominasi laki-laki. kurangnya ketersediaan kondom di lokasi, serta dukungan pihak berpengaruh merupakan sebuah situasi kompleks yang terjadi di lokalisasi. Dengan melihat pada problematika tersebut, maka sangatlah panting untuk mengetahui tentang proses negosiasi antara pekerja seks komersial dengan pelanggan dalam pemakaian kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, serta kendala-kendala dan upaya peningkatan kemampuan negosiasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati fenomena sosial tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan memilih beberapa orang informan yang mewakili konteks penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Lokalisasi Boker Ciracas Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan snow ball dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta melakukan observasi baik overt observation maupun unstructure observation. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa taksonomi dan dalam proses analisa tersebut akan dilakukan pengkodean dengan berdasarkan kepada tema-tema hasil wawancara. Hasil temuan lapsngan menunjukan bahwa dalam proses negosiasi pemakaian kondom terdapat perbedaan tujuan dan hasil yang diharapkan dari pekerja seks komersial dengan pelanggan. Kemudian juga diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan pemakaian kondom, pekerja seks komersial juga mempunyai dominasi yang cukup besar. Kompromi yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah pelanggan bersedia untuk memakai kondom walaupun mengurangi kenikmatannya, dan pekerja saks komersial bersedia melayani permintaan pelanggan untuk berhubungan seks dalam posisi tubuh tertentu atau oral seks. Salah satu analisa penting dalam penelitian ini adalah bahwa pekerja seks komersial tidak mudah untuk tergiur pada tawaran uang yang lebih tinggi dari pelanggan apabila bersedia melayani tanpa kondom. Pekerja seks komersial lebih mengutamakan kesehatan daripada sekedar keuntungan materi. Bahkan ditegaskan oleh pekerja seks komersial, bahwa kesehatan adalah hak semua orang. Rasa percaya diri dan keberanian untuk bernegosiasi dengan pelanggan telah meletakan posisi pekerja seks komersial setara dengan pelanggan. Dengan ini, maka pekerja seks komersial dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Kendala utama dalam proses negosiasi ini adalah sikap pelanggan yang kurang peduli tentang pentingnya kondom serta inkonsistensi dari pekerja seks komersial sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kondom sebagai alat pencegah penularan HIV/AIDS, dalam penerapannya masih memerlukan proses negosiasi. Tetapi, makna yang lebih dalam lagi adalah bahwa kesehatan dan masa depan dipertaruhkan di dalam negosiasi pemakaian kondom tersebut. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan sebagai upaya peningkatan pengetahuan pekerja seks komersial dengan pelanggan tentang HIV/AIDS dan kondom adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan bagi kelompok masyarakat beresiko tinggi.

Abstrak :
Pemerintah melalui Departemen Sosial telah berupaya dan mencari solusi terhadap permasalahan Pelaku Seks Bayaran (PSB) dengan memberikan pelayanan program rehabilitasi sosial di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Pasar Rebo, Jakarta Timur. Salah satu programnya adalah Bimbingan Keterampilan Usaha (BKU). Menyikapi uraian tersebut diatas, penulis berusaha untuk melihat upaya yang dilakukan PSKW dalam melaksanakan program Bimbingan Keterampilan Usaha serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menggambarkan pelaksanaan program BKU di PSKW Mulya Jaya dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program BKU di PSKW. Kerangka pemikiran pelaksanaan program Bimbingan Keterampilan Usaha di PSKW yang dibahas dalam tesis ini adalah permasalahan PSKW dan Bimbingan Keterampilan Usaha. Selanjutnya dikupas keberadaan Panti sosial sebagai organisasi pelayanan rehabilitasi sosial dan Bimbingan Keterampilan Usaha sebagai salah satu programnya. Keberadaan PSKW tidak bisa dilepaskan dari permasalahan dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu pada bagian akhir kerangka pemikiran selanjutnya diuraikan tentang faktor penghambat dan pendukung Bimbingan Keterampilan Usaha. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang pelaksanaan program. Metoda Penelitian ini menggunakan aiur pelayanan yang selanjutnya diterjemahkan sebagai langkah kegiatan yang ada di PSKW. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program digunakan kriteria keberhasilan program melalui upaya yang sederhana sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Informan penelitian ini adalah pejabat struktural, pekerja sosial dan instruktur sebagai pelaksana dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan. Sedangkan pada hasil pelaksanaan program Bimbingan Keterampilan Usaha di PSKW selain kepada klien, informan utama adalah enam orang mantan klien yang sedang dalam proses rehabilitasi dan telah selesai mendapatkan Bimbingan Keterampilan Usaha di PSKW dan masing-masing mewakili jurusan keterampilan salon, menjahit (high speed, bordir) dan olahan panganlmasak. Analisis hasil penelitian pada kondisi sumber daya PSKW menunjukkan bahwa aspek raw material seperti ruang, alat-alat dan bahan pelatihan keterampilan serta pola dan sistem pengajaran sesuai dengan -kriteria ideal yang ditetapkan sebagai suatu standar sebuah program pelatihan. Sedangkan yang tidak sesuai adalah tenaga instruktur, kriteria calon klien, kurikulum dan buku panduan, alat peraga serta target pelatihan. Sementara untuk menilai hasil pelaksanaan program bimbingan keterampilan usaha di PSKW, Iangkah yang dilakukan adalah membedah apa yang menjadi tujuan pelatihan itu sendiri. Pada aspek pertama yaitu jumlah lulusan, pengurangan klien yang selesai atau lulus dad Panti, Aspek kedua tentang tingkat pemahaman klien terhadap materi menujukkan, bahwa tidak seluruh materi dapat dimengerti namun sebagian besar Mien mengaku dapat dipahami. Aspek ketiga yang membahas keberhasilan klien (pekerjaan), klien yang bekerja sesuai dengan BKU yang diikuti dan ada juga yang tidak. Namun demikian bagi klien yang belum dapat bekerja menganggap bahwa bukan berarti pelatihan yang diikutinya menjadi sia-sia. Mereka tetap memperoleh pengaruh lain, yaitu berupa manfaat seperti sadar akan perbuatan yang pemah dilakukan, memiliki motivasi hidup yang tinggi, dan terus berupaya memperbaiki pola hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keberadaan instruktur disatu sisi merupakan faktor pendukung, namun sekaligus menjadi faktor penghambat karena tidak memiliki kemampuan profesional dan pengalaman mengikuti diktat yang berkaitan dengan bidang tugas mengajar. Faktor pendukung Iainnya adalah sarana prasarana yang memadai seperti adanya cottages system dan tersedianya anggaran rutin/tetap dari pernerintah. Sedangkan faktor penghambat adalah karakteristik klien yang memiliki tingkat pendidikan beragam, juga keberadaan alat keterampilan yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu pengadaan bahan pelatihan yang seriing terlambat atau tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan oleh instruktur. Penelitian ini memberikan beberapa saran yang perlu dilakukan oleh pelaksana di PSKW. Saran berkaitan dengan temuan faktor penghambat yang diuraikan sebelumnya, yaitu perlu memberi kesempatan kepada instruktur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya perlu disusun sebuah kurikulum yang baku, memperketat persyaratan calon klien, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, meningkatkan honor instrktur dan menciptakan transparansi anggaran dalam kaitan dengan penyediaan alat dan bahan keterampilan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan. Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu. Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada. Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak.

Abstrak :
Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah saat ini, diperlukan adanya pemanfaatan terhadap potensi-potensi di daerah. Sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata, kabupten Simalungun berupaya untuk melakukan pengembangan di bidang pariwisata sebagai wujud dari pemanfaatan potensi daerah. Potensi pariwisata yang di unggulkan di kabupaten Simalungun berada di Kecamatan Girsang Sipanganbolon tepatnya di kota Parapat. Keindahan alam yang dimiliki kota pariwisata Parapat merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan pariwisata di kota Parapat. Daya tarik utama dari keindahan alam tersebut terdiri dari danau yang berhawa sejuk yang dikelilingi perbukitan. Namun kesemuanya itu tidak didukung dengan kunjungan wisatawan yang datang dan pembangunan yang layak bagi sebuah kota tujuan wisata. Pertumbuhan kota Parapat yang mengalami stagnasi membuat kurang bergairahnya kota wisata tersebut. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Permasalahan tersebut diteliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Penulis mengungkap permasalahan yang dialami kota pariwisata Parapat, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuatitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian diperoleh melalui teknik "snowball" yang berjumlah tiga orang, terdiri dari Sekda Simalungun, Kepala tata usaha Dinas Pariwisata, dan Camat Girsang Sipanganbolon. Penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir Carley dan Kumar tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Siamalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Dengan adanya sistematka dari Casley dan Kumar akan memudahkan untuk merganlisis kebijakan apa yang akin kita lakukan untuk menanggapi permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam upaya memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Parapat pemerintah kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota wisata Parapat. Sejalan dengan upaya meningkatkan kunjungan wisata tersebut, terdapat beberapa temuan permasalahan dalam kebijakan yang diaaakukan. Kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui kerangka berfikir yang sistematis. Selain itu terdapat pula keluhan dari para pengambil kebijakan terhadap masyarakat yang belum siap sebagai tain rumah yang baik. Dari temuan lapangan yang diteliti dengan menggunakan kerangka berpikir Casley dan Kumar penulis memperoleh analisa bahwasanya permasalahan yang dihadapi adalah pembuatan kebijakan yang tidak direncanaakan secara sistematis menyebabkan pada pelaksanaanya cenderung menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya dihadapi, serta sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengahadapi setiap permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut selalu dihadapi dengan cara mencoba-coba berdasarkan pengalaman terdahulu, tidak ada upaya pengembangan solusi yang dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan yang terencana secara sistematis agar memudahkan pada pelaksanaannya, serta peningkatan sumber daya manusia di berbagai sektor, agar para pelaku kebijakan maupun masyarakat bisa lebih sinergis dalam mengatasi permasalahan yang ada serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kebijakan yang dilakukan. Melakukan pemantauan terhadap penyimpangan dari perkembangan yang tidak direncanakan agar dapat di atasi secara dini sehingga efek dari penyimpangan tersebut tidak meluas.