Hasil Pencarian

Ditemukan 453 dokumen yang sesuai dengan query

Faisal Iksan, author

Kekuatan pembuktian sertipikat tanah (SHM) sebagai dasar alat bukti kepemilikan hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 438 PK/PDT/2011 = The land sertificate proving the strength as the basic proof of the ownership of a land : judicial review of the Supreme Court Decison Reconsideration number 438 PK/PDT/2011

Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39261

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heni Daida, author

Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida

ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Khusuma Putra, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/PDT/2012 = Legal protection on land's ownership right certificate holder juridical review towards Supreme Court's Decision Number 739K/PDT/2012

Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan suatu tonggak sejarah dalam Hukum Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan tersebut selanjutnya diterbitkan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang berguna sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38885

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosely Damayanti, author

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39155

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tubagus Muhammad Sulaiman, author

Penyelesaian secara mediasi atas sengketa batas tanah di Desa Karangmalang Kecamatan Indramayu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu = Mediation settlement in dispute of over land boundaries in Village Karangmalang District of Indramayu by District Land office of Indramayu / Tubagus Muhammad Sulaiman

ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sebayang, Ninta Sri Ulina, author

Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang

ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syarah Meiriska Dewi, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah (Studi Kasus Mahkamah Agung No. 401 K/Ag/2020) = Responsibilities of Notaries in Making a Investment Financing Contracts Transfer of Financing Using Murabahah Principles (Case Study of the Supreme Court No. 401 K/Ag/2020)

Tanggung jawab melekat pada setiap individu untuk melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Dalam Perbankan Syariah, akta akad yang dibuat Notaris dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah serta tidak melanggar ketentuan syariah seperti gharar, riba, maisir, haram, atau zalim. Pada praktiknya masih terdapat penyimpangan tanggung jawab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bellatric Andini Putri, author

Tanggung Jawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembatalan Akta Hibah Terkait Hibah Tanah Dan Bangunan Yang Melebihi Batas Maksimum Hibah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 247/PDT.G/2022/PTA.Bdg) = The Responsibilites of the Sub-District Head as a Temporary Land Deeds Official Regarding Cancellation of Grant Deeds Related to Land and Building Grants that Exceed the Maximum Grant Limit (Study of Decision of the Bandung High Religious Court Number 247

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembuatan akta hibah oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang digugat oleh para ahli waris dari si penghibah setelah si penghibah meninggal dunia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta hibah yang melebihi batas maksimum hibah dan pertanggungjawaban Camat sebagai PPATS...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Katrine Novia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)

PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Afit Syahputra, author

Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah) = The Cancellation of Land Rights Application in the Complete Systematic Land Registration (A Study of the Raha District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian