Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query
Shakilla Vyatri Adjany, author
Saat ini terdapat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) kemudian dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. AJB yang dinyatakan cacat hukum tersebut terjadi salah satunya karena tidak ada persetujuan dari pemilik untuk menjual obyek dalam akta jual beli tanpa menguji kebenaran formil....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hendra S., author
ABSTRAK
Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak
digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta
otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38987
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Veronika, author
ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38944
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ridhwan Indra, author
Jakarta: Trisula, 1997
346.043 64 RID m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2008
S21419
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1990
S25371
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Audrey Wardhani, author
Masyarakat Indonesia pada saat ini semakin menyadari peran dan fungsi akta dalam berbagai bidang kehidupan, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik. Akta otentik dapat dibuat oleh Notaris/PPAT dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16546
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Husaini, author
Dalam Hukum Tanah Nasional aspek publik penguasaan tanah dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum angka 11 UUPA, yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia bertindak sebagai pemilik tanah, maka lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa. Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16574
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pandita, author
Kebijakan SIPPT diterapkan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1971 awalnya sebagai suatu kebijakan pengendalian pembebasan tanah dan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM di DKI Jakarta. Seiring dengan makin tertibnya bukti kepemilikan tanah, maka saat ini SIPPT lebih berperan sebagai kebijakan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM.
Setelah kebijakan berjalan selama lebih dari 35...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Chantiqa Shakira Dewi, author
Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
