Hasil Pencarian

Ditemukan 1053 dokumen yang sesuai dengan query

Tifany Dwi Aprima, author

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kekuatan Pembuktiannya Terkait Masalah Tumpang Tindih Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung 591 K/PDT/2021) = Certificate of Compensation (SKGR) as a basis for ownership of land rights and the strength of evidence related to land overlapping issues (Analysis of Supreme Court Decision 591 K/PDT/2021)

Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Asnawi Mubarok, author

Problem pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk perluasan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali = The problems of land acquisition compensation in the expansion of the Adi Soemarmo International airport Boyolali

Pengadaan tanah untuk perluasan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo yang di mulai tahun 2011 telah menyisakan masalah ganti rugi belum selesai atas bidang tanah. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini terdapat tindakan P2T yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42649

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zerlina Jihan Deavinsa, author

Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol sebagai Tergugat dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Pemberi Protokol (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/PDT/2020) = Legal Protection for Notary Protocol Receiver as Defendant in Dispute Settlement Related to Deeds Made by the Protocol Giver (Study of Supreme Court Decision Number 1196 K/PDT/2020)

Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Patrecia Kakiay, author

Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Jual Beli Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta NOMOR 65/PDT/2022/PT.YYK) = "Responsibility of Land Deed Officials (PPAT) for Making Empty Sale and Purchase Deeds (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 65/PDT/2022/PT.YYK)"

Akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu akta yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban dalam penjaminan hukum bahwa telah terlaksananya perbuatan hukum peralihan suatu hak atas tanah melalui cara jual beli. Namun pada realitanya AJB belum tentu dapat dijamin mengenai keterangan yang tertuang didalamnya,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monicke Cintyara, author

Rincik sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1765 K/Pdt/2022) = Rincik as Evidence Of Land Rights (Case Study Supreme Court Decision Number 1765 K/Pdt/2022)

Dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah, pemegang hak wajib memiliki bukti alas hak yaitu sertipikat. Namun, masih banyak masyarakat yang menguasai suatu tanah tanpa di dasari sertipikat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum rincik sebagai alat bukti hak atas tanah serta pertimbangan hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Riri Ananingdyah, author

Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik = The Role of a Notary as Registration Authority in Certification Authority

Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Putera Kusuma, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/Pn.SBY) = Responsibilities of Notaries for Deeds Made Based on Circular Decisions that are Legally Impaired (Study of Decision Number 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta autentik. Dalam membuat akta autentik tersebut seorang notaris harus berpedoman pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik untuk mengemban penuh tanggungjawab jabatan. Namun faktanya tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang Notaris belum sepenuhnya diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siallagan, Ketzia Stephanie Edine, author

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada Proses Agunan yang Diambil Alih (AYDA) Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No 3162K/PDT/2021) = Legal Protection for the Parties in the Binding Purchase Agreement in the Acquisition of Debtor's Asset Process Based on the Mortgage Law and the Banking Law (Study of the Supreme Court Decision of The Republic of Indonesia Number 3162K/PDT/2021)

Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162 K/PDT/2021 mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang batal demi hukum dalam proses penyelesaian utang dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini akan memberikan pandangan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adessya Thalia Chairunissa, author

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Utang Yang Merugikan Pihak Kreditur (Analisis Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor:7/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022) = Accountability of Notary in Making Deeds of Debt Acknowledgment that are Harmful to Creditors (Analysis DKI Jakarta Notary Regional Supervisory Council Decision Number 7/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022)

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maulana Yusuf, author

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pd.t/2021) = The Purpose of Indonesian Language in terms of manufacture the deed of sale and purchase share agreement (Analysis of Supreme Court Decision Number 3415/K/Pd.t/2021)

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia berkaitan dengan pembuatan perjanjian jual beli saham di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib menurut rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian