Hasil Pencarian

Ditemukan 998 dokumen yang sesuai dengan query

Nandira Vinzka Cahyagita, author

Kekuatan Hukum Kuasa Mutlak dan Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2022) = The Legal Strength of Absolute Powers and the Responsibility of the Notary/Land Deed Maker's Office Against the Sale and Purchase Deed Made Based on the Absolute Powers Act (Case Study of Decision of Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2022)

Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Khusuma Putra, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/PDT/2012 = Legal protection on land's ownership right certificate holder juridical review towards Supreme Court's Decision Number 739K/PDT/2012

Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan suatu tonggak sejarah dalam Hukum Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan tersebut selanjutnya diterbitkan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang berguna sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38885

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosely Damayanti, author

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39155

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tubagus Muhammad Sulaiman, author

Penyelesaian secara mediasi atas sengketa batas tanah di Desa Karangmalang Kecamatan Indramayu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu = Mediation settlement in dispute of over land boundaries in Village Karangmalang District of Indramayu by District Land office of Indramayu / Tubagus Muhammad Sulaiman

ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sebayang, Ninta Sri Ulina, author

Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang

ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chentini Prameswari, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT atas Penyerahan Sertipikat yang Dititipkan Pembeli kepada Penjual (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2548 K/Pdt/2022) = Responsibilities of Notary/PPAT for Delivering the Land Certificate Deposited by Buyer to Seller (Study of Supreme Court Decision No. 2548 K/Pdt/2022)

Jual beli secara lisan yang menjadi dasar penguasaan sertipikat objek jual beli oleh Pembeli dan dititipkan oleh Pembeli kepada Notaris/PPAT, seharusnya disimpan dan dikembalikan oleh Notaris/PPAT kepada Pembeli. Hal ini disebabkan walaupun sertipikat objek jual beli masih terdaftar atas nama Penjual, Notaris/PPAT harus menjaga sertipikat objek jual beli yang dititipkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Veronika, author

Sistem penanganan kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan rancangan Undang-Undang tentang pertanahan = Handling system of land cases based on the regulation of the head of land office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on management assessment and handling of land cases and bill of Law on Land

ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38944

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulia Stefianti, author

Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti

ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43194

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Steven, author

Suatu tinjauan tentang pemberian ganti rugi terhadap tanah garap berdasarkan hak redistribusi yang telah dibebaskan tetapi kemudian digarap kembali dengan dalih tanah terlantar : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 160/PK/PDT/2011 = An overview of the indemnity against the arable land based on redistribution rights that has been released but then was tilled back on the pretext to land displaced : case study of the Supreme Court Decision Number 160/PK.PDT/2011 / Steven

ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadi sempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatu pembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapat dikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39076

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Levy Maulana Muhammad, author

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian