Ditemukan 205 dokumen yang sesuai dengan query
Hari Kristianto Wahyu Kurniawan, author
ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan
Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan
sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan
dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis
(analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach)....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42276
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Enrico, author
ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan
oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan
hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.
5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam
perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan
administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum
kebijakan legislasi. Dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39285
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Susilo Yanuardi, author
[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen
yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan
pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya,
DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan
rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41606
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ananda Hanny Chairunissa, author
Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Roxy Cabang Biak bertujuan agar calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian salah satunya dengan melaksanakan pengkajian resep di apotek. Resep yang baik harus mengandung cukup informasi administratif, farmasetik dan klinis yang memungkinkan tenaga kefarmasian untuk memahami terapi yang akan diberikan...
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2021
PR-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Seth Hosea, author
Dalam proses administrasi pajak terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan fiskus Contoh transaksi yang menimbulkan biaya tersebut adalah proses pengembalian kelebihan bayar pajak dalam hal status utang pajak adalah Lebih Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya pajak yang timbul apabila kebijakan pilihan disumbangkan ke kas...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fredy Matius Pasaka, author
Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dian Yustika Haryanti, author
ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan
perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk
menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini
terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan...
2013
T32587
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rinaldi, author
Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46110
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Parhusip, Benyamin, author
Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi tcrciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan, diantaranya dalam struktur organisasi dan pelayanan. Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi bukan jenis pajak....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22222
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arie Wibowo Khurniawan, author
Dalam rangka meningkatkan kinerja, pemerintah telah melakukan pembenahan secara terus menerus diantaranya pembenahan terhadap Sistem Internal Controls. Internal Controls atau yang biasa disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan, mendorong efisiensi...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T25092
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
