Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Lidia BR Karo, author

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perspektif kebijakan kriminal: studi kasus di Kotamadya Kupang

Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rusdi Amin, author

Analisis tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan advokat dalam Lembaga Prapenuntutan, suatu upaya menuju pada satu kebijakan operasional tahap Pra-Ajudikasi = Analysis of function and Authority of Investigator, Public Prosecutor and Advocate in Preprosecution, an Effort Aiming to One Operational Policy on Pre-Adjudication Phase

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Peradilan pidana digerakkan oleh rangkaian sub-sub sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk advokat dan dalam prosesnya dibagi menjadi : tahap sebelum sidang pengadilan (pra-ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) dan tahap setelah pengadilan (puma...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26045

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fininda Soleha, author

Politik hukum terhadap kriminalisasi substansi berbahaya = Politics of law on hazardous substances criminalization

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian...

2016

S65282

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dadan Hendrawan, author

Kebijakan kriminal administrative penal law di Indonesia = Criminal policy of administrative penal law in Indonesia / Dadan Hendrawan

ABSTRAK
Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknya perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang administrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung pidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat undang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantuman bab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39091

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Seren Trihardja, author

Simbiosis Mutualisme antara Media dengan Pembuat Kebijakan dalam Pembentukkan Agenda Kebijakan dan Pemberitaan Kasus Korupsi (Catatan Riset KOMPAS tentang Pemberitaan Kasus Korupsi pada Periode Januari - Juni 2017)= Symbiotic Mutualism between Media and Policymaker on The Formning of Policy Agenda and Corruption Case Reporting (Notes on Research by KOMPAS pertaining Corruption Case Reporting on January - June 2017)

ABSTRAK
Media sering diasumsikan berpengaruh pada pembentukan kebijakan kriminal dengan membentuk opini publik. Peristiwa yang diberitakan terus menerus dilihat dapat membentuk urgensi agenda publik terkait kebijakan yang berimplikasi pada agenda kebijakan. Namun, tingginya jumlah pemberitaan korupsi, terutama kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, nampak tidak berimplikasi pada kebijakan. Tulisan ini mencoba...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Nina Zainab, author

Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 = Criminal Policy About Moratorium of inmate Rights of Narcotic Crimes In Implementation of Government Ordinance No. 99 / 2012

[ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai ?extra ordinary crime?. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42326

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38763

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian