Ditemukan 237 dokumen yang sesuai dengan query
Gigih Anangda Perwira, author
Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, terlebih melihat pada produk yang dibuatnya yaitu akta yang merupakan dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik. Atas dasar besarnya kewenangan tersebut, kemudian Notaris haruslah diawasi agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalah gunaan kekuasaan atau jabatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43263
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Iftitah Zaharah, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) terhadap Induk dan Anak Perusahaan di bidang Perbankan dan Jasa Keuangan atau kajian terkait dengan konglomerasi keuangan. Perkembangan globalisasi dalam sistem keuangan di Indonesia menyebapkan setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) grup usaha di bidang perbankan dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42601
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Johanes Blasius Vernando Sh, author
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42621
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Samuel Harnaen, author
[ABSTRAK
Perkembangan perekonomian di Indonesia, menuntut adanya kecepatan, dan
efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan munculnya kelalaian para
pebisnis terhadap perlindungan hukum yang ada. tesis ini akan membahas sebuah
kasus dimana terdapat seorang investor yang menanamkan modalnya dalam
sebuah perseroan terbatas dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi
modal yang ia setorkan. Akan tetapi kesepakatan yang dijalankan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42371
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Khairurrijal, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas keberadaan lembaga mukim sebagai self unity government
dalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie dengan Fokus
penelitian pada kedudukan dan kewenagan mukim dalam tata pemerintahan Aceh,
faktor yang menyebabkan peran mukim belum optimal dan peran mukim dalam
meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie. Kondisi dinamis daerah
ditinjau dari gatra sosial budaya....
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syafvan Rizki, author
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sering dipermasalahkan akibat kurang pahamnya aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41780
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Reizky Samara Putra, author
Penunjukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ialah untuk melayani pembuatan akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tugas dan kewenangan camat sebagai PPATS bersifat sementara karena secara ex officio, seorang camat merupakan kepala dari suatu kecamatan. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Valencia Isabella, author
Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Notaris dituntut untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris. Apabila Notaris dalam
melaksanakan jabatannya terbukti telah melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmat Hidayat, author
Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hsien Wang, Hsin, author
The year 2021 is the centennial anniversary of the Chinese Communist Party (CCP). Just as the CCP strived to celebrate this symbolic event, the China Studies academia also tried to shed light on the history of the CCP and the survival as well as future prospect of the regime. Among...
Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2021
059 TDQ 18:4 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
