Hasil Pencarian

Ditemukan 260 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Rido Akmal, author

Implementasi prinsip syariah dalam badan hukum kelembagaan perbankan syariah = Implementation of sharia principles in legal entity if islamic banking institution / Rido Akmal Nasution

ABSTRAK
Pada penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang implementasi prinsip syariah terhadap badan hukum perbankan syariah. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa badan hukum yang melaksanakan kegaitan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Senada dengan itu pada tahun berikutnya lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang...

2016

T46098

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tamariska Dian Ratnaningtyas, author

Pertanggungjawaban Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang = The Liability of Passive Offender in Money Laundering / Tamariska Dian Ratnaningtyas

ABSTRAK
Dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dikenal adanya pelaku pasif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tesis ini membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku pasif tindak pidana pencucian uang melalui studi pustaka dan analisa 4...

2016

T47091

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Reza Haryo Wibowo, author

Konsep trust dalam dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan implikasinya terhadap kepemilikan hak atas tanah serta pendirian perseroan terbatas = The concept of trusts within dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif and its implications toward the ownership of land title and the establishment of limited liability companies / Muhammad Reza Haryo Wibowo

Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo;DIRE Berbentuk KIK rdquo; merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat di pasar modal, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan real estat yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan income-generating property , yaitu pendapatan sewa. DIRE Berbentuk KIK merupakan penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47191

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Natassa Raemavenzka, author

Analisis yuridis terhadap penggunaan selisih kurs mata uang asing dalam penyetoran angsuran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas = Judicial analysis on the utilisation of foreign exchange rates differences in capital payment for the establishment of limited liability companies / Natassa Raemavenzka

ABSTRAK
Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit...

2017

T47001

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Didi Nisjahbudin, author

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris serta peraturan lainya = The notary's liability as public official under notary law and notary code and other regulation / Didi Nisjahbudin

ABSTRAK
Notaris adalah salah satu rechtfigur organ Negara yang diberikan kekuasaan umum openbaar gezag didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dalam membuat akta otentik. Permasalahan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta yang dibuat dihadapannya dan mengetahui hubungan Hubungan Hukum antara Notaris dan...

2017

T47134

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Arija Br, author

Ultimum Remedium dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia = Ultimum Remedium in Relation to The Corporate Criminal Liability in Indonesia.

ABSTRAK
Karakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlah ahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakah konsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakah implementasi...

2017

T48755

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chico Setyo Asmoro, author

Akibat hukum pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal tidak secara penuh = Legal consequence of limited liability company establishment through not fully paid capital

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48447

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Jaya Putra, author

Pencabutan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas = Revocation of approval decree of article of association's amendments

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48303

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Della Kartika Sari, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil : Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 = Accountability of a notary to a notary deed that is contrary to material truth : analysis of the Supreme Court's Decision Number 1168 K/Pdt/2016

Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52683

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivania Evelin Adelia Antony, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Identitas dan Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2018/PT DKI) = Responsibilitiy of Land Deed Officer for Identity and Signature Forgery in Sale and Purchase Deed (Study of DKI Jakarta High Court Decision Number 412/PDT/2018/PT DKI)

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian