Hasil Pencarian

Ditemukan 566 dokumen yang sesuai dengan query

Intan Maryani, author

Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 49/PUU- X/ 2012 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Legal protection of notary liability associated based on article 66 clause with the verdict of constitutional court number 49/ PUU- X/ 2012 and notary law number 2 of 2014 concerning of notary occupation

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42135

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosdafiana, author

Akibat hukum dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat di bawah tangan dan didaftarkan pada kantor notaris (waarmerking) = Due to the law of lease agreement which made privately and registered to public notary office (waarmerking)

Penyalahgunaan Keadaan termasuk juga ke dalam ranah perbuatan melawan hukum yang mana melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini seseorang membuat suatu perjanjian dengan menyalahgunakan keadaan pihak lainnya. Dalam hal ini bagaimana akibat hukum dari suatu perjanjian dengan adanya cacat kehendak serta di- waarmerking oleh Notaris. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42177

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jane Miranda Gasali, author

Analisis yuridis mengenai kekuatan dan perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh majelis pengawas wilayah notaris dan majelis pengawas pusat notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 = Juridical analysis on power of and distinction between decision rendered by the district supervisory council for notary (Majelis Pengawas Wilayah Notaris) and central supervisory council for notary (Majelis Pengawas Pusat Notaris) : case analysis on Decision of District Supervisory Council for Notary Number W29/PSTN/Not.14/2010 and Decision of Central Supervisory Council for Notary Number 11/B/MJ.PPN/XI/2010

Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38712

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Janty Lega, author

Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42481

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Samuel Harnaen, author

Fungsi notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap beneficiary dalam melakukan investasi terhadap PT X = The function of notary as a public official in making an authentic agreement to provide legal protection against beneficiary in investing to PT X

[ABSTRAK
Perkembangan perekonomian di Indonesia, menuntut adanya kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan munculnya kelalaian para pebisnis terhadap perlindungan hukum yang ada. tesis ini akan membahas sebuah kasus dimana terdapat seorang investor yang menanamkan modalnya dalam sebuah perseroan terbatas dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang ia setorkan. Akan tetapi kesepakatan yang dijalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42371

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Lyndiani Hudioro, author

Tanggung jawab notaris terkait pelanggaran dalam akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuatnya : studi kasus Putusan Nomor 01/Pts/MPW.JKT/V/2009 = Notary's responsibility related to infringements of the power of attorney for sale and the power evacuation agreement that he made : case study of Decision Number 01/Pts/MPW.JKT/2009 / Sarah Lyndiani Hudioro

ABSTRAK
Akta Notaris pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dengan pelanggaran Notaris dalam pengeluaran akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan tanpa adanya akta pengikatan jual beli mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat sesuai prosedur telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39039

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Nurasiyah, author

Analisis pengaruh keputusan menteri atas penjatuhan sanksi pemberhentian terhadap notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 15/B/Mj.PPN/2009 = Analysis on the impact of ministrial decree on termination sanction imposed to the notary : study case of the Notary Central Supervisory Council Decree of 15/B/Mj.PPN/2009 / Sarah Nurasiyah

ABSTRAK
Salah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan, yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari Majelis Pengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalah dengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPP tersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukum notaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khaleda Zakiah, author

Penyalahgunaan tandatangan di atas blanko kosong pada akta perjanjian kredit dengan kuasa untuk memasang hipotik dan mengikatkan jaminan secara CESSIE (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 919 K/PDT/2002) = Abuse of signatures in the blank forms in deed by the loan agreement for installing the warranties mortgages and tied CESSIE (case study supreme court number 919 K/PDT/2002)

[ABSTRAK
Penandatanganan akta dalam keadaan tidak sempurna atau dalam keadaan akta kosong serta tidak dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi akan melanggar asas otentisitas akta (verleijden). Bagaimana PJN, UUJN, UUJN Baru mengatur penandatanganan blanko kosong dan sanksi bagi Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap efektifitas asas-asas, sistematika hukum. bahwa PJN,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42375

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wita Anjani, author

Tanggung jawab notaris dalam membuat akta yang dibuatnya berbeda dengan salinan akta yang dikeluarkannya ditinjau dari sisi perdata dan pidana : studi kasus Putusan 01/B/MJ.PPN/V/2013, 05/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IX/2012 dibandingkan dengan Putusan 02/PTS/MWPN/Prov/Jabar/I/2012 = Responsibility notary deed in creating different with the flowered a copy of the deed of issuance seen from the civil and criminal side : case study 01/B/MJ.PPN/V/2013, 05/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IX/2012 be compared with case study Verdict 02/PTS/MWPN.Prov/Jabar/I/2012 / Wita Anjani

ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satusatunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39049

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuli Rizki Anggorowati, author

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa (ditinjau dari akta notaris) = Legal protection for parties involved in lease agreement viewed from the notary deed

[ABSTRAK
Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab Ketujuh Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan tesis mengambil judul ?Perlindungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42266

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian