Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Yenny Lelita Oktaviawaty, author

Kedudukan hukum blanko akta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum tertentu yang menjadi kewenangannya dituangkan dalam bentuk akta yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mencakup Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yosa Yuliasti, author

Implikasi perjanjian simulasi dalam akta jual beli yang obyeknya hak atas tanah studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2253k pid 2012 = Implications for simulation of agreement on the deed of sale and purchasing agreement of land right object

Tesis ini ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum perjanjan simulasi yang terjadi dalam kasus jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang dimulai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris H. T. A. SH. pada tanggal 03 Seotember Nomor 11 Tahun 2010 i yang diiikuti dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42781

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nitama Farsia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Peralihan Hak Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Analisis Putusan Nomor 417/PDT/2018.PT.BDG) = Responsibilities of Land Deed Official Related to Transitional Rights The Party Who Has No Authority (Analysis of The High Courts Verdict Number 417/PDT/2018/PT.BDG)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Quynna Zenobia, author

Akibat Hukum Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Terbukti tidak Bersalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021) = Legal Consequences of Non Compliance With The Decision of The Supreme Court in The Case of Termination of a Land Deed Official (PPAT) Proven Innocent (Study of Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021)

Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aditya Ratna Adila, author

Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penerbitan Akta Hibah Kurandus terhadap Kurator oleh PPATS (Studi Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 604 K/Ag/2021) = Accountability and Legal Consequences of Grant Deed Issuance by Temporary Land Deed Officials between Curandus and Curator (Study Case on Decree Number: 604 K/Ag/2020 by Indonesia Supreme Court)

Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elsa Halida Saputri, author

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/PID.B/2021/PN Bdg) = Accountability of a Notary as a Public Official Who Committed the Crime of Securities Embezzlement (Study of Decision of the Bandung District Court Number 212/PID.B/2021/PN Bdg)

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkadang ada yang melakukan tindak pidana penggelapan dan menjadi terdakwa sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung ketika seorang Notaris menggelapkan uang titipan kliennya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 374 KUHP yang digunakan majelis hakim dalam putusan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Aulia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU

Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dastie Kanya Dasril, author

Peran notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The role of notary land deed official auctioneer class II on money laundering law enforcement

ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41821

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sultan Falah Basyah, author

Urgensi kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia: suatu perbandingan dengan Singapura = The urgency of the criminalization of bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia: a comparison with Singapore

Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zaika Rarasakti, author

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No : 9/10-18.300/III/2019 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah = Legal Position Of The Provider Of Provisional Land Deed (PPATS) Appointed Based On The Decree Of The Head Of The Regional Office Of The National Land Agency Of Lampung Province No: 9/10-18.300/III/2019 Concerning The Appointment Of The Camat As The Office

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian