Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Saputro Handoyo, author
Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36935
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bandung: Fokusmedia, 2011
R 343.087 HIM (2)
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Mahbub Junaedi, author
ABSTRAK
Beberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yang
mengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakan
antidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengan
kata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebih
dahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yang
mengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih...
2012
T31602
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2013
343.087 GUI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mahbub Junaedi, author
Aturan Antidumping WTO (The GATT 1994) dibuat tidak untuk melarang dumping, tetapi untuk mengatur kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum mereka mengenakan tindakan Antidumping terhadap barang impor dumping. Kondisi dimaksud adalah telah terjadi Kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri, yaitu setelah dilakukan pengujian yang dikenal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24777
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Arriaz Mosha Athar, author
Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Cassie Johanna, author
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan WTO dan hukum
nasional Indonesia berkaitan dengan pengaturan dumping dan antidumping di
Kawasan Bebas dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengenakan atau tidak
mengenakan Bea Masuk Antidumping pada barang dumping yang akan masuk ke
Kawasan Bebas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang
bersifat yuridis normatif dengan menggunakan...
2015
T44228
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8161
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lila Pratiwi, author
Steel industry is a strategic sector in the economy of a country. Steel
industry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand
that is still necessary to import steel product. However, many of these
imported products are sold at dumping prices, especially those from china
giving rise to unfair trade. One...
University of Indonesia, Faculty of Law, 2013
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Albarra, author
[ABSTRAK
Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang paling protektif terhadap ancaman perdagangan internasional. Pada kasus ini Indonesia terkena imbas dari sifat protektif tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Amerika Serikat dalam memproteksi industri dalam negeri mereka. Tercerminkan pada United States Tariff Act of 1930 yang dirumuskan jauh sebelum adanya organisasi...
2015
T44329
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
