Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Fasarela, author

Implikasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan negara = Implications of social security implementation in Indonesia against state financial management sustainability

ABSTRAK
Sebagai salah satu tujuan negara dalam memberikan perlindungan atas risiko sosial, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia belum berjalan beriringan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan implikasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Rumusan masalah yang akan diangkat yaitu akibat pelaksanaan jaminan sosial...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50227

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ernawati, author

Kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dalam perspektif transformasi status hukumnya = State property separated at state-owned enterprises (BUMN) in the form of persero in the transformation of legal status

Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52659

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rismawati, author

Kebebasan berkontrak badan usaha milik negara dikaitkan definisi keuangan negara = Freedom of contract of state owned enterprises in associated with state finance definition

Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47279

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kardhika Cipta Binangkit, author

Kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam menilai dan atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola badan usaha milik negara = The authority of the supreme audit institution BPK in assessing and or determining state losses on illegal acts committed by state-owned enterprises soe managers

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas...

2018

T51828

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Ganda Sari Adil, author

Pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) dalam penyelamatan bank gagal terhadap kerugian negara dalam perpektif hukum keuangan publik = accountability of the board of deposit insurance corporation in rescuing the failed bank against state loss in public finance perspective

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42164

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Latipah, author

Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law

Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Leonardus A Priyonugroho, author

Status kekayaan perusahaan pengelola aset sebagai perseroan terbatas milik negara menurut prinsip-prinsip hukum keuangan publik = Status assets of asset management company as state owned enterprises according to the principles of state finance law

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adi Prasetyo, author

Allocative efficiency pada reformasi pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan kualitas belanja di Kementerian Pertanian = Allocative efficiency in state finance management reform to improve spending quality in Ministry of Agriculture

Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

D-Pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Aletheia Christy, author

Unsur "merugikan keuangan Negara" pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip dual criminality = The element of harm the state finance in article 2 paragraph (1) and article 3 of the anti corruption eradication act from the prespective of dual criminality principle / Aletheia Christy Hutabarat

ABSTRAK
Tindak pidana korupsi sekarang ini sedang marak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi kadang pelakunya melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya di luar negeri sehingga untuk penuntasan kasus diperlukan kerja sama internasional, yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Astrid Debora S.M., author

Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M

ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43358

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian