::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Eva Novianty, author
Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 27989
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Suhendra Asido, author
Tesis ini membahas bagaimana Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) yang mengandung prinsip warranty (Express Warranty dan Implied Warranty) meskipun tidak sepcnuhnya menganut prinsip strict liability dapat memberikan perlindungan kepada konsmnen khususnya konsumen sektor produk jasa dan bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T25725
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Simanullang, Yannes Putra, author
ABSTRACT
Pemerintah seringkali melakukan pembangunan perekonomian yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu buktinya adalah proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan lahan di DKI Jakarta serta menambah pendapatan daerah melalui investasi, namun reklamasi ini justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vita Ishadiniti P., author
ABSTRACT
This thesis discussed about the lawsuit filed by the Minister of Environment of Republic of Indonesia to PT Kalista Alam, which in the lawsuit contained the principle of strict liability as part of a lawsuit filed by the plaintiff in Unlawful Act (PMH). The theory used in this thesis is about absolute liability...
2016
S63975
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Desy Putriana, author
Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama pertanggungjawaban kontraktual dan kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata). Pertanggungjawaban pemilik hewan termasuk sebagai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yang secara khusus diatur di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68706
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simbolon, Dina, author
Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29845
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Puteri Hikmawati, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
T36157
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Adlul Hamidi Zalnur, author
ABSTRAK
Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum perdata lingkungan dalam kebakaran hutan dapat menerapkan konsep Perbuatan Melawan Hukum PMH , res ipsa loquitur dan strict liability. Namun demikian, hal tersebut sering dicampur adukkan satu sama lainnya...
2017
S69496
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lumanauw, Valerie Irene Patricia, author

Di tengah berbagai penyalahgunaan otoritas dan kejahatan yang dilakukan korporasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan apakah korporasi telah melakukan langkah-langkah...

2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>