Ditemukan 1112 dokumen yang sesuai dengan query
Irfansah, author
Keberadaan dan kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan juga suatu mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh notaris untuk melindungi dirinya sehingga profesi notaris tetap di percaya oleh masyarakat. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:
1. Apakah...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16444
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Yulia Hertaty, author
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan kode etik Notaris. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka Perseroan Terbatas belum sah sebagai badan hukum dan hubungan antara para pendiri masih merupakan hubungan kontraktual. Status badan...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14460
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Stephen Hanjaya, author
Tesis ini dibuat karena sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang rumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili seperti apa yang cukup baik dan benar ditinjau dari sudut pengaturan perundangundangan yang ada di Indonesia, dan bagaimana peranan notaris dalam perumusan klausul-klasul tersebut, disamping juga belum adanya kejelasan tentang...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14472
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurmansyah, author
Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N). Di sisi lain notaris juga mempunyai kewajiban untuk hadir apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka pengadilan. Seorang notaris yang dipanggil menjadi saksi dapat menggunakan hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi....
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14485
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
I Gede Satria Budi, author
Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja, dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah Menteri Kehakiman.Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu tempat harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta jasanya, dengan kriteria formasi antara lain: pertumbuhan ekonomi dengan indikasi jumlah bank, developer, pertumbuhan industri, jumlah...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14494
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Haryanti Sutanto, author
Pengaruh dari perkembangan globalisme, lebih tampak dari sisi produk hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya produk hukum Nasional masing-masing Negara yang kompatibel dengan perkembangannya. Hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus sarana pengaturan ketertiban masyarakat haruslah mencerminkan keadaan masyarakat yang diaturnya. Di samping itu hukum yang berlaku juga harus mampu menyelesaikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14497
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Nur, author
Untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah baik itu pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14534
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alvie Siti Nurviantiny, author
Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas dapat berupa akta yang disusun berdasarkan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta tersebut dituntut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut. Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14545
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Hayati, author
Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14587
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tanti Lena, author
Apabila investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tentu membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 1 Tahun 1995...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T 18939
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
