Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Adrian Wahyu Christ Dewandaru, author

Analisis Yuridis Keabsahan Pengesampingan Pengaturan Upaya Hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Juridical Analysis of the Validity of Waiving The Regulation of Legal Remedies for PKPU Decisions in UUK-PKPU By The Constitutional Court Through MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021

Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Yeremia Shedeas, author

Pemilihan umum serentak di Indonesia (Analisa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945) = Concurrent elections in indonesia implications analysis of the constitutional court decision no 14 puu xi 2013 about examination of uu no 42 tahun 2008 towards uud 1945

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum,...

2014

S56788

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raditia Gumirah Dati, author

Analisis yuridis kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010: analisis penetapan-penetapan pengadilan = Juridic analysis of illegitimate child (children) post constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010: analysis of court ascertainments

ABSTRAK
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki...

2017

S66319

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurmaida Delviana, author

Perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung sebelum dan setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: analisis penetapan nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. dan akta perjanjian perkawinan Y = Comparison of postnuptial agreement before and after the decision of the constitutional court No. 69/PUU-XIII/2015: analysis on decree of state court of justice number 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. and postnuptial agreement Y

Di Indonesia, terdapat dua jenis perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut dibuat sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dari hal itu timbul pertanyaan bagaimanakah perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan belangsung sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015? Dengan menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Salviadona Tri P., author

Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi No.013/PUU-I/2003 terhadap proses hukum tersangka, terdakwa dan terpidana bom Bali : Kajian tentang hak-hak yang dimiliki tersangka, terdakwa dan terpidana tindak pidana terorisme

Asas legalitas merupakan suatu asas yang utama dalam hukum pidana. Asas ini berlaku secara universal karena diakui dan dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Salah satu yang terpenting dalam elemen asas legalitas adalah larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini dianut dan diterapkan telah begitu lama...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15422

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wela Wahyuni Sari, author

Perlindungan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary protection as Public Official under Article 66 and 66A of Law Number 2 year 2014 about amandement of Law Number 30 year 2004 about position of notary

Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50046

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marco Hardianto, author

Pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 oleh hakim pidana = Interpretation of Constitutional Court verdict No. 85/PUU-XI/2013 by criminal law judges

Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasri Puspita Ainun, author

Kedudukan hukum kementerian negara dalam sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi = Legal standing of ministry of state on settlement disputes of authorities of state institutions by the constitutional court

Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siska Yuniza, author

Analisis reformasi birokrasi pada mahkamah konstitusi ri dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik good governance = Analysis of bureaucracy reform at constitutional court of republic of indonesia in attempt to establish good governance / Siska Yuniza

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku,...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian