Hasil Pencarian

Ditemukan 73 dokumen yang sesuai dengan query

Estining Wulan Handayani, author

Alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 297 k/pdt.sus-phi/2015 tentang pemutusan hubungan kerja = Pregnancy reason to decide employment: analysis of supreme court Republic of Indonesia number 297 k pdt sus phi 2015 about termination of employment

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidak mempertimbangkan alasan...

2016

S62859

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zahra Muchlisa, author

Penerapan syarat perjanjian kerja waktu tertentu dikaitkan dengan sebab pemutusan hubungan kerja: studi kasus putusan PHI Surabaya No.69/G/PHI/PN.Sby = The implimentation of provision employment contract regarding temporary work aggreement associated with the cause of a termination of employment: study case verdict No. 69/G/PHI/PN/Sby

ABSTRAK
Perjanjian kerja merupakan dasar dari suatu hubungan kerja. Peraturan perundang-undangan mengatur 2 (dua) jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Khususnya perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat pengaturan mengenai syarat tertentu yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya diterapkan pada jenis...

2016

S63411

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Roosmaya Abubakar, author

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi terhadap 38 karyawan Hotel Papandayan Bandung (studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor19/PUU-IX/2011) = Termination of employment relationship based on efficiency against 38 employees of Hotel Papandayan Bandung (case study of Constitutional Court of Republic of Indonesia Decision no 19/PUU-IX/2011) / Roosmaya Abubakar

ABSTRAK
Pemutusan Hubungan Kerja PHK kerap menimbulkan masalah, khususnya disebabkan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi. Undang - Undang tidak melarang pengusaha melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Namun banyak pihak baik pemerintah, praktisi hukum, pengusaha, maupun pekerja/buruh salah dalam mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang ndash;...

2017

T48679

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Machsoen Ali

Pengaruh penerapan perjanjian kerja terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akibat hukum yang ditimbulkan/Machsoen Ali

Surabaya: Lembaga Penelitian, UNAIR , 1990

344.01 MAC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rasa keadilan dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja melalui penyelesaian secara wajib(studi kasus di Nusa Tenggara Barat)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yamitema TJ Laoly, author

Perlindungan hukum terhadap buruh yang di kenakan pemutusan hubungan kerja = Law protection over labor on termination of employment

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai hak pekerja/buruh PT. Panen Lestari Internusa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peranan-peranan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa uang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi...

2008

T25729

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Gusti Randika Pratama Noor, author

Analisis hukum terhadap putusan tentang pengusaha yang mem-PHK karyawannya dengan alasan mangkir (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 05/G/2008/PHI.Smda)

Tesis ini membahas mengenai perlindungan dari UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pengusaha yang mcm-PHK karyawannya dengan alasan mangkir. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut menolak untuk masuk kerja dan melakukan mogok kerja tidak sah meskipun telah diperintahkan masuk oleh Manajemen Perusahaan. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa yang dapat menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37193

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fitriana, author

Penetapan upah bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan selama proses pemutusan hubungan kerja: studi kasus putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT.PST = Determination of wages for workers who do not perform work during the termination of employment: case study of the decision of industrial relations court in the Central Jakarta District Court number 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT.PST

Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa selama belum ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Adapun kewajiban yang dimaksud meliputi upah yang diberikan selama proses pemutusan hubungan kerja (upah proses). Namun, ketentuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novega Rediana, author

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi akibat reorganisasi perusahaan karena digitalisasi di PT Shell Indonesia: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 182/K/Pdt.Sus-PHI/2017 = Termination of employment of a worker in PT Shell Indonesia as a result of a reorganisation without digitalisation factor: study case: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 182/K/Pdt.Sus-PHI/2017

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didasarkan atas tindakan efisiensi akibat Reorganisasi perusahaan. Reorganisasi/restrukturisasi adalah merubah tatanan atau struktur di suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan meniadakan posisi sebuah jabatan. Adakalanya Reorganisasi dilakukan pada pekerja/buruh bukan karena posisi tersebut ditiadakan namun karena adanya faktor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Delfi Hidayahni, author

Perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja dan pemberian pesangon: Studi kasus Putusan Nomor 90/PHI.G/2012/PN JKT.PST = Legal protection for workers in termination of employment and severance pay provision: Case study Verdict Number 90/PHI.G/2012/PN JKT.PST

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44822

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian