Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query
Sebagai salah satu agenda penting dalam perwujudan good governance pertanggungjawaban publk (public accountability) memerlukan berbagai tindakan lanjutan dalam berbagai praktek penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sasaran pertanggungjawaban publik tersebut adalah sektor keuangan publik. Pembaharuan utama dalam sektor keuangan ini difokuskan pada sistem penganggaran dengan budgeting reform nya yaitu perubahan dari anggaran...
Jurnal Kebijakan Ekonomi, 2 (2) Desember 2006: 197-202, 2006
JUKE-2-2-Des2006-197
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agnes Agatha Helena P. S., author
Walaupun telah kemudahan kepada masyarakat, layanan Equity-Based Crowdfunding sendiri masih memiliki permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan ambiguitas bagi masyarakat itu sendiri. Ambiguitas ini meliputi peran yang dimiliki masyarakat yang ingin membeli saham melalui platform penyelenggara tersebut. Apakah sekelompok masyarakat ini dapat disebut sebagai konsumen atau tidak yang menjadi salah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adella Tanuwidjaja, author
Sebagai salah satu bentuk jaminan kredit, jaminan perorangan (personal guarantee) merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikemudian hari. Tulisan ini membahas pertanggungjawaban pihak ketiga yang memberikan jaminan perorangan (personal guarantee) terhadap Bank selaku kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam memenuhi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Caroline, author
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Didalam Undangundang notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28701
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Bitra Mouren Ashilah, author
Sejak tahun 2019, Direktorat Kriminal Khusus SubDit IV Tindak Pidana Cybercrime telah memulai untuk penanganan kasus kejahatan penagihan hutang pinjaman online yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi, hal ini dilakukan oleh debt collector dari fintech peer to peer lending. Sampai bulan Oktober tahun 2020, telah ada 12 data aduan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Iqbal, author
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus penyertaan tindak pidana suap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin-doktrin hukum terkait. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyertaan tindak pidana suap yang dilakukan pengurus korporasi menjadi menarik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Winny Kartika Tantri, author
Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hutapea, Putri Vera, author
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50965
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dhea Ariesta
Kriminalisasi atas tindakan aborsi korban pemerkosaan masih sering terjadi di Indonesia. Pada salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018, seorang anak berinisial WA didakwa atas tuduhan aborsi di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan putusan pidana penjara selama enam bulan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Padahal kehamilan pada anak WA disebabkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ketut Bayu Badra, author
Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26127
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
