Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Alisha Nur Laili, author

Peran Notaris Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT = Notary's Role to Legal Uncertainty in the Process of Amending the Articles of Association of Legal Entities (Based on Case Study Decision Number 216/G/2020/PTUN-JKT)

Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yana Nur Pratiwi, author

Akibat Hukum Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 803/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr) = Legal Consequences of Cancellation Deed Of Decision of the General Meeting of Assosiationâs Memberâs (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 803/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr)

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Yustika Haryanti, author

Peranan notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam : Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT = Notary's and the Ministry of Law and Human Right's role of the Republic of Indonesia in the process of the amendment's adjustment to the Articles of Association of PT. Tjitajam : Verdict Number: 124/G/2009/PTUN-JKT / Dian Yustika Haryanti

ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan...

2013

T32587

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Daru Pratomo, author

Legalitas Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Diperoleh Melalui Prosedur Pengesahan Anggaran Dasar dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36179

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rohati, author

Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Rangka Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36288

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raissa Almira Pradipta, author

Pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas akibat konversi utang menjadi setoran saham perseroan: studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Plk = Execution of deed of amendment of the article of association of limited liability company in regards to the loan conversion into share capital of the company: study of district court of palangka raya decision number 32/Pdt.G/2017/PN. Plk

Tesis ini membahas mengenai Konversi Utang menjadi Setoran Saham Perseroan berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam Konversi Utang yang dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dari proses yang telah dilakukan oleh Perseroan menggugah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54565

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nusaibah Al-Hima, author

Akibat hukum tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar PT Sumber Niaga yang didirikan tahun 1983 = Legal consequences for did not adjust the article of association of PT Sumber Niaga which established at 1983

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan,...

2014

S70175

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri, author

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...

2016

T46692

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Estinna Darmawan Hermanto, author

Akibat Hukum Tindakan Pemegang Saham Mayoritas Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara Sepihak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1302K/Pdt/2021) = Legal Consequences by the Unilateral Actions of the Majority Shareholders in an Extraordinary General Meeting of Shareholders (Analysis of the Decision by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1302K/Pdt/2021)

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR digugat ke pengadilan oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi karena tidak dilibatkan dalam rapat tersebut. Pemegang saham mayoritas yang juga merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris merasa layak untuk menyelenggarakan rapat. Dalam kasus ini, Notaris juga digugat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Nabila Syafitri, author

Tanggung Jawab Notaris Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terkait Penambahan Modal Dasar Tanpa Adanya Permohonan Persetujuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus PT X Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung) = Responsibilities Of A Notary For Amendments To The Articles Of Association Of A Limited Liability Company Regarding Additional Authorized Capital Without Requesting Approval From The Minister Of Law And Human Rights (Case Study Of PT X In Bandar Lampung)

Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian