Hasil Pencarian

Ditemukan 132 dokumen yang sesuai dengan query

Robin Setiawan, author

Tinjauan yuridis atas rencana penggabungan perusahaan merger dalam industri migas berdasarkan aspek hukum persaingan usaha (Studi kasus rencana merger PT. Perusahaan Gas Negara dan PT. Pertamina Gas) = Legal review of merger process in oil gas industries based on competition law perspective (Case studies of merger plan PT. Perusahaan Gas Negara and PT. Pertamina Gas)

[Penggabungan perusahaan atau merger merupakan suatu upaya bagi grup usaha untuk memperluas jaringan usahanya khususnya bagi kelompok usaha yang ingin berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Efek negatif dari sebuah tindakan merger memiliki kaitan erat dengan isu terjadinya monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...

[, Universitas Indonesia], 2014

S56504

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adifyan Rahmat Asga, author

Analisis kedudukan hukum panitia tender pada persekongkolan tender secara vertikal (studi kasus putusan KPPU perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 = Analysis on the legal position of tender committee in vertically collusive tender (case study of verdict No 04/KPPU-L/2013

[ABSTRAK KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan...

[, Universitas Indonesia], 2014

S55847

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohammad Idham Daun, author

Analisa pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender dan penggunaan pasal 19 huruf (d) UU No.5 tahun 1999 untuk menjerat panitia tender yang tidak melakukan persekongkolan (studi putusan KPPU No.05/KPPU-L/2009) = Analysis on article 22 about collusive tendering and the usage of article 19 letter (d) of act 5 of 1999 to punish the tender committee who is not doing conspiracy (study of KPPU Decision No.05/KPPU-L/2009)

Praktek persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh panitia tender dalam kasus Event Organizer Lomba Keterampilan Siswa dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diputus bersalah melakukan persekongkolan tender tanpa memutus terlapor lain ikut melakukan persekongkolan sehingga panitia tender hanya melakukan persekongkolan secara sendiri. Penulis mencoba menggali unsur-unsur...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S55995

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fieanna, author

Tinjauan Hukum Mengenai Instrumen Jaminan Volume Kendaraan Minimum (Minimum Traffic Guarantee) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta = The Legal Analysis of Minimum Traffic Guarantee Instrument in Toll Road Infrastructure Development Through Public Private Partnership

[ABSTRAK
Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S63585

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Reza Firmansyah Manomang, author

Tinjauan hukum mengenai layanan dana bergulir (land revolving fund) terhadap pengadaan tanah jalan tol dalam rangka kerjasama pemerintah dan swasta = The legal analysis of land revolving fund for land acquisition through public private partnership

Infrastruktur Jalan Tol merupakan salah satu pembangunan infrastruktur dibidang jalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pembangunan Infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara, namun pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan hal tersebut...

2015

S60266

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Samuel Fridolin Manogari, author

Tinjauan hukum mengenai standar pelayanan minimum dan upaya pemerintah mengembalikan biaya yang dikeluarkan badan usaha sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya tarif tol dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta = The legal analysis of minimum standard of service and private sector reimbursement as factors that influence highway rate in public private partnership scheme / Kevin Samuel Fridolin Manogari

[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam mendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untuk pembangunan...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S59944

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

G.P.H Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, author

Permasalahan penetapan jangka waktu masa jabatan direksi dan dewan komisaris dalam anggaran dasar perseroan terbatas: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri PT X melawan PT Y = The issue of establishing director and board of commisioners term of office as stipulated within a companys article of association: case study of district court verdict between PT X Against PT Y

ABSTRACT
Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Suatu badan hukum berbeda dengan manusia karena tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan tindakan hukum. Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris harus...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alan Wahyu Dharma Saputra, author

Tinjauan hukum mengenai peran dan kedudukan pengawasan internal yang dijalankan oleh organ pengawas dalam badan usaha koperasi = Legal reveiw on role and position of internal supervisory which is run by the supervisory organ in a cooperation business entity

ABSTRAK
Koperasi merupakan badan usaha yang dijadikan sokoguru perekenomian bangsa Indonesia memiliki banyak masalah yang dihadapi seperti kasus investasi bodong Koperasi Cipaganti, penipuan oleh Koperasi Pandawa yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal yang terjadi di dalam badan koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengaturan peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi...

2017

S65963

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aris Dzilhamsyah, author

Kebijakan dan pengaturan hukum mengenai pembinaan koperasi dan implementasinya: studi kasus Koperasi Pengusaha Ceplis di Kota Cilegon, Provinsi Banten = Legal policy and regulation regarding development of cooperative and its implementation: case study Ceplis Entrepreneurs Cooperative in Cilegon City, Banten Province

ABSTRAK
Dewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasi dengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatan modal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagi koperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapat menyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh dan berkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai...

2017

S65986

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatya Alesi Ahmad Farizi, author

Menimbang keselarasan pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi pada pasal 33 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 = Consider the consistency of debt capital regulation on cooperative with the principles of economics in article 33 of Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945

ABSTRAK
Selain melalui modal sendiri serta modal penyertaan, koperasi juga ditentukan untuk dapat memupuk modalnya melalui modal pinjaman. Pengaturan mengenai perkoperasian di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi haruslah selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 33-nya, menentukan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar hukum...

2017

S65870

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian