Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan oleh investor dan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan investasi dan pendanaan sesuai dengan hukum Islam. Obligasi syariah bukan merupakan instrumen utang piutang, melainkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset tertentu dimana hasil yang akan diterima investor dikaitkan dengan hasil dari aset tersebut. Salah satu obligasi syariah yang paling banyak dikenal adalah obligasi syariah dengan skema sewa menyewa (ijarah) Tesis ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perpajakan yang terkait dengan obligasi syariah /arah. Tesis ini akan dimulai dari pemaparan mengenai konsep obligasi secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai obligasi syariah ijarah. Selanjutnya dijelaskan perlakuan perpajakan atas obligasi syariah ijarah yang selama ini diterapkan di Indonesia dan terakhir dilakukan analisis atas aspek perpajakan tersebut. Berdasarkan tulisan ini, ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perpajakan yang mengatur mengenai obligasi syariah khususnya obligasi syariah ijarah sehingga masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi tersebut. Selain itu mekanisme penerbitan obligasi syariah ijarah yang berbeda dengan obligasi konvensional menjadikan obligasi syariah ijarah dalam beberapa hal dapat dikenakan pajak yang lebih besar daripada obligasi konvensional. Hal tersebut akan menjadikan obligasi syariah pada umumnya dan obligasi syariah ijarah pada khususnya tidak dapat bersaing dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu pihak otoritas pajak perlu mengkaji Iebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi syariah ijarah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur yang ada, artikel, ketentuan perpajakan dan sumber bacaan lainnya."

"Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya pada bidang perbankan. Dewasa ini, bidang pasar modal pun ikut menerima efek dari perkembangan ekonomi syariah tersebut. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya beberapa instrumen obligasi syariah di pasar modal. Namun demikian, hingga saat ini nilai emisi dari obligasi syariah masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan obligasi syariah adalah terkait dengan hukum perpajakan Indonesia. Dimana terhadap transaksi obligasi syariah masih dikenakan pajak yang cukup tinggi, sehingga kurang diminati. Selain itu, sosialisasi yang kurang serta peraturan yang kurang memadai juga turut andil menyebabkan kondisinya menjadi demikian. Selanjutnya hingga saat ini di Indonesia belum terdapat instrumen sukuk sebagaimana sedang berkembang di pasar modal internasional. Oleh kalangan ekonomi syariah keberadaan sukuk merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor luar negeri, khususnya Timur Tengah. Dari penelitian yang dilakukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerbitan obligasi syariah ijarah dengan sukuk al ijarah. Terhadap perbedaan tersebut akan menimbulkan kemusykilan apabila konsep sukuk yang berkembang saat ini diterapkan dalam hukum Indonesia. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undang yang baru agar dapat mengakomodir penerbitan sukuk di Indonesia. Disamping segala kendala yang dihadapi oleh instrumen obligasi syariah, disisi lain obligasi syariah Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh beberapa kalangan kesyariahan dari obligasi syariah Indonesia akan menjadi daya tarik bagi para investor Timur Tengah apabila dibandingkan dengan negara lain. Kemudian, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia merupakan pasar potensial bagi instrumen syariah."

"Obligasi syariah telah berkembang sejak dua dekade terakhir ini. Berbagai pendapat dan usaha telah dilakukan dan dikemukakan untuk membuat instrumen pembiayaan yang dapat diterima sesuai syariat Islam, salah satunya adalah obligasi syariah (sukuk) ijarah. Banyak seminar dan diskusi telah dilakukan untuk membahas mengenai penerbitan obligasi syariah yang dapat membawa dampak yang positif, baik bagi perusahaan emiten maupun investor. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah ijarah, khususnya di Indonesia selama periode 2003-2007. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan sebelum dan setelah penerbitan yang dicerminkan melalui Current Ratio, Total Asset Turnover, Return on Asset, dan Debt to Total Asset Ratio. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan kuartalan beberapa perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah ijarah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji perbedaan kinerja, digunakan t test melalui regresi dengan dummy variable. Hasilnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada current ratio, return on asset, dan debt to total asset ratio. Sedangkan pada rasio total asset turnover terdapatperbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan setelah penerbitan obligasi syariah ijarah selama periode 2003-2007."

"Investasi obligasi adalah salah satu jenis dari investasi yang menarik bagi investor di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan/penerbitan obligasi yang cukup tinggi beberapa tahun belakangan ini. Penerbitan obligasi dianggap sebagai salah satu cara yang cukup mudah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan juga memberikan kemudahan dari investor dalam menginvestasikan dananya. Pasar obligasi juga diramaikan oleh terbitnya obligasi berbasis syariah dengan diterbitkannya Obligasi Syariah Mudharabah dari Indosat pada tahun 2002. Dengan munculnya Obligasi Syariah maka diharapkan dapat memperluas investor yang menginginkan kepastian dari kehalalan usahanya dalam berinvestasi. Tetapi untuk dapat berkembang dengan baik maka Obligasi Syariah tidak boleh hanya bersandar pada nilai-nilai religius, karena pada dasarnya investor menginginkan keuntungan dalam usahanya, dengan demikian diharapkan Obligasi Syariah memiliki kinerja yang baik untuk dapat tumbuh dan menjadi salah satu cara investasi yang menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan obligasi korporasi antara konvensional dengan syariah dipandang dari dari sudut kemampuannya memberikan keuntungan dan risikonya, bagaimana frekwensi perdagangan yang terjadi pada pasar sekunder, bagaimana kinerja portofolionya berdasarkan memakai Metode Sharpe, kemudian dibandingkan bentuk portofolio optimalnya dengan memakai metode Markowitz. Penelitian dilakukan terhadap 5 buah perusahaan yang sama-sama menerbitkan 2 jenis obligasi dalam waktu yang bersamaan.

---

Investing in bond is one of attractive alternatives in Indonesia. We could see it, syaria bond incredible growth of bond in these lately years in the world. Syaria bond completes the diversity of investment alternatives in conventional bond which has been exist before, especially for Moslem investors, who expect a halal investment product, though as an investment product, syaria bond will not grow just by concerning in religious things. Unless supported by good performance and attractive return, syaria bond will have difficulties in attracting investors. This research was intended to measure bond by using Sharpe index to measure the performance and to compare the performance in return, risk and frequencies. At last, compare them by making portofolios using Markowitz Methods The bond observed in this research are 10 bonds which from 5 corporates who issued 2 kinds of bonds."

"Kegiatan berinvestasi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia (muamalah), Salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang saat ini dikembangkan adalah obligasi syariah. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga, tetapi merupakan penyertaan dana yang didasarkan prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan utang piutang melainkan penyertaan atau investasi. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Dana yang dihimpun dapat digunakan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari unit lama. Atas penyertaannya maka investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik Pernegang obligasi syariah (syariah bond holders) dapat mengalihkan (al hawalah) yaitu mekanisme pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil kepada pihak lain dengan perjanjian revenue sharing, dengan mengeluarkan syariah bonds atas nama, berarti dapat dilakukan di pasar sekunder. Di Indonesia baru terdapat dua jenis obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.Untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung bagi para pelaku pasar obligasi maka harus dipegang teguh asas-asas pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam tesis ini akan dibahas tentang dua asas pemungutan pajak yaitu asas kepastian dan asas keadilan.Dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi obligasi syariah di Indonesia baru berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, belum terdapat peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur tentang obligsi syariah ini sehingga untuk pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi obligasi syariah masih mengacu pada Undang undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi secara umum (konvensional). Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi ini tidak mengatur tentang premium obligasi, hakekat ekonomi dari premium adalah suatu jumlah di atas nominal yang pembeli bersedia bayar.Penghasilan dengan jumlah yang sama (dari jenis penghasilan yang sama) namuii transaksi berbeda, yaitu penghasilan bagi hasil berjalan yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Untuk menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajak seharusnya atas jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan jenis - jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Yang membedakan besarnya taril, adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tarn bahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan (unequal treatment for the unequal). Hal tersebut dapat terpenuhi bila kita menggunakan global taxation dengan tarif progresif.Kedua hat tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi obligasi syariah belum memenuhi asas kepastian ( certainty ). Adanya sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak secara global taxation tidak menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajaknya. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan perubahan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai obligasi sehingga sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan segera dikeluarkannya peraturan perpajakan khusus mengenai obligasi syariah sehingga memenuhi asas kepastian.

---

Investment is activity to arranging relation of human being (muamalah). One of product of investment in Islamic capital market which developing in this time is syariah bonds. Syariah bonds non representing interest bonds , but representing and also the fund based by a result sharing principle. Base of the transaction is non receivable and liability but join and investment. In the form of simple model, syariah bonds published by a company as organizer and bought by investor. Fund used to development the old effort or development the real new unit. Investor have rights For sharing holder ratio which certain advantage by proportional and paid periodic. Syariah bonds holders can transfer (al hawalah) by the mechanism of transfer of receivable with responsibility of sharing holder to other party with agreement of revenue sharing, released by syariah bonds on behalf of, meaning can be done in secondary market. In Indonesia newly there are two type of syariah bonds that is mudharabah bonds and ijarah bonds.

To create system of taxation which supporting to all items in market bonds must have to be holding a tax income principle. This thesis will be analyzing about two tax income principle of certainty and equality.

Legal fundament in execution of transaction of syariah bonds in Indonesia newly pursuant to religious advices from Council of Moslem law National, there not are regulation yet made special to arrange about syariah bond so that for imposition of income lax for transaction of syariah bonds still relate of Income Tax laws and regulation of general bonds. The income tax laws and regulation of general bonds do not arrange about premium bonds - economic essence from premium is a nominal above amount which the buyer ready pay.

Income with same amount (from same type of income) but the different transaction, is sharing income which accepted or obtained by seller of bonds imposed with different rate. To guarantee of equality principle in imposition ought to for all amount all income which fulfilling income definition, if it amount is of equal, imposed by lease with same rate, without differentiating type - type of income or production source. Differentiating the level of rate is amount of all income or addition of economic ability, non difference of source income or difference of income type unequal treatment for the unequal). The mentioned can be fulfilled when we used global taxation with progressive rate.

Both the things indicate that imposition of income tax for transaction of syariah bonds yet fulfilled certainty principle. Existence system for imposition of income tax having the final character and not globally taxation make not guarantee ground of equality principle. Hereinafter, suggested to be made a change a income tax regulation so that as according to equality principle and is immediately released the regulation tax of syariah bonds."

"ABSTRAKObligasi merupakan istilah yang tidak asing dan sering kita dengar sehari-hari, terutama dalam sistem keuangan. Saat ini cukup banyak obligasi yang diterbitkan oleh emiten sebagai altematif sumber pendanaan. Mengacu pada SK Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/O 13/1996, pengertian dasar obligasi adalah "Obligasi adalah bukti hutang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo".Sangat jelas dari definisinya dalam sistem obligasi konvensional, interest atau bunga menjadi pokok yang utama dalam transaksi. Bertentangan sekali dengan sistem keuangan Islam dimana bunga dan riba merupakan elemen pertama yang harus dihindrui. Namun hal ini tidak berarti pintu untuk mendapatkan pendanaan melalui hutang (debt financing) tertutup dalam sistem keuangan Islam. Sehingga para ekonom dan para praktisi hukum muslim mencari altematif yang sesuai dengan ajaran Islam yakni obligasi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan para investor dan emiten terhadap obligasi, saat ini terdapat beragam obligasi syariah antara lain obligasi dengan akad Mudharabah atau Muqaradah, Musharakah, Ijarah, Istishna', Salam, serta obligasi dengan akad Murabahah.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa obligasi syariah sebagai sumber pendanaan dan instrument investasi di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah terbit beberapa obligasi syariah. Namun persentasenya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan obligasi konvensional. Sampai dengan akhir tahun 2003, obligasi syariah baru mencapai nominal 740 Milyar atau baru mencapai 1.63 % dari keseluruhan nilai obligasi korporasi yang dicatatkan di bursa efek, yakni sebesar 45.390 Milyar. Dalam penelitian ini dilakukan studi deskriptif terhadap penerbitan 6 (enam) obligasi syariah yang telah terbit di Indonesia. Antara lain Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002, Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin tahun 2003, serta Obligasi Syariah Bank Muamalat Subordinasi tahun 2003. Keenam obligasi syariah tersebut mempunyai return bagihasil yang tidak kalah dengan return obligasi konvensional"yakni antara 13.8% sampai 16.7%. Lebih lanjut, obligasi syariah ternyata cukup likuid dan aktif karena telah diperdagangkan dipasar sekunder melalui transaksi OTC (over the counter) dan didukung oleh Fatwa yang memperbolehkan kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.Analisis prospek obligasi syariah sebagai instrumen investasi dan sumber pendanaan dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah lebih dahulu menerbitkan obligasi syariah dimana sistem keuangan Islam telah lebih dahulu berkembang. Dalam hal ini penulis membandingkan dengan negara Malaysia yang obligasi syariahnya telah lebih dulu berkembang. Berkembangnya obligasi syariah di Malaysia lebih dipacu lagi dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi perkembangan sistem keuangan Islam di Malaysia seperti fleksibilitas pembayaran pajak dari pendapatan surat hutang, pengurangan pajak untuk Islamic Private Debt Securities (IPDS) serta mereview kewajiban untuk fasilitas-fasilitas keuangan pada Bank Islam dimana kebijakan tersebut belum diterapkan di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek legal dari penerbitan obligasi syariah di Indonesia bank bersandar pada Fatwa-Fatwa DSN-MUL Dalam hal ini belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah bagi berkembangnya penerbitan obligasi syariah di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa.kebutuhan obligasi syariah di masa depan akan meningkat. Prospek obligasi syariah di Indonesia sebagai instrumen Investasi dan sumber pendanaan dimasa depan dipacu oleh berbagai faktor pendukung yakni: pasar investor yang besar, kehadiran dan perkembangan perbankan syariah, perkembangan instrumen investasi syariah seperti reksadana syariah dan asuransi syariah, serta kehadiran indeks syariah dan pasar modal syariah di bursa efek.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor dukungan Pemerintah sangat menentukan bagi perkembangan obligasi syariah di Indonesia. Karena untuk saat ini Surat Utang Negara (SUN) menjadi benchmark bagi pasar obligasi di Indonesia. Walaupun telah ada perhatian dan keinginan pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara berbasis syariah, keinginan tersebut terkendala oleh aspek regulasi, yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur tentang dibolehkannya penjaminan obligasi dengan aset-aset negara."

"ABSTRAKBank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariahIslam. Salah satu produk perbankan yang saat ini diminati oleh nasabah banksyariah di Indonesia adalah Pembiayaan Multijasa Umrah. Pembiayaan multijasadalam perbankan Islam dapat dilakukan dengan Akad Ijarah. Tesis ini membahasmengenai kesesuaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah di BankRakyat Indonesia Syariah dikaitkan dengan ketentuan perbankan syariah yangberlaku dan penyelesaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah diBank Rakyat Indonesia Syariah apabila debitur tidak sanggup membayarangsuran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, denganmetode pendekatan yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenisdata adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Analisis data yangdipergunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitumekanisme operasional produk Pembiayaan Umrah BRIS telah memenuhi dansesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penyelesaian pembiayaanmultijasa umrah dengan Akad Ijarah di Bank Rakyat Indonesia Syariah apabiladebitur tidak sanggup membayar angsuran yaitu, menjual harta benda yangdijaminkan oleh nasabah kepada BRIS. Sedangkan apabila dalam penyelesaiansecara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka nasabah dan BRIS sepakatuntuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).

---

ABSTRACTIslamic bank is a bank that operates in accordance with the principles of IslamicShariah. One of banking products that are currently demanded by customers ofIslamic banks in Indonesia is Umrah Multiservice Financing. Multiservicefinancing in Islamic banking can be done with Ijarah Contract. This thesisdiscusses the suitability of umrah multiservice financing with Ijarah Contract inBank Rakyat Indonesia Syariah associated with the applicable of Islamic bankingregulations and finance completion of umrah multiservice financing with IjarahContract in Bank Rakyat Indonesia Syariah if the debtor could not pay theinstallments. Type of research is normative research, with normative juridicalapproach and explanatory as typology research. This type of data is secondarydata with primary legal materials. Analysis of data used is the analysis ofqualitative data. The research shows that the operational mechanisms UmrahFinancing BRIS product has met and in accordance with Law No. 21 of 2008concerning Islamic Banking and National Sharia Board Fatwa. Completion ofumrah multiservice financing with Ijarah Contract in Bank Rakyat IndonesiaSyariah if the debtor can not pay the installment is selling the property pledged bythe client to BRIS. Meanwhile, if the settlement still doesn?t reach the agreement,the customer and BRIS agreed to resolve them through the National ShariaArbitration Board (BASYARNAS)."