Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perubahan sistem kerja yang terjadi sebagai akibat dari berlakunya ideologi Neo klasik dalam sistem ekonomi yang dianut saat ini, sehingga membentuk pasar kerja fleksibel (flexibility labour market). Sebagai akibatnya saat ini di berbagai industri termasuk perbankan muncul berbagai bentuk sistem kerja baru yang cenderung tidak memberikan keamanan dalam bekerja (employability security), salah satu yang populer adalah sistem kerja outsourcing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksklusi sosial yang terjadi pada pekerja dengan sistem outsourcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif.Hasil penelitian menggambarkan bahwa eksklusi terjadi dalam dua level, yaitu saat pekerja akan masuk kedalam pasar kerja dan saat pekerja berada dalam dunia kerja dengan statusnya sebagai pekerja outsourcing dengan bentuk eksklusi dari jenjang karir, eksklusi dari sistem upah, eksklusi dari keamanan bekerja dan eksklusi terhadap keterlibatan dalam perundingan kolektif (collective bargaining). Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa pekerja outsourcing di perbankan memiliki karakeristik yang berbeda dibandingkan pada industri lainnya.

---

This thesis tries to analyze the current transition of working system as an implication of the application of neo classic economic system and this condition leads to the formation of flexibility in labour market. Consequently, in the contemporary industries-including the banking industry-emerge various working systems that unable to provide employability security in working environment and one of them is outsourcing working system. This research objective is to describe the social exclusion phenomenon on the outsourcing system workers in the banking industry. This research is a qualitative research with a descriptive approach.This research concludes that the social exclusion phenomenon exist in two levels, first, when the workers entering to the labour market and second, when the workers in the working environment with the status as outsourcing worker. Specifically, the second level exclusion takes form in the exclusion from the career path, the exclusion from payment system, the exclusion from employability security and the exclusion from collective bargaining processes. Finally, this research also found that the outsourcing worker in the banking industry is having a different characteristic with the outsourcing worker in the other industries."

"[Penelitian ini membahas mengenai proses dan bentuk eksklusi sosial pada pekerja outsourcing Pelayanan Teknik PT. X, serta relasi antar aktor dalam hubungan industrial yang berkontribusi pada eksklusi sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 8 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses dan bentuk eksklusi pada pekerja Yantek. Perbedaan proses dan bentuk eksklusi sosial ini menunjukkan sebuah implikasi teoritik dari penelitian ini yaitu kapasitas pengetahuan justru semakin mengarahkan pada proses eksklusi sosial yang lebih akumulatif dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Analisis eksklusi sosial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan industrial belum bisa menjadi pelindung dan pembuat kebijakan yang adil dalam hubungan industrial., This study discusses about processes and forms of social exclusion of outsourcing workers Technical Services (Yantek) PT. X and the relations between actors in industrial relations that contributes to social exclusion. This study used a qualitative method with indepth interview to 8 informants. The result of this study shows that there are differences of exclusion processes and forms on Yantek workers. The differences in processes and forms of social exclusion shows a theoretical implications of this research, that knowledge capacity leads to accumulative social exclusion from the economic, social, and political dimension. Exclusion analysis of this study shows that the state as the main actor in industrial relations can not be a protector and fair rule-maker for industrial relations.]"

"Buruh anak termasuk dalam kelompok yang perlu diberdayakan karena mereka mengalami eksploitasi dari perusahaan dan keluarganya. Pemberdayaan buruh anak yang dilakukan oleh pekerja sosial bertujuan agar anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pekerja sosial dalam memberdayakan buruh anak, serta gambaran tentang hambatan pelaksanaan pemberdayaan buruh anak yang dilakukan oleh Yayasan Kompak Indonesia. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Pemilihan subjek penelitian dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Pihakpihak yang diteliti adalah pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan buruh anak, terdiri atas Lurah Desa Mekarsari, Tangerang, Direktur Yayasan Kompak, buruh anak dampingan Yayasan Kompak, orangtua buruh anak, dan pekerja sosial Yayasan Kompak untuk mengetahui peran yang dijalankannya dalam melakukan kegiatan pemberdayaan buruh anak. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam observasi, dan studi dokumentasi yang gunanya untuk melengkapi data yang didapat. Ketiga cara pengumpulan data ini saling melengkapi dalam menghasilkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran tentang ketidakberdayaan, pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan, dan peran pekerja sosial dalam upaya pemberdayaan menurut pendapat para ahli, diuraikan dalam penulisan ini sebagai indikator dalam melakukan pembahasan hasil temuan penelitian. Pekerja sosial mernpunyai banyak pilihan peran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, yaitu sebagai enabler, pendidik, fasilitator, mediator, advokat, dan lain-lain. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat buruh anak usia 12-15 tahun yang bekerja di pabrik. Buruh anak bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah rendah, di dalam ruangan yang pengap dan tidak mempunyai fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Terhadap buruh anak yang mengalami masalah ini, Yayasan Kompak mengadakan program kegiatan yang dapat memberdayakan buruh anak. Kegiatan pemberdayaan buruh anak dilakukan dalam bentuk pendidikan dan penyadaran akan hak-hak anak sebagai buruh, pendidikan program paket A dan B, diskusi, dan pelatihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan buruh anak hingga dilaksanakan kegiatan kesenian, rekreasi, dan keterampilan yang berguna untuk mengembangkan kreativitas buruh anak. Peran yang dijalankan oleh pekerja sosial Yayasan Kompak dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap buruh anak adalah peran sebagai pendidik, fasilitator, dan advokat. Terjadi hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan buruh anak yaitu adanya kecurigaan orangtua buruh anak terhadap program Yayasan Kompak dan tidak adanya tanggapan perusahaan tempat buruh anak bekerja atas usul pekerja sosial agar anak diberi kesempatan belajar di Yayasan Kompak. Adapun kesimpulan yang didapat dari temuan lapangan adalah bahwa kegiatan pemberdayaan buruh anak yang dilakukan oleh pekerja sosial Yayasan Kompak melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyadaran, dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran buruh anak akan haknya sebagai buruh dan sebagai anak. Akan tetapi tidak sampai membuat buruh anak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan pekerjaan dan kehidupannya. Kegiatan keterampilan dan rekreasi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial Yayasan Kompak masih bersifat rekreatif semata, belum merupakan kegiatan yang memberdayakan buruh anak. Peran pekerja sosial Yayasan Kompak adalah sebagai fasilitator, advokat, dan pendidik. Peran sebagai enabler belum dijalankan. Diberikan saran agar dilakukan pelatihan terhadap pekerja sosial Yayasan Kompak. Kegiatan rekreasi yang dilaksanakan oleh buruh anak sebaiknya kegiatan rekreasi ke museum atau tempat peninggalan bersejarah. Kegiatan keterampilan yang dilaksanakan sebaiknya kegiatan yang dapat digunakan buruh anak untuk meningkatkan kehidupannya sehingga is dapat alih profesi, tidak lagi sebagai buruh anak. Peran pekerja sosial Yayasan Kompak sebaiknya ditingkatkan ke peran enabler yang membantu buruh anak agar mampu mandiri dalam menyelesaikan masalahnya sendiri."

"Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pernba ngunan nasional, peran serta buruh sernak i~ meningkat dan seiring dengan itu perlindungan buruh harus semakin ditingkatkan baik mengenai upah, kesejahteraan dan harkatnya sebagai manusia. Perkembangan ekonomi glolisasi dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua bidang. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dalam kaitan itulah kemudian muncul kecenderungan dilakukannya outsourcing. Outsourcing merupakan bentuk strategi baru yang sedang berkembang dalam indutri sebagai salah satu efek dari perubahan cara pandang bisnis. Dilakukannya outsourcing antara lain dikarenakan agar perusahaan dapat lebih konsentrasi pada pekerjaan utamanya (core competence). Dengan berkonsentrasi pada pekerjaan utama dalam perusahaan, maka akan lebih meningkatkan produksi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 jenis outsourcing, yaitu outsourcing pekerjaan yang menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaan dan outsourcing pekerja/buruh yang menggunakan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Salah satu perusahaan yang menyelenggarakan Outsourcing adalah PT. Federal International Finance. Dalam melaksanakan outsourcing PT. Federal International Finance bermitra dengan PT. Outsourcing Indonesia sebagai Perusahaan jasa outsourcing. Pelaksanaan outsourcing tersebut dapat dilihat sebagai suatu contoh baik bagi kita semua mengingat banyaknya pelaksanaan outsourcing yang buruk. Oleh karena itu kiranya pelaksanaan outsourcing dapat lebih diperkokoh dengan ketentuan hukum yang kuat sehingga tidak hanya berdasarkan perjanjian yang dibuat bebas oleh para pihak, tetapi dengan adanya ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap buruh."

"ABSTRAKBank BNI merupakan salah satu BUMN yang tidak termasuk dalamkategori Bank dilikuidasi, sehingga masih memiliki peluang untuk dapatberkembang dalam industri jasa perbankan di Indonesia.Masalah utama yang dihadapi oleh Bank BNI, yaitu adanyaperubahan lingkungan strategi perusahaan. Kondisi politik dan ekonomiyang relatif stabil sebelum pertengahan tahun 1997, kini telah berubahtotal. Oleh karena itu dalam kondisi Iingkungan strategis perusahaansedang berubah dan dengan sumber daya yang terbatas, agar dapatmelaksanakan misinya diperlukan suatu strategi yang tepat.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi (kaji ulang)strategi yang sedang dijalankan oleh Bank BNI dan menjelaskan strategialternatif yang dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan dayasaing pada masa mendatang.Penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi Iingkunganinternal dan eksternal perusahaan. Dalam menganalisis tersebut digunakanmetode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk membobot derajat kepentingansetiap faktor. Sedang untuk menentukan posisi bersaing Bank BNIdigunakan General Electric Matrix.Dari uji PHA dan GE Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNIpada kuadran Il GE Matrix yang artinya Bank BNI berada di area usahagrowth and build (tumbuh dan bangun). Berdasarkan posisi bersaingtersebut dengan melihat , kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamanserta tujuan perusahaan maka alternatif strategi yang cocok adalahstrategi penetrasi pasar.Setelah strategi ditetapkan, untuk menyusun program ataupenjabaran strategi yang lebih detil diberikan usulan strategi fungsionalnya.yaitu strategi untuk memperkuat setiap fungsi dalam perusahan.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh manajer perempuan serta gambaran mengenai sumber dan bentuk dukungan sosial yang didapatkan dalam mengatasi tantangan tersebut. Fenomena perempuan bekerja telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan banyaknya perempuan yang memasuki industri formal salah satunya industri perbankan. Banyak perusahaan telah menerapkan kebijakan kesetaraan dan kesempatan pengembangan karier sehingga jumlah manajer perempuan semakin meningkat. Seorang manajer memiliki peran dan keterampilan yang harus dimiliki, serta tidak jarang mengalami tantangan dalam kepemimpinan, manajemen waktu, adaptasi yang cepat, dan pengambilan keputusan. Tantangan tersebut menjadikan seorang manajer perempuan mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga. Hal ini berdampak kepada kesejahteraan individu baik dari segi fisik maupun emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Informan penelitian adalah manajer perempuan di PT Bank X Tbk. Penelitian dilakukan dalam periode Januari hingga Juni 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajer perempuan mengalami berbagai tantangan atau permasalahan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan seperti beban kerja dan waktu yang panjang, maupun tantangan keluarga seperti tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Dukungan sosial yang diterima mencakup dukungan dari keluarga inti (pasangan dan anak), keluarga besar (orang tua dan mertua), serta lingkungan seperti rekan kerja dan perusahaan. Bentuk dukungan ini meliputi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan jaringan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pembahasan terkait kesejahteraan pekerja. Dengan adanya dukungan sosial yang efektif, memudahkan manajer perempuan untuk mengatasi tantangan pekerjaan dan keluarga. Perusahaan yang menerapkan kebijakan seperti fleksibilitas kerja dan fasilitas, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga produktivitas dan loyalitas karyawan.

---

This research aims to describe the challenges faced by female managers as well as an overview of the sources and forms of social support obtained in overcoming these challenges. The phenomenon of working women has experienced significant development. This is proven by the large number of women entering formal industries, one of which is the banking industry. Currently, many companies have implementes policies of equality and career development opportunities so that the number of female managers is increasing. A manager has roles and skills that must be possessed, and often experiences challenges in leadership, time management, adaptation, and decision making. These challenges make it difficult for a women manager to balance work demands with family responsibilities. This has an impact on individual well-being both physically and emotionally. This research uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and literature review. The research informant was a women manager at PT Bank X Tbk. The research was conducted inn the period of January to June 2024. The results of this research show that women managers experience various challenges or problems, both work-related such as workload and long hours, as well as family challenges such as responsibilities as wives and mothers. The social support received includes support from the nuclear family (spouse and children), extended family (parents and in-laws), and the environment such as colleagues and companies. This form of support includes emotional support, appreciation support, instrumental support, informational support, and social network support. This research contribustes to discuss related to worker welfare. With effective social support, it is easier for female managers to overcome work and family challenges. Companies that implement policies such as work flexibility and facilities not only improve worker welfare but also employee productivity and loyalty."

"Dewasa ini negara-negara di dunia sedang mengalami fleksibilisasi pasar kerja. Dampak dari fleksibilisasi pasar kerja adalah sistem kerja alih daya. Sistem kerja alih daya menimbulkan berbagai macam masalah, sepertipekerja alih daya di Cina, India, dan Jerman mengaku bahwa upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian kontrrak. Lalu di Indonesia, pekerja alih daya menuntut pemenuhan hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka akan berimplikasi pada terjadinya eksklusi sosial. Studi ini membahas esklusi sosial yang dialami pekerja alih daya di Indonesia berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, yang termasuk kedalam dimensi politik. Selama ini masih terbatasnyastudi-studi sebelumnya yang membahas eksklusi sosial berdasarkan hak dimensi politik, mayoritas membahas hak dimensi sosial & ekonomi. Studi ini juga berusaha melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan membahas eksklusi sosial berdasarkan dimensi politik, namun tidak terlepas kaitannya dengan dimensi sosial dan ekonomi.Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pekerja alih daya mengalami eksklusi sosial dalam mendapatkan hak perlindungan hukum. Lalu, studi ini juga menemukan bahwa instansi pengguna mengaku bahwa mereka tidak menggunakan tenaga kerja alih daya sehingga pekerja alih daya semakin tereksklusi.Eksklusi sosial dalam studi ini dilihat melalui pengetahuan dan tanggapan pekerja alih daya terhadap peraturan sistem kerja alih daya di Indonesia. Selain itu, peran negara sebagai regulator dan legislator yang cenderung menguntungkan pihak pengguna dan penyalur serta peran negara sebagai pengawas sangat lemah. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah wawancara mendalam, dengan menggunakan sudut pandang pekerja alih daya sebagai sumber data.

---

Nowadays the countries in the world are experiencing flexibility on labor market. The effect from flexibility on labor market is outsourcing system. Outsourcing system is generate various problem. Outsourced worker in China, India, and German claim that their income not appropriate to contract agreement. Whereas in Indonesia, outsourced worker is demand that fulfillment rights to social welfare. However, if rights of outsourced worker not fulfilled, it will implicated to social exclusion. This study will discuss about social exlusion on outsourced worker to have rights of rule of law protection, in which the rights of rule of law protection is included into the political dimension. The previous study is limited which is discuss about social exclusion who has experienced by outsourced workers is according to political dimension, mostly discusss about social exclusion according to economic and social dimension. This study will complete pervious studies by discuss about social exclusion according to political dimension, which is rights according to political dimension also related by social and economic dimension.

Then, this study also find the facts that users admitted don‟t use outsourced worker. Social exclusion in this study is showed through a knowledge of outsourced worker to rules of outsourcing work system in Indonesia and a reaction of outsourced workers to rules of outsourcing work system in Indonesia. Furtheremore, the role of government as legilslator and regulator is impartiality to outsourced worker and the role of government as controller is very weak.The technique of data collection in this study is using an in-depth interview by using the outsourced workers‟ point of view as a data source. Keyword: social exclusion, outsourced workers, rights of rule of law protection, the role of state, industrial relationship"

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upayamelakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderungmelahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalanpemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha danburuh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing.Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahanbaru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakalasaat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yangdipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatankualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melaluisistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yangbermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruhoutsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biayaperpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Halini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaanmengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksipidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuanyang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaansendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan sepertiDisnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untukpencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritaskerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponenstrukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisikelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titikitulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in

an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians,

in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The

Government to protect the balancing of right and obligation between a

businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing

system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new

colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a

writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been

hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a

writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has

occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation

of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages,

contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a

consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an

expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment

or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been

writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component

for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for

prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a

result, a regulation of employment that equipped with the structural component

(disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national

administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural

victimitation to an outsourcing worker is happening."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening."

"Perspektif Studi Pembangunan khususnya Perspektif Pembangunan Alternatif di dalam konteks Relasi Triangulasi Negara Pasar Masyarakat ini bukan hanya bisa membantu lebih memahami dan mendapatkan solusi bersama yang nyata, tetapi juga suatu keberpihakan pada masyarakat termasuk komunitas, tetapi khususnya, kelompok kelompok rentan yang marginal dan dieksklusikan. Gejala Social Well-being sangat erat berkaitan dengan kebahagiaan sehingga sementara kalangan menggunakan Indeks Kebahagiaan untuk menjelaskan Social Well-being. Kebahagiaan merupakan salah satu konsep utama di dalam kajian mengenai manusia dan masyarakat. Sehingga Sosiologi termasuk Studi Pembangunan memiliki perhatian dan kajian khusus mengenai Kebahagiaan termasuk Social Well-being, Keadilan Sosial, Kebebasan, Eksklusi Sosial, Inklusi Sosial, Transformasi Sosial. Kebijakan Sosial Inklusif Negara dibarengi dengan Kepedulian Pasar dan Kemandirian Masyarakat termasuk komunitas lokal merupakan salah satu sarana bagaimana Sosiologi khususnya, Studi Pembangunan, dapat berkontribusi secara nyata melalui kajian penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan."