Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari terdapatnya masaiah kredit macet yang selalu dihadapi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan yang bergerak melalui pemberian kredit, membuat setiapperusahaan akan berupaya menjalankan kebijakan yang ada dengan tak lepas dari upayanya dalam mempertahankan harta yang ada, dan di lain pihak tetap mempertahankan laba yang dihasi1kan yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan perkreditan yang ada, terutama pada kegiatan perbankanyaitu pada PT. Bank X. Untuk itu, penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan yang ada dija1ankan oleh PT. Bank X dalam menangani masalah kredit macet tersebut serta mengetahui seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkannya terhadap sistem pelaporan keuanganyang akan disajikan.Dalam penuiisan skripsi ini, penulis melakukan pene1itian meiaiui kegi.atan studi kepustakaan melaiui berbaqai studi literatur serta dengan melakukan studi lapangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan inspeksi terhadap PT. Bank X sehubungan dengan permasalahan yangada, dan kegiatan akuntansi yang dijalankannya.Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa kebijakan yang dijalankan perusahaan dalammenghadapi masalah kredit macet ini, antara lain melaluitindakan pengalamnan baik secara managerial dengan melakukan penyebaran resiko (risk spreading), maupun secara teknikal dengan melakukan tindakan secara intensif.Di lain pihak, perusahaa juga menjalankan kebijakan- kebijakan lain seperti kebijakan kolektibilitas,loan review, dan kebijakan dalam penyelesaian kredit melalui penagihan, dan penghapusan kredit dengan sistem pencadangan pencadangan atas aktiva produktif atas piutangragu-ragu.Dari indikasi yang dapat diteliti PT. Bank X memiliki sistem pengeloiaan kredit yang kurang berjalan secaraberhasil dan berdaya guna dengan benar, tidak adanya kelengkapan file-file yang mendukung kegiatan perkreditan yang menggambarkan kurang mampunya aparat kredit dalammelakukan indikasi terjadinya kredit macet secara lebih dini, dan' lain-lain. Untuk itulah, dipenlukan suatukegiatan daiamupaya meningkatkan gugus kendali mutu baiksistem maupun daya manusia, melakukan kegiatan dengan cara berhati-hati, dan melakukan sindikasi atasroyek dalam jumlah besar, serta melakukan diversifikasi dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya."

"Berbagai paket deregulasi di sektor keuangan yang digelarkan pemerintah secara langsung telah mengubah peta persaingan bisnis perbankan di Indonesia pada umumnya dan khususnya Bank BNI. Hal ini terutama ditunjukkan oleh penurunan porsi giro, tabungan, deposito dan kredit yang dihimpun/diberikan, baik di kelompok bank pemerintah umumnya dan khususnya pada Bank BNI, terhadap rata-rata lain. Untuk itu diperlukan manuver-manuver baru pada bank dalan marketing mix, salah satunya adalah dalam bentuk pricing strategy yang sesuai dengan kondisi inmte rn perusahaan dan kondisi ekstern yang dihadapi . Tujuan penulis dalam skripsi ini adalah untuk nengetahui strategi harga yang digunakan Bank BNI dewasa ini, terutama dalam penetapan Base Lending Rate untuk produk kreditnya serta mengevaluasi seberapa jauh pricing strategy tersebut sesuai dengan kondisi bank BNI sendiri (kekuatan dan kelemahannya ) maupun dengan pola persaingannyang dihadapinya ( dalam bentuk aneaman dan kesempatan yang tersedia) . Metode penelitian yang diguoakan adalah dalam bentuk common size analysis dari berbagai rasio keuangan yang relevan dan msnilai pengaruhnya atas lima faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga kredit bank, yaitu tujuan perusahaan ; faktor peraaingan atau posisi pasar faktor biaya; faktor permintaan (target market); resiko; dan required profit margin (spread) . faktor Sebagai pembaoding, data industri yang penulis gunakan meliputi data rata-rata dari 6 bank pemerintah , 31 bank swsata oasional, dan 11 bank asing/ campuran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bank BNI menggunakan FULL COST PRICING dalan pricing strategynya dengan formula sebagai berikut Base lending rate = {(COP + PC + Risk + Spread}) * (l+T) dimana, COP = Cost of fund PC = Processing cost . T = Efective taxe rate . Penerapan pricing method tersebut secara teoritis akan menghasilkan harga yang relatif tinggi dari yang dihasilkan oish cost based pricing method lainnYB . Beberapa faktor yang dapat membenarkan penggunaan pricing method tersebut di Bank BNI adalah ; -Memiliki market share yang relatif lebih besar dari ratarata bank lain baik dalam asset, liabilities, maupun modal. -Efisiensi biaya bunga dan processing cost yang relatif lebih tinggi dari rata-rata bank lain. Tingginya efisiensi biaya dana di bank ini terutama disebabkan oleh kecilnya porsi dana masyarakat - meliputi giro, tabungan , dan deposito dari total interest bearing fund yang dihimpun bank ini di bandingkan rata-rata bank lain. Sedangkan rendahnya processing cost di Bank BNI disebabkan economies of scale yang dicapai melalui besarnya share bank ini baik di sisi asset, liabilities maupun modalnya d ibandingkan rata-rata bank lain. -Menentukan required spread yang relatif lebih rendah dari rata-rata bank lain. -Dan sebagai "pintu terakhir" dalam usaha untuk mengurangi fleksibilitas harga dari para nasabahnya, Bank BNI selalu berusaha untuk memberikan non -benefit price dalam berbagai bentuk. Dalm hal ini Bank BNI cenderung memfokuskan pada wholesale customer. -Dalam pengukuran resiko ysng dibebankan dalsm base lending ratenya, Bank BNI mengukurnya dalam bentuk estimasi industry risk yang dibedakan dalam 6 sektor ekonomi, yaitu pertanian, manufaktur, lainnya."

"Pemberian kredit pemilikan rumah kepada masyarakat menengah ke bawah adalah merupakan kebijakan pemerintah melalui Bank Tabungan Negara yang ditunjuk sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan (sesuai Surat Menteri Keuangan No. B 49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari Tahun 1974). Pada tahun 1976 Bank Tabungan Negara memperkenalkan kredit pemilikan rumah yang lebih di kenal dengan istilah KPR-BTN. Kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) adalah merupakan fasilitas pembiayaan atau kredit yang disediakan/diberikan BTN untuk pembelian rumah, yang dibangun oleh pengembang. Untuk memperoleh fasilitas kredit pemilikan rumah tersebut didalamnya terlibat tiga pihak, yaitu pengembang sebagai penjual, Bank Tabungan Negara sebagai kreditur dan pembeli sebagai debitur. Dalam pelaksarnaan kredit pemilikan rumah pemohon terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku atas pemberian kredit melalui perjanjian kredit pemilikan rumah. Kewajiban pengembang sebagai penjual wajib memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan pengembang harus memiliki prinsip etika dalam melakukan bisnis perumahan, secara tidak langsung pengembang dapat memberikan perlindungan bagi konsumennya. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen yang terabaikan hak-haknya dan dapat memberi kan kepastian hukum bagi konsumen perumahan. Penyelesaian sengketa-dalam perjanjian kredit pemilikan rumah apabila debitur wanprestasi, seharusnya bank yang mengeksekusi, tetapi dalam prakteknya bank tidak bisa menyelesaikan sehingga penyelesaian melalui pengadilan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap total kredit yang disalurkan bank umum di Indonesia. Kebijakan Moneter yang mengguanakan proksi (Pasar Uang Antar Bank PUAB) diperlakukan sebagai guncangan moneter yang dapat mempengaruhi kondisi kredit di Indonesia. Periode analisis yang digunakan terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode BI Rate (1/1/2011 – 31/8/2016), periode BI 7 DRR (1/9/2016 – 31/12/2019), dan keseluruhan periode (1/1/2011 – 31/12/2019). Uji Regresi data time series dilakukan dengan menggunakan Error Correction Model (ECM) bertujuan untuk mengetahui dampak pada jangka pendek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga PUAB sebagai proksi kebijakan moneter memiliki pengaruh pada total kredit periode 2011-2019, khususnya pada periode BI 7 DRR. Dengan demikian, perbankan maupun pengambil kebijakan perlu lebih memperhatikan pergerakan suku bunga PUAB serta faktor internal perusahaan untuk dapat meminimalkan risiko terutama terkait likuiditas perusahaan.

---

This research aims to analyze the impact of Bank Indonesia’s monetary policy on commercial banks’ total credit in Indonesia. Monetary Policy in the form of interbank rate is treated as a shock that can affect the condition of total loan of Commercial Bank. The analysis period used is divided into three periods, namely BI Rate periode (1/1/2011 – 31/8/2016), BI 7 DRR period (1/9/2016 – 31/12/2019), and whole period (1/1/2011 – 31/12/2019). Time series data regressions tests performed using the Error Correction Model (ECM) aim to determine the impact on the short term.

The results show that interbank rate as a proxy for monetary policy have an impact on the total credit in 2011-2019, particularly in the BI 7 DRR period. Therefore, banks and policy makers need to pay more attention to interbank rate movement and other internal factors of the company to minimize risks, especially related to company liquidity"

"Hak tanggungan sebagai jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditor, sebagai sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur wanprestasi dimana terdapat beberapa. cara dalam penyelesaian terhadap kredit macet. Hak tanggungan itu memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memiliki obyek hak tanggungan dengan syarat-syarat tertentu. Metodologi dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative yang bersumber dari wawancara dan bahan pustaka sehinggadapat diketahui penyelesaian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut telah memberikan kepastian bahwa dananya tersebut dapat kembali. Terhadap pembelian obyek hak tanggungan oleh kreditur yang waktu kepemilikan hal tersebut dibatasi oleh undang-undang memberikan kedudukan yang tidak seimbang kepada kreditur tersebut disbanding dengan pembeli lainnya terhadap obyek hak tanggungan tersebut"

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bidanq Usaha Pialang Asuransi setelah dikeluarkannya beberapa Deregulasi oleh Pemerintah. Adapun Deregulasi yang dibahas pada penulisan ini ialah : PakDes 1988, Undang-undang No.2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan No. 226 tahun 1993. Metode penelitian yang dlgunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari text book, artikel dsb sedangkan penelitian lapangan dilakukan majalah, dilakukan dengan PT X, mengadakan Wawancara terhadap pejabat-pejabat di perusahaan Asuransi, serta instansi dari penelitian tersebut yang menggunakan yang Model terkait. Porter, penulis menyimpulkan bahwa Deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah menimbulkan beberapa peluang baru bagi bidang usaha Pialang Asuransi. Namun deregulasi tersebut belum dapat menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam Industri Pialang Asuransi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pemberian kredit terhadap loan to deposit ratio di PT BPR Siliwangi Tasikmalaya; (2) pengaruh pemberian kredit dan loan to deposit ratio secara parsial terhadap pendapatan bunga bank PT BPR Siliwangi Tasikmalaya."

"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

---

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."