Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance serta struktur dan mekanisme Corporate Governance pada PT. Atlas Resources, Tbk dengan melihat kontribusi dari dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), struktur dan mekanisme Good Corporate Governance sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance dari KNKG, dan kendala-kendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan melakukan observasi dan wawancara melalui pemberian kuisioner kepada perwakilan dari komisaris, direksi, dan komite audit berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance PT. Atlas Resources, Tbk dengan pertanyaan yang bersumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor:SK-16/S.MBU/2012, dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari KNKG 2006.Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT. Atlas Resources, Tbk yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Dalam struktur dan mekanisme Good Corporate Governance, perusahaan memiliki organ perusahaan, dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit. Perusahaan juga membuat Good Corporate Governance Policy dan Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan. Selain itu, kendala yang kerap ditemui diantaranya berkenaan dengan budaya perusahaan yang merupakan salah satu kendala yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan peranan perusahaan sebagai perusahaan publik, serta manajeman waktu yang dianggap masih kurang berjalan dengan efektif berkaitan dengan kecepatan dalam pelaporan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga belum menerapkan self assessment untuk menilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena saat ini penilaian tersebut masih bernilai subjektif.

---

ABSTRACTThis study discusses about the implementation of Good Corporate Governance and the company’s corporate governance’s structure and mechanism in PT. Atlas Resources, Tbk focusing on the contribution of the board of commissioners, directors and audit committee in implementing the concept of Good Corporate Governance to create additional value for the company. Measurements on the implementation of good corporate governance of the company include conformity to the principles of corporate governance that apply from National Governance Policy Committee (KNKG), structure and mechanisms of good corporate governance in accordance with the general guidelines of good corporate governance of the National Governance Policy Committee (KNKG), and constraints in the implementation of Good Corporate Governance. The methodology used is survey by conducting observations and interviews through filling questionnaires addresed to representatives of the commissioners, directors, and audit committee relating to the implementation of Good Corporate Governance of PT. Atlas Resources, Tbk with questions derived from the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises Decision, number : SK-16/S.MBU/2012, and the Indonesia’s Code of Good Corporate Governance from KNKG 2006.Based on the research results, the implementation of Good Corporate Governance have been carried out by PT. Atlas Resources, Tbk that the company comply with the legislation in force and the principles of corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, but it has not completely worked yet so it still require improvement evaluation. In the structure and mechanisms of good corporate governance, the company has a company’s organ, and other supporting elements such as the audit committee, internal audit and corporate secretary. The company also makes Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct as a guideline in the course of corporate governance. Moreover, constraints that are often encountered such as corporate culture is one of the obstacles that should be improved and developed in accordance with the company's role as a public company, as well as time management that are considered less effective related to velocity in reporting financial statement to those concerned. The company also has not implemented a self-assessment to assess the actual performance of the company, because the current performance assessment is still subjective."

"ABSTRAKInitial Public Offering IPO merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan startup. Dengan menjadi perusahaan publik, penerapan good corporate governance GCG menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan startup. Pada penelitian ini dilakukan analisis penerapan GCG pada salah satu perusahaan startup yang telah listed di Bursa Efek Indonesia BEI , yakni PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kioson , dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard sebagai pedoman. Hasil yang didapatkan adalah prinsip responsibilities of the boards merupakan prinsip yang penerapannya paling baik di antara prinsip lainnya yaitu rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, role of stakeholders, dan disclosure and transparency. Hal tersebut didasarkan oleh Kioson yang telah membentuk organ perusahaan beserta pedoman kerjanya sesuai dengan regulasi yang ada. Namun secara keseluruhan tetap dibutuhkan perbaikan dalam penerapan setiap prinsip untuk dapat menyesuaikan dengan standar penerapan GCG yang telah ditetapkan oleh regulator mengingat Kioson merupakan perusahaan yang baru saja menjadi perusahaan go public.

---

ABSTRACTInitial Public Offering IPO is one of the funding sources for startup companies. As a public company, good corporate governance GCG implementation becomes an obligation for startup company. This study analyzes GCG implementation in one of the listed startup companies on Indonesia Stock Exchange IDX , namely PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kioson , by using the ASEAN Corporate Governance Scorecard as a guide. The result is the principle of responsibilities of the boards is the best practices than the other principles, that are rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, role of stakeholders, and disclosure and transparency. It is based on Kioson that has formed the company 39 s organ and its work guidance in accordance with existing regulations. But overall it still needs improvement in the application of each principle to be able to adapt to GCG implementation standards set by the regulator considering that Kioson is a company that has just become a go public company."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG), yang tercermin dalam publikasi nilai 11 faktor GCG dan nilai komposit GCG bank sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2007 dan 2008, terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan industri perbankan, serta keuntungan pemegang saham yang digambarkan dengan Dana Pihak Ketiga, Kredit Yang Diberikan, Simpanan Dari Bank Lain, dan Return on Equity (ROE) sebagai ukuran penilaian kinerja bank. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 bank dengan teknik pengolahan data panel menggunakan Metode Efek Random (MER). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG pada industri perbankan Indonesia belum sepenuhnya mempengaruhi kinerja bank dan hanya sebagian penerapan faktor-faktor GCG yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bank

---

The purpose of this study is to determine the effect of implementation of Good Corporate Governance (GCG), which is reflected in publication of 11 factors scores of GCG and composite score of GCG that are listed in GCG Implementation Report for year 2007 and 2008, against confidence level of public and banking industry, as well as benefit for shareholders represented by Third Party Funds, Loans, Deposits from Other Banks, and Return on Equity (ROE) as measures of bank performance. This study took samples of 50 banks with a panel data processing techniques using random effects methods. The result of this study indicates that implementation of GCG in Indonesian banking industry has not fully affect the performance of the bank, and only partial implementation of GCG factors provide a positive influence on bank performance."

"Skripsi ini membahas peran Komite Audit dan Audit Internal dalam perwujudan good corporate governance pada salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT Wijaya KaryaTbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi sorotan dalam pembahasan. Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Komite Audit dan Audit Internal di PT Wijaya Karya Tbk. telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan Bapepam. Selain itu, Komite Audit dan Audit Internal WIKA telah memiliki koordinasi kerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

---

This study discusses the role of Audit Committee and Internal Audit in the embodiment of good corporate governance in one of SOEs in Indonesia, namely PT Wijaya Karya Tbk. This study is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting structured interview to several company organs which are highlighted in this study. The result of this study that WIKA has already implemented good corporate governance in accordance with standards established by Ministry of SOEs and Indonesia Capital Market Supervisory Agency. In addition, the Audit Committee and Internal Audit WIKA has a very good job of coordination in carrying out their duties."

"Penelitian ini menganalisis stakeholder mapping di PT N, yang merupakan sebuah perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh negara, dengan tujuan untuk menentukan key stakeholder serta menentukan pengelolaan stakeholder untuk tujuan strategis perusahaan tersebut. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan datanya diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap tujuh orang narasumber dari manajemen tingkat menengah dan tingkat atas PT N. Hasil penelitiannya menunjukkan PT N memiliki tujuh key stakeholder, yaitu: Dewan Komisaris, Manajemen, PT H, Pemerintah qq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Klien, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengelolaan yang tepat dan baik atas ketujuh key stakeholder tersebut dapat membantu PT N untuk meningkatkan keuntungannya demi menjamin keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, pengelolaan stakeholder dapat membantunya memperbaiki persepsi klien, memenangkan hati stakeholder, serta menghindarkannya dari tuntutan hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang seharusnya dapat dilengkapi dengan focus group discussion dan hasil penelitiannya yang tidak dapat dikonfirmasi ke key stakeholder. Penelitian ini juga merupakan studi persepsi, sehingga hasil penelitiannya tergantung pada pandangan narasumber.

---

This research examines stakeholder mapping practice in PT N, one of the state owned securities companies, with the objective to determine the key stakeholder and to determine stakeholder management for strategic objectives of the company. This research is using qualitative method and the data were obtained through interview and questionnaire with seven respondents from middle and top level management of PT N. The research finds that there are seven key stakeholders of PT N Board of Commissioners, Management, PT H, Government qq. Ministry of State Owned Enterprises, Clients, Indonesia Stock Exchange, and Financial Services Authority. The proper and good management of those key stakeholders can help PT N to increase its bottom line and to ensure its sustainability or perpetuity. Stakeholder management done by PT N can help them to improve client perception, win the stakeholders rsquo heart, and prevent lawsuit. Limitations in this research are related to the data collection method that can be complemented with focus group discussion and the findings that cannot be confirmed to the key stakeholders. Also, the nature of the research as the study of perception makes the findings dependent on the perception of the respondents. "

"Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN.Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. Wujud nyata dari implementasi GCG pada BUMN adalah dengan dibentuknya SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang memuat secara komprehensif upaya-upaya : Website BUMN-Online; Statement of Corporate Intent (SCI); Komisaris Independen; Komite Audit; Appointment Agreement (AA); Performance Incentive System (PIS); Key Performance Indikator.Penulis akan mencoba meneliti mengenai efektivitas upaya implementasi GCG pada BUMN. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan upaya-upaya penerapan GCG pada BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN.Kesimpulan tesis ini dapat dijelaskan bahwa upaya Implementasi GCG pada BUMN telah mulai dilaksanakan. Pelaksanaan upaya GCG pada BUMN sangat penting karena setidaktidaknya dapat memberikan manfaat yaitu, dengan BUMN-on line menjadikan shareholders dan stakeholders dapat dengan mudah mengakses kinerja dari BUMN yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan Direksi dapat diminimalisir; GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dengan diterapkannya program SCI, PIS, dan KPI karena Direksi akan lebih profesional menjalankan kewajibannya, sehingga pada akhirnya BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; GCG dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dari Direksi atas koordinasi dengan Komisaris dengan dibantu oleh Komisaris Independen dan Komite Audit; dan GCG dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada para stakeholders karena BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah.

---

This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible.

There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations. "

"Isu mengenai tata kelola perusahaan menjadi bahasan yang menarik dalam beberapa dekade terakhir. Salah satunya adalah mengenai hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya dan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan stakeholder, namun tetap sejalan dengan strategi perusahaan. Stakeholder mapping, sebagai tahapan dalam stakeholder engagement, merupakan hal yang krusial bagi perusahaan untuk mengetahui siapa key stakeholder perusahaan agar pembuatan dan penerapan strategi dapat berjalan dengan baik. Obyek penelitian pada skripsi ini adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang merupakan strategic holding BUMN di industri semen. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan pemberian kuesioner kepada manajemen perusahaan, serta tinjauan literatur dan dokumen perusahaan. Dengan menggunakan indikator penilaian atas stakeholder salience, hubungan ketergantungan antara stakeholder dan perusahaan, power dan interest stakeholder, dan potensi kerja sama atau ancaman, ditemukan bahwa key stakeholder Semen Indonesia adalah konsumen akhir, distributor, dan Pemerintah Indonesia. Dengan mengelola stakeholder dan key stakeholder-nya, Semen Indonesia mendapatkan manfaat secara finansial, seperti pencapaian laba optimal, dan secara non finansial, seperti citra positif di mata masyarakat dan menghindari tuntutan hukum dari para stakeholder-nya.

---

Issues regarding corporate governance have been an interesting topic over few decades. One of the topics is about firm rsquo s relationship with its stakeholder and how to fulfill stakeholder needs, and still in line with overall firm rsquo s strategic plan. Stakeholder mapping, as a step of stakeholder engagement, plays a crucial part for firms to identify the key stakeholder in order to plan and implement its strategy effectively. The object of research is PT Semen Indonesia Persero Tbk, a strategic holding State Owned Enterprise in cement industry. Research data gathered by conducting interviews and distributing questionnaires to management, doing literature study, and analyzing company rsquo s related documents. Using indicators of stakeholder salience, resource dependency theory, stakeholder power and interest, and stakeholder potency to cooperate or become a threat, it can be concluded that Semen Indonesia rsquo s key stakeholder are costumer, distributor, and Pemerintah Indonesia. By managing its stakeholder and key stakeholders, Semen Indonesia gained financial benefit, such as optimum profit, and also non financial benefit, such as positive images in public and avoid litigation from its stakeholder."