Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan 25 UU Persaingan Usaha. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam menetapkan jumlah dan lokasi pembangunan BTS dalam konteks operator telepon seluler, Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya secara maksimal dalam melakukan evaluasi agar memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing operator tersebut telah mencakup dan merata di seluruh wilayah Indonesia atau setidak-tidaknya meng-cover tiga wilayah, yaitu high, medium, dan low area profitability; Regulator hendaknya mempertegas penerapan sanksi terhadap operator yang tidak mematuhi Rencana Dasar Teknis yang telah diajukan sebelumnya.

---

The focus of this study is about the cause of Telkomsel dominate the market more than 50 and what if the condition is reviewed by Law No. 5 Year 1999 Competition Act . This research is qualitative with juridical normative. This research explain that Telkomsel is not proven infringed the Article 17 and 25 of Competition Act. This research suggests that in determining the amount and location of the construction of base stations in terms of cellular operators, the government should use their authority to the fullest in evaluation of it, in order to ensure that the development which undertaken by each of these operators have covered and evenly distributed throughout Indonesia, or at least it has covered the high, medium, and low profitability areas regulators should strengthen the sanctions against operators who do not comply with the basic technical plan that has been proposed previously to the government. "

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam kasus pemblokiran situs Netflix yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah menggenai regulasi penyedia jasa konten di Indonesia, penerapan pengecualian pasal 50 huruf (a) dalam kasus pemblokiran Netflix, dan penerapan dari pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat indikasi atau dugaan kegiatan anti persaingan yang telah dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesiasebagai pemegang fasilitas penting dalam bentuk akses internet yaitu pelanggaran atas pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan telah melakukan penolakan akses ke fasilitas penting yang termasuk dalam ruang lingkup pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap Netflix yang mengakibatkan Netflix tidak dapat bersaing pada pasar televisi berbayar di Indonesia.

---

This bachelor thesis discusses about alleged violation of Article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in the case of blockage of Netflix site that committed by PT Telekomunikasi Indonesia. The main issues of this thesis are about regulation of content provider Indonesia, application of expectation as regulated in article 50 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, and also the application of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in Netflix case. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research, there is an indication or alleged violation of anti competition activities that has been committed by PT Telekomunikasi Indonesia as a holder of essential facilities in internet access as regulated in article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, which has done a barrier to entry of essential facilities for Netflix that included in scope of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999. It makes Netflix can?t compete in the subscription television channels market in Indonesia."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri telekomunikasi selular yang demikian pesat di Indonesia. Akan tetapi disinyalir kesiapan peraturan yang terkait dengan industri tersebut, belum sepenuhnya mendukung intensitas persaingan yang terjadi, terutama antar operator selular. Karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap industri tersebut, dengan pendekatan organisasi industri.Penelitian ini mengkombinasikan berbagai macam metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, Metodologi yang bersifat deskriptif kualitatif terutama dilakukan dalam menganalisis kebijakan, dan metodologi yang bersifat kuantitatif, pada umumnya dilakukan dengan pendekatan ekonometrika.Hasil dari penelitian ini, berupa analisis perihal struktur industri dengan memperhatikan variabel jumlah dan distribusi pembeli,jumlah dan distribusi penjual, product differentiated dan kondisi entry, serta struktur kepemilikan.Dengan demikian diketahui bahwa struktur industri telekomunikasi selular di Indonesia, bersifat oligopoly dengan perusahaan dominan. Di samping itu, juga diidentifikasi perilaku perusahaan yang bersifat legal tactics (kerjasama dengan unit usaha lain dan horizontal integration) serta strategic behaviour (kebijakan produk, kebijakan harga, advertising, research and development serta investasi). Kinerja industri menunjukkan bahwa terdapat profitability beberapa perusahaan dalam industri, progressiveness, dan perkembangan teknologi. Di samping itu, perspektif konsumen juga menjadi indikasi kinerja industri, dan variabel-variabel structure, conduct dan performance, diperoleh hubungan satu sama lain.Hasil dari analisis kebijakan berupa UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menunjukkan dimasa depan perkembangan industri telekomunikasi selular harus mengacu pada undang-undang tersebut sehingga industri ini bisa memberikan dampak yang besar bagi mayarakat.Akan tetapi perlu ada penjelasan yang komprehensif terhadap hal-hal yang disebutkan dalam UU tersebut, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi, ambiquitas dan dapat menyebabkan diskriminasi."

"PT Nabisco Foods out for light food producer do increasing of sale of the product. For PT Nabisco Foods do promotion cooperation with a few retail company. This cooperation can be done by giving discount, giving of goods for free, year-end bonus if was abysmal of goals. Product placement in counter retail also one of form of promotion done by PT Nabisco Foods."

"Dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai market leader pada pasar telepon selular nasional, maka TELKOMSEL telah mencanangkan strategi pengembangan jaringan yang disebut invest ahead of growth. Dalam tesis ini akan dianalisis apakah strategi tersebut cukup tepat diterapkan dengan memperhatikan potensi pasar dan kondisi persaingan. Dari aspek struktur keuangan juga akan dikaji apakah kondisi keuangan perusahaan (likuiditas, profitabilitas, dan prospek perusahaan) cukup mendukung implementasi strategi tersebut. Juga akan dianalisis apakah pertumbuhan perusahaan yang diharapkan terus berkesinambungan (sustainable growth) melalui implementasi strategi tersebut akan cukup didukung oleh sumber pendanaan yang eiisien.Metodologi yang digunakan dalam analisis tesis ini adalah explanatory study dan predictive study dengan menggunakan teknik-teknik analisis rasio keuangan dan penilaian perusahaan. Secara umum dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi invest ahead of growth yang diterapkan TELKOMSEL adalah cukup tepat. Hal ini didasarkan pada potensi pasar yang masih cukup besar dan posisinya sebagai market leader yang akan terus dipertahankan. Dari hasil proyeksi sampai lima tahun ke depan (2004-2008) diprakirakan kebutuhan dana investasi dapat dipenuhi dari sumber dana internal perusahaan sehingga akan memperkuat struktur keuangan perusahaan yang sehat.

---

In order to maintain its position as a market leader in national cellular industry, TELKOMSEL have implemented a strategic imperative called invest ahead of growth. In this thesis, the strategy will be analyzed whether it is appropriate well or not considering market potential and competition. And the company financial structure will be analyzed too whether its financial condition (liquidity, protitability, and prospectiveness) support the strategy or not. Besides, the company sustainable growth will be analyzed to know that it is financed efficiently or not.The research methodology which applied in this thesis is explanatory and predictive study. The financial ratio analysis tools and business valuation techniques are implemented to make an in depth analysis. In general, the analysis results that the decision of invest ahead of growth strategy was well chosen and appropriate for TELKOMSEL. The decision is based on a high market potential and high growth and also managing its position as a market leader. Referring to financing, particularly in next 5 years (2004-2008), is estimated that the source of fund is adequately covered by internal financing (e.g. retained earnings). In those periods the company need not yet external financing any more. This condition will deliver a sound and health financial structure in the future."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas iklas tariff jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklas terif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler. Dari pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk iklas tariff jasa telekomunikasi yang di informasikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang merugikan konsumen dapat diminta pertanggungjawaban. Atas iklan tariff jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi konsumen atas iklan oleh self regulasi yang efektif"

"ABSTRAKTesis zm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarif jasa telekomunikasiseluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklan tarifjasa telekomumkasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihatperaturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasiseluler Dari pengaturan-pengaturan tersebut» kemudian dilihat bentuk-bentukiklan tarif jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat danbentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasatelekomunikasi seluler yang merugikan masyarakat dapat dimintakanpertanggungjawaban Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yangdiinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oich pemerintah,masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian meyarankanagar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentangperiklanan, Kemudian diperlukan pihak yang bertanggung jawab alas iklan tarifjasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikanIrinega terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kosumen atas iklantanfif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, yang kemudian juga dibentengioleh seif regtdatkm yang efektif.

---

ABSTRACTThis theses discusses about consumer protection from advertisementtelecommunication celuller tariff in Indonesia The back ground of this theses is awars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to wort thistheses is see all of the law about advertisement of telecommunication celullertariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when theadvertisement telecommunication celuller tariff makes consumer looses. Becauseconsumer get looses from advertisement telecommunication celuller tariff,consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people,independent consumery protection bodies can control that advertisementtelecommunication celuller tariff. This theses suggest to make advertisement act,and needed to clearence liability for the advertisement telecommunication celullertariff in Indonesia So we need a good working from consumer protection bodies,and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation)."

"Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk dapat beroperasi secara optimal. Dengan demikian perusahaan dapat menghadapi para pesaing dan tetap dapat mempertahankan aspek going concern. Dalam rangka mengefisienkan kegiatan operasional perusahaan, beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan, antara lain melalui tindakan merger dan akuisisi. Selain beberapa tindakan restrukturisasi seperti diversifikasi usaha ataupun sebaliknya. Tindakan merger dan akuisisi yang membawa akibat pada terjadinya business combination telah melahirkan berbagai bentuk grup bisnis yang diharapkan mampu menguasai berbagai bidang kegiatan ekonomi secara mantap dan langsung. Selain dengan tujuan demi efisiensi perusahaan, business combination yang terjadi disinyalir membuka peluang untuk terjadinya transaksi transfer pricing baik dalam proses penggabungan maupun transaksi antar perusahaan setelah berada dalam satu grup bisnis. Transaksi transfer pricing yang dimaksudkan di sini adalah transaksi diperlakukan berbeda (tidak wajar) daripada transaksi yang terjadi antar perusahaan yang independen. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup bisnis dan juga melihat sampai sejauh mana dapat terjadi penyimpangan dari segi perpajakan baik dalam proses penggabungan perusahaan maupun setelah penggabungan terjadi. Penulisan didasarkan pada studi kepustakaan, wawancara dan telaah terhadap berita-berita surat kabar mengenai kasus-kasus yang terjadi di tanah air. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa memang terdapat beberapa peluang terjadinya praktik transfer misalnya terlalu terhadap terlalu forward; pricing dalam proses penilaian aktiva yang tinggi dikarenakan satu penggabungan perusahaan terlalu rendah ataupun pihak tidak independen pihak yang lain sehingga pajak terutang rendah; pemanfaatan fasilitas loss menjadi carried saldo rugi yang jumlahnya material dan tidak wajar; timbul kemungkinan transaksi transfer pricing karena terdapat hubungan istimewa. Namun demikian Ditjen Pajak telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan bahkan memperbarui Undang-Undang Pajak dalam rangka mengantisipasi manipulasi yang mungkin terjadi. Hal menarik yang dapat dicatat adalah sikap hatihati pemerintah ternyata kadang-kadang terbentur pada kiat-kiat bisnis pengusaha. Dengan demikian tidak selalu tindakan yang dinilai sebagai bagian dari transaksi transfer pricing merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari segi pajak. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih berhati-hati dalam menelaah kasus yang timbul selain juga harus tetap jeli melihat celah-celah hukum yang timbul di lapangan sehingga tidak tertinggal dalam mengantisipasi masalah yang akan timbul."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia berdasarkan hukum persaingan usaha. PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya pelaku usaha dalam penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur saat ini di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya harga bahan bakar pesawat jenis avtur sehingga menimbulkan berbagai akibat dan permasalahan dalam aspek-aspek lain. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 serta akibat yang ditimbulkan dari penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pasar penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia berbentuk monopoli, tetapi tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak ditemukan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia oleh PT Pertamina (Persero) sebaiknya disudahi dengan adanya pelaku usaha lain yang dapat bersaing dengan sehat agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Sehingga, bahan bakar pesawat jenis avtur yang merupakan salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang lebih maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.This thesis discusses about the problem that occurs in monopoly of aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia from the perspective of competition law. PT Pertamina (Persero) as the only seller of aviation turbine fuel in Indonesia is considered as the cause of high prices of aviation turbine fuel so that lead to impacts and problems in other aspects. The issues of this thesis are to discuss the aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia from the perspective of the law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 and the impacts caused by aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia. This thesis is the juridical-normative research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of the research shows that the structure of aviation turbine fuel selling in Indonesia is a monopoly, but it doesn’t infringe Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 because there is no monopolistic practices and unfair business competition. However, monopoly on aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia should be ceased by presenting another seller so that there is fair business competition and more competitive prices. So that, aviation turbine fuel as one of the results of crude oil’s processing can be exploited to the greatest benefit of the people as mandated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945."