Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode kuntitatif dengan desain penelitian analitik pendekatan cross sectional. Jumlah responden 138 orang dengan cara pengambilan sampel menggunakan proportionate random sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan antara perencanaan kehamilan, usia gravida, usia suami, mitos, frekuensi hubungan seksual dan inisiasi dengan fungsi seksual. Hasil analisa regeresi logistik berganda dengan uji regresi binomial didapatkan nilai p-value = 0.008 dengan OR 8.7 untuk mitos dengan keinginan seksual, p-value = 0.143 dengan OR 2.1 untuk perencanaan kehamilan dengan gairah seksual, p-value = 0.002 dengan OR 5.2 untuk frekuensi hubungan seksual dengan orgasme dan p-value = 0.021 dengan OR 3.7 untuk frekuensi hubungan seksual dengan kepuasan seksual. Disimpulkan mitos sangat memengaruhi fungsi seksual ibu hamil.

---

Sexual function in pregnant women perceived change due to changes in the physical, hormonal, psychological and socio-cultural. The purpose of this study to overview sexual function of pregnant women and the factors that influence. This study uses quantitative methods to design analytic approach of cross sectional study. Total respondents 138 people in a way proportionate random sampling using sampling.

Results of the study explained that there is a relationship between planning pregnancy, gravida age, the age of the husband, the myth, the frequency of sexual intercourse and initiation of the sexual response; desire, arousal, orgasm and sexual satisfaction.

Regeresi analysis results of the multiple logistic regression with binomial obtained p-value = 0.008 with OR 8.7 for the myth with sexual desire, p-value = 0143 with OR 2.1 for pregnancy planning with sexual arousal, p-value = 0.002 with OR 5.2 for frequency sexual intercourse with orgasm and p-value = 0.021 with OR 3.7 for the frequency of sexual intercourse with sexual satisfaction. Concluded myth influence with sexual function."

"Permasalahan korupsi di Indonesia, terutama dalam bentuk gratifikasi masih marak terjadi dan sulit diatasi, namun lebih jauh terdapat bentuk gratifikasi lain yang belum secara komprehensif diatur dan di kriminalisasi, yaitu gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat gratifikasi seksual pada berbagai kasus korupsi di Indonesia sebagai bentuk kejahatan dan serta berupaya menawarkan model pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap kajian literatur ilmiah, disertai dengan wawancara mendalam terhadap pelaku gratifikasi seksual, KPK, jaksa, kriminolog dan LSM. Temuan penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum berkaitan dengan fenomena ini, begitu pula norma sosial yang kemudian membuatnya sulit dideteksi dan dipidanakan. Melalui teori fraud triangle oleh Cressey (1958) penelitian ini mengajukan strategi pencegahan gratifikasi seksual

---

The problem of corruption in Indonesia, especially in the form of gratification, is still rife and difficult to overcome, however, there are other forms of gratification that have not been comprehensively regulated and criminalized, namely sexual gratification. This study seeks to examine sexual gratification in various corruption cases in Indonesia as a \ crime and aim to offer a model of prevention. This research is a descriptive qualitative study with an analysis of the scientific literature review, accompanied by in-depth interviews with perpetrators of sexual gratification, KPK, prosecutors, criminologists and NGOs. Current study finds that there is a void in legal norms associated with this phenomenon, as well as social norms which then make it difficult to detect and criminalize. Through the fraud triangle theory by Cressey (1958), this study proposes a prevention strategy of sexual gratification"

"Rasa takut untuk menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di dalam transportasi publik dapat memicu perilaku yang tidak nyaman bagi penumpang perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan lingkungan transit KRL Jabodetabek dalam memberikan rasa aman pengguna perempuan dari tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan landasan teori karakteristik lingkungan transportasi publik yang mempengaruhi rasa aman pengguna oleh Ceccato et al (2022). Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner serta kualitatif melalui wawancara mendalam. Sampel yang diambil adalah pengguna KRL Jabodetabek perempuan dengan total sampel 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik. Hasil penelitian menunjukan dari keempat dimensi  ada dua yang mempunyai hasil positif terhadap rasa aman yaitu dimensi visibilitas dan pengawasan serta dimensi pencahayaan; satu dimensi dengan hasil mixed yaitu dimensi manajemen dan perawatan; serta satu dimensi dengan hasil negatif yaitu dimensi tingkat kepadatan. Dari kesimpulan ini rekomendasi yang diberikan meliputi memastikan lingkungan transit KRL terawat dengan baik, penambahan jumlah kereta pada jam sibuk, dan memastikan adanya pengawasan formal yang terlihat saat pengguna rendah.

---

The fear of becoming a victim of crime when disclosing sexual matters in public transportation can trigger uncomfortable behavior for female passengers. Therefore, this study aims to determine the safety of the KRL transit environment in providing female users with a sense Percieved Safety from sexual crimes. This research was conducted with a quantitative approach based on the theoretical basis of the characteristics of transit environment which influence users percieved safety by Ceccato et al (2022).. Data collection was carried out using quantitative methods through distributing questionnaires and qualitatively through in-depth interviews. The samples taken were female Jabodetabek KRL users with a total sample of 100 people. The analysis technique used is descriptive statistical analysis. The research results show that from the fourth dimension there are two that have positive results on a sense of security, namely the visibility and surveillance dimension and the lighting dimension; one dimension with mixed results is the management and maintenance dimension; and one dimension with negative results, namely the density level dimension. From this conclusion, the recommendations given include ensuring that the KRL transit environment is well maintained, increasing the number of trains during peak hours, and ensuring that there is visible formal supervision during low user usage."

""Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana". Secara khusus tesis ini lebih menitikberatkan penelitian terhadap kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana kepada anak korban kekerasan seksual, (2) Sejauh manakah peran pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di DKI Jakarta dalam kurun tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, (3) Bagaimanakah peran anak dalam proses pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, (4) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), apakah UU PKDRT telah mengakomodasi masalah-masalah yang dihadapi selama ini dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum masih terbatas sifatnya karena lebih terpaku pada ada tidaknya aturan yang mengharuskan mereka untuk melakukan hal itu, padahal kedudukan seorang anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual adalah sangat penting yaitu sebagai kunci perkara, namun dalam praktek di Jakarta ada beberapa Pengadilan Negeri yang mengabaikan hak-hak anak sebagai saksi yaitu dalam hal penerapan Pasal 171 KUHAP. Masalah mendasar yang harus diutamakan dalam pemeriksaan saksi maupun korban kekerasan seksual yang masih anakanak adalah membantu mengatasi penderitaan fisik maupun psikis korban karena korban yang mengalami depresi sulit untuk dilakukan komunikasi dalam pemeriksaan di sidang. Kemudian dikaitkan dengan keluarnya UU PKDRT merupakan hal yang sangat menggembirakan karena dapat mengisi kekosongan aturan yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak erat kaitannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena hasil penelitian pelaku kekerasan seksual cenderung mengacu pada orang-orang yang berada dekat dengan korban dalam kehidupan sehari-harinya."

"Pelecehan seksual di jalanan (street harassment) merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan sangat meresahkan. Dalam Islam, tindakan pelecehan seksual sangat tidak dibenarkan karena merupakan tindakan tercela dan keluar dari jalur syariat. Pelecehan seksual merupakan kemaksiatan dan dapat mendekatkan pelakunya dengan perbuatan zina. Pelecehan seksual tidak sampai kepada perbuatan persetubuhan, sehingga perbuatan tersebut belum tergolong sebagai zina. Pelecehan seksual jalanan tergolong sebagai jarimah takzir dan pelakunya harus dijatuhi ‘uqubat takzir. Di Indonesia, ‘uqubah takzir pelecehan seksual jalanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Dalam perspektif hukum Islam, ‘uqubat dianggap baik apabila telah sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pelecehan seksual di jalanan dan apakah Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Wtp, Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Bks dan Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Bli sebagai contoh putusan mengenai kasus pelecehan seksual di jalanan telah sesuai dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam mengenai street harassment dan menilai putusan-putusan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di jalanan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer berupa tiga putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat putusan yang ‘uqubat-nya telah sesuai dengan maqashid syariah dan memberikan keadilan bagi korban. Akan tetapi, terdapat juga putusan yang belum sesuai dengan maqashid syariah dan tidak cukup adil bagi para korban.

---

Street harassment is the type of crime that is closest to society and is very disturbing. In Islam, the act of sexual harassment is not justified because it is a despicable act and goes out of the path of sharia. Sexual harassment is a sin and can bring the perpetrator closer to adultery. The sexual harassment examined in this thesis does not reach the act of intercourse, so that when associated with Islamic law, the actions of the perpetrators of sexual harassment are not yet classified as adultery. In Islamic law, street sexual harassment is classified as jarimah takzir and the perpetrator must be sentenced to 'uqubat takzir. In Indonesia, 'uqubat tazkir in the case of street sexual harassment is regulated in the Criminal Code, Criminal Code Law, TPKS Law, and Jinayat Law on Qanun Aceh. In the perspective of Islamic law, 'uqubat is considered good if it is in accordance with maqashid sharia. Therefore, this study seeks to determine street sexual harassment in terms of Islamic criminal law and whether Decision Number 36/Pid.B/2020/PN.Wtp, Decision Number 209/Pid.B/2020/PN.Bks and Decision Number 53/Pid.B/2021/PN.Bli are in accordance with takzir in Islamic criminal law. This research aims to explain the view of Islamic criminal law on sexual harassment and assess decisions related to sexual harassment on the streets. This research is in the form of normative juridical with qualitative research methods with the support of primary data in the form of court decisions. From the results of the research, it was found that there are decisions whose 'uqubat' is in accordance with maqashid sharia and provides justice for victims. However, there are also decisions that are not in accordance with maqashid sharia and do not provide enough justice for victims."

"ABSTRAKPELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: Studi Kualitatif atas Pandangan dan Reaksi Sekretaris Perempuan yang Bekerja pada Sejumlah Perusahaan di Jakai ta.Oleh: Dewi Larasati AgustyowatiTesis ini merupakan sebuah tinjauan deskriptif mengenai masalah pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya yang terjadi pada sekretaris. Pengambilan tema dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masalah pelecehan seksual selama ini belum dibuka secara sosial. Subjek penelitian adalah sekretaris perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Lokasi penelitian di Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan dan reaksi sekretaris perempuan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Perspektif yang melihat dan berusaha menguraikan penyebab diskriminasi yang dialami kaum perempuan.Permasalahan tersebut meliputi tiga hal. Pertama, bagaimanakah pandangan sekretaris tentang pelecehan seksual di tempat kerja? Kedua, bagaimanakah reaksi sekretaris terhadap pelecehan seksual di tempat kerja? Ketiga, mengapa pandangan dan reaksi tersebut berada pada posisi pemahaman tertentu?Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan reaksi sekretaris perempuan itu masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sebuah budaya yang mengedepankan/mengunggulkan nilai-nilai laki-laki. Suatu perbuatan dipandang sebagai bentuk pelecehan seksual oleh sekretaris jika sudah terlihat merendahkan, mengancam, dan menyentuh fisik perempuan secara paksa. Sekretaris tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di lingkup sosial karena menganggap permasalahannya sepele, pribadi, dan takut disalahkan sebagai pihak yang memulai timbulnya pelecehan seksual. Mereka mempunyai pandangan seperti itu karena selama ini informasi mengenai pelecehan seksual yang disosialisasikan oleh masyarakat patriarki selalu menyudutkan perempuan sebagai pihak yang memicu terjadinya pelecehan seksual. ABSTRACTSEXUALHARASSMENT AT WORK PLACE: Qualitative Studies on the Perception and Reaction of Women Secretaries Who Work at Some Enterprises in Jakarta.By Dewi Larasati AgustyowatiThis thesis covers a descriptive studies concerning the matters of sexual-harassment especially happen to women secretaries at work place. The theme is basically based on phenomena that sexual harassment cases are not exposed socially. The subject of the research is the secretaries who undergo the experience of sexual harassment at work place. The location of the research is conducted in Jakarta. The research is aimed to understand the perception and response of women secretaries toward the sexual harassment at work place viewed by using the qualitative approach in terms of women perspective. The perspectives are to find out and attempt to describe the causes of discrimination experienced by women secretaries at work place.The focus of the problem covers three components. Firstly, what is their perception about the sexual harassment at work place ? Secondly, how do they react and response toward thew sexual harassment ? Lastly, why are the perception and the reaction at the position of a given understanding ?The result of this research indicates that the perception and the reaction of women secretaries at work places is still influenced by the culture of patriarchy. The culture that gives special privileges and higher values for men. The perception said to be sexual harassment toward women secretaries when the actions involved humiliating, threatening, and even touching them physically by force. Mostly, the secretaries as the victims do not report the negative events they undergo socially, for they think it is a minor problem, and a privacy. Even they feel worried when blamed as the cause of creating the sexual harassment. They have perception due to the fact that the information of sexual harassment so far is not socialized by patriarchy communities, usually blame women as the cause of the sexual harassment problem."

"Kaum wanita Amerika sudah mengalami ketidaksetaraan ratusan tahun yang lalu. Mereka merasa bahwa sebagai warga Amerika mereka tidak diberi kesempatan yang sama dengan pria yaitu mendapat pendidikan yang sama dengan pria serta mendapat kesempatan bekerja di luar rumah. Dengan adanya ketidaksetaraan ini, kaum wanita kelas menengah yang tergabung dalam kelompok feminisme menentangnya. Kaum wanita ini berkumpul di Seneca Falls pada tahun 1848 dan mencetuskan suatu deklarasi yang disebut Declaration of Sentiment and Resolutions yang isinya adalah pria dan wanita diciptakan sama. Atas dasar inilah kaum wanita menuntut persamaan hak dan kesempatan dengan pria.Perjuangan feminisme mulai berhasil ketika pada tahun 1920 kaum wanita mendapatkan hak pilih mereka setelah menunggu selama 72 tahun. Selain itu, mereka juga sudah mendapat kesempatan bekerja di luar rumah ketika Perang Dania II pecah sekitar tahun 1945. Mereka menggantikan tenaga kerja pria yang harus pergi berperang. Sejak itu, tenaga kerja wanita terus bertambah bahkan melampaui angka tenaga kerja pria. Meskipun secara kuantitas jumlah tenaga kerja wanita lebih besar dari pria tetapi kualitas pekerjaan mereka lebih rendah dari pekerjaan pria. Karena banyaknya tenaga kerja wanita serta rendahnya kualitas pekerjaan mereka, muncullah tindakan yang tidak menyenangkan dari pria terhadap wanita yang dikenal dengan tindakan pelecehan seksual.Pelecehan seksual terhadap wanita di lingkungan kerja adalah bentuk diskriminasi terhadap wanita serta bentuk pelanggaran terhadap Title VII of the Civil Rights Act of 1964. Salah satu kasus pelecehan yang sangat terkenal di Amerika adalah kasus pelecehan seksual oleh Thomas terhadap Hill. Kasus ini terjadi pada tahun 1981 tetapi oleh Hill baru diungkapkan pada tahun 1991 ketika Thomas dicalonkan oleh Presiden Bush sebagai hakim di Supreme Court.Umumnya kasus pelecehan terjadi karena adanya unsur ras, jender dan power (kekuatan). Dalam kasus Hill, Thomas adalah atasannya dan Hill adalah sekretarisnya. Kedudukan mereka tidak sejajar sehingga tindakan pelecehan dapat terjadi.Tuduhan Hill terhadap Thomas mengundang kontrovesi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan senator. Bagi kaum wanita yang tidak bekerja di luar rumah, mereka lebih percaya kepada Thomas karena ia pria kulit hitam yang berhasil di pekerjaan yang biasanya dilakukan pria kulit putih. Sementara itu, kaum wanita yang bekerja di luar rumah lebih mempercayai Hill karena menurut mereka pelecehan seksual memang terjadi di lingkungan kerja mereka. Senator Partai Republik yang sangat mendukung Thomas menginginkan agar pengukuhan Thomas segera dilaksanakan. Sedangkan Partai Demokrat menginginkan agar tuduhan terhadap Thomas dibuktikan dahulu kebenarannya. Hill akhirnya dikalahkan dan Thomas dimenangkan.Masalah yang dibahas di sini adalah bahwa kekalahan Hill lebih banyak dipengaruhi oleh unsur ras daripada jender ataupun politik kepentingan. Sekalipun Hill sebagai korban pelecehan mengatakan yang sesungguhnya tetap saja ia tidak dipercayai karena ia tidak dapat membuktikan kebenarannya. Tujuan penulisan ini ialah untuk menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual Hill gagal diselesaikan karena faktor ras lebih berpengaruh daripada faktor jender atau faktor politik kepentingan. Hal ini dikarenakan adanya kolaborasi kepentingan antara presiden yang berkuasa saat ini dengan para senator dari Partai Demokrat dan Republik, dengan Clarence Thomas, dan juga dengan kelompok minoritas kulit hitam. Metode penulisan yang dipakai adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif interpretatif sebagai sumber informasi utama ditunjang oleh informasi dari internet dan CD-ROM.

---

Sexual Harassment towards Women at Working Environment: Anita Hill vs. Clearance Thomas's Case American women had experienced inequality since hundred years ago. They felt that as American citizen they were not given equal opportunity in getting the same education as well as getting the rights to work out side the home. The feminist group whose members were middle class women opposed this inequality. These women gathered in Seneca Falls in 1848 and declared what was called as Declaration of Sentiments. This declaration stated that all men and women were created equal. Based on this statement, women demanded equality of rights as well as opportunity with men.

In 1920, the struggle of feminism equality was successful because they got their right to vote after waiting for 72 years. Beside that, they had also got a chance to enter the work force especially when World War II broke in 1945. Since then, the women labor force even outnumbered their constituent that was men's labor. Even though the number of women who entered the labor force was greater but their occupation was considered lower than men's job. Due to this condition, unwelcome advances or acts from men to women happened which was known as sexual harassment.

Sexual harassment towards women at working environment is a form of discrimination and the violation of Title VII of the Civil Rights Act off 964. One of the sexual harassment cases which were famous in America was Anita Hill's case. This case happened in 1981 and was emerged by Hill in 1991 when Thomas was nominated as a judge at the Supreme Court by President Bush.

Generally, sexual harassment happens because of race, gender and power factors. In Hill's case, Thomas was her supervisor while Hill was his secretary. Their position was unequal so the unwelcome advances might happen.

Hill's allegation towards Thomas arouses controversy both in the society and among senators. American women who didn't enter the workforce, they believed Thomas more than Hill because he was a Blackman who was successful in white men's world. On the other hand, women who worked outside believed Anita Hill because sexual harassment did happen in their working environment. Republican senators who strongly supported Thomas wanted no delay for his confirmation, while Democratic senators suggested investigating Thomas due to Hill's allegations. However, Hill at last was defeated and Thomas was supported.

The problem discussed in this thesis is that Hill's sexual harassment case is mainly influenced by race factor than gender or politics factor. The purpose of this writing is to show that Hill's sexual harassment case is unresolved. It is due to the race factor which is more decisive than the other two factors, namely gender and politics factors. This is caused by the collaboration between the president at that time with the Republican and Democratic senator as well as Clarence Thomas and the minority group that is African Americans.

Method of writing in this thesis is purely library research with descriptive interpretative approach as the main source supported by the information from internet and CD-ROM."

"Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan seksual karena adanya konstruksi gender pada masyarakat patriarki. Apabila berbicara mengenai hukum terdapat istilah “dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum” yang menjadi elemen penting dalam tatanan masyarakat. Pada masa majapahit, raja mengatur rakyatnya menggunakan kitab hukum, salah satunya yaitu Kitab Kutara Manawa dan data lainnya yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Metode dalam penelitian sejarah kuno ini dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama dilakukan dengan pengumpulan data seperti prasasti, tinggalan arkeologis, naskah, dan berita Cina. Tahap kedua dilakukan analisis dengan mengaitkan beberapa data. Tahap ketiga dilakukan penafsiran data dengan penggabungan dan perbandingan data yang merujuk pada kesimpulan. Tahap keempat menggunakan historiografi dalam memaparkan hasil penelitian. Hasil dari kajian ini dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara hukum perundang-undangan Majapahit dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang tidak relevan pada masa kini, namun nilai-nilai dalam Kitab Kutara Manawa dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan produk hukum yang lebih efektif.

---

Women often become victims of sexual harassment due to gender construction in the patriarchal society. There is a term that wherever there is society, there is law, which indicates that law is an important element in overcoming community problems in society. During the Majapahit era, the king used a law book called Kutara Manawa and others data to govern his people, which also consisted of regulations related to the protection of women. The methodology used in this ancient history research consists of 4 stages. The first stage is data collection, such as inscriptions, archaeological data, manuscripts, and Chinese chronicles. The second stage is an analysis of data linking. The third stage is data interpretation by combining and comparing, resulting in a conclusion. The fourth stage is a presentation of research results using historiography. This study's results have proven a relationship between Majapahit legislation and Indonesian national law. Despite regulations that are no longer relevant today, the values ​​in the Book of Kutara Manawacan inspire the creation of more effective legal products."