Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor apa saja dari keenam faktor berikut, yaitu harga material, harga upah pekerja, upah turun material, uang keamanan proyek, akses dan biaya mobilisasi, yang dapat mengakibatkan perbedaan terbesar pada biaya penawaran pelaksanaan dan seberapa besar pengaruhnya pada proyek perumahan yang tipikal di tiga lokasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui analisa perhitungan biaya satuan pekerjaan dan pengumpulan informasi melalui kuesioner. Dua dari keenam faktor yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor harga material dan harga upah pekerja, dianalisa menggunakan teknik analisa yang diolah ke dalam beberapa sub item pekerjaan yang memiliki presentasi komponen lebih besar dari 15% terhadap keseluruhan nilai proyek, seperti pekerjaan struktur, pekerjaan pasangan dan pelapis dinding. Keempat faktor lainnya dianalisa menggunakan teknik tabulasi frekuensi melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor harga material memiliki kontribusi terbesar pada perbedaan biaya penawaran pelaksanaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor harga material memiliki pengaruh terbesar terhadap proyek perumahan yang tipikal pada tiga lokasi yang berbeda. Hal tersebut tampak melalui adanya perbedaan yang signifikan dalam biaya penawaran proyek perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan jasa kontraktor, PT. Kartika Eka Jaya Abadi terhadap tiga developer yang berbeda. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Hasana Damai Putra (developer dari proyek perumahan Royal Residence) memiliki biaya penawaran yang paling tinggi dibandingkan dua developer lainnya, yaitu PT. Artaland Karyamaju dan PT. Cibubur Country. Hal tersebut disebabkan karena PT. Hasana Damai Putra memiliki harga material tertinggi dibandingkan dengan dua developer lainnya. Berdasarkan hasil - hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara harga material dengan biaya penawaran. Semakin tinggi harga material, semakin tinggi pula biaya penawaran.

---

The aim of this study is to find out about which factor, from the six factors: material cost, fare of employees, fare of loading, fare of safety, access and fare of mobilization that causes the biggest difference in the real quotation cost and how far its effect to a typical housing project at three different locations. This study use quantitative descriptive method by analyzing unit price calculation and collecting information through questioners.

Two of the six factors, material cost and fare of employees, are analyzed by calculating that factors in more detail to some of sub item tasks which have component presentation bigger than 15%, such as structural tasks, brick pair task and wall covering. The other factors are analyzed by using tabulation of frequency through the questioner.

The result of this study shows that the material cost has the biggest contribution to make a difference in the real quotation cost. It also shows that the material cost caused the biggest effect to a typical housing project at three different locations. It is proven by a significant difference in a housing project's quotation cost which was made by a contractor company, PT. Kartika Eka Jaya Abadi toward three different developers.

Moreover, this study also shows that PT. Hasana Damai Putra (Royal Residence's developer) has the highest quotation cost among the other developers, PT. Artaland Karyamaju and PT. Cibubur Country. The reason behind it is because PT. Hasana Damai Putra has the highest material cost among the others. It can be summarized that the material cost and a quotation cost have a positive correlation. The higher material cost, the higher quotation cost."

"Estimasi biaya merupakan hal penting dalam dunia industri konstruksi. Ketidakakuratan dalam estimasi dapat memberikan efek negatif pada seluruh proses konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Salah satu metodes yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya penawaran konstruksi adalah menghitung secara detail harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah kerja. Saat ini para estimator di Indonesia masih banyak mengacu pada BOW (Burgerlijke Open bare Werken) yang ditetapkan tanggal 28 Pebruari 1921 pada jaman pemerintah Belanda. Sudah ada upaya yang dilakukan oleh Puslitbang Pemukiman, Departemen Kimpraswil untuk memperbaharui BOW tersebut dengan membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2002, meskipun belum mencakup seluruh jenis pekerjaan. Sedangkan tingkat akurasi estimasi biaya konstruksi dapat juga dilihat pada tahap desain. Selain itu ada revisi yang dilakukan terhadap SNI 2002 yang kemudian disahkan pada tahun 2007 dan kemudian disebut sebagai SNI 2007.Penulisan ini akan membandingkan analisa biaya konstruksi dari acuan tersebut di lapangan. Sehingga akan terlihat tingkat akurasi perkiraan biaya proyek yang dilakukan konsultan untuk diajukan dalam dokumen kontrak dengan perhitungan Analisa Harga Satuan dengan menggunakan Analisa BOW, Analisa Biaya Konstruksi SNI 2002, dan SNI 2007 terhadap perkiraan biaya proyek yang dilakukan Kontraktor.Analisis yang dilakukan adalah mempelajari penggunaan analisa biaya kontruksi BOW, SNI 2002 dan SNI 2007 untuk pembangunan perumahan. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang dilakukan di salah satu proyek pembangunan perumahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan dokumen yang tersedia, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut. Analisa dilakukan dengan membandingkan harga satuan pada beberapa item pekerjaan untuk membangun perumahan berdasarkan hasil perhitungan konsultan, menggunakan BOW, SNI 2002 dan SNI 2007. Sehingga didapat perbandingan Analisa Biaya Konstruksi antara BOW dengan SNI 2002 serta SNI 2007 terhadap tingkat akurasi perkiraan biaya proyek yang dilakukan konsultan.Hasil penelitian ini adalah bahwa pengunaan Analisa Biaya Konstruksi SNI 2002 serta SNI 2007 pada perhitungan estimasi biaya untuk harga satuannya pada tahap desain memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan analisa BOW.

---

Cost estimation is important thing in industrial world of construction. Unaccuracy in estimation can give negative effect at all construction process and all stakeholders. One of methode applied to do estimation expense of offer of construction is calculate in detail work unit price based on index value or coefficient for material cost analysis and labourage. Now the estimator in Indonesia still many referring to BOW (Burgerlijke Open bare Werken) what specified date of 28 February 1921 at government era of Dutch. There are effort by Puslitbang Pemukiman, Department Kimpraswil to innovate BOW with making National Standard of Indonesia ( SNI) in 2002, though has not included all work type. While level of accuration of estimation expense of construction earns also is seen design phase. Besides there are revision to SNI 2002 which then ratified in 2007 and then is conceived of SNI 2007.

This writing will compare analysis expense of construction from the reference in field. So will seen level of accuration of cost estimation of project by consultant to be submitted in document of contract with calculation unit price analysis by using BOW methode, SNI 2002, and SNI 2007 to cost estimation of project by contractor.

Analysis study usage of BOW methode, SNI 2002 and SNI 2007 for housing development. Method applied is case study in one of project of housing development. Data collecting with interview and gathering of available document, then analysis to the data. Analysis with comparing unit price at some work items to build housing based on result of calculation consultant, BOW method, SNI 2002 and SNI 2007. So is gotten comparison of cost construction analysis between BOW method, SNI 2002 and SNI 2007 to level of accuration of cost estimation of project by consultant.

Result of this research is that use SNI 2002 and SNI 2007 at calculation cost estimation of the unit price at design phase has level of higher level accuration compared to analysis BOW."

"Kepailitan terhadap developer apartemen banyak menimbulkan pro dan kontra karena dinilai merugikan konsumen yang hanya menjadi Kreditor konkuren. Pada akhir 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2023 yang mana salah satu isinya adalah menyatakan pembuktian perkara pailit dan PKPU terhadap developer apartemen tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Dalam skripsi ini, Penulis membahas mengenai ketentuan pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU terhadap developer apartemen pada SEMA 3/2023 dengan menganalisisnya dari segi UUKPKPU dan Hukum Kepailitan secara umum serta dikaitkan berdasarkan kasus-kasus kepailitan dan PKPU yang terjadi terhadap developer apartemen. Skripsi ini juga menganalisis SEMA 3/2023 sebagai sebuah peraturan dan keberlakuannya dalam perkara kepailitan dan PKPU. Penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang Penulis temukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SEMA 3/2023 yang mengatur mengenai pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU terhadap developer apartemen bertentangan dengan UUKPKPU serta Hukum Kepailitan secara umum. SEMA 3/2023 juga telah melanggar prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana dalam UUKH dan UUMA. Kehadiran SEMA 3/2023 bukanlah solusi bagi penyelesaian atas kerugian konsumen ketika developer apartemen pailit, melainkan hanya menambah masalah baru akibat upaya hukum bagi Kreditor, baik konsumen maupun non-konsumen, serta Debitor itu sendiri dibatasi. Selain itu, kehadiran SEMA 3/2023 dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap developer apartemen yang akan menimbulkan ruang abu-abu atas parameter dari pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU, khususnya terhadap developer apartemen. Penulis berkesimpulan bahwa untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat developer apartemen pailit bukan dengan cara membuat developer apartemen tersebut tidak dapat pailit atau PKPU, melainkan mengatur perihal mekanisme khusus atas permohonan pailit dan PKPU terhadap developer apartemen atau pengaturan mengenai perlindungan konsumen selama proses kepailitan, khususnya dengan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana dalam UUPK.

---

Bankruptcy against apartment developers has raised many pros and cons because it’s considered detrimental to consumers who are only concurrent Creditors. At the end of 2023. The Supreme Court issued SEMA 3/2023 which one of the contents is to state that the evidentiary of bankruptcy and PKPU cases against apartment developers cannot be proven simply as in Article 8 paragraph (4) UUKPKPU. In this thesis, the author discusses the provision of non-simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases against apartment developers in SEMA 3/2023 by analyzing it in terms of UUKPKPU and Bankruptcy Law in general, and also related based on bankruptcy and PKPU cases that occurred against apartment developers. This thesis also analyzes SEMA 3/2023 as a regulation and its applicability in bankruptcy and PKPU cases. The author employs normative juridical research with descriptive-analytical characteristics to address the issues found. The results research indicate that SEMA 3/2023, which regulates non-simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases against apartment developers contradicts with UUKPKPU and Bankruptcy Law in general. SEMA 3/2023 has also violated the principle of freedom of judges in deciding a case as stipulated in UUKH and UUMA. The presence of SEMA 3/2023 is not a solution to the losses suffered by consumers when an apartment developers goes bankruptcy, rather, it creates new problems by limiting the legal recourse available to Creditors, both consumers and non-consumers, as well as the Debtor it self. Furthermore, the presence of SEMA 3/2023 may lead to disparity in decisions against apartment developers which will create a gray area over the parameters of simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases, especially against apartment developers. The author concludes that to protect consumers who have suffered losses due to bankruptcy of apartment developers is not by making the apartment developer unable to file for bankruptcy or PKPU, but by regulating a special mechanism for bankruptcy and PKPU petition against apartment developers or regulating consumer protection during the bankruptcy process, especially by paying attention to consumer rights as outlined in UUPK."

"Sering terjadinya perubahan pada proyek EPC Power Plant merupakan fenomena yang sering ditemui. Kurangnya pengendalian terhadap ruang lingkup merupakan penyebab terjadinya deviasi biaya akibat perubahan ruang lingkup pada proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi deviasi biaya akibat perubahan ruang lingkup dillihat dari sisi kontraktor, mencari penyebab dan dampaknya serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang dapat meminimalisir terjadinya deviasi tersebut. Setelah itu, melihat bagaimana tingkat penerapan respon risiko tersebut pada perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan di masa yang akan datang.

---

Frequent changes in EPC Power Plant Project are a common phenomenon. Lack of control over the scope is the cause of the cost deviation on the scope of the project. This study aims to find out the factors that affect the deviation cost due to changes in scope from contractor’s side, look for causes and effects as well as corrective and preventive actions that can minimize those deviations. Then, evaluate the implementation of those risk responses on the company and give recommendation for improvement in the future."

"Konstruksi dapat dianggap sebagai industri dinamik, yang secara konstan selalu menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian ini membuat para manajemen sulit untuk menhitung biaya yang kadang berkonsekuensi berujung pada biaya yang berlebihan. Sukses dari sebuah sudut pandang manajemen dapat dilihat dari selesainya sebuah proyek dengan kemungkinan biaya terkecil, secepat mungkin, kualitas tinggi, tanpa kecelakaan, dan sebagainya. Tetapi terkadang terjadi sesuatu kecelakaan yang dapat berakibat kepada kelebihan biaya proyek. Ini dapat terjadi karena diakibatkan oleh banyak faktor seperti estimator yang tidak berpengalaman, pengetahuan kontraktor yang kurang tentang lokasi proyek, penggunaan material yang salah, penyediaan data yang salah, dan banyak lainnya. Dalam laporan ini, studi kasus yang digunakan adalah Grand Hyatt Proyek. Ini merupakan salah satu contoh proyek yang kelebihan biaya di Indonesia.

---

Construction can be considered as a dynamic industry, which is constantly facing uncertainties. These uncertainties and the many stakeholders in these kinds of projects, make the management of costs difficult, which consequently causes cost overruns. Success from the project management's viewpoint is when the project is completed with the lowest possible cost, as quickly as possible, with the highest quality, with no accidents, etc. But sometimes there's an accidents that cause initial cost become overruns. This can be caused by many factors such as inexperience estimators, lack of knowledge of contractor about location of the project, wrong materials usage, wrong historical cost data, and many more. In this report, the case study that used to be is Grand Hyatt Hotel project. There is one of examples of cost overruns in construction project in Indonesia."

"ABSTRAKLatar Belakang: Penyakit hepatitis C kronik merupakan masalah kesehatan global yang dapat menyebabkan morbiditas serta mortalitas yang tinggi pada kondisi sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Adanya terapi sofosbuvir-daclatasvir yang bersifat pangenotipik diharapkan dapat mengatasi penyakit ini. Namun, didapatkan hasil pencapaian SVR 12 yang bervariasi dan lebih rendah pada genotipe 3 dibandingkan genotipe 1. Di Indonesia sendiri belum ada data mengenai pencapaian SVR 12 pada kedua genotipe ini yang menggunakan terapi sofosbuvir-daclatasvir. Tujuan: Mengetahui pencapaian SVR 12 pasien hepatitis C Kronik genotipe 3 dibandingkan genotipe 1 yang mendapatkan terapi sofosbuvir-daclatasvir.Metode: Penelitian ini merupakan studi kohort retrospektif dengan menggunakan data sekunder yang melibatkan 209 pasien hepatitis C kronik genotipe 3 dan 1. Dilakukan analisis dengan membagi pasien menjadi dua kelompok yaitu genotipe 3 dan 1 serta dibandingkan dengan pencapaian keberhasilan SVR 12 menggunakan uji chi-square. Faktor sirosis hepatis dan usia yang dianggap dapat memengaruhi keberhasilan SVR 12 dianalisis dengan menggunakan uji chi-square kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi logistik.Hasil: Sampel berjumlah 209 pasien yang terdiri dari 45 pasien genotipe 3 dan 164 pasien genotipe 1. Pencapaian keberhasilan SVR 12 pada genotipe 3 dan 1 yaitu 84,4% dan 98,8%. Kelompok pasien genotipe 3 memiliki keberhasilan SVR 12 lebih rendah dibandingkan kelompok pasien genotipe 1 dengan adjusted OR=0,065 (IK95% 0,013-0,330) dan ARR 14,4%. Sirosis hepatis dan usia tidak memengaruhi keberhasilan SVR 12 (p=1,00 dan p=0,72). Sejumlah 5 dari 9 pasien yang mengalami kegagalan memiki koinfeksi dengan HIV. Simpulan: Pasien hepatitis C kronik genotipe 3 yang menggunakan terapi sofosbuvir-daclatasvir memiliki keberhasilan SVR 12 lebih rendah dibandingkan genotipe 1.

---

ABSTRACTBackground. Chronic hepatitis C is a global health problem with high morbidity and mortality in the condition of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. sofosbuvir-daclatasvir is pangenotypic therapy that expected to overcome this disease. However, the achievement of SVR 12 was varied and lower in genotype 3 compared to genotype 1. In Indonesia, there is no data about achievement SVR 12 in both genotypes using sofosbuvir-daclatasvir.Objectives. To know SVR 12 achievement between genotype 3 and 1 chronic hepatitis C patients that using sofosbuvir-daclatasvir therapy.Methods. This study is a retrospective cohort using secondary data of 209 hepatitis C chronic genotype 3 and 1. Samples were divided into two groups according to its genotype and compared with achievement of SVR 12 then analyzed using chi-square test. Hepatic cirrhosis and age factors that are considered to affect the achievement SVR 12 were analyzed using chi-square test and logistic regression test.Results. 209 patients participated in this study consisting of 45 genotype 3 and 164 genotype 1. Achievement of SVR 12 succeed in genotypes 3 and 1 were 84,4% and 98,8%. Genotype 3 patients had lower SVR 12 achievement compared to genotype 1 patients with adjusted OR=0,065 (95% CI 0,013-0,330) and ARR 14,4. Hepatic cirrhosis and ages did not affect SVR 12 (p= 1.00 and 0,72, respectively). Five from nine patients who failed have co-infection with HIV.Conclusions. Chronic hepatitis C patients using sofosbuvir-daclatasvir theraphy had lower SVR 12 achievement in genotype 3 than genotype 1."

"[ABSTRAKLPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan untuk memasakoleh rumah tangga di Indonesia. Pemerintah menetapkan harga jual eceran LPGadalah sebesar Rp 4.250/kg atau Rp 12.750/tabung di penyalur, sementara hargajual di tingkat sub penyalur ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapanHET (harga eceran tertinggi), yang mungkin berbeda dari satu daerah ke daerahlain, dan untuk pengecer belum diatur. Tujuan kajian ini yaitu untuk mendapatkangambaran harga eceran LPG yang wajar ditinjau dari biaya distribusi LPG daripenyalur ? sub penyalur - pengecer. Metodologi yang digunakan yaitupenghitungan biaya distribusi LPG (biaya investasi, transportasi, dan logistik)kemudian melakukan analisa keeekonomian. Untuk mencari harga jual yangwajar, ditetapkan IRR terlebih dahulu, kemudian dilakukan trial hinggadidapatkan harga jual sesuai IRR yang ditetapkan yang besarnya 16,5%. Darianalisa keekonomian, untuk penyalur, sub penyalur yang tidak mengantarkanLPG 3 kg, dan pengecer telah ekonomis, sementara untuk sub penyalur yangmengantarkan LPG 3 kg belum ekonomis. dari penghitungan harga jual, hargajual yang wajar di penyalur sebesar Rp 14.254/tabung, di sub penyalur yangmengantar LPG 3 kg sebesar Rp 17.420/tabung, sub penyalur yang tidakmengantar sebesar Rp 15.645, dan pengecer sebesar Rp 16.423/tabung

---

ABSTRACTLPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households inIndonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributorsis set by the local government through the establishment of HET(highest retail price), whic may be different from one region to another region andfor retailers have not been set yet. The absence of government control for settingthe price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors andretailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtaina reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, andretailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost,transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carriedout. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting atrial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From theeconomic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributorswithout delivering LPG is economical, while for sub-distributors whodeliver LPG is not economical. The selling price calculation found that thereasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor levelis Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level isRp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder;LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households inIndonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributorsis set by the local government through the establishment of HET(highest retail price), whic may be different from one region to another region andfor retailers have not been set yet. The absence of government control for settingthe price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors andretailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtaina reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, andretailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost,transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carriedout. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting atrial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From theeconomic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributorswithout delivering LPG is economical, while for sub-distributors whodeliver LPG is not economical. The selling price calculation found that thereasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor levelis Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level isRp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder, LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households inIndonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributorsis set by the local government through the establishment of HET(highest retail price), whic may be different from one region to another region andfor retailers have not been set yet. The absence of government control for settingthe price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors andretailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtaina reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, andretailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost,transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carriedout. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting atrial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From theeconomic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributorswithout delivering LPG is economical, while for sub-distributors whodeliver LPG is not economical. The selling price calculation found that thereasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor levelis Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level isRp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder]"

"Dokumen kontrak antara kontraktor dan pemilik proyek adalah pedoman dan pengendalian selama masa pelaksanaan konstruksi. Selama masa pelaksanaan, seringkali terjadi perubahan yang harus dilakukan karena ketidaksesuaian antara yang tertera dalam kontrak dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, pihak kontraktor berhak mengajukan klaim biaya sebagai kompensasi dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Skripsi ini meneliti kejadian yang menyebabkan kontraktor mengajukan klaim biaya ke pemilik proyek pada beberapa proyek gedung bertingkat di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya klaim biaya dari kontraktor ke pemilik proyek berasal dari pemilik proyek, kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, gambar kontrak yang tidak tepat, serta keadaan bawah tanah yang tak terlihat.

---

Contract made by the contractors and project owners have a role as a guidance and control during the implementation of the construction. During the implementation, there are often changes that must be done because of the inconsistency between the written contract with the fact that in the field. Therefore, the contracting parties have the right make a claim cost as compensation from the impact caused by these changes. This essay examines the events are causing the contractor to make a claim the cost of the project owner on several highrise building project in Jakarta. Results of research show that the cause of the cost of a claim from the contractor to the project came from the owner himself, the government policy in the monetary regulation, the picture is not exactly a contract, and unforeseenable Condition."

"ABSTRAKPembuatan estimasi biaya yang efektif dipengaruhi oleh dua faktor; aplikasihitung yang digunakan dan estimator itu sendiri. Seorang estimator yang mahirakan menentukan akurasi estimasi biaya dan aplikasi hitung yang efektif akanmeningkatkan kecepatan pembuatannya serta akurasi perhitungannya akan semakinbaik. Di sisi lain, menurut Data Statistik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,sekitar 88% kontraktor Indonesia adalah kontraktor kecil. Dengan perdaganganbebas Masyarakat Ekonomi Asean yang telah diberlakukan, tantangan bagikontraktor kecil Indonesia untuk bersaing akan semakin besar.Dengan kedua alasan tersebut, penulis merancang Breakdown untukmeningkatkan daya saing kontraktor kecil Indonesia sebagai aplikasi pembuatanestimasi biaya penawaran. Breakdown dirancang dengan memperhatikan faktorpembuatan estimasi biaya, kebutuhan kontraktor kecil dan aplikasi yang sudah ada.Aplikasi ini dibangun berbasis Javascript dengan framework Webix. MetodeHallway Testing telah dilakukan untuk menguji coba purwarupa aplikasi ini dandidapatkan kesimpulan bahwa aplikasi ini sesuai dengan tujuannya dan mudahdigunakan.

---

ABSTRACTThere are two factors in order to achieve an effective cost estimation;calculation application that being used and also by the estimator itself. A capableestimator will determine the accuracy of a cost estimation and a good calculationapplication will increase the speed and further calculation accuracy. On the otherside, according to statistical data from Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(Institution of Construction Services), about 88% of Indonesian contractors aresmall contractors. In accordance of Asean Economic Community program applied,Indonesian small contractors are faced with bigger challenge.With those reasons in mind, the writer designed the Breakdown to increaseIndonesian small contractors? competitiveness as a bidding cost estimationapplication. Breakdown is designed with consideration from cost estimation factors,small contractors? needs and other application that was already available. Thisapplication is built based on Javasript and Webix framework. Hallway Testingmethod has been applied to test the prototype of the application which result aconclusion that this application has achieved its purposes and easy to use.;"

"ABSTRAKPhotovoltaic PV adalah salah satu energi terbarukan yang telah berkembang dan menjadi sumber energi yang menanjikan untuk digunakan di perumahaan. Oleh karena itu tenaga surya mandiri ini menjadi solusi sebagai sumber listrik di daerah pedesaan, dimana daerah tersebut tidak terjangkau oleh PLN. Karenanya, desain PV sistem yang optimum harus dilakukan untuk mencari sistem perancangan array PV yang memiliki biaya terjangkau. Di penelitian ini dengan membandingkan 2 metode, maka metode yang optimal untuk mendesain tenaga surya mandiri akan di dapatkan.

---

ABSTRACT

Photovoltaic PV , one of renewable energy has grown to become one of the most promising energy source for residential use. There by, Stand alone photovoltaic system is a solution as power plant in rural area that is not reach by electicity provider. The stand alone photovoltaic system depends on the load profile, battery sizing, and PV sizing. Hence, an optimal PV sizing and Battery sizing should be investigated to result an affordable PV array that will influence the cost. There fore, by comparing two method, then an optimum method for photovoltaic stand alone can be obtained. "