Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemetaan rute pengendara bermotor pada salah satu titik simpul kemacetan di DKI Jakarta dilakukan untuk menunjukkan distribusi rute kendaraan yang ada pada suatu titik kemacetan. Pemetaan ini merupakan salah satu upaya untuk optimalisasi rute lalu lintas dengan mengetahui distribusi kendaraan yang ada pada titik simpul kemacetan di DKI Jakarta. Pemetaan rute yang dilakukan oleh pengendara bermotor dipetakan menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Pemetaan rute perjalanan pengendara bermotor di salah satu titik simpul kemacetan di DKI Jakarta dilakukan di persimpangan Fatmawati dan uji skenario dalam model yang paling optimal adalah dengan melakukan pencopotan lampu lalu lintas yang ada pada persimpangan dan mengubahnya menjadi jalur satu arah.

---

The aim of Vehicle Drivers Route-Mapping at One of the Traffic Congestion Node in DKI Jakarta is to show the vehicle routes distribution in one of the congestion node in Jakarta area. This route-mapping is also an effort to optimize the traffic routes by acknowledging the vehicles distribution in those congestion node. This research is done using a well-known simulation modelling software called ProModel. Moreover, this research is conducted on the Fatmawati intersection, and the scenario tested in the most optimal model here is by taking off the traffic light on that intersection and change the lane direction into one-way lane direction."

"Penelitian mengenai faktor karakteristik pengendara penyebab kemacetan dapat dilakukan dengan menggunakan analisa multivariat mengingat begitu banyak variabel yang diikutsertakan. Analisa multivariat merupakan sebuah metode yang mengkaji permasalahan dengan beberapa variabel yang diidentifikasi dan bisa dicari keterkaitannya. Metode yang digunakan meliputi analisa faktor, analisa regresi majemuk ,dan juga analisa diskriminan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor karateristik seperti apa yang benar mempengaruhi terjadinya kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Selain itu dari faktor-faktor yang diperoleh juga akan disusun sebuah model dan juga rancangan pengelompokan dari faktorfaktor tersebut berdasarkan tingkat karakteristik pengendara.

---

Research on the characteristics of driver factors cause traffic congestion can be done using the multivariate analysis considering so many variables that included. Multivariate analysis is a method of analyzing the problems with some of the variables that can be identified within its relationship. Methods used include factor analysis, multiple regression analysis, and also discriminant analysis.

This study aims to obtain characteristics / factors such as what the true affect the occurrence of congestion in the area of Jakarta. Then, from the those factors , that will be prepared a draft model and also the grouping of factors is based on the level of driver's characteristics."

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"Artificial intelligence mulai diimplementasikan di Jakarta sebagai solusi untuk mengurai permasalahan lalu lintas, seperti mengotomatisasi pengaturan sinyal lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Pemasangan ini merupakan tahap awal pengintegrasian Intelligent Transportation System (ITS) sehingga tantangan operasionalisasi sangat besar. Selain itu, tantangan terkait etika dan perlindungan data pribadi masyarakat juga turut dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna jalan terhadap implementasi AI pengurai kemacetan, terutama dari sisi efektivitas dan dampaknya. Persepsi publik merupakan salah satu kriteria membentuk kebijakan yang berkelanjutan. Dengan meneliti persepsi, diharapkan pemerintah akan lebih siap untuk menanggapi tuntutan masyarakat dan mengadopsi teknologi di perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis univariat dan metode ilustratif (case clarification). Untuk memetakan persepsi publik terhadap pengimplementasian ITCS, riset ini menggunakan lima dimensi, yaitu Sentiment to AI, Attitude Toward AI Development, Attitude Toward “Impact of AI to Human Society”, Attitude Toward AI Governance, dan Attitude Toward AI Ethics. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi positif pengguna jalan terhadap pengimplementasian ITCS di Jakarta. Namun, beberapa kekurangan masih ditemukan yaitu AI belum maksimal karena belum terintegrasi di seluruh jaringan jalan dan belum dilaksanakannya evaluasi terhadap pengimplementasiannya.

---

Artificial intelligence is being implemented in Jakarta as a solution to traffic problems, such as automating traffic signal settings and reducing congestion. This installation is the early stage of integrating the Intelligent Transportation System (ITS), and thus the operational challenges are substantial. In addition, there are also challenges related to ethics and the protection of people's personal data. This research aims to understand road users' perceptions of the implementation of AI to alleviate congestion, particularly in terms of its effectiveness and impact. Public perception is crucial for developing sustainable policies. By analyzing these perceptions, the government is expected to be more responsive to public needs and better equipped to adopt urban technologies. The researcher assumes that road users' perceptions of the ITCS are negative, considering the current road conditions and the initial stage of AI implementation. Furthermore, this study uses a quantitative approach with mixed-method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The analytical techniques used in this research are univariate analysis and the illustrative method (case clarification). To map public perception of ITCS implementation, this research employs five dimensions: Sentiment to AI, Attitude Toward AI Development, Attitude Toward "Impact of AI on Human Society," Attitude Toward AI Governance, and Attitude Toward AI Ethics. The results of this study indicate a positive perception of road users towards the use of ITCS in Jakarta. However, some shortcomings are still found, namely that AI has not been maximized due to lack of integration across the entire road network and the absence of an evaluation of its implementation."

"Kombinasi berlebihnya jumlah kendaraan bermotor, sempitnya jalan yang tersedia dan semakin pekatnya intensitas emisi akan memicu percepatan kerusakan lingkungan dalam dua hal sekaligus: 1). kemacetan yang mengganggu aktifitas bisnis, sosial dan, 2). polusi udara yang sangat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Tiga strategi yang dinilai dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di kota besar. Pertama membangun transportasi umum yang dapat meningkatkan minat masyarakat luas untuk lebih sering menggunakan kendaraan umum dari pada kendaraan pribadi. Kedua meningkatkan kapasitas jalan hingga berimbang dengan kebutuhan transportasi dan luas wilayah. Ketiga membatasi populasi kendaraan bermotor sehingga daya dukung jalan (carrying capacity) tidak terlampaui.Konsep pembatasan kendaraan 3in1 dan ERP berperan mengurangi jumlah kendaraan bermotor, tetapi tidak secara mutlak dapat menetapkan kuota kendaraan yang diperbolehkan masuk pada zona yang diproteksi. Konsep ZER dapat menyeleksi sejumlah kendaraan bermotor yang boleh beroperasi pada zona yang diproteksi berdasarkan kualitas emisi gas buang yang tercatat pada kartu passing grade hasil uji emisi.Pada konsep ZER, zona CBD dapat ditekan 36% kendaraan bermotor yang beroperasi, sehingga ketika ada 2 juta kendaraan yang beroperasi tiap hari, maka hanya 800.000 kendaraan yang berpotensi dapat masuk di zona itu dengan mempersyaratkan passing grade emisi 1%. Ketika persyaratan emisi CO diperketat 0,2% sebagai pengganti sebelumnya 1%, maka terjadi penurunan lagi hingga 15% atau hanya 300.000 kendaraan yang potensial dapat masuk pusat kota. Kendali pada konsep ZER ini sangat fleksibel, dengan mengatur variabel CO, HC dan opasitas yang memungkinkan mengurangi kemacetan lalu lintas lebih terukur sekaligus mengurangi polusi udara (twin goal).

---

The combination of excessive vehicles in narrow roads available and the worst emission intensity will trigger the acceleration of environmental degradation in two things at once: 1). Congestion that disrupt business and social activities, 2). air pollution is very dangerous to human health and safety. Three strategies are considered to reduce traffic congestion in metropolitan cities. First build public transportation that can enhance the public interest for more frequent use of public transportation than private vehicles. Second increase the road capacity balanced with the needs of transportation and land use. Third restrict motor vehicle population so that the road carrying capacity is not exceeded.

The concept of vehicle restrictions as 3in1 and ERP can reduce the number of vehicles, but is not absolutely able to calculate quotas the vehicle is allowed to enter the protected zone. ZER concept can select the number of vehicles that may operate in the protected zone based on the quality of emissions recorded on the card passing grade emission test results.

In CBD zone, the ZER concept can reduce 36% of motor vehicle operated. When there are 2 million vehicles in operation every day, then only 800,000 vehicles could potentially enter in that zone with a emissions passing grade equal 1%. When the CO emission requirements were tightened 0.2% instead of the previous 1%, then decreased again to 15% or just 300,000 vehicles that could potentially enter the CBD. The control of ZER concept is very flexible , with regulate variables CO, HC and opacity that allows be able to limit the traffic congestion more scalable and directly reduce air pollution (twin goal) ."

"ABSTRAKSejak saat diundangkannya Undang-undang Nomor 22Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerahdi seluruh Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapatmeningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing denganmengandalkan keuangan yang berasal dari kantong sendiri.Dana yang dibutuhkan salah satunya bersumber dari PajakDaerah. Salah satu pungutan yang merupakan pemasukan darisektor Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan sebagai akibatperalihan hak milik kendaraan bermotor.BBNKB di DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 1998, tentang BBNKB. BBNKB sendiri ada dua, yakni BBNI KB, mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotorpertama dan BBN II KB, mengenai peralihan hak milikkendaraan bermotor bekas pakai.Dalam administrasi perpajakan BBNKB dilaksanakan olehPemerintah Daerah DKI Jakarta, dalam hal ini oleh DinasPendapatan Daerah (Dipenda), bekerja sama dengan pihakkepolisan DKI Jakarta (Polda Metro jaya) dan PT. JasaRaharja cabang Jakarta, untuk secara bersama-sama melaksanakan pelayanan balik nama kendaraan bermotor. Untukitu dibentuklah apa yang disebut dengan SAMSAT (SistemAdministrasi Manunggal Satu Atap), berdasarkan InstruksiBersama tiga menteri terkait, Menteri Pertahanan Keamanan,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.Pajak Daerah berupa BBNKB, khususnya BBN II KB, sangatpenting bagi pemasukan daerah, khususnya di DKI Jakarta,maka perlu kiranya untuk ditinjau efektifitas balik namakendaraan bermotor tersebut di DKI Jakarta. Di mana dalammengukur efektifitas ini digunakan beberapa ukuran;Pertama, berdasarkan administrasi perpajakannya; Kedua,membandingkan antara rencana dan realisasi pemasukan dariBBN II KB, dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI);Dan Ketiga, berdasarkan Law Enforcement-nya. Di samping ituperlu pula dilihat apakah BBN II KB ini telah sesuai denganasas-asas perpajakan yang berlaku pada umumnya, sepertiEquality, Certanty, convenient, Economic of Collections."

"Pelanggaran lalu lintas melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya penggunaan teknik netralisasi oleh pelaku pelanggaran berdasarkan alasan pelaku ketika melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dan usia individu dapat memperkuat atau memperlemah perilaku berkendara berisiko ataupun tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga ada tendensi bahwa jenis kelamin dan usia individu dapat memoderasi atau memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi Sykes & Matza (1957) terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari perilaku berkendara berisiko yaitu melawan arah, melanggar lampu lalu lintas dan melebihi batas kecepatan di kalangan pengendara sepeda motor wilayah DKI Jakarta, serta menguji bagaimana peran jenis kelamin dan usia pengendara sepeda motor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Proses analisa dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji korelasi, uji regresi dan uji regresi sub-group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan teknik netralisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dengan kekuatan hubungan sangat kuat (r: 0,802). Kemudian, semakin tinggi tingkat penggunaan teknik netralisasi maka semakin tinggi juga tingkat pelanggaran lalu lintas. Teknik netralisasi condemnation of the condemner memiliki hubungan paling kuat terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dibandingkan teknik lainnya, sedangkan melawan arah menjadi pelanggaran yang berhubungan paling kuat terhadap penggunaan teknik netralisasi dibandingkan pelanggaran lainnya. Jenis kelamin pengendara sepeda motor tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, sedangkan usia pengendara sepeda motor dapat memoderasi.

---

Traffic violations against the direction, violating traffic lights, and exceeding the speed limit are one of the factors that cause traffic accidents and can threaten the safety of others and themselves. Based on previous research, the author sees the use of neutralization techniques by offenders based on the offender's reasons when violating traffic rules. In addition, previous research also shows that differences in sex and age of individuals can strengthen or weaken risky driving behavior or the level of traffic violations, so there is a tendency that sex and age of individuals can moderate or affect the strength or weakness of the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations. This study intends to examine how the effect of the level of use of neutralization technique of Sykes and Matza (1957) on the level of traffic violations consisting of risky driving behavior, namely going against the direction, violating traffic lights and exceeding the speed limit among motorcyclists in DKI Jakarta, as well as examine how the role of sex and age of motorcyclists as moderating variables. This study uses a quantitative approach and uses a questionnaire as a data collection method. The analysis process is carried out by performing cross tabulation tests, correlation tests, regression tests and sub-group regression tests. The results showed that motorcyclists who used the neutralization technique had an effect on the level of traffic violations with a very strong relationship strength (r: 0,802). Then, the higher the level of use of neutralization techniques, the higher the level of traffic violations. The condemnation of the condemner neutralization technique has the strongest relationship on the level of traffic violations compared to other techniques, while going against the direction became the offense that was most strongly related by the use of neutralization techniques compared to other violations. The sex of motorcyclists could not moderate the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations, while the age of motorcyclists could moderate."

"Udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, salah satu ancaman utama dalam upaya menjaga kondisi ideal dari udara adalah pencemaran udara. Berdasarkan data kualitas udara, kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang merupakan penyebab utama permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Terdapat beberapa instrumen hukum lingkungan yang dapat diterapkan sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), khususnya dalam mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam konteks DKI Jakarta, PPU tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi dan Strategi PPU. Beberapa kebijakan PPU yang telah diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta adalah kebijakan Ganjil Genap, Uji Emisi dan Low Emission Zone (LEZ). Meskipun beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, pada kenyataannya tiap-tiap kebijakan tersebut memiliki kelemahannya masing-masing yang dapat mengancam efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut secara jangka panjang. Tulisan ini akan mengkaji kebijakan PPU yang telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor dan memaparkan potensi, konsep serta interaksi antar instrumen yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Jalan Berbayar untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki mutu udara DKI Jakarta ke depannya.

---

Air is an inseparable component of the environment, one of the main threats in an effort to maintain the ideal condition of the air is air pollution. Based on air quality data, motorized vehicles that produce exhaust emissions are the main cause of air pollution problems in DKI Jakarta. There are several environmental law instruments that can be applied as an effort to control air pollution, especially to curb vehicular emissions from motorized vehicles. In the context of DKI Jakarta, the Provincial Government effort to control air pollution are regulated through Air Pollution Action Plan and Strategy. Several air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are the Odd-Even, Emission Checking and Low Emission Zone policies. Although several of these policies have been implemented, in reality each of these policies has its own weaknesses that can threaten the effectiveness and efficiency of implementing these policies in the long term. This study will examine the air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government to reduce vehicular emissions and describe the potential, concepts, and instrumen interactions of Road Pricing policies that DKI Jakarta Provincial Government needs to pay attention as an alternative instrument to overcome road congestion and improve DKI Jakarta's air quality."

"ABSTRAKDi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan angkutan umum, setiap kendaraanumum yang beroperasi untuk memberikan pelayanan perlu diuji kelaikan jalannyauntuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan juga perlindunganlingkungan hidup. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Unit PengelolaPengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) yang melakukan pelayanan ujikendaraan bermotor, lebih dikenal dengan istilah uji kir, agar kendaraan bermotoryang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasukpersyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harusdipenuhi. Salah satu dari 3 (tiga) UP PKB yang masih beroperasi saat ini adalah UPPKB Pulogadung. UP PKB Pulogadung melaksanakan pengujian kendaraanbermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk tiap kendaraan danmenghasilkan suatu kapasitas layanan bulanan yang diharapkan dapat mendukungterlaksananya pengujian kendaraan bermotor secara berkala yang memadai untukwilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitan ini dengan menggunakan analisaperencanaan kapasitas menunjukkan bahwa UP PKB Pulogadung secara rata-ratasaat ini hanya dapat memenuhi 87% dari kapasitas yang dibutuhkan sehingga perludiberikan tambahan fasilitas untuk waktu yang akan datang pada pos uji visual 1dan lajur uji mekanis. Selain itu didapat juga model kapasitas layanan bulanan (y)menggunakan analisa regresi liner yaitu: y = -5691 + 49x1 + 714x2 + 2138x3dengan variabel bebas jumlah jam kerja (x1), jumlah pos pada uji visual 1 (x2) danjumlah lajur uji mekanis (x3).

---

ABSTRACTIn the implementation of the provision of public transport services, each publictransport operating to provide the services needs to be tested its roadworthiness toensure the traffic and road transport safety as well as the environmental protection.The Provincial Government of Special Capital Territory of Jakarta forms aManagement Unit of Motor Vehicle Inspection (UP PKB) performing the serviceof motor vehicle inspection, so that the motor vehicle that will be used in the roadmeets its technical requirements and roadworthiness, including a thresholdrequirement of exhaust gas emissions and the noise level that must be met. One ofthe three (3) Management Unit of Motor Vehicle Testing (UP PKB) which is stillin operation today is UP PKB Pulogadung. UP PKB Pulogadung carries out theperiodic vehicle inspection on a regular basis every 6 (six) months for each vehicleand generates a monthly service capacity that is expected to support theimplementation of periodic motor vehicle testing which is sufficient for the SpecialCapital Territory of Jakarta. The results of this research by using capacity planninganalysis show that the UP PKB Pulogadung on average at this time only able tomeet 87% of the capacity needed, so it is necessary to be given additional facilitiesfor the future on the post of visual test 1 and mechanical inspection lane. In addition,it also obtained the monthly service capacity model (y) using linear regressionanalysis which is: y = -5691 + 49x1 + 714x2 + 2138x3 with independent variableof total working hours (x1), the number of posts in the visual test 1 (x2) and thenumber of mechanical test line (x3)."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."