Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pertama kalinya mengatur tujuan e-procurement secara baku. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa serta LPSE Kementerian Keuangan sebagai pihakpihak yang berkaitan langsung dengan e-procurement terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa panitia dan penyedia menyetujui e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya.

---

The Presidential Regulation No.54 year 2010 on the goods/service procurement by the government substitutes the Presidential Decree No.80 year 2003 on the guidelines for the goods/service procurement by the government which firstly governs the standard objectives of e-procurement. This study aims to evaluate is the accomplishment of the e-procurement objectives.

The evaluation was conducted by investigating the perception of the committee and the suppliers of the goods/service procurement, as well as the LPSE Ministry of Finance as the party directly related with e-procurement towards the increase of transparency and accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study.

The research result shows that on average the committee and the suppliers agree that e-procurement increases transparency, accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access with several inputs in each variable."

"Tujuan penelitian adalah menganalisa adanya pengaruh Keterampilan TI dan Kecerdasan Emosi terhadap Daya Saing PNS dalam Implementasi Sistem e-Procurement pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Departemen PU. Metodologi penelitian secara kuantitatif dengan metode survey. Responden penelitian adalah PNS yang bekerja di Dirjen Cipta Karya, Departemen PU, dengan sampel sebanyak 80 orang terpilih secara acak. Hasil penelitian yang di dapat adalah, bahwa ada pengaruh positif dari Keterampilan TI sebesar 39.7 %, Kecerdasan Emosi sebesar 31.8 % dan secara bersama ? sama adalah sebesar 54.5 % terhadap Daya Saing PNS.

---

The purpose of this research is to analyze the affection of IT Skills and Emotional Intelligence towards the Government Civil Workers Competitiveness in the Implementation of e-Procurement System of Goods/Services Procurement Process at the Department of Public Works. The research methodology conducted a quantitative research with a survey method. The respondents are the workers at the Directorate General of Cipta Karya, Department of Public Works with total sample of 80 people, selective randomly. The research outcome discovered that there is a positive affection for 39.7% of IT Skills, 31.8% of Emotional Intelligence and 54.5% of both towards the Government Civil Workers? Competitiveness."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan dengan tindak korupsi, hal ini tentunya mengurangi akuntabilitas pemerintah. Salah satu cara untuk mengembalikan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan pengendalian internal (internal contrac) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum, mengetahui kelemahannya dan memberikan solusi. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Proses pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum secara umum telah melaksanakan pengendalian internal. Karena telah melaksanakan setiap komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko. pengendalian resiko, informasi dan komunikasi, serta monitoring.

---

Government procurement for goods/services at this present still susceptible with corruption, this opinion will diminish government accountability. One of the ways to give back government accountability through Internal control implement in government procurement. Objective from this research to know how internal control implement in government procurement at Pusat Kurikulum, its weakness and give solution to it. Research method used in this thesis is Descriptive qualitative method, with data conection method through literature research and field research. Government procurement process at Pusat Kurikulum in general have been implement internal control, because have met COSO internal control component which is environment control, risk assessment. risk control, information and communication, and monitoring."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.

---

This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.

The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."