Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu mengenai pemasangan mesin Electronic Cash Register berbasis (ECR) mesin fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menarik dan penting untuk di teliti untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian mesin ECR berbasis mesin fiskal dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi kendala pemasangan mesin ECR berbasis mesin fiskal tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan ECR untuk diteliti yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanggulangan atau pengendaliannya sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai masyarakat dalam pengembangan ilmu dalam mendukung pembangunan. Khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengendalian implementasi kebijakan administratif Kota Bekasi khususnya dalam bidang Pajak Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengendalian kepatuhan pajak restoran melalui ECR, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya selanjutnya berkenaan dengan ECR. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif melakukan triangulasi untuk mendapatkan saran atau rekomendasi hasil penelitian yaitu untuk pengembangan lokus penelitian di DPPKAD sebagai signifikasi praktis dan Kesimpulan akhir yang bisa berupa konseptualisasi atau pembentukan teori kebijakan yang didapat dari penelitian sebagai signifikasi akademis. Untuk mempermudah dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peninjauan Electronic Cash Register (ECR) berbasis mesin fiskal yang merupakan strategi pengendalian kepatuhan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hasil identifikasi menujukkan bahwa yang membuat gagal terjadi antara lain; karena faktor eksternal di luar dinas DPPKAD , yaitu Target group yaitu WP restoran yang diserahi mesin ECR berbasis mesin fiskal tidak mempergunakan alat tersebut, dengan berbagai alasan antara lain rusak atau sudah memakai alat hitung yang dianggap sama fungsinya dengan ECR berbasis mesin fiscal yang diserahi oleh Pemkot Kota Bekasi. Secara internal, wewenang fiskus yaitu DPPKAD dalam memaksa WP mempergunakan alat ECR berbasis mesin fiskal tidak ada, dikarenakan tidak adanya rule of law aturan hukum yang dapat mensukseskan pelaksanan ECR berbasis mesin fiskal. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku fiskus agar berjalan pelaksanaan kebijakan efektif, segala kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagai sasaran kebijakan atau Target Group perlu memperhatikan kenyamanan dan keadilan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terkoordinir. Dan perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

---

Issues regarding installation of Electronic Cash Register (ECR) based fiscal machines by the Bekasi City Government is interesting and important to be analyzed in order to find out and review its implementation, problems faced during implementation, and the government?s efforts in overcoming these implementation problems. This study identifies all aspects of ECR to give solid solutions and recommendations to the Bekasi City Government in terms of controlling ECR. Thus this study will not only bring benefits for the Bekasi City Government related to local tax policy implementation, but also academicians and communities who are interested in the subject and desire to enhance knowledge in the field of development studies.This study is aimed to review control made in terms of restaurant tax compliance through ECR, problems faced during implementation, and further efforts related to ECR. Since the study uses qualitative research, triangulation is conducted to gain advices and recommendations useful for the research locus in DPPKAD as practical significance and end conclusion in form of conceptualization or policy theory from the study as academic significance. To simplify the study, the following data collecting techniques are used: interview, observation, and documentation. After all data are gathered, the data goes through a reduction process, then presented and finally concluded.The study result shows that Electronic Cash Register based fiscal maschine as restaurant tax compliance control by the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office (DPPKAD) did not succeed. Failures resulted from: external factors outside DPPKAD i.e. target groups, namely restaurant taxpayers who received the ECR based fiscal machine but not use it with varied reasons, among others the machine is damaged or they already use other calculation devices which are considered to have the same function; internal factor i.e. fiscal authority from DPPKAD do not have legal justification to force taxpayers to use ECR based fiscal machine since there hasn?t been any rule of law that regulates this subject. Thus, the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office as fiscal authority must make sure that all its policies are well socialized and coordinated; bring comfort and justice; and have certain rule of laws to make taxpayers as policy targets or target groups willing to obey and policies effectively conducted."

"Penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS. Bentuk pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh PT Aerofood ACS adalah berupa layanan jasa boga danpenjualan langsung di pesawat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS dan bagaimana kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa bahwa terdapat ketidakkesesuaian pemungutan pajak restoran atas jasa layanan sales on board dengan peraturan perundangan. Atas hasil temuan tersebut, peneliti menggambarkan perlakuan pajak restoran yang seharusnya diterapkan pada pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

---

This research focuses on the imposition of restaurant tax of the provision food and beverage on plane which is PT Aerofood ACS taken as a sample for case study. There are two types of services that provided by this company, there are in flight catering services and sales on board services. This study raised two principal issues namely, the restaurant tax treatment on the provision of food and beverage on plane and tax obligations that have been conducted by PT Aerofood ACS Company. Using qualitative approach and qualitative data, reasearcher found a problem for the restaurant tax treatment. From the data obtained there is no collection of restaurant tax from train restaurant. Therefore, researches describe the restaurant tax treatment should be adopted for the services according to Law on Regional Tax and Retribution."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah.

---

This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

"

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Restoran atas Objek Tertentu di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pengenaan pajak restoran atas warung makan yang di UU PDRD sebelumnya dijelaskan secara implisit yang kemudian di UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan secara eksplisit. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemungutan yang akan digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam memungut pajak restoran atas warung. Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rancangan peraturan daerah pajak restoran atas objek tertentu di DKI Jakarta sudah layak diimplementasikan, namun disarankan agar batasan omzet pengenaan pajak dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan banyak variabel seperti UMR. Kemudian metode yang digunakan dalam rancangan perda pajak restoran ini adalah metode self-assessment namun dengan pertimbangan administrasi warung yang sangat sederhana maka disarankan untuk diselenggarakannya sosialisasi oleh petugas pajak untuk dapat memberikan penyuluhan kepada pemilik warung.

---

This thesis discusses the Feasibility Analysis regarding on Restaurant Tax for Certain Object at DKI Jakarta. The purposes of this research is to determined the feasibility of the Jakarta Administration plans local regulation draft (Perda) regarding to the Restaurant Tax for stalls, which defined as restaurant as per the new Local Tax Regulation No. 28 year 2009, as its defined implicit in the previous regulation. Moreover, the purpose of this research is to get know the collection system for this draft of restaurant tax for certain objects. This research is a qualitative descriptive research type of analysis.

The results of this study are, the draft of local regulation of restaurant tax for certain object is feasible but the threshold of taxable income should be re-evaluate based on vary variables such as Regional Minimum Wage Standard (UMR). Then, the collection system for this draft is self-assessment but the tax authority?s role to provide guidance for the tax payers, and also socialize this regulation for the tax payers."

"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

---

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.

The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pajak berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Obyek dalam penelitian ini adalah pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melakukan pemungutan pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengikuti kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Di mana kriteria yang digunakan adalah kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya maupun dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi, dukungan politik, dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tarif efektif pajak.Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuat Peraturan Daerah Pajak Restoran dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan tarif pajak tidak lagi berdasarkan self assestment namun menggunakan official assestment.

---

This thesis is discuss about the tax evaluation based on criteria of good taxation. Object of this research is restaurant tax in Penajam Paser Utara District. The purpose of this thesis is to determine wheter the conduct of collecting restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District has followed the criteria of good taxation. The criterias used are adequacy, elasticity, efficiency in terms of costs as wel as from an economic side, equity, ability to implement administratively, political support, and suitability as a local tax. This study also calculated the potential of restaurant tax revenue and effective tax rate.According the result if this study, it appears that Department Revenue of Penajam Paser Utara District in implementing the execution of a restaurant tax is not base on criteria in tax collection. Based on the tax revenue potential, we can see that the actual revenue and the target setting of restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District are far below the existing potential. The result suggested that the District Government of Penajam Paser Utara Region immediately make local regulation of restaurant tax dan Department Revenue in determining tax rates no longer based on self assestment but using official assestment."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengelolaan pajak restoran oleh BKD Kota CCC. BKD Kota CCC yaitu instansi Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan daerah terutama pajak daerah. Kegiatan magang dilakukan di bidang PAD 1 dan membahas pajak restoran. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian aktivitas pengelolaan pajak restoran terhadap referensi dan regulasi yang berlaku. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung yaitu pendaftaran, pelaporan dan penagihan pajak. Pendaftaran pajak meliputi pemberian dan pengembalian formulir SPOPD disertai lampiran, penerbitan NPWPD dan Maklumat Daerah serta Penetapan NPWPD secara jabatan. Lalu, Pelaporan pajak meliputi pemungutan pajak, pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak terutang. Kemudian penagihan pajak yang dimulai dari penagihan, surat teguran hingga kebijakan lelang. Pelaksanaan aktivitas sebagian besar telah sesuai referensi dan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian bersifat minor dan dapat diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional PAD 1.

---

This internship report aims to evaluate restaurant tax msanagement activities by the BKD Kota CCC. BKD Kota CCC is a local government institution that manages regional finances, especially local taxes. Internship activities are carried out in the field of PAD 1 and discuss restaurant taxes. Evaluation is carried out by looking at the suitability of restaurant tax activities against applicable references and regulations. There are 3 activities carried out during the internship, consist of registration, reporting and tax collection. Tax registration includes giving and returning SPOPD forms with attachments, issuance of NPWPD and Regional Declarations then Stipulation of NPWPD in office. Then, tax reporting includes tax collection, SPTPD reporting and payment of tax payable. Then tax collection starting from billing, warning letters to auction policies. Most of the activities carried out are in accordance with applicable references and regulations. Non-conformities are minor and can be resolved so that they do not interfere significantly with PAD 1 operational activities.

"

"ABSTRAKPenelitian tentang Analisis Administrasi Perpajakan Atas Pajak-Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pelaksanaan administrasi perpajakan dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bertanggung jawab, aspek sumber daya manusia, serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis administrasi perpajakan atas Pajak-Pajak Daerah, mempergunakan metode studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif, dengan mempergunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan sebagian besar data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor belum berjalan sebagaimana diharapkan, seperti dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut :1. Tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, kurangnya koordinasi antar Seksi-seksi, serta masih terdapat unit-unit yang pengaturannya belum jelas.2. Kuantitas dan kualitas personil yang ada masih dirasakan kurang. Secara kuantitas kekurangan personil adalah sebanyak 11 orang. Secara kualitas kekurangan personil adalah yang berbasis pendidikan formal akuntansi dan pajak serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor :1. Membuat penjabaran tugas masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, meningkatkan koordinasi antar Seksi-seksi, serta membuat pengaturan yang jelas atas kewenangan Unit Penyuluhan dan Cabang Dinas.2. Mengusahakan penambahan personil secara bertahap untuk menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas personil yang ada dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal akuntansi dan pajak, serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan Pajak Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

---

"

"Skripsi ini membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas industri kelapa sawit terpadu. Penelitian ini mengangkat tiga masalah yaitu: permasalahan yang timbul dari penerapan PMK No. 78/PMK.03/2010 dilihat dari konsep consumption type PPN, permasalahan yang timbul dari penerapan SE- 90/PJ/2010 dilihat dari asas netralitas PPN, dan implikasi penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 78/PMK.03/2010 tidak sesuai dengan konsep consumption tyepe PPN yang dianut oleh Indonesia, SE-90/PJ/2010 mengganggu netralitas PPN, dan kebijakan ini mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kelapa sawit terpadu.

---

This thesis focused the policy of Value Added Tax on integrated oil palm industry. The thesis had three issues, namely the problems arising from the application of PMK No. 78/PMK.03/2010 seen from the concept of consumption-type VAT, the application of the principle of neutrality SE- 90/PJ/2010 seen from VAT, and the implication of implemented this policy. This study used a qualitative approach through field study and literature study for data collection. The result showed that the PMK No. 78/PMK.03/2010 incompatible with the concept of consumption type VAT used by Indonesia, SE-90/PJ/2010 interfere with the neutrality of VAT, and this policy affect the sustainability of an integrated oil palm companies."