Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi Voice over Internet Protocol (VoiP) merupakan salah satu teknologi baru yang menggunakan Internet Protocol sebagai infrastruktur transfer data (yang berupa suara). Selama ini transfer suara yang kita lakukan dalam percakapan melalui telepon menggunakan jaringan telepon publik atau yang umum dikenal sebagai Public Switched Telephone Network (PSTN). Salah satu kelebihan teknologi ini adalah VoiP relatif lebih hemat bandwidth karena kemampuan kompresinya. Transfer data melalui IP dapat menghemat biaya pemakaian telepon maupun faksimile dan dapat lebih dikembangkan lagi untuk aplikasi multimedia yang lain. VoiP saat ini terbukti layak diimplementasikan; kegiatan untuk standarisasi, desain terminal dan gateway dan penawaran service yang menggunakan teknologi ini sedang berlanjut saat ini, meskipun masalah teknis dalam transport suara pada jaringan paket dan kompleksitas dalam membangun produk komersil menjadi tantangan hampir semua perusahaan telekomunikasi. Tesis ini merupakan kajian implementasi teknologi VoiP pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia seperti PT. Telkom. Fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan layanan dan infrastruktur yang akan memanfaatkan teknologi VoiP untuk mendapatkan benefit yang sebesarbesarnya, penerapan konsep yang berorientasi pada kemudahan dalam pengaksesan serta quality of service yang memadai dengan mempertimbangkan issue-issue tentang reliability, scalability, suplementary service, biaya investasi, strategi pemasaran dan regulasi.

---

Voice over lntf3rnet Protocol (VoiP) technology is one of the new technology that being use to transfer the voice over data network. Traditionally, only the! Public Switching Telephone Network (PSTN) has used, using the circuit network technology. One of tile advantages of the Vol P over the traditional circuit switch technology is the bandwidth compression capability. This compression advantage provides ability for the VoiP technology to transfer the same size of data over a narrow bandwidth compares to the circuit technology, result in a cost saving on the telephone/fax expenses. In addition, this technology can be use further in the new multimedia world. VoiP perceived as the right technolpgy to be implemented. Standardizations, terminal and gateway design and services offers based on VoiP technology are continuing, despite the limitation of the voice quality over the packet network and the complexities on bringing the commercial and innovative services to the market, become the major challenges for service providers. This thesis focus on how Service Providers in Indonesia such as PT Telkom are preparing the VoiP infrastructures to support the upcoming VoiP services and to gain their revenue based on this technology by considering the concepts of easy access, together with the reasonable quality of service and bring the issues such as reliability, scalability, supplementary services, regulation, cost and marketing strategy."

"Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi. Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran.Dalam rangka daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar tekhnik penyiaran dan persyaratan tehnis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran."

"Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU No. 5/1999 adalah melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan atau predatory pricing. Jual rugi adalah suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau dominan. Praktek jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk dalam Limit-Pricing Strategy diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat tetap mempertahankan posisi dominannya.

---

One form of anti-competitive behavior that has become a vocal point in the Law. 5 /1999 is to sell at loss or set very low prices with the intent to remove or kill off other competitors in the relevant market or considered tobe a predatory pricing. To sell at a loss is a pricing strategy by the perpetrators in an attempt to remove competitors from the relevant market in an effort to maintain its dominant position or as a monopolist. The practice of selling at a loss for the purpose of removing or killing off competitors in the market in the context of business competition is a behavior of business actors that are generally have a dominant position in the market or as an incumbent entrepreneurs who sets prices that will damage the economy in a period of time.

This strategy may result in competitors being eliminated from the relevant market and or increase the barrier of entry of other businesses to enter the market. Pricing strategy that employs a very low price, which is included in the Limit-Pricing Strategy that has been identified with the business desire to protect the monopolist or dominant position by cutting prices or substantially and therefore increases its production significantly. This behavior is intended to limit the attractiveness for a new business actor to enter into the industry, therefore enabling the monopolistic business actor to maintain its present dominant position."

"Salah satu ciptaan terkait dengan telepon bergerak berbasis CDMA (Code Division Multiple Access) adalah program sistem pengamanan (locking software). Dengan locking software ini suatu telepon genggam dapat diprogram hanya untuk beroperasi pada satu operator tertentu. Akhir-akhir ini telah terjadi suatu aktifitas dari suatu pihak yang dengan tujuan ekonomis telah merusak suatu program sistem pengamanan (locking software) dari suatu perangkat keras telepon genggam (handset) bermerek tertentu, yang semula oleh produsen/vendor diprogram hanya untuk beroperasi pada suatu operator tertentu saja kemudian menjadi terbuka sehingga dapat difungsikan untuk operator lain. Kejadian tersebut menimbulkan beberapa kontroversi, ada yang menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum dan etika berbisnis secara sehat dan adil, tetapi ada sebagian pihak yang membenarkan perbuatan tersebut dan menganggap bukan merupakan suatu permasalahan hukum. Software pada ponsel ini memiliki kesamaan fungsi seperti software pada PC (personal computer). Jadi, sebenarnya program yang diletakkan pada telepon genggam (handset) termasuk lingkup program komputer dalam UU Hak Cipta sehingga termasuk objek hak cipta yang mendapat perlindungan hak cipta. Unlock system pada ponsel dapat dilakukan diantaranya dengan cara men-down-grade software ponsel atau memakai software unlocker tertentu. Perusakan sistem pengamanan perangkat lunak (unlocking) telepon genggam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak Cipta karena melanggar Hak Moral (Pasal 24) dan Hak Ekonomis atas ciptaan serta telah merusak, meniadakan, atau membuat tidak berfungsi program pengamanan (locking software) sehingga menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 27). Sedangkan perusakan sistem pengamanan perangkat lunak (unlocking) telepon genggam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Telekomunikasi karena merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang yaitu manipulasi akses jasa atau jaringan telekomunikasi (Pasal 22) dan gangguan fisik dan elektromagnetik (Pasal 38).

---

One of related creation to mobile cellular phone based on CDMA (Code Division Multiple Access) is program of security system (locking software). By this locking software a cellular phone can be programmed just to operate on one certain operator. Recently there is an activity from those with an economic eye to cracked a program of security system (locking software) from hardware of certain cellular phone, which from the beginning by producer/vendor is programmed just to operate on certain operator then become opened so that can be functioned for the other dissimilar operator. The occurrence generate some controversy, there some assuming the deed impinge law and ethics of have business healthily and fair, but there are some agreeing the deed and assume not representing a problems punish. Software at cellular phone is similar to software of PC (personal computer). So, in fact the program placed at cellular phone inclusive of scope of computer program in Copyrights Law so that the inclusive of object of copyrights and getting copyrights protection. Unlocking System of cellular phone can be done by down-grade software of cellular phone or using certain software unlocker. This unlocking system from the view of Law Number 19 Year 2002 about Copyrights as an action which oppose against copyrights because of impinging the Moral Rights (Section 24) and the Economic Rights for creation, and also cracking, negating, or making security program (locking software) is not in function so that becoming not run properly (Section 27). While cracking system of software security (unlocking) cellular phone evaluated from Law Number 36 Year 1999 about Telecommunications is an action categorized by prohibited action that is manipulating access service or telecommunications network (Section 22) and creating trouble of physical and electromagnetic (Section 38)."

"Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah teknologi yang dapat mentransfer voice (suara) dengan menggunakan circuit-switched networks atau over IP networks. Komunikasi menggunakan Voice over Internet Protocol (VoIP) untuk perusahaan mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan telepon tradisional (traditional phone) dengan PBXs based : dari segi biaya jelas relatif murah, walaupun internasional call tetap dengan biaya pulsa lokal (saving cost), juga semakin beragam aplikasinya (application benefit). Adapun tujuan dari skripsi adalah membandingkan Internet Protocol Telephony pada Voice over Internet Protocol yang ada di Indonesia dengan cara membandingkan aplikasi IP Telephony melalui PSTN (Public Switched Telephone Network) dan VoIP (Voice over Internet Protocol).

---

Voice over the Internet Protocol (VoIP) is technology that could transfer voice with us circuit-switch networks or over IP networks. Communication us Voice over the Internet Protocol (VoIP) for the company had many superiority compar with the traditional telephone (traditional phone) with pbxs based: from the aspect of the clear cost relatively cheap, although international call continue to at a cost of the local pulse (saving cost), also increasingly heterogenous his application. As for the aim of the final project of being to compare the implementation the IP Telephony by means of comparing the application IP Telephony through PSTN and VoIP."

"Voice over Internet Protocol (VOIP) adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video dan data yang berbentuk paket melalui jaringan Internet Protocol (IP). Pada Tugas Akhir ini di buat rancangan konfigurasi, implementasi dan analisa kinerja gatekeeper, dimana dalam jaringan VoIP gatekeeper merupakan pusat serta titik fokus dari semua call yang terjadi pada jaringan H.323. Analisa kinerja di fokuskan pada pengamatan waktu proses call setup, serta pengaruh kompresi G.723.1 terhadap konsumsi bandwidth dalam jaringan VOIP menggunakan free software 'OpentI323 Gatekeeper' berbasis Linux.Dari pengambilan data dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi waktu proses call setup koneksi antar terminal melalui gatekeeper adalah faktor jarak, bandwidth dan pembebanan koneksi terminal pada gatekeeper. Berdasarkan hasil pengamatan, perbandingan waktu proses call setup untuk kondisi gatekeeper sebelum terbebani dengan kondisi gatekeeper setelah terbebani oleh koneksi antar terminal adalah untuk koneksi terminal dari Kelapa Gading ke Bogor lebih lama 36,4 %, untuk koneksi terminal dari Kelapa Gading ke Tangerang lebih lama 22,2 % sedangkan untuk koneksi antar terminal di Kelapa Gading adalah 0 %. Berdasarkan analisa data maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi bandwidth yang dibutuhkan untuk melakukan satu koneksi antara dua buah terminal menggunakan kompresi G.723.1 adalah sebesar 1280 bps."

"Salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat adalah tying agreement. Dikarenakan ada tying agreement yang menimbulkan dampak positif, maka tidak seluruh tying agreement otomatis melanggar hukum persaingan usaha. Skripsi ini membahas mengenai tying agreement khususnya dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013, dimana KPPU menyatakan Perjanjian Sewa Ruangan dan Konsesi Usaha antara PT. Angkasa Pura II dengan tenant-nya termasuk ke dalam tying agreement yang dilarang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder berdasarkan penelusuran kepustakaan, ditunjang dengan data primer melalui wawancara. Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Sewa Ruangan dan Konsesi Usaha termasuk tying agreement yang dilarang dan bahwa beberapa hal dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013 belum sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku.

---

One of the agreements prohibited in Antitrust Law because it can lead to unfair competition is tying agreement. Because there are tying agreements that have positive impacts, therefore not all tying agreements will automatically violate Antitrust Law. This thesis discusses tying agreement, particularly in the Commission's Decision No. 07/KPPU-I/2013, where the Commission stated that Lease and Business Concession Agreement between PT. Angkasa Pura II with its tenants is a prohibited tying agreement. The author used the method of normative juridical research with secondary data based on literature searches, supported by primary data through interviews. Based on the analysis it was concluded that the Lease and Business Consession Agreement was a prohibited tying agreement and that some parts of the Commission's Decision No. 07/KPPU-I/2013 were not in accordance with the applicable Antitrust Law."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"ABSTRACTDeveloping of telecommunication technology with support by informationtechnology produce new technology called Voice Over lntemetProtocols (\/oIP). The technology could reduce call cost, especially forlong distance call and intemational call. Present, the quality of voice is notgood as wire line telephone, but at the future that voice will similar as goodas wire line telephone. That phenomena must be accept to alltelecommunication operator in Indonesia to prevent VoIP technology,that?s way the operator could be survive on telecommunication business.TELKOIVI, especially DIVRE ll Jakarta, as one of the biggest telecommu-nication service provider in Indonesia, must be adaptive to the technology.This thesis is describe to solve the problem on "Implementation Strategyof Voice Over Internet Protocols (VoIP) at DIVRE ll Jakarta", thatcontains of how to implemented this technology at DIVRE ll. The toolsanalysis are used lntemal extemal matrix, space matrix, SWOT analysisand economic analysis such as net present value, profitability index,average rate return, intemal rate return and feasibility study.From the lntemal Extemal Matrix, SPACE Matrix and SWOT analysis,DIVRE ll should conduct active (offensive) or aggressive strategy, thatmeans DIVRE ll must be good manage all resources (human, equipmentand Finance) and also developing the new business such as multimedia,internet and VoIP to sun/ive in competitive market. From feasibility study,VoIP business is feasible to be implemented by DIVRE ll. Business planthat contains financial plan, human resources plan and marketing plan,management DIVRE ll could bring the companies to be one of the biggestservice providers in Indonesia in competitive market environment.V

---

AbstractABSTRAKSIPerkembangn teknologi telekomunikasi yang didukung oleh teknologiinfomwasi yang sangat pesat akhit-akhir ini menghasilkan suatu teknologiVoice Over Internet Protocol (\/o|P). Teknologi ini akan membawadampak terhadap biaya pemakaian telepon terutama untuk hubunganinterlokal (SLJJ) dan internasional (SLI), walaupun dengan kualitas suarayang reIatif masih belum bagus. Fenomena ini haruslah segera disikapioleh para operator telekomunikasi di Indonesia untuk bersiap diri dalammenghadapi teknologi VoIP, sehingga perusahaan mampu menghadapigempuran teknologi ini dan dapat bertahan dalam bisnis telekomunikasi.PT. TELKOM khususnya DIVRE II Jakarta sebagai Salah satu operatortelekomunikasi di Indonesia harusiah bersikp adaptif terhadapperkembangan teknologi VoIP ini. Maka dari itu dalam tesis ini dilakukankajian terhadap penerapan teknologi VoIP tersebut di DIVRE II Jakartadengan melakukan analisa dalam berbagai aspek antara lain aspekekonomi dan aspek teknis, yang bertujuan untuk memberi masukankepada manajemen DIVRE il Jakarta dalam menetapkan strategipenerapannya.Dengan menganalisa data yang ada (dengan IE Matrik, Matrik SPACEdan analisa SWOT), diperoleh kesimpulan DIVRE II harus menerapkanstrategi OffensiWAgresif dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada(SDM, Keuangan dan Alat produksi) serta mengembangkan bisnis baruseperti multimedia. intemet dan VoIP. Sedangkan berdasarkan analisakelayakan investasi, bisnis VoIP sangat layak untuk diterjuni olehTELKOM khususnya DIVRE ll Jakarta. Dan untuk memberi arah kepadapara manajemen disusun suatu business plan perusahaan yang terdiridari : Financial plan, SDM pian, dan Marketing plan.V"

"Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hak pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 55, Salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian itu dan adanya hubungan kausalitas.Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien) menjadi fokus penting karena perlakuan rumah sakit yang sering merugikan konsumen. sehubungan dengan perlindungan maka tidak akan terlepas dari tanggung jawab rumah sakit tersebut. Sistem tanggung jawab yang ada di rumah sakit berdasarkan bidang masing-masing, dalam hal rumah sakit sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ekonomi maka berlaku tanggung jawab sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Rumah Sakit juga bertanggung jawab terhadap karyawan atau bawahan yang melakukan kesalahan sesuai dengan doktrin vicarious liability atau corporate liability. Pemberlakuan klausul-klausula yang bersifat baku sehingga konsumen (pasien) hanya bisa menerima dan tidak adanya kesempatan bernegosiasi dan terkadang klausula tersebut berisi pembebasan tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Klausula tersebut sering terdapat dalam Informed consent. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen (pasien) dengan pihak rumah sakit adalah melalui jalan peradilan atau luar pengadilan yang menggunakan lembaga BPSK dan dapat juga menggunakan cara mediasi, pihak ketiga sebagai mediator, seperti YLKI atau YPKKI. Bagi dokter juga diselesaikan oleh MKEK IDI atau MDTK."

"Sektor Telekomunikasi adalah merupakan sektor kegiatan usaha yang baru dibuka untuk partisipasi swasta sejak tahun 1989 yang diatur melalui Undang-Undang Tentang Telekomunikasi Nomor 3 tahun 1989. Pada saat itu peran Pemerintah dalam mengatur sektor Telekomunikasi sangat kental. Baik itu dilakukan melalui peraturan-peraturan yang ada serta peran sentral pemerintah sendiri sebagaimana diatilr dalam undang-undang tersebut. Pemrintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Badan Penyelenggara seperti PT. Telkom Tbk. Yang mengelola jaringan telekomunikasi tetap dan sambungan jarak jauh (SLJJ) dan PT.Indosat, Tbk. yang mengelola sambungan langsung internasional (SLI) melakukan monopoli. Keikutsertaan swasta diatur melalui mekanisme penyertaan dan/atau kerja sarna dengan Badan Penyelenggara. Dalam per]alanannya undangundang dimaksud telah memberikan kontribusi yang berarti kepada dunia telekomunikasi, yang dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha patungan yang d.ilakukan oleh pihak swasta balk asing maupun nasional, namun hanya untuk sektor-sektor tertentu saja. Dalam periode tahun 1989 sampai dengan tahun 1999, peran Pemerintah dalam sektor telekomunikasi sangat dominan, dibuktikan dengan peran sentral pemerintah dalam mekanisme perijinan, pengawasan, pembinaan, interkoneksi dan kebijakan pentarifan. Peran ini diwujudkan juga dengan perlindungan berbentuk monopoli yang diberikan kepada Badan Penyelenggara. Pada sisi lain sektor telepon seluler dibuka secara bebas, sehingga terjadi kompetisi yang bebas antar operator. Kompetisi yang bebas ternyata mendapatkan _tanggapan positif dari masyarakat, sehingga tingkat pertumbuhan pengguna telepon seluler meninggkat dengan sangat pesat jauh melebihi tingkat pertumbuhan telepon umum perumahan. Peran pemerintah yang cukup kental dalam sektor telekomunikasi mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat, sehingga kemudian pads tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Tentang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999. Dalam undang undang tersebut peran pemerintah masih seperti tersebut dalam UU Nomor 4 Tahun 1989 namun diatur bahwa ada sebagian kewenangan dimaksud diserahkan kepada sebuah badan independen, yang kemudian pada tahun 2003 didirikan dengan nama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Menjadi permasalahan adalah BRTI tersebut masih juga dikontrol oleh pemerintah dimana Dirjen Pos dan Telekomunikasi menjabat sebagai ketuanya, sehingga dengan demikian independensi dari badan tersebut sebagaimana dimaksud undang-undang patut untuk dipertanyakan. Dengan adanya peran pemerintah, maka harapan untuk membuat sektor telekomunikasi lebih kompetitif menjadi kehilangan makna. Perlis dipikirkan perihal memberikan independensi kepada BRTI dan da.ikuti dengan penyempurnaan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang saat ini berlaku sehingga bisa memberikan dorongan yang kondusif terhadap liberalisasi pasar di sektor telekomunikasi secara umum dan itu berarti termasuk juga sektor telekomunikasi jaringan tetap, SLJ dan SLI."

"Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang merupakan penjabaran pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI, pada hakikatnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam kenyataan, Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 dianggap terlalu memberikan keleluasan (discretionary of power) kepada daerah, sehingga akan dikuatirkan akan menimbulkan disintegrasi. Jika berbicara mengenai otonomi daearah itu akan menyangkut pertanyaan sampai sejauh mana Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi. Bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi. Desentralisasi pada hakikatnya merupakan media dalam pelaksanaan hubungan antara level pemerintah dalam lingkup suatu negara. Hubungan antara level pemerintah ini berbeda penerapannya pada negara dengan sistem negara kesatuan dengan sistem negara federal. Pemberian otonomi kepada daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia telah terakomodasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyusunan tesis ini digunakan pendekatan yuridis normatif di mana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan teori hukum serta pendapat para pakar. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 secara luas diletakkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota bukan kepada daerah provinsi. Pemerintah dan masyarakat mengatur sendiri daerahnya secara bertanggungiawab. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerah menjadi paradigma baru dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana merger yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Bakrie Telecom, Tbk. Kedua perusahaan ini mempunyai produk yaitu Flexi dan Esia yang sama-sama bersaing di dalam pasar penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon tetap nirkabel (fixed wireless access) yang berbasis teknologi CDMA. Merger yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini berbentuk merger horizontal. Rencana merger yang dilakukan oleh kedua pesaing ini diindikasikan akan memberikan dampak pada persaingan di dalam pasar tersebut. Indikasi tersebut muncul karena tingginya pangsa pasar dari kedua pelaku usaha ini. Skripsi yang dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menganalisis mengenai potensi yang akan muncul dari merger ini terhadap persaingan di dalam pasar tersebut.

---

This thesis discusses the merger plan by PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT Bakrie Telecom, Tbk. Both companies have products which Flexi and Esia are equally compete in fixed wireless access telecomunications service based on CDMA technology. The merger by two companies form a horizontal merger. This competitor merger plans indicated will have an impact on competition in that market. Indications are emerging due to the high market share of both companies. This thesis prepared by the method of juridical normative study analyzes the potential that would arise from this merger with competitor on that market."

"Skripsi berjudul "Ijab Kabul Perkawinan Melalui Teknologi Telekomunikasi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ini berlatar belakang adanya praktek perkawinan Islam yang pada ijab kabul-nya dilakukan melalui teknologi telekomunikasi yaitu melalui telepon dan Video Teleconference, yang memicu perdebatan tentang keabsahannya secara hukum. Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengatur akan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan ijab kabul melalui teknologi telekomunikasi serta analisis mengenai keabsahan hukum perkawinan tersebut, disertai akibat hukumnya.Penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang didahului dengan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, rukun dan syarat-syarat perkawinan, dan larangan perkawinan, yang terdapat dalam al-Qur?an dan as-Sunnah, ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, akan dibahas pula gambaran umum mengenai teknologi telekomunikasi serta contoh kasus perkawinan yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Pada bab terakhir, penulis memberi kesimpulan tentang proses akad perkawinan melalui teknologi telekomunikasi baik melalui telepon maupun melalui video teleconference. Kemudian terdapat dua pendapat hukum mengenai perkawinan tersebut, yaitu sah secara hukum dan tidak sah secara hukum.Penulis memberikan pendapatnya bahwa dari dua pendapat tersebut, penulis cenderung untuk mensahkan perkawinan tersebut karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penulis menyarankan bahwa perkawinan tersebut lebih baik tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Selain itu, pemerintah Indonesia harus segera membuat aturan yang tegas mengenai masalah ini atau adanya fatwa yang jelas dari Majelis Ulama Indonesia, agar dapat menjadi acuan bagi setiap muslim di Indonesia."