Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the stakeholder's value. The government as a share holder and regulator (through the central bank) should create guidances and regulations to ensure the implementation of good corporate governance not only in Bank Mandiri but also in any other state-owned company. The role of the government in providing Good Corporate Governance regulations is very important; therefore the government's employees (civil servant) should implement good governance in any governmental activities. Two regulations, namely the State-Owned Enterprise Law No. 19/2003 and Central Bank Regulation No. 8/4/PB1/2006 regarding good corporate governance for commercial bank, had been issued by the government. Those regulations are relevant to the implementation of good corporate governance not only for government bodies and state-owned banks, but also for private banks. Hence the good corporate governance becomes a very important issue in Constitutional Law. While other theses of the similar topic come from economic's view, this thesis analyse the role of the government and the bureaucratic's apparatus in the implementattion and implication of GCG at Bank Mandiri as a state-owned banking company from constitutional law's view."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN.Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. Wujud nyata dari implementasi GCG pada BUMN adalah dengan dibentuknya SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang memuat secara komprehensif upaya-upaya : Website BUMN-Online; Statement of Corporate Intent (SCI); Komisaris Independen; Komite Audit; Appointment Agreement (AA); Performance Incentive System (PIS); Key Performance Indikator.Penulis akan mencoba meneliti mengenai efektivitas upaya implementasi GCG pada BUMN. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan upaya-upaya penerapan GCG pada BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN.Kesimpulan tesis ini dapat dijelaskan bahwa upaya Implementasi GCG pada BUMN telah mulai dilaksanakan. Pelaksanaan upaya GCG pada BUMN sangat penting karena setidaktidaknya dapat memberikan manfaat yaitu, dengan BUMN-on line menjadikan shareholders dan stakeholders dapat dengan mudah mengakses kinerja dari BUMN yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan Direksi dapat diminimalisir; GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dengan diterapkannya program SCI, PIS, dan KPI karena Direksi akan lebih profesional menjalankan kewajibannya, sehingga pada akhirnya BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; GCG dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dari Direksi atas koordinasi dengan Komisaris dengan dibantu oleh Komisaris Independen dan Komite Audit; dan GCG dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada para stakeholders karena BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud."

"Seberapa besarnya pengaruh gooa corporare aovernance terhadap kinerja perusahaan? Apakah good corporate governance menyebabkan kinerja perusahaan menjadi baik dan meningkatkan keuntungan pula? Adakah data empiris yan mendukung pernyataan bahwa jika manajemen perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai nilai baku good corporate governance, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita agar tidak begitu saja menjadikan keberhasilan good corporate governance di sebuah perusahaan lain. Adalah sulit dimengerti bahwa sebuah kerangka nilai corporate governance yang sukses di satu perusahaaan akan secara taken for granted bisa sukses diterapkan di semua perusahaan. Keberhasilan corporate governance di sebuah perusahaan tentunya akan sangat tergantung pada factor eksternal dan internal suatu organisasi. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indononesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate goveranance yang meliputi keadilan, keterbukaan akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan agar mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaanm Prinsip keterbukaan mengharuskan pengelolaan perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerjam kepemilikan dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan dalam perusahaan mengenai informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Salah satu prinsip GCG dilakukan oleh PT. PGn adalah prisip keterbukaan. Peran Bapepam telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG terhadap perusahaan BUMN yang go public.

---

How big is the influence of corporate governance or. corporate performance? Does good corporate governance and result in better corporate performance and profit improvement as well? Are thre any proven evidence supporting statement if corporate management run the business according to standars value of good corporate governance then the corporate performance will be better and more profitable. This question reminds us make any analogism that success on the implementation of corporate governance in an organization will be as success as of that in other organization. It is hard to believe that one framework of corporate governance successes in an organization will success in all organizations as taken for granted. The success of corporate governance in an organization basically very much depends on external and internal fator of organization ultimately an organization ultimately on the professuonalisme of management at all levels in running their business. A causal factor of susceptibility o% the corporation inlndonesia to face economic turbulence is as weak implementation of good corporate governance which is consisiting of fairness, transparency, accountability and respobility. Those four prinsciples should be simultaneously applied in orderv to ger an optimum result on good corporate governance. The principle of transparency requires corporate governance to make sure that disclosure of accurate and precise information shall be done in relation to the material consisting of financial term and condition, performance, ownership and leadership of the corporation. The transparency is ultimates important to prevent fraud in financial information and the other information and the other information forwarding to investors or stakeholders."

"ABSTRAKSuatu perusahaan didirikan untuk mencapai keuntunganoptimal, baik aktiva nyata atau fisik maupun yang tidakdapat dikuantifikasi dan harus pula tumbuh. Penyempurnaankerangka regulasi ditandai dengan diberlakukannyaperaturan perundang-undangan yang terkait dengan goodcorporate governance, seperti UU BUMN tahun 2003.Keberhasilan suatu perusahaan dalam memberlakukan azasazasgood corporate governance ternyata tidak hanyaditentukan oleh tersedianya perangkat acuan dasar yanglengkap. Juga tidak ditentukan oleh lengkapnya perangkatregulasi. Seperangkat nilai positif dan norma kokoh memangtelah berlaku dalam perusahaan yang fokus pada kualitasdan kinerja tinggi. Budaya korporat yang kuat memilikikecenderungan yang pada gilirannya menimbulkan dampaknegatif. Organisasi yang budaya korporatnya kuat cenderungresistif terhadap perubahan. Hal ini menyangkutkepentingan tatanan pengurus organisasi. Lebih-lebihapabila perusahaan menunjukkan kinerja tinggi. Sikapresistif terhadap perubahan itu semakin keras dan kakudengan semakin kompleks dan semakin besarnya organisasi.Apakah budaya korporat yang sedang berlaku dalamperusahaan, menunjang diberlakukannya penerapan goodcorporate governance? Kendala besar penerapan goodcorporate governance terletak pada komitmen dari puncak.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan denganmenggunakan tipologi penelitian deskriptif, diperolehgambaran bahwa hukum korporasi di Indonesia dan Pedomangood corporate governance tahun 2001 telah memberikansarana yang memadai bagi penerapan prinsip-prinsip goodcorporate governance di Indonesia. Efektifnya implementasigood corporate governance dalam kinerja perusahaan tidakhanya ditentukan oleh insentif-insentif faktor eksternal,tetapi juga oleh insentif-insentif faktor internal.Kesimpulan utama, tantangan yang dihadapi adalah budayakorporat yang berlaku dalam suatu perusahaan."

"Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat landasan bagi tertib hukum nasional dan landasan sistem ekonomi nasional, khususnya dalam Pasal 33 ditetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar dan bentuk pengelolaan sistem ekonomi nasional di mana dapat ditafsirkan bahwa bentuk - bentuk badan usaha sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi nasional terdiri Bari Koperasi, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUMN memiliki tugas ganda yaitu sebagai perusahaan yang menjalankan program Pemerintah dan sebagai perusahaan pelaku ekonomi yang mencari laba sebagai sumber pemasukkan bagi negara. Hal ini menyebabkan Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BUMN antara lain dalam bentuk proteksi dan intensif yang pads kenyataannya menimbulkan efek yang tidak baik bagi BUMN dimana terjadi iklim berusaha yang tidak what dan tidak profesional sehingga menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang lemah dan tidak mampu bersaing di pasar domestik dan global. Kondisi BUMN ini makin terpuruk ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di Asia dan khususnya di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya implementasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Ini terlihat dari rendahnya daya saing BUMN di pasar, balk domestik maupun global dan rendahnya kinerja BUMN secara keseluruhan. Upaya untuk merubah perilaku korporasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun seperangkat proses, struktur dan sistem dalam perusahaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika sehingga akhirnya mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya. Dalam tesis ini, Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan GCG pada BUMN terkait dengan peraturan - peraturan yang berlaku seperti KEP-1171M-MBUI2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang "Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara", Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 'Badan Usaha Milik Negara". Akhirnya, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMN, khususnya yang terkait dengan masalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari pendirian suatu BUMN, maka perlu kiranya kebijakan yang mengatur kaedah, norma dan pedoman korporasi untuk menuju sistem pengelolaan BUMN yang sehat, dapat lebih disempurnakan."

"Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik.

---

Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG."

"Business ethics on business practices becomes a crucial thing and a company is required to meet it. applying business ethics consistently of organizations can create a good and healthy organization's condition. ..."